Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mencoba membuktikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi opini audit LKPD. Parameter yang digunakan adalah temuan kelemahan sistem pengendalian internal, temuan ketidakpatuhan perundang-undangan, tingkat penyimpangan, rasio tindak lanjut jumlah dan nominal rekomendasi, tingkat kemenangan kepala daerah dan proporsi pihak oposisi di DPRD. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan perundangundangan berpengaruh negatif terhadap opini audit. Sementara tindak lanjut jumlah rekomendasi oleh pemerintah daerah dan tingkat kemenangan kepala daerah berpengaruh positif terhadap opini audit.

---

This thesis tried to prove there is another factors that influence audit opinion on local government financial reports in Indonesia for the period of 2010-2011. Parameters used are internal control system weakness finding, non-compliance to regulations finding, degree of deviation, the ratio of post-audit rectification number, the ratio of post-audit rectification nominal, victory level of regional head and the opposition proportion in legislative. Research is conducted with quantitative methods.

The results reveal that internal control system weakness findings and non-compliance to regulations findings negatively affect audit opinion, while the ratio of post audit rectification number and victory level of regional head positively affect the audit opinion."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tidak langsung temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap kinerja pemerintah daerah melalui akuntabilitas keuangan yang diukur dengan opini audit tahun 2010-2012.Hasil pengujian model akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa temuan audit kelemahan sistem pengendalian internal dan tingkat penyimpangan berpengaruh negatif terhadap opini audit. Sedangkan, untuk temuan audit ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini audit.Sementara itu, tindak lanjut jumlah dan nilai rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit. Kemudian, dalam menguji pengaruh tidak langsung, digunakan predicted value opini yang dihubungkan dengan kinerja, hasil pengujian menunjukkan bahwa temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif tidak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

This research aims to examine the indirect effect of audit findings and post audit rectifications on the performance of local government through financial accountability as measured by audit opinion during 2010-2012.

The result for financial accountability model shows that the audit findings of internal control system weaknesses and the degree of deviations negatively affect the audit opinion. As for audit findings of non-compliance to regulations do not affect the audit opinion.

Meanwhile, the follow-up number and values of recommendations positively affect the audit opinion. Then, in testing the indirect effect, used predicted values of audit opinion associated with performance. The result shows that audit findings and post audit rectifications indirectly negatively affect the performance of local governments."

"Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP, kualitas SDM pengelola keuangan negara, temuan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidakpatuhan serta TLHP terhadap opini BPK dengan menggunakan sampel 56 Kementerian Lembaga selama empat tahun 2010 s.d 2013. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas APIP yang baik dan TLHP yang tinggi meningkatkan kemungkinan K/L memperoleh opini WTP, sedangkan tingginya temuan SPI dan temuan ketidakpatuhan menurunkan kemungkinan K/L memperoleh opini WTP. Kualitas SDM PKN tidak berpengaruh terhadap opini BPK. Implikasi penelitian adalah K/L harus meningkatkan kapabilitas APIP berdasarkan hasil assessment Internal Audit Capability Model IACM dan segera menindaklanjuti rekomendasi auditor BPK atas temuan audit.

---

The purpose of this research is to analyze factors affecting audit opinion conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia BPK RI. Five variables being tested are internal audit quality, human resources quality, internal control findings, compliance findings, and post audit rectification. Using a sample of 56 Ministries Agencies from 2010 to 2013, this research empirically found that internal audit quality and post audit rectification have a significant positive effect on audit opinion, while internal control findings and compliance findings have a significant negative effect on audit opinion. Our results suggest that ministries or agencies should be enhance their internal audit capability based on Internal Audit Capability Model IACM assessment and follow the audit findings recommendation by BPK."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut audit terhadap persepsi korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II di Indonesia periode tahun 2008-2010. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data panel. Pengujian model menggunakan model regresi berganda dengan model efek random. Hasil penelitian membuktikan bahwa opini audit yang diperoleh pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi, temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi, serta tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi di pemerintah daerah Tingkat II selama periode tahun 2008-2010. Namun, temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap persepsi korupsi. Pengujian tambahan yang dilakukan membuktikan bahwa temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, serta temuan audit atas ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah baik secara nyata maupun yang masih bersifat potensi juga berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi.

---

The objective of this research is to analyze the effect of audit opinion, audit irregularities, and audit rectification on perception of corruption in local governmnet in Indonesia during 2008-2010. This study is quantitative research by using panel data and multiple regression with random effect model. The study found that audit opinion has negative correlation on perception of corruption, audit irregularities of the complience to the regulation has positive correlation on perception of corruption, and audit rectification has negative correlation on perception of corruption. However, audit irregularities of the weakness of the internal control system has no correlation on perception of corruption. Additional test on this study proved that audit irregularities related to the weakness of accounting and reported control system, and audit irregularities which caused financial loss have positive correlation to perception of corruption. "

"Asap cair merupakan produk hasil kondensasi dari pembakaran langsung maupun tidak langsung bahan yang mengandung lignin, selulosa, hemiselulosa dan karbon lainnya. Asap cair mengandung senyawa asam, fenol dan karbonil yang berperan sebagai pengawet, antibakteri, dan antioksidan sehingga dapat menghambat kerusakan produk pangan. Senyawa kimia yang terkandung di dalamnya dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya suhu. Penelitian ini memanfaatkan sekam padi untuk pembuatan asap cair secara pirolisis dengan variasi suhu 330, 370, 400, dan 450⁰C. Asap cair yang dihasilkan diaplikasikan pada bakso sapi untuk mengetahui kemampuan biopreservatifnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu optimum pembuatan asap cair adalah 450⁰C dengan rendemen sebesar 39,34%. Asap cair pada suhu ini juga memiliki kemampuan biopreservatif terbaik terhadap bakso sapi.

---

Liquid smoke is condensation product of pyrolysis from materials containing lignin, cellulose, hemicellulose, and other carbon component. Liquid smoke contains acid, phenol and carbonyl compounds which act as preservative, antibacterial , and antioxidant agent that inhibit the spoilage of food products. Chemical compounds in liquid smoke are influenced by several factors, such as temperature. This study utilizes rice hull for production of liquid smoke by pyrolysis method with temperature variations 330, 370, 400, and 450⁰C . Liquid smoke product then applied on meatballs to determine its biopreservative performance. The results showed that the optimum pyrolysis temperature to produce liquid smoke is 450⁰C with yield of 39.34 % . This liquid smoke also has the best biopreservative performance when applied on meatball."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai peran mediasi akuntabilitas dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan diolah dengan bantuan SEM LISREL versi 8.8. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan melibatkan 720 Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasilnya membuktikan bahwa opini mampu berperan sebagai mediasi dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Kata Kunci : desentralisasi fiskal, temuan audit, kinerja, akuntabilitas, pemerintah daerah

---

ABSTRACTThis study aims to provide empirical evidence about the opinion role of mediation in the influence of fiscal decentralization and audit findings on the performance of local government in Indonesia. This is a quantitative research and analysis with SEM LISREL version 8.8. This research was conducted using secondary data and involving 720 District and the City Government in Indonesia in 2011 and 2012. The results prove that the opinion could play a role as a mediating the effects of fiscal decentralization and the audit findings on the performance of local government in Indonesia. Keywords fiscal Decentralization, Audit Findings, Performance, Accountability, Local Government"

"Tesis ini meneliti pengaruh ukuran audit daerah dan implementasi tindak lanjut hasil audit terhadap kualitas audit di Indonesia. Audit di Indonesia dibagi menjadi dua jenis: eksternal dan internal audit. Eksternal dan internal audit didasarkan pada pertanggungjawaban audit dimana internal audit berada dalam lingkup pemerintahan sedangkan eksternal audit independen dari subyek audit. Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah rekomendasi audit dari audit eksternal untuk memperbaiki laporan keuangan subyek audit. Audit eksternal akan memberikan rekomendasi audit kepada internal audit untuk mengatasi temuan audit eksternal.Tesis ini menganalisa panel data 33 provinsi dari tahun 2009 sampai tahun 2013 yang didapat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) dan Daerah Dalam Angka Bada Pusat Statistik (DDA BPS) menggunakan model OLS, TSLS, FEM dam REM. Ada dua jenis variabel dependen yaitu jumlah temuan audit dan nominal temuan audit.Tesis ini menemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan dan ukuran audit berpengaruh signifikan terhadap temuan audit dan internal audit yang didasarkan pada jumlah internal auditor, jumlah unit subyek audit, dan jumlah pegawai provinsi juga berpengaruh signifikan terhadap jumlah temuan audit. Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan di tahun sebelumnya mempengaruhi jumlah dan nominal temuan di tahun berjalan tetapi nominal tindak lanjut hasil pemeriksaan audit di tahun berjalan tidak berpengaruh signifikan terhadap temuan audit di tahun berjalan. Ini menunjukkan tindak lanjut hasil pemeriksaan mempengaruhi temuan audit secara keseluruhan jumlah audit tanpa dipengaruhi nominal temuan audit.

---

This study examines the effect of local audit size and the audit feedback implementation to audit quality in Indonesia. Indonesian government has two audit institutions: external and internal audit. The external and internal audits are based on the bureaucratic responsibility of each audit where the internal audit is supervised by an audit subject itself while the external audit is independent from the audit subject. The audit feedback is a recommendation from the external audit to correct the audit subject?s financial report. The external audit gives audit feedback to the internal audit to solve financial issues in the audit findings.

This study analyzes panel data of 33 provinces from 2009 to 2013 from Audit Report Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) and Badan Pusat Statistik (BPS), using OLS, TSLS, FEM, and REM models. There are two dependent variables: the number of audit findings and the amount of audit findings.

The study finds that audit feedback and audit size are statistically significant to influence the audit findings and the internal audit size based on auditor's number, the number of auditor?s subject unit, and number of provincial employees is statistically significant to the number of audit findings as well. The number of feedback in the previous year affect to both amount and number of audit finding in the current year. The amount of audit feedback in the previous year, however, does not significantly affect the amount of audit finding in the current year. It implies that the audit feedback implementation affects the audit findings as a whole without being disturbed by the nominal amount of audit findings."

"ABSTRAKDi negara-negara berkembang, korupsi telah menjadi ancaman serius. Sesuai dengan Teori Principal-Agent dan Economics of Information, salah satu cara untuk mengendalikan korupsi adalah melalui peran external control, yang bertujuan untuk mengawasi, menilai, dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Selain melalui external control, pengendalian korupsi juga dapat dilakukan dengan mengatasi masalah informasi asimetris. Dimana untuk mengatasi masalah informasi asimetris tersebut, maka diperlukan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin keterbukaan dan kebebasan informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan audit sektor publik serta teknologi informasi dan komunikasi dalam mengurangi tingkat perkara korupsi di pemerintah daerah.Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan data panel, dimana digunakan data dari seluruh provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015. Dalam penelitian ini, audit sektor publik diwakili oleh variabel rectification effort yang diukur dengan jumlah rekomendasi pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti. Sedangkan untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi, diwakili oleh variabel persentase kepemilikan telepon kabel dan variabel persentase penggunaan internet di tiap-tiap provinsi.Hasil penelitian menunjukan bahwa audit sektor publik dapat berperan dalam pengendalian korupsi. Audit sektor publik menghasilkan rekomendasi hasil pemeriksaan, dimana rekomendasi ini dapat berperan dalam pengendalian korupsi apabila ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan perbaikan pemerintah atas penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan. Selain audit sektor publik, teknologi informasi dan komunikasi juga ikut berperan dalam pengendalian korupsi. Dimana, dengan semakin bagusnya teknologi informasi dan komunikasi di suatu daerah, maka kecepatan akses informasi dan komunikasi serta kualitas interaksi antara pemerintah dan publik menjadi lebih baik. Hal ini kemudian meningkatkan transparansi dan mengurangi informasi asimetris. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi dapat mengatasi masalah informasi asimetris dalam hubungan Principal-Agent dan Economics of Information yang erat kaitannya dengan korupsi.

---

ABSTRACT In developing country, corruption has become a serious threat. In accordance with Principal Agent and Economics of Information theory, one way to control corruption is through external control, which aims to monitor, assess, and ensure government accountability. Besides through external control, corruption can also be controlled by reduce the problem of asymmetric information. Where is required the role of information and communication technology to ensure the openness and freedom of information and communication. Therefore, this study aims to examine the role of public sector audit as well as information and communication technology in reducing the level of corruption in local government.This study uses regression analysis with panel data, which used data from all provinces in Indonesia within the period of 2011 to 2015. In this study, public sector audits are represented by variable rectification efforts that measured by the number of audit recommendations that have been followed up. As for Information and Communication Technology, represented by variable percentage of cable phone ownership and percentage of internet usage in each province.The results of this study show that public sector audits can control corruption. Public sector audits produce recommendations, where these recommendations can control corruption if it is followed up by local governments. This is because, follow up on the recommendation as government responsibility and government improvement over the fraud or irregularities that occurred in government. In addition, information and communication technologies also play a role in corruption control. Where, with the better information and communication technology in a region, the speed of access to information and communication and the quality of interaction between government and the public becomes better then increases transparency and reduces asymmetric information. Thus, information and communication technology can overcome the problem of asymmetric information in the relationship Principal Agent and Economics of Information are closely related to corruption."

"Penelitian ini menguji pengaruh opini, temuan audit dan gender serta tingkat kemandirian dan ukuran Pemda terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008-2010. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008-2010. Dengan menggunakan metode uji regresi berganda terhadap 1082 Pemda kabupaten/kota, hasilnya menunjukan bahwa opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda. Sedangkan Pernda dengan pemimpin Wanita ternyata terbukti berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda dan kedua variabel kontrol (tingkat kemandirian dan ukuran Pemda) memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja.

---

This study examined the influence of opinion, audit findings and gender and level of independence and local govemment size to score the performance of local government in Indonesia in 2008-2010. Performance scores using the performance scores Operation Performance Evaluation of Local Government (EKPPD) Which is the main source of Government Implementation Report (LPPD) in 2008-2010. By using the method of multiple regression test against 1082 local government, the result shows that the unqualified audit opinion and qualified opinion affects the performance of local government. Audit findings adversely affect the performance of local govemment. While the government with Women's as the leaders were shown to affect the performance of local government. And the two control variables (level of independence and the size of government) has a positive effect on performance scores."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal terhadap kinerja pemerintah daerah, dan juga menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dengan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan analisis data panel terhadap laporan keuangan pemerintah daerah periode tahun 2009 hingga tahun 2013 dengan metode kuantitatif dan total observasi sebanyak 1.808.Berdasarkan hasil empiris ditemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan, peran pengawasan kepala daerah, pengawasan DPRD, dan peran pengawasan auditor internal pemerintah daerah berpengaruh positif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ditemukan juga bahwa peran pengawasan kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode memperkuat pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan kinerja pemerintah daerah, namun peran pengawasan kepala daerah dengan latar belakang birokrat, peran pengawasan DPRD, dan peran auditor internal memperlemah pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pengawasan kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode dapat meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang akan memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of the follow-up of audit recommendations from the Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan or BPK) by the local government and monitoring role of district head, legislative, and internal auditor on local governments? performance. More specifically, this study also examines the effect of the moderating effect of the monitoring role of district head, legislative, and internal auditor in the relationship between the local government?s follow-up from the BPK?s audit recommendations and the local governments? performance. This study is conducted under a panel quantitative method using 1.808 observations from the local government?s financial statements covering the period of 2009-2013.

The empirical test results show that the local government?s responses on the audit recommendations as well as the monitoring role of district head, legislative, and internal auditor provided positive effects on the local government?s performance. As for the moderating effect, except for the incumbent head of districts?s monitoring role; the finding show that monitoring role weaken the effort of the local government in following-up the BPK?s audit recommendations towards increasing the local government?s performance. The results of the study emphasized that a strong monitoring effort on the incumbent head district?s leads to a significant increase on the local government?s performance with proper responses on the BPK?s audit recommendations."