Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi telah mendorong pesatnya penemuan terhadap benda-benda budaya bawah air. Salah satunya yakni kapal karam bersejarah yang didalamnya terkandung nilai yang sangat tinggi baik secara historis, arkeologis ataupun ekonomis. Keberadaan kapal karam bersejarah yang sangat signifikan inilah yang menjadikan isu kepemilikan atasnya merupakan suatu hal yang penting. Benturan kepentingan terjadi antara Negara bendera kapal, penemunya, Negara dimana kapal karam bersejarah tersebut karam ataupun negara dari mana muatan didalamnya berasal. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dibahas konsepsi pengaturan mengenai kepemilikan atas kapal karam bersejarah di tingkat internasional melalui konvensi dan hukum kebiasaan internasional terkait, di tingkat nasional melalui peraturan dan praktik di beberapa negara dunia serta pengaturan dan praktik penerapannya di Indonesia.

---

Technology development pushed forward an access to underwater cultural heritage. One of them is historic shipwrecks which contain historical, archaeological or economic value. The significance of this historic shipwrecks leads to an issue about ownership. The dispute over historic shipwrecks happen because there is a clash about jurisdiction over the historic shipwrecks among Flag-state country, Finder, Coastal state, or state origin of the cargo. Therefore, it is an important thing to see the conception on regulation of historic shipwrecks at international level through international convention, at national level through its regulation and practice in several countries and also the regulation and practice in Indonesia.

"

"Summary: "Can states adopt protectionist cultural policies? What are the limits, if any, to state intervention in cultural matters? A wide variety of cultural policies may interfere with foreign investments, and a tension therefore exists between the cultural policies of the host state and investment treaty provisions. In some cases, foreign investors have claimed that cultural policies have negatively affected their investments, thereby amounting to a breach of the relevant investment treaty. This study maps the relevant investor-state arbitrations concerning cultural elements and shows that arbitrators have increasingly taken cultural concerns into consideration in deciding cases brought before them, eventually contributing to the coalescence of general principles of law demanding the protection of cultural heritage"

"Cultural Heritage in the European Union provides a critical analysis of the laws and policies which address cultural heritage throughout Europe, considering them in light of the current challenges faced by the Union. The volume examines the matrix of organisational and regulatory frameworks concerned with cultural heritage both in the Union and its Members States, as well as their interaction, cross-fertilisation, and possible overlaps. It brings together experts in their respective fields, including not only legal, but also cultural economists, heritage professionals, government representatives, and historians. The diverse backgrounds of the authors offer a cross-disciplinary approach and a variety of views which allows an in-depth scrutinisation of the latest developments pertaining to cultural heritage in Europe. "

"ABSTRAKIndonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai warisan budaya yang beragam.Warisan budaya tersebut merupakan kekayaan tidak berwujud bagi Indonesiakarena sifatnya yang tradisional dan turun temurun. Salah satu warisan budayaIndonesia adalah batik motif parang rusak. Pemeliharaan dan pelestarianpengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional atau folklor Indonesiasaat ini diatur di dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yangmenjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu,kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya dan Di dalamPasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwauntuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orangyang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dariinstansi yang terkait dalam masalah tersebut. Perlindungan folklor yang dimaksuddalam tulisan ini adalah pengumuman atau perbanyakan Ciptaan folklor olehorang yang bukan Warga Negara Indonesia. Hal ini untuk mencegah pemanfaatanoleh pihak asing tanpa izin dari instansi yang terkait dalam masalah ini. Dengandiakuinya batik sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity pada tanggal 2Oktober 1999, Pemerintah Indonesia harus mengantisipasi bagaimana apabila adapihak lain (asing) yang akan melakukan pengumuman ataupun perbanyakan daribatik motif parang rusak untuk kepentingan komersial mereka sendiri. Tulisan inimembahas perlindungan Hak Cipta batik motif parang rusak menurut UndangundangNomor 19 Tahun 2002, upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintahRepublik Indonesia dalam rangka melindungi folklor terutama Batik Motif ParangRusak dan Efektifitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Ciptadalam memberikan perlindungan atas Batik Motif Parang Rusak. Untukmenjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian normatif terhadap UndangundangNomor 19 Tahun 2002. Selain itu sebagai pelengkap juga dilakukanwawancara dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pengolahandata dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukandengan menggunakan metode deduktif.

---

ABSTRACTIndonesia is known as a country that has a diverse cultural heritage. The culturalheritage is intangible property for Indonesia because it is traditional andhereditary. One of the cultural heritage of Indonesia is batik motif parang rusak.The maintenance and preservation of traditional knowledge and traditionalcultural expressions or folklore in Indonesia is regulated in Article 10 paragraph(2) of Act Number 19 of 2002, The State holds the Copyright on folklore and folkculture results that belong together, like the story, saga, fable, legend, chronicle,songs, crafts, choreography, dance, calligraphy and other works of art and inArticle 10 paragraph (3) of Act Number 19 of 2002 states that in order to publishor reproduce the works referred to in paragraph (2) , people who are notIndonesian citizens must first obtain permission from the institution related to theproblem. The protection of folklore are referred to in this paper is the creationfolklore announcement or multiplication by non Indonesian citizen. This is toprevent the use by a foreign party without the permission of the institution relatedto this issue. With the recognition of batik as an Intangible Cultural Heritage ofHumanity on October 2, 1999 , the Indonesian government must anticipate what ifthere is another party (foreign) who will do the announcements or reproduction ofdefective parang motif for their own commercial interests. This paper discussesprotection parang motif Copyright damaged by Act Number 19 of 2002, the lawattempts to do the Indonesian government in order to protect folklore especiallyBatik Motif Parang Rusak and Effectiveness of Act Number 19 of 2002 onCopyright in giving protection of Batik Motif Parang Rusak. To answer theseproblems carried normative study of the Law Number 19 of 2002. In addition tocomplement the interviews were conducted by the Directorate IntellectualProperty Right. Data processing is done qualitatively, while the deduction is doneby using the deductive method."

"Saat ini mulai ada kesadaran dari negara berkembang untuk melindungi Folklor sebagai aset yang berharga dari negaranya, termasuk Indonesia. Folklor merupakan suatu ekspresi dari budaya dan identitas sosial dan pada umumnya disampaikan secara lisan melalui peniruan atau dengan cara lainnya. Bentuk Folklor meliputi antara lain bahasa, karya sastra, musik, tarian, permainan, mitos, upacara ritual, kebiasaan, kerajinan tangan, karya arsitektur dan karya seni lainnya.Folklor merupakan salah satu bentuk kekayaan di bidang seni dan budaya yang memiliki hak kekayaan intelektual. Dalam kaitannya dengan Hak Cipta, Folklor memiliki hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berkaitan dengan nilai ekonomis yang tercipta dari pemanfaatan Folklor, dan hak moral untuk melindungi kepentingan pribadi atau reputasi Pencipta dan penemunya. Namun mengingat Folklor adalah milk bersama suatu masyarakat yang biasanya sulit menentukan Pencipta dari Folklor, maka Negara menjadi pemegang dari Hak cipta Folklor. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.Perlindungan terhadap Folklor sesungguhnya sudah dilakukan sejak Undang-Udang Dasar 1945 melalui Pasal 32. Namun, upaya perlindungan terhadap Folklor di Indonesia masih dirasakan belum maksimal. Hal ini disebabkan teknis pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta melalui Peraturan Pemerintah Tentang Hak Cipta atas Folklor yang dipegang oleh Negara masih berupa suatu rancangan sehingga belum memiliki kekayaan hukum.I La Galigo merupakan naskah cerita rakyat yang berasal dari Bugis dan merupakan naskah terpanjang di dunia sehingga I La Galigo memiliki nilai yang sangat tinggi. I La Galigo adalah salah satu bentuk Folklor yang belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Hal ini terkait dengan pementasan I La Galigo di kota besar dunia oleh orang asing sehingga merugikan Indonesia secara ekonomis dan moral."