Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas percobaan tindak pidana narkotika, yaitu percobaan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I dan percobaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan unsur percobaan pada tindak pidana menjual Narkotika Golongan I atas Pasal 114 ayat (1) dan penerapan unsur percobaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri atas Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Pada dasarnya kedua percobaan itu sendiri sudah pasti memenuhi untuk salah satu unsur perbuatan di dalam Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan dipadu dengan wawancara narasumber. Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah untuk percobaan menjual narkotika Golongan I perbuatan tersebut harus memenuhi unsur percobaan tindak pidana, yaitu unsur niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Sedangkan di dalam percobaan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, penulis menemukan tiga pandangan yang berbeda. Dari kedua percobaan tersebut, pada dasarnya masih dapat dikenakan Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) atas dasar percobaan dikualifisir sebagaimana pendapat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Utrecht serta Atang Ranoemmihardja.

---

This thesis discuss about attempt of narcotics offense, namely attempt to sell Narcotics Category I and attempt to abuse Narcotics Category I for themselves. This thesis aims to find out how to know the application of criminal attempt element to the criminal offense of sell Narcotics Category I of Article 114 paragraph (1) and the application criminal attempt element to the criminal offense of narcotics abuse for themselves of Article 127 paragraph (1) letter a Narcotics Act. Basicly, both of that criminal attempt had certainly meet for one element acts in Article 111 paragraph (1) or Article 112 paragraph (1) Narcotics Act.

This thesis using literature research method and combined with sources interviews. The conclusion that writers get for attemp to sell narcotics must be meet with the element of criminal attempt, namely intention, beginning of completion and the unfinished completion not solely because of the will from the perpetrator. While for attempt to abuse Narcotics Category I for themselves, writers found three different views. Basicly, both of that criminal attempt can still be imposed by Article 111 paragraph (1) or Article 112 paragraph (1) on the basis of exacerbated attempt as the opinion of E.Y. Kanter and S.R. Sianturi, Utrecht and Atang Ranoemmihardja."

"Kejahatan narkotika merupakan fenomena yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Upaya penyelidikan terhadap kejahatan narkotika dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan beberapa metode. Aparat penegak hukum di Indonesia yang bergerak di kegiatan pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Salah satu metode yang digunakan BNN untuk menyelidiki penyelundupan narkotika adalah controlled delivery. Controlled delivery dapat membuka jalan untuk menangkap pelaku dan membongkar jaringan peredaran gelap narkotika. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dan mengambil suatu studi kasus. Digunakan analisa dari studi literatur dan temuan data lapangan. Selanjutnya, hasil analisa data tersebut dihubungkan dengan kerangka pemikiran untuk memperoleh kesimpulan terkait penyelidikan terhadap peredaran gelap narkotika melalui controlled delivery.

---

Narcotic Crimes are common phenomenon which will never be separated with human daily life. The investigation effort on narcotic crimes done by law enforcement with several methods. The law enforcement in Indonesia whose move in prevention and eradication illegal narcotic traffic is National Narcotic Board (NNB). One of the method that NNB use to investigate narcotic smuggling is controlled delivery. Controlled delivery can open a new path in order to find a new way to capture illicit narcotic trafficking offender and expose the illicit narcotic network. The method being used in this research is qualitative method and taking a case study. Furthermore, the result of the analysis data is connected with framework in order to achieve a conclusion in investigating illicit narcotic trafficking through controlled delivery."

"Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab hukum dokter terkait penyerahan narkotika kepada pasien yang membutuhkan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku serta membahas analisis putusan No. 958/Pid.Sus/2016/PN SBY. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipe penelitian yang termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah telah diaturnya penyerahan narkotika oleh dokter dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan serta terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh dokter Harryanto dalam putusan No. 958/Pid.Sus/2016/PN SBY. Agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari seharusnya Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi kepada para dokter mengenai peraturan yang ada terkait penyerahan obat narkotika kepada pasien serta terjalinnya kerjasama antara BNN dan Kementerian Kesehatan dalam pengawasan tindak penyerahan obat narkotika oleh dokter.

---

This thesis discusses about the regulation and the delivery of narcotic drugs by doctor also analysis of the Verdict Number 958 Pid.Sus 2016 PN SBY. The writer uses juridical normative research methods and the type of this study is descriptive. Conclusion over these are doctors may delivering narcotic drugs towards the patients, under certain circumstances in accordance with the Law and Regulation of The Minister of Health also the defendant on this Verdict making digression. Thus, it needs cooperation between BNN and Ministry of Health in overseeing the act of delivering narcotics by doctors towards patients."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam melakukan pengawasan atas penggunaan narkotika pada awak pesawat dengan fokus studi di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Skripsi ini juga membahas tentang bagaimana implementasi pengaturan pelayanan kesehatan yang berjalan di Indonesia. Berdasarkan analisa penulis tentang pengawasan penggunaan narkotika pada awak pesawat dalam pelaksanaannya masih menemui kendala-kendala yang masih harus dibenahi oleh Pemerintah Indonesia. Kendala-kendala tersebut menurut penulis dapat diatasi apabila adanya peraturan tegas dari Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima bagi ruang lingkup Bandar Udara serta Keamanan Penerbangan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibilities of the Airport Health Office in conducting the supervision on the use of narcotics on flight crews with the focus of study at Halim Perdana Kusuma Airport. This thesis also discusses how the implementation of health services arrangement that runs in Indonesia. Based on the author 39 s analysis on the supervision on the use on the use of narcotics flight crew, in its implementation, still encountered obstacles that still need to be fixed by the Government of Indonesia. These constraints, according to the author, can be overcome if there is a strict regulation from the Government of Indonesia, especially the Ministry of Health and the Ministry of Transportation in order to provide excellent health services for the scope of Airports and Aviation Security in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai masalah unsur ldquo;memiliki, menyimpan atau menguasai rdquo; dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal ini sering dikenakan kepada penyalahguna narkotika yang seharusnya dihukum dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembahasan dimulai dengan perkembangan unsur tersebut dalam aturan-aturan sebelumnya, pembentukan dan penerapan pasal tersebut dalam proses penegakan hukum. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan serta wawancara kepada para penegak hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan banyak disalahgunakan untuk menjerat penyalahguna narkotika. Sehingga, diperlukan perubahan terhadap ketentuan tersebut.

---

This thesis discusses the element of possessing, storing or controlling elements under Article 112 of 2009 Law Number 35. This study is inspired by the fact that this Article is often misused to impose punishment to narcotic abusers although Article 127 of 2009 Law Number 35 on Narcotics is more relevant to be applied for their cases. The study focuses on various aspects of these elements of crime including their creation, development, and implementation. It was conducted using the literature and legislation study approach backed up by interviews to various stakeholders including several law enforcement officers. Finally, it can be concluded that the Article 112 Paragraph 1 of 2009 Law Number 35 is problematic causing legal uncertainty to everyone. Therefore, it needs to be amended."