Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKesalahan merupakan salah satu teori penting dalam hukum pidana. Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu bentuk tindak pidana mengadopsi bentuk kesalahan berupa kealpaan maupun kesengajaan. Dalam prakteknya tidak mudah untuk membedakan pengenaan antara dua bentuk kesalahan tersebut dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan Pasal 310 dan Pasal 311 sebagai pasal yang mengatur ketentuan pidana bagi pelaku kecelakaan. Adapun metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, dengan cara menggali secara mendalam mengenai konsep kealpaan maupun kesengajaan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan kelalaian maupun kesengajaan seperti apa yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311. Dari hasil penelitian, kesengajaan dan kealpaan yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 bukan merupakan suatu bentuk aliud maupun minus. Pasal 310 mengancam pidana bagi seseorang yang menimbulkan kecelakaan karena ketidak hati-hatinya. Sedangkan Pasal 311 mengancam pidana bagi seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara membahayakan. Pasal 310 merupakan lex specialis dari beberapa pasal dalam KUHP, sedangkan Pasal 311 merupakan aturan baru dalam mengancam pidana perbuatan pengemudi kendaraan bermotor.

---

ABSTRACT

Mens rea is important theory in criminal law. The criminal law recognizes two forms of mens rea, namely intention and negligence. With the advent of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, traffic accident as a form of criminal act adopts the form of negligence and intention. In practice it is not easy to distinguish between the two forms of the imposition of such errors in the case of a traffic accident. Accordingly, this study aims to interpret Article 310 and Article 311 of the penal provisions of article regulating the perpetrator of the accident. The methods used in the conduct of research is a normative, by digging deeply about the concept of negligence and intention. It aims to explain the negligence and intentional such as those mentioned in Article 310 and Article 311. From the research, deliberate and omissions set forth in Article 310 and Article 311 is not a form of aliud or minus. Article 310 of criminal threatening for someone who caused an accident because of his lack of care. While Article 311 of criminal threatening for a person driving a motor vehicle dangerously. Article 310 is lex of several articles in the Criminal Code, whereas Section 311 is a new rule of criminal conduct in threatening motorists."

"Kebijakan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan ini bertujuan agar salah satunya menciptakan lalu lintas yang tertib. Namun berbagai masalah lalu lintas masih terjadi di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. INRIX Institute menyatakan bahwa pada tahun 2017 DKI merupakan kota dengan masa kerja terpanjang di Indonesia dan kedua di Asia. Sebanyak 90% masalah lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia yang tidak teratur. Oleh karena itu, penelitian ini digunakan untuk mengetahui efektivitas kebijakan dalam menciptakan ketertiban lalu lintas kendaraan pribadi di DKI Jakarta. Pengguna kendaraan pribadi dipilih karena jumlah kendaraan pribadi masih mendominasi di DKI Jakarta dengan persentase mencapai 93,5% dari total kendaraan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam untuk data primer dan studi literatur untuk data sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho, dimana dalam teori ini memiliki lima dimensi yaitu kebijakan yang tepat, implementasi yang tepat, sasaran yang tepat, lingkungan yang tepat, dan proses yang tepat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hanya ada dua dimensi yang terpenuhi dalam kebijakan lalu lintas, sehingga kebijakan ini dikatakan tidak efektif.

---

Traffic policy is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This policy aims to create orderly traffic. However, various traffic problems still occur in Indonesia, including in DKI Jakarta. INRIX Institute stated that in 2017 DKI was the city with the longest working period in Indonesia and the second in Asia. As many as 90% of traffic problems are caused by irregular human factors. Therefore, this study is used to determine the effectiveness of policies in creating orderly private vehicle traffic in DKI Jakarta. Private vehicle users are chosen because the number of private vehicles still dominates in DKI Jakarta with a percentage reaching 93.5% of the total vehicles in DKI Jakarta. This study used a post-positivist approach with in-depth interview data collection techniques for primary data and literature study for secondary data. The theory used in this research is the theory of policy effectiveness according to Riant Nugroho, where in this theory it has five dimensions, namely the right policy, the right implementation, the right target, the right environment, and the right process. The results of this study prove that there are only two dimensions met in traffic policy, so this policy is said to be ineffective."

"[Perusahaan X adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi beton, dimana pada proses kerja melibatkan alat transportasi seperti truck, tanki, loader, mobil, dan lain sebagainya. Jenis kecelakaan kerja yang sering terjadi berupa kecelakaan kerja lalu-lintas. Pengendalian-pengendalian telah dilakukan dan diterapkan namun angka kecelakaan tetap saja tinggi. Agar pengendalian tepat sasaran, diperlukan analisis atau kajian terhadap bahaya dan risiko keselamatan lalu-lintas di dalam plant perusahaan X. Analisis risiko yang tajam dan mendalam menghasilkan pengendalian yang tepat sasaran. Analisis risiko dilakukan dengan menggunakan standard AZ/NZS 4360 : 2004 dengan mempertimbangkan probability, konsekuensi, dan tingkat risikonya. Metode yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 32 potensi bahaya dan 46 risiko keselamatan lalu lintas di dalam plant perusahaan X dimana hasil analisis tingkat risiko berdasarkan pengendalian yang sudah ada, terdapat 16 risiko sangat tinggi, 15 risiko tinggi, 5 sedang, dan 10 rendah. Enam belas risiko sangat tinggi merupakan 12 faktor pengendara dab 4 faktor jalan.Kata Kunci: Analisis Risiko, Keselamatan Lalu-lintas, Kecelakaan Kerja, Kecelakaan Lalu-Lintas, Pengendara, Jalan, Kendaraan, Lingkungan.;X company is one of a company that produce ready use concrete. Most of their work process are involving vehicle (truck, tank, loader, car, etc). The type of workplace accident that usually happened is traffic accident. Controls are being planned and applied, but the accident still happen. To make an appropriate controls, company needs to do the risk analysis about risk, hazard, and unexpected event in the plant. Risk analysis can be done by the use of AS/NZS 4360 : 2004 standard and assess the probability, consequences, and level of risk. Method that used is descriptive-qualitative including observation and deep interview. The result showed that the potential hazard found are 32 and risk found are 46, which is the level of risk is 16 extremely high, 15 high, 5 moderete, and 10 low.;X company is one of a company that produce ready use concrete. Most of their work process are involving vehicle (truck, tank, loader, car, etc). The type of workplace accident that usually happened is traffic accident. Controls are being planned and applied, but the accident still happen. To make an appropriate controls, company needs to do the risk analysis about risk, hazard, and unexpected event in the plant. Risk analysis can be done by the use of AS/NZS 4360 : 2004 standard and assess the probability, consequences, and level of risk. Method that used is descriptive-qualitative including observation and deep interview. The result showed that the potential hazard found are 32 and risk found are 46, which is the level of risk is 16 extremely high, 15 high, 5 moderete, and 10 low.;X company is one of a company that produce ready use concrete. Most of their work process are involving vehicle (truck, tank, loader, car, etc). The type of workplace accident that usually happened is traffic accident. Controls are being planned and applied, but the accident still happen. To make an appropriate controls, company needs to do the risk analysis about risk, hazard, and unexpected event in the plant. Risk analysis can be done by the use of AS/NZS 4360 : 2004 standard and assess the probability, consequences, and level of risk. Method that used is descriptive-qualitative including observation and deep interview. The result showed that the potential hazard found are 32 and risk found are 46, which is the level of risk is 16 extremely high, 15 high, 5 moderete, and 10 low., X company is one of a company that produce ready use concrete. Most of their work process are involving vehicle (truck, tank, loader, car, etc). The type of workplace accident that usually happened is traffic accident. Controls are being planned and applied, but the accident still happen. To make an appropriate controls, company needs to do the risk analysis about risk, hazard, and unexpected event in the plant. Risk analysis can be done by the use of AS/NZS 4360 : 2004 standard and assess the probability, consequences, and level of risk. Method that used is descriptive-qualitative including observation and deep interview. The result showed that the potential hazard found are 32 and risk found are 46, which is the level of risk is 16 extremely high, 15 high, 5 moderete, and 10 low.]"

"Kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas di wilayah Jabodetabek mencapai Rp.3 triliun/tahun untuk biaya operasi kendaraan dan Rp. 2,5 triliun/tahun untuk waktu perjalanan. Dalam rangka menanggulangi permasalahan transportasi, termasuk kemacetan lalu-lintas di wilayah Jabodetabek, studi SITRAMP (2004) merekomendasikan perlunya program pengembangan angkutanumum. Rekomendasi ini perlu dicermati, mengingat adanya opini sebagian masyarakat yang menganggap angkutan umum khususnya jenis minibus (angkot) tidak efisien dan merupakan biang keladi kemacetan. Penelitian ini bertujuan mengkaji karakteristik dan perilaku angkutan umum jenis minibus dan pengaruhnya terhadap kinerja lalu-lintas, mengkaji karakteristik desain lingkungan sekitar dan pengaruhnya terhadap perilaku lalu-lintas, serta memberikar saran/masukan dalam penanganan masalah lalu-lintas. Sebagai studi kasus diambil segmen ruas jl. Ciledug Raya depan CBD Ciledug Mall, kota Tangerang.Pengumpulan data perilaku lalu-lintas dilakukan melalui pengamatan video kamera. Metode analisa yang digunakan adalah analisa korelasi, regresi, dan analisa deskriptif. Hasil analisa menunjukkan bahwa angkutan umum minibus memiliki perilaku lalu-lintas yang unik untuk setiap trayeknya, dan mempunyai pola berbeda untuk setiap arah pergerakannya. Motiv ekonomi, faktor kebiasaan, sistem budaya dan norma tidak tertulis yang berlaku di antara para pengemudi angkutan umum minibus, melatar belakangi perilaku lalu-lintas tersebut. Variabel load factor memiliki korelasi sedang terhadap variabel kecepatan angkutan umum minibus, dan variabel jumlah penumpang naik/turun memiliki korelasi kuat terhadap variabel rata-rata lama henti angkutan umum minibus. Pengaruh perilaku lalu-lintas angkutan umum minibus, meliputi: jumlah kendaraan berhenti, dan kecepatan rata- rata angkutan umum minibus mempunyai korelasi kuat dan sedang terhadap variabel kecepatan kendaraan pribadi roda-4 arus menerus. Desain bukaan median/simpang di lokasi studi tidak sesuai dengan standar geometri simpang yang ada, dan mengakibatkan konflik ruang gerak antara jalur lalu-lintas belok kanan dengan garis henti (stop line) arus lalu-lintas terlawan. Desain bukaan median juga tidak sejalan dengan adanya rambu dilarang belok kanan dan berputar bagi arus lalu-lintas dari arah jalan Ciledug Raya (Timur). Disarankan penutupan bukaan median, rehabilitasi fungsi terminal dan halte, evaluasi sistem perizinan trayek, dan penataan ulang trayek/rute angkutan umum

---

Economic losses due to traffic jams in the Greater Jakarta area reach Rp. 3 trillion/year for vehicle operating costs and Rp. 2.5 trillion/year for travel time. In order to overcome transportation problems, including traffic congestion in the Greater Jakarta area, the SITRAMP study (2004) recommends the need for a public transportation development program. This recommendation needs to be observed, given the opinion of some people who think that public transportation, especially the minibus (angkot) is inefficient and is the cause of congestion. This study aims to examine the characteristics and behavior of minibus types of public transportation and their effect on traffic performance, examine the design characteristics of the surrounding environment and its influence on traffic behavior, and provide suggestions/inputs in handling traffic problems. As a case study, the segment of the Jl. Ciledug Raya in front of CBD Ciledug Mall, Tangerang city.

Traffic behavior data collection is done through video camera observations. The analytical method used is correlation analysis, regression, and descriptive analysis. The results of the analysis show that minibus public transport has a unique traffic behavior for each route, and has a different pattern for each direction of movement. Economic motives, habit factors, cultural systems and unwritten norms that apply among minibus public transport drivers are the background of the traffic behavior. The load factor variable has a moderate correlation to the variable speed of minibus public transport, and the variable number of passengers getting on/off has a strong correlation to the variable average length of stopping of minibus public transport. The influence of minibus public transport traffic behavior, including: the number of vehicles stopped, and the average speed of minibus public transport has a strong and moderate correlation to the variable speed of continuous flow 4-wheeled private vehicles. The design of the median/intersection opening at the study site is not in accordance with the existing intersection geometry standards, and results in a conflict of movement space between right-turning traffic lanes and the stop line of opposing traffic flows. The design of the median opening is also not in line with the sign prohibiting turning right and turning for traffic flow from the Ciledug Raya (East) road. It is recommended to close the median opening, rehabilitate the function of terminals and bus stops, evaluate the route licensing system, and rearrange public transport routes/routes."

"ABSTRAKPenutupan lajur jalan pada ruas jalan dengan tipe dua Iajur dua arah tak terbagi (2/2 UD) memerlukan penanganan untuk mengoptimalkan kapasitas pada lokasi yang mengalami penyempitan. Permasalahan lalu lintas pada lokasi penyempitan mas jalan (LPRJ) akan semakin kompleks apabila arus lalu lintas yang rnelintasi lokasi sudah rnencapai kondisi lewat jenuh.Tujuan penelitian adalah untuk merumuskan strategi kontrol lalu lintas bersinyal di jalan dua Iajur dua arah tak terbngi yang mengalami penyempitan karena adanya LPRJ pada kondisi arus lalu lintas lewat jenuh.Untuk menyelesaikan antrian kendaraan akibat arus lewat jenuh pada waktu yang sama di kedua pendekat, dikembangkan metode kontrol lalu lintas bersinyal dengan perubahan waktu hijau pada siklus tertentu, yaitu dengan menggunakan parameter titik perubahan rasio akumulasi kendaraan yang dilepas terhadap kendaraan yang datang (R). Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu hijau optimal terjadi apabila salah satu pendekat telah mencapai R20,95. Dengan data arus kedatangan kendaraan yang sama, metode penelitian memberikan perbaikan kinerja bila dibandingkan dengan metode yang telah dikembangkan sebelumnya yaitu model Tundaan Diskrit Minimum (Chang & Lin, 2000) dan model Maximum Throughput (Talmor& Mahalel, 2007).Simulasi kontrol lalu Iintas bersinyal di LPRJ dengan tipe 2/2 UD dilakukan dengan asumsi arus kedatangan lewat jenuh terjadi pada 300 detik pertama. Hasil simulasi menunjukkan bahwa periode pengamatan kedatangan kendaraan optimum adalah sebesar 240 detik dan waktu siklus optimum sebesar 240 detik. Dari hasil simulasi juga dapat diketahui besaran peningkatan tundaan total akibat perubahan periode pengamatan kedatangan kendaraan dari 240 detik ke periode pengamatan kedatangan keudaraan yang Iebih kecil serta penurunan throughput rata-rata dan peningkatan periode arus jenuh akibat perubahan waktu siklus dari 240 detik ke waktu siklus yang lebih pendek. Penelitian juga memberikan hasil panjang LPRJ yang dapat diakomodasi oleh kontrol lalu lintas bersinyal pada kondisi arus lewat jenuh berdasarkan besaran derajat kejenuhan total (DS) dan kecepatan rata-rata pada LPRJ (Sw) serta nomogram yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan kinerja kontrol lalu Iintas bersinyal di LPRJ tipe jalan 2/2 UD pada kondisi arus lewat jenuh.Untuk mempertajam keakurasian hasil agar sesuai dengan kondisi lapangan, diperlukan penelitian lanjut yang terkait dengan penetapan nilai ekivalensi mobil penumpang dan besaran arus jenuh yang sesuai dengan berbagai kondisi lalu lintas di Indonesia. Selain itu juga perlu dilakukan penelitian lanjut untuk arus kedatangan yang bervariasi dan kecepatan pada LPRJ < 20 km/jam.

---

ABSTRACTRoad activities usually require the closure of one of the two ways two lane roads (2/2 UD) constitute the restrictive bottleneck ofthe road system, which need a special eH`ort to maximize the capacity of bottleneck areas, especially on over saturation traffic condition.The objective of the study is to develop a signal-control strategy and its application for road closure area on two way two lanes roads which is treated as an isolated intersection during severe over saturation.To disperse the queues ofthe two approaches in the same time, the study developed a new method by introducing a ratio between cumulative departure and cumulative arrival (R). The study showed, that switch over of green time was effectively dispersed all the vehicles ofthe two approaches in the same cycle. The result of the study indicates that optimal green time happened if one of the approach has reached R>0.95. With the same arrival and saturation flow data, the method introducing in this study has a better performance results comparing amongst the previous methods, i.e. the Discrete Minimal Delay Model and the Maximum Throughput Model.The study conducted a signalized control simulation on road closure areas on two way two lane roads with the assumption that the road severe over sanitation on the first 300 seconds which indicates that various arrival detection has a different total delay but has average throughput and over satmation period. The simulation results show that the optimum arrival detection period is 240 seconds and the optimum cycle time is 240 seconds.The study give indication of the percentage of increasing total delay if the there is a change of vehicle arrival detection period from 240 seconds to less than 240 seconds (i.e. 120 seconds and 180 seconds). The study also indicates the percentage of increasing total delay, decreasing of average throughput and decreasing of over saturation period if there is a change of cycle time from 240 seconds to less than 240 seconds (i.e. 120 seconds, 150 seconds,180 seconds and 210 seconds). The study also indicates the maximum work zone length that can be accommodated by signalized tratiic control in over saturation trafic condition based on total Degree of Saturation (DS), average speed on lane closure area (Sw) and nomogram that can be used to predict signalized traffic control performance on over saturated road closure areas (total delay and average throughput).ln order to get more accurate results, it is necessary to study the value of passenger car equivalents and saturation flow that Egure the actual traffic condition corresponds with various traffic conditions in Indonesia. It also needs to do the simulation with various arrival patterns and at average road closure area?s speed less than 20 kph."

"The traffic accident rate in Indonesia is still considerably high,as reported by the national police with around 60 accident casualties dailyof these casualties, 24 of them are dead. This figure is relatively high at theASEAN level where there are about 112 people died everyday because oftraffic accidents. The objective of the study is to provide an initialestimation of the traffic accident loss and to use that estimation to assessthe economic impacts of that event. Since the data used in the estimationare nationwide, then the final output of the study will be in the form of theaccident loss in term of GDP proportion. Using the some calculationmethod, _,forecast of the total national accident cost for the next five yearswas made. The method to calculate the road accident cost covers fourcomponents: property damage, administrative cost, medical cost, and lostoutput. There are two important data needed in this method: aggregateaccident data, and unit cost data for each component. Using these twotypes of data, the aggregate cost can be estimated, and at the same time, thetotal of certain types of cost. Using the 2002 Indonesia nominal GDP of1.42 trillion rupiahs, the total accident costs in Indonesia was estimatedaround 0.47% of GDP for Police Department reported data and l .46% forthe Health Department data. These figure is relatively high compared with,for example, Singapore that has figure of 0,46% of its GDP.. For the nextfive years, the total amount accident cost which is saved by the action planapproximately about Rp 10 trillion. This estimation still has under reportingproblems for number of casualities and property damage, and under valuedproblem for the estimation of accidents unit cost."

"ABSTRAKTerjadinya kecelakaan atas transportasi massal yang menimbulkanbanyaknya korban meninggal dunia, adakalanya ditengarai karena ulahmanajemen, seperti misalnya perusahaan otobus, yang tidak secara teratur melakukan pemeriksaan kelaikan alat transportasinya, atau tidak memenuhi kelayakan teknis dengan tujuan menghemat biaya investasi yang mana perbuatan itu pada akhirnya dapat mengabaikan faktor keselamatan penumpang bus dan pengguna jalan yang lain, sehingga mengakibatkan kecelakaan yang fatal yangbanyak orang meninggal atau luka-luka. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan tanggal 22 Juni 2009 memunculkan perspektif baru dalam hukum pidana menyangkut pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan angkutan umum sebagaimana ketentuan di pasal 315 ayat (1) yang menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap perusahaan angkutan umum dan/atau pengurusnya. Namun demikian, walaupun pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutanumum sudah diatur dalam ketentuan pidana, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum, para penegak hukum masih saja menempatkan pengemudi kendaraan sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggungjawab secara pidana. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan pidana yang mengatur Perusahaan Angkutan Umum di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, dapatkah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipergunakan untuk menjerat perusahaanangkutan umum dalam kasus kecelakaan lalu lintas, apakah yang menjadihambatan dalam penegakan hukum terhadap perusahaan angkutan umum dalamkasus tindak pidana lalu lintas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Perusahaan Angkutan Umum sebagai subjek tindak pidana hanya diatur di 3 (tiga) pasal saja yaitu pasal 308 yang mengatur tentang pelanggaran izin trayek, pasal 309 tentang pelanggaran karena tidak mengikuti asuransi ganti kerugian kepada penumpang dan pasal 313 karena pelanggaran karena tidak mengasuransikan penumpang dan awak kendaraannya. Secara teoritis, ajaran/doktrin Identifikasi dapat diterapkan di Pasal308 dalam ketentuan pelanggaran izin trayek, yang mana ketentuan inimensyaratkan adanya directing mind walaupun pelaku fisiknya adalah pengemudi angkutan umum. Doktrin Strict Liability dapat digunakan dalam pasal 309 serta pasal 313. Namun demikian pasal-pasal tersebut tumpang tindih atau berbenturan dengan pasal 199, yang mana pasal ini mengatur ketentuan yang sama hanya sanksinya berupa sanksi administratif. Berdasarkan analisa contoh kasus, secara teoritis perusahaan angkutan umum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal kecelakaan yang diakibatkan ketidaklaikan kendaraan. Namun dalam dalam pelaksanaannya belum dapat dilakukan karena undang-undang tidak mengatur secara jelas dalam hal apa dan kapan perusahaan angkutan umum dapat dikatakan melakukan perbuatanpidana dan hambatan yuridis belum diakuinya korporasi dalam hukum acara pidana. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuanpertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan umum dalam undang-undangnomor 22 tahun 2009, khususnya berkaitan dengan kejahatan lalu lintas.

---

ABSTRACTThe occurence of the accident on mass transportation which causedmany victims died sometimes suspected because of the manner of transportation transportation instrument, or not meet technical feasibility for the purpose to save the cost that where the dees ultimately don?t care about passenger safety and otherroad users resulting in a fatal accident that many people killed or injured. Republic Indonesia Act number 22/2009 on traffic and road transportaion which was enacted on 22 June 2009, led to a new perspective in the criminal law regarding criminal responsibility for transportation companies as stipulated in article 315 paragraph (1) expressed in terms of the offenses are committed bypublic transport companies, the criminal charges aganist the public trasport company and/or managers. Despite, the criminal liability of transportation companies is subjected to the provisions of criminal, in case of traffic accidents involving trasportationcompanies, the law enforcer is still only puts the driver?s vehicle as the subject of criminal act should be criminally liable. This research was conducted to answer the question of wether the doctrine of corporate criminal responsibility of criminal provisions in act no.22/2009 that regulate transportation company, can thecriminal provisions in the Act No.22/2009 on road traffic and transport used to trap transportation companies in case of a traffic accident, what are the bottlenecks in the law enforcement against transportation companies in case of traffic offences. This is a normative research. The result showed that the transportation company as a criminal offense subject set at 3 articles only, namely article 308 which regulates the route permit violations, Article 309 of violations for not follow the insurance compensation to passangers, and Article 313 for violation not insuring his passanger and crew. Theoritically, doctrine of identification can be applied inviolation of the provision of article 308 in the route permit, which requires a directing mind despite his physical perpetrator is transportation company drivers. Doctrine strict liablility can be used in article 309 and article 313. However, theseprovisions overlap or conflict with article 199, which sets out the provisions just the same which is their different in sanctions, article 199 have an administrative sanctions nor article 308 have a criminal responsibility. Based on the analysis of case, theoritically transportation company can be held accountable in a traffic accidents because of incapable and unsafe company's vehicle. But in its implementation, it is not success because theregulation does not set clearly in terms of what and when the transportation company can be said to commit a criminal act and there is legal barriers the corporation have not admitted in the act of criminal trial procedure. It is necessary to improve criminal liability of transportation company in act number 22/2009,particularly with regard to traffic crimes."