Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang peran Komunitas Bulutangkis Indonesia (KBI) untuk menghapus diskriminasi institusional terhadap warga keturunan Tionghoa khususnya menghapus praktik Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran KBI dalam upaya penghapusan diskriminasi institusional terhadap warga keturunan Tioghoa khususnya penghapusan praktik SBKRI dan bagaimana hasilnya. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori gerakan sosial baru dan konsep diskriminasi digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah KBI melakukan tiga cara dalam upaya penghapusan diskriminasi tersebut, yaitu melalui advokasi, melalui framing, serta melalui jejaring. Penelitian ini juga menunjukkan adanya peran yang berbeda dan saling melengkapi antara KBI dan Ornop-Ornop. Dari peran yang dilakukan, KBI berhasil mengangkat isu diskriminasi hingga draft RUU Kewarganegaraan baru diangkat kembali. Sedangkan Ornop-Ornop berperan dalam merumuskan RUU Kewarganegaraan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa perjuangan KBI dan Ornop-Ornop berhasil dengan lahirnya UU Kewarganegaraan baru.

---

This reaserch examines the role of Indonesian Badminton Community (KBI) to remove institutional discrimination against the people of Chinese descendants in particular removing SBKRI practice. The research focuses on answering how the KBI role in efforts to eliminate institutional discrimination against the people of Chinese descendants and how the results are. This research is an explanatory research that uses qualitative methods. This research employs new social movement theory and the concept of discrimination.

The KBI utilize three ways to eliminate the discrimination, through advocacy, framing, as well as networking. This research showed the diffrerent role and completing between KBI and NGOs. KBI has role on the new Citizenship draft back so then be discussed by the parliament. While NGOs also had role in making the new Citizenship law established. The research concluded that the struggle of KBI and NGOs succeeded with the new Citizenship Act passed."

"Sebagai sebuah negara besar, Indonesia harus menerima perbedaan dan keragaman sebagai sebuah berkah. Perbedaan fisik dan budaya adalah asset. Keragaman tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk saling menjatuhkan dan melanggar hak asasi manusia. Dalam kurun waktu puluhan tahun, warga etnis Tionghoa selalu menjadi sorotan tajam di negeri ini. Mereka sering dipersulit saat mengurus berbagai dokumen kewarganegaraan, disudutkan, dan dijadikan kambing hitam ketika masalah-masalah berbau rasialis muncul di negeri ini. Melalui Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 lah pertama kalinya SBKRI diatur dan ternyata menjadi kewajiban bagi warga etnis Tionghoa untuk mendapatkan pelayanan publik. Hal ini menjadi suatu perlakuan yang diskriminatif bagi mereka. Ratifikasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan pada 11 Juli 2006 oleh DPR dianggap bersejarah karena undang-undang ini menggantikan undang-undang kewarganegaraan yang sudah berumur 48 tahun. Undang-undang kewarganegaraan yang baru dianggap lebih manusiawi dan memuat aspirasi warga etnis Tionghoa untuk diperlakukan sama dengan warga negara yang lain. Memang, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mengatur mengenai SBKRI sebagai bukti kewarganegaraan secara khusus, akan tetapi bila ditafsirkan dari norma yang terkandung di dalamnya, pemaknaan ?orang-orang bangsa Indonesia asli‟, maka secara jelas undang-undang ini mengandung konsep natural born citizenship. Dengan demikian, warga keturunan Tionghoa merupakan warga Indonesia asli yang tidak memerlukan bukti kewarganegaraan, sebagaimana WNA yang melakukan naturalisasi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumen. Studi dokumen tersebut diperoleh dari sejumlah fakta atau keterangan yang terdapat di dalam dokumen, buku-buku, artikel-artikel, dan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa SBKRI tidak lagi valid setelah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 terbit hanya saja dalam prakteknya masih ada warga etnis Tionghoa yang harus menyertakan SBKRI ketika mengurus dokumen kewarganegaraan dengan berbagai alasan.

---

As a large country, Indonesia should accept difference and diversity as a blessing. Physical and cultural differences are assets. Diversity should not be used as an excuse to bring down each and violate human rights. In a period of decades, ethnic Chinese have always been under the spotlight in this country. They are often compounded when arranging various documents of citizenship, cornered, and scapegoats when problems arise smelling racist in this country. Through Law No. 62 of 1958, SBKRI for the first time set and turned out to be an obligation for citizens of ethnic Chinese to public service. This becomes a discriminatory treatment to them. Ratification Law No. 12 of 2006 concerning citizenship on July 11, 2006 by the House of Representatives is considered historic because this law replaces legislation citizenship 48 years old. Citizenship legislation recently considered more humane and load aspirations of ethnic Chinese to be treated equally with other citizens. Indeed, Law No. 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia does not regulate SBKRI as proof of citizenship in particular, but when interpreted from the norms contained in them, meaning 'people of Indonesia native', then clearly the law this contains the concept of natural born citizenship. Thus, an ethnic Chinese Indonesian citizens who do not require the original proof of citizenship, as well as foreigners who commit naturalization. In this study, the writers collected data using interviews and document research. The study documents obtained from a number of facts or information contained in the documents, books, articles, and legislation related to the research topic. The writer can conclude that SBKRI is no longer valid after Law No. 12 of 2006 published, but the reality is there are people who still need SBKRI when issuing citizenship documents with a variety of reasons."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembatasan terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa untuk memperoleh tanah dengan status Hak Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan didasarkan pada Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K/898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa dengan didasarkan pada praturan tersebut, Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak sepenuhnya berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

ABSTRACTThis thesis is about the restrictions for Indonesian Citizens of Chinese Descendant to own a land with proprietary status in Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta Special Region), based on Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K/898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi. The method used for this thesis is juridicial normative, and the qualitative method is used for data analysis. This study concludes that based on the regulation, Indonesian citizens of Chinese Descendant are not eligible to own a land in Daerah Istimewa Yogyakarta with proprietary status, and Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria is not copmpletely enforced in Special Region of Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta)."

"ABSTRAKTesis ini membahas harta dalam perkawinan bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adalah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi mereka Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37. Terkait dengan putusan Nomor: 1977 K/PDT/2008, dengan adanya peminjaman uang untuk membeli suatu harta benda sebelum dilangsungkannya perkawinan tidak menyebabkan harta benda tersebut berubah statusnya menjadi harta bersama. Apabila terjadi perceraian maka mengenai harta bersamanya akan diatur menurut hukumnya masing-masing.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about marital assests for Indonesian Citizen who are the descendant of Chinese People reviewed from the Indonesian Civil Code and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research is normative juridical research. The result of this research is subsequent to the Law Number 1 of 1974 concerning Marriage coming into effect for the Indonesian Citizen who are the descendant of Chinese People, for them, will be applied the provisions in Article 35, 36, and 37. Related to the verdict Number: 1977 K/PDT/2008, due to the money loaned for buying any asset before carrying out the marriage, it will not caused that assets’ status to become the joint marital assets. if the divorce happened, the joint marital assets will be regulated pursuant to the related law for that matters. "

"Penelitian ini membahas tentang peran Edith Windsor untuk menghapus diskriminasi terhadap kaum homoseksual di Amerika Serikat khususnya menghapus praktik Pasal Ketiga Defence of Marriage Act (DOMA). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Edith Windsor dalam upaya menggugat praktik Pasal Ketiga Defence of Marriage Act (DOMA) di Mahkamah Agung Amerika Serikat dan bagaimana hasilnya. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori gerakan sosial baru dan teori queer serta konsep homoseksual digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Edith Windsor berhasil memenangkan gugatannya dengan harus melewati berbagai judicial review yang diajukan oleh mereka yang anti-homoseksual. Adapun cara Edith Windsor dalam upaya penghapusan diskriminasi tersebut, yaitu melalui advokasi litigasi (citizen law suit). Dari peran yang dilakukan, Edith Windsor berhasil mengangkat kembali isu diskriminasi hingga terbentuk usulan draft RUU pernikahan yang baru di Kongres. Penelitian ini berkesimpulan bahwa perjuangan Edith Windsor berhasil menyatakan Pasal Ketiga DOMA sebagai sesuatu yang inkonstitusional.

---

This research discusses about the role of Edith Windsor to eliminate discrimination against homosexuals in the United States in particular eliminate the practice of Article Third Defense of Marriage Act (DOMA). The problem in this research is how the role of Edith Windsor in an attempt to sue the practice of Article Third Defense of Marriage Act (DOMA) in the Supreme Court of the United States and how the results. This research is an explanatory research using qualitative approach. This research employs theory of new social movement, queer theory and also homosexuals concepts.

The results of this study are Edith Windsor won the lawsuit that must passed through various appeals judicial review by those who are anti-homosexual. As for how Edith Windsor in an effort to eliminate such discrimination, which is through litigation advocacy (citizen law suit). Of the role played by, Edith Windsor successfully raised the issue of discrimination and formed the proposed draft new marriage bill in congress. This research concluded that the struggle by Edith Windsor managed to declare Article Third DOMA as unconstitutional."

"Try Sutrisno memimpin PBSI selama 2 masa yaitu 1985-1989 dan 1989-1993. Pada periode pertama, kepengurusan bulutangkis Indonesia dibenahi secara sistematis . Kemudian, regenerasi pemain mulai dilakukan dan hasilnya dapat dilihat pada periode kedua. Berbagai ajang mulai memberikan hasil positif, tidak terkecuali dua emas pertama dari Olimpiade, melalui Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti.

---

Try Sutrisno lead PBSI during the second period, from 1985 to 1989 and 1989 to 1993. In the first period, the renegeration of the players was adjusted soon after the management of Indonesian badminton was reorganized systematically. Then, the regeneration of the players started to do and the results can be seen in the second period. Various events began to give positive results, not least the two first gold of the Olympic Games, through Alan Budi Kusuma and Susi Susanti.;"

"Try Sutrisno memimpin PBSI selama 2 masa yaitu 1985-1989 dan 1989-1993. Pada periode pertama, kepengurusan bulutangkis Indonesia dibenahi secara sistematis . Kemudian, regenerasi pemain mulai dilakukan dan hasilnya dapat dilihat pada periode kedua. Berbagai ajang mulai memberikan hasil positif, tidak terkecuali dua emas pertama dari Olimpiade, melalui Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti.

---

Try Sutrisno lead PBSI during the second period,  from 1985 to 1989 and 1989 to 1993. In the first period, the renegeration of the players was adjusted soon after the management of Indonesian badminton was reorganized systematically. Then, the regeneration of the players started to do and the results can be seen in the second period. Various events began to give positive results, not least the two first gold of the Olympic Games, through Alan Budi Kusuma and Susi Susanti."

"Batu kalimaya Banten merupakan komoditi bisnis yang dieksploitasi masyarakat di sekitarnya dengan cara ditambang, diolah dan dibentuk menjadi batu permata kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Merosoknya harga batu permata kalimaya Banten karena trend batu akik dan perilaku pedagang yang tidak bertanggung jawab yang mementingkan kepentingan individu tanpa memperhatikan keberlanjutan batu kalimaya Banten. Berdasarkan latar belakang tersebut dibentuk organisasi Kalimaya Banten Indonesia untuk mengembalikan eksistensi dan harga batu kalimaya Banten. skripsi ini akan melihat bagaimana keadaan sistem perdagangan batu kalimaya dan peran, fungsi dan arti penting organisasi sosial Kalimaya Banten Indonesia.

---

Stone Kalimaya Banten is a commodity business that exploited by the surrounding communities by means mined, processed and formed into a gemstone to be sold to fullfill the needs of their livelihood. The lowering price ofKalimaya gemstone from Banten happens due togems trend and irresponsible traders who put their individual interests without regarding the sustainability of the Kalimaya Banten stone itself. Based on this background Banten Indonesia Kalimaya organization was formed to restore the existence and raising the price of Kalimaya Banten stone. This thesis will highlightthe system of Kalimaya stone in the trading and the role it self, function and the importance of the Kalimaya Banten Indonesia organization itself."