Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas bagaimana kesiapan Badan Layanan Umum Transjakarta untuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah PT Transjakarta dari aspek sumber daya manusia dan kinerja keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist melalu studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Transjakarta dari aspek sumber daya manusia siap untuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah sementara jika dari aspek kinerja keuangan Transjakarta tidak siap untuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah.

---

This thesis discusses how the readiness of public service agency Transjakarta to be a local owned enterprise through human resources and financial performance aspects. This research was conducted by using post-positivist approach through field research and document research. The result show that Transjakarta is ready to be a state owned enterprise through its human resources aspect. But Transjakarta is not ready to be state owned enterprise through its financial performance."

"Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik tertentu terdapat tarif yang dibebankan, salah satunya pelayanan berupa jasa publik, tarif tersebut harus dapat dijangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik berupa transportasi umum sebagai jasa pelayanan publik pun harus dapat terjangkau bagi masyarakat. Hal ini termasuk pula mengenai penerapan tarif layanan KRL Commuter Line sebagai bentuk Public Service Obligation (PSO) haruslah memenuhi keterjangkauan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi di Indonesia berupa layanan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta menganalisis terkait dengan penerapan tarif tiket terhadap penyelenggaraan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta bagaimana implikasi yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif yang dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur serta bahan kepustakaan atau mendalami informasi yang relevan kepada pihak tertentu. Dalam rangka menunjang data sekunder terkait, maka dilakukan wawancara dengan narasumber dan informan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan KRL Commuter Line dapat digolongkan ke dalam bentuk pelayanan publik, dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk memudahkan warga negara memenuhi hak-hak dasarnya. Dengan adanya KRL Commuter Line masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sejalan pula dengan amanat Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945. Penerapan asas keterjangkauan terhadap tarif KRL Commuter Line, dapat dilihat dengan upaya Pemerintah memberikan dana PSO kepada PT KAI (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara sarana perkeretaapian. Dengan diterapkannya kebijakan PSO tersebut, maka Pemerintah berupaya untuk menjamin keterjangkauan atas tarif layanan KRL Commuter Line. Saran, Pemerintah seharusnya dapat menyusun regulasi yang berkaitan dengan PSO khususnya di bidang angkutan kereta api tidak berbelit-belit. Dengan demikian, pelaksanaan PSO dapat dijalankan dengan baik dan lancar oleh PT KAI (Persero) bersama dengan PT KCI selaku operator.

---

In organizing a certain public service, there are tariffs that are charged, one of which is in the form of public services, these tariffs must be affordable by the community. The implementation of public services in the form of public transportation as a public service must also be affordable for the community. This also includes the application of KRL Commuter Line service rates as a form of Public Service Obligation (PSO) must fulfill affordability. This research is intended to analyze how the implementation of public services in the field of transportation in Indonesia in the form of KRL Commuter Line services by PT KCI and analyze related to the application of ticket rates to the implementation of KRL Commuter Line by PT KCI and how the resulting implications. This research uses normative juridical research methods carried out descriptively using secondary data. Secondary data is obtained through literature searches and library materials or exploring relevant information to certain parties. In order to support the related secondary data, interviews with sources and informants were conducted. The results of this study found that the implementation of KRL Commuter Line can be classified into a form of public service, because its main purpose is to facilitate citizens to fulfill their basic rights. With the KRL Commuter Line, people are able to fulfill their needs. This is also in line with the mandate of Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Fourth Paragraph of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The application of the principle of affordability to the KRL Commuter Line tariff can be seen with the Government's efforts to provide PSO funds to PT KAI (Persero) as State-Owned Enterprises (BUMN) organizing railway facilities. With the implementation of the PSO policy, the Government seeks to ensure the affordability of KRL Commuter Line service rates. Suggestions, the Government should be able to compile regulations relating to PSO, especially in the field of rail transportation is not complicated. Thus, the implementation of PSO can be carried out properly and smoothly by PT KAI (Persero) together with PT KCI as the operator."

"ABSTRAKGerbong khusus wanita memberikan pelaju wanita keamanan & kenyamanan daripotensi kejahatan di ruang publik. Namun, berdasarkan pengakuan beberapapelaju wanita, acap kali terjadi perilaku tidak menyenangkan. Skripsi ini bertujuanuntuk memahami perilaku pelaju wanita akibat hadirnya gerbong khusus wanita.Untuk itu dilakukan observasi kondisi gerbong khusus wanita, wawancara, sertapengumpulan data melalui kuisioner. Temuan skripsi ini mengungkapkan bahwapelaju wanita menunjukkan respon berbeda terhadap ketersediaan hal-hal yangdibutuhkan pelaju untuk bertahan terhadap pengaruh mobilitas kereta selamaperjalanan (sumber daya). Ketersediaan sumber daya ini juga dipengaruhi olehdominasi ruang akibat pembedaan gerbong berdasarkan jenis kelamin. Karena ituketersediaan sumber daya, dan dominasi ruang penting menjadi pertimbangandalam desain gerbong untuk wanita.

---

ABSTRACTWomen-only carriage provides women commuters a safer and comfortable feelingagainst the feared crime in public space. However, several women commutersconfess that annoying behavior frequently happened in women-only carriage. Thisthesis objective is to understand women commuters behavior that appear to be theeffect of women-only carriage present. Methods of this research are observations,interviews, and collecting datas from online questionaires. The findings show thatwomen commuters respond to the adequacy of resources around them. Theresources adequacy is influenced by the space domination as the effect of genderbasedcarriage distinction. From this findings it is clear that resources adequacyand space domination are important consideration for designing carriage forwomen."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap untuk mengidentifikasi kendala-kendala dan mencari tindakan perbaikan yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan sumber data dari data primer dan data sekunder berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Dari penelitian ini ditemui kelemahan terkait pengelolaan aset tetap yaitu tidak adanya kebijakan umum, Pedoman Tata Kelola PTK, SDM, dan keterbatasan Sistem Informasi. Tindakan perbaikan yang bisa dilakukan yaitu dengan mengadakan pelatihan kepada pihak yang terlibat, membuat peraturan dan PTK, menerapkan konsep three line defence, menggunakan SIMAK BMD dari BPKP, serta melakukan kerjasama dengan KPKNL dalam hal penilaian aset.

---

This study aims to analyze the fixed assets management, identify the existing obstacles and find the proper action plan to solve. This research uses descriptive analysis with data sources of primary data and secondary data in the form of interviews with the parties involved. The weaknesses found in the asset management are absence of a common policy governing the management of assets, lack of Standard and Operating Procedures, lack of human resources, and limitations in Information Systems. Solutions proposed are to conduct training to the parties involved, preparing the Standard and Operating Procedures as guidelines, applying the three line of defence method, implementing SIMAK BMD from BPKP, as well as cooperation with KPKNL in terms of asset valuation."

"Sejak beberapa tahun terakhir, perkembangan pasar modal Indonesia semakin pesat, walau tidak mengalami perjalanan mulus. Beberapa kejadian yang diberitakan media massa memberikan gambaran bahwa pasar modal Indonesia masih dalam tahap jatuh bangun. Akan tetapi, kejadian-kejadian dimaksud tidak menjadi halangan untuk mengembangkan pasar modal. Apalagi jika kita sadari bahwa pasar modal dapat dijadikan salah satu sumber mobilisasi dana untuk menunjang pembangunan. Dari sudut akuntansi, kita melihat adanya upaya yang terus menerus untuk menyediakan perangkat-perangkat akuntansi (metode, prinsip maupun teknik-teknik) yang mendukung pelaporan keuangan secara akurat. Laporan keuangan suatu perusahaan go public menjadi lebih penting artinya karena salah satu penggunanya adalah masyarakat umum. Arti penting itu adalah keakuratan dan keandalan pengungkapan hal-hal yang informatif sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan pemakainya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan adalah pengungkapannya secara komparatif. Skripsi ini ditulis untuk melihat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi keakuratan dan pada gilirannya penyajian laporan keuangan komparatif. Aspek-aspek yang dimaksud adalah: peristiwa setelah tanggal neraca, perubahan akuntansi (mencakup perubahan pada pri nsip-pri nsip akuntansi, perubahan pada taksiran akuntansi dan perubahan pada pelaporan kesatuan usaha), koreksi kesalahan akuntansi dan aspek lain (mencakup aspek-aspek di luar ketiga aspek tersebut di atas, seperti klasifikasi dan reklasifikasi perkiraan). Untuk melengkapi tinjauan atas keakuratan laporan keuangan komparatif, maka analisis juga dilakukan terhadap laporan akuntan publik terhadap laporan keuangan komparatif yang dianalisis. Maksud dari tinjauan ini tidak lain karena laporan akuntan publik adalah penilaian yang dilakukan oleh orang yang profesional dan independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan . Sehingga, para pemakai laporan keuangan dapat mengandalkan laporan akuntan publik sebagai tambahan informasi yang berguna mengenai keadaan keuangan perusahaan. Analisis dilakukan terhadap 12 perusahaan go public dengan cara melakukan peninjauan terhadap prospektus. Hasil tinjauan ini kemudian dibandingkan dengan landasan teoretis yang relevan serta melihat apakah hal-hal yang ditemukan dalam analisis telah diatur dalam Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA). Jika sudah, apakah aturan-aturan yang ada telah mencukupi sesuai kebutuhan. Jika belum, maka akan dilakukan beberapa saran yang relevan. Cara penyajian skripsi ini adalah dengan metode deduktif, yaitu dimulai dengan landasan teoretis (mencakup Bab II dan Bab III) yang bersifat umum, kemudian dilakukan analisis terhadap kondisi spesifik melalui tinjauan atas prospektus di bagian akhir, disajikan kesimpulan dan beberapa saran yang bersifat konstruktif bagi keandalan dan keakuratan penyajian laporan keuangan komparatif."

"Laporan magang ini membahas mengenai kebijakan dan perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan pada PT PJ. PT PJ merupakan salah satu perusahaan pendistribusian milik Kelompok KG (KKG). PT PJ menggunakan berbagai jenis aset tetap seperti bangunan, kendaraan, peralatan kantor, dan lain sebagainya dalam operasional perusahaannya yang memfasilitasi perusahaan untuk mendapatkan penghasilan. Aset Tetap yang dimiliki tentunya akan mengalami penyusutan. Bagi perusahaan sangat penting untuk menentukan metode penyusutan terhadap aset tetap, karena beban penyusutan merupakan alokasi beban yang mempengaruhi besarnya tingkat laba perusahaan dalam laporan keuangan. Metode penyusutan yang akan dipakai tergantung dari kebijakan yang akan ditetapkan oleh perusahaan. Melalui laporan magang ini akan diketahui mengenai kebijakan dan perhitungan penyusutan aset tetap yang diterapkan oleh perusahaan dan penyajian terkait aset tetap dalam laporan keuangan. Kesimpulan laporan magang ini adalah perusahaan telah menerapkan kebijakan sesuai standar akuntansi keuangan yaitu PSAK 16 (Penyesuaian 2014) tentang Aset Tetap dan menyesuaikan dengan peraturan perpajakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 dan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun demikian, masih terdapat kekurangan seperti ketidaksesuaian antara nilai penyusutan yang dihitung dengan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan.

---

This internship report discusses the policy and calculation of depreciation of fixed assets which is conducted at PT PJ. PT PJ is one of the distribution companies owned by the KG Group (KKG). PT PJ uses various types of fixed assets such as buildings, vehicles, office equipment, etc. in the operations of the company which facilitates companies to earn income. Fixed Assets owned will certainly experience depreciation. For companies it is very important to determine the method of depreciation of fixed assets, because depreciation expense is an allocation of costs that affect the level of the company's profits in financial statements. Depreciation method that will be used depends on the policy that will be determined by the company. Through this internship report it will be known about the policies and calculation of depreciation of fixed assets applied by the company and the presentation of related fixed assets in the financial statements. The conclusion of this internship report is that the company has implemented policies in accordance with the financial accounting standards, namely PSAK 16 Fixed Assets and adapts to tax regulations, namely Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 96/PMK.03/2009 and Law Number 36 of 2008. However, there are still shortcomings such as a mismatch between the depreciation value calculated by the value presented in the financial statements."

"The purpose of this research was examining financial reporting timeliness (annual report)that go public at Indonesia Stock Exchange. Indicator of characteristic information at capitalmarket is most actually information which timeliness. Timeliness constitutes main problem sothere is trend for public’s firms to mistiming deep to pass on financial statements to BAPEPAM.The effect this research is subject to be analized discipline or compliance zoom thatgets bearing with financial reporting and to find empiric prove hits factors that regard corporatefinance reporting timeliness that go public at Indonesia Stock Exchange. Samples in thisresearch are 198 firms that go public at Indonesia Stock Exchange in year 2003 untill 2005.This research used binary logistic’s regression by use of program SPSS 13. To determine andchooses best fit model in hypothesis testing was done by estimation by use of two scenario.Result of this research : (1) Size, age and insider ownership impact of corporate finance reportingtimeliness. (2) Debt to equity ratio, profitability and outsider ownership did not impactof corporate finance reporting timeliness."

"Permasalahan kemacetan di DKI Jakarta kerap terjadi karena ketidakseimbangan antara mobilisasi penduduk dan jumlah penggunaan transportasi publik. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, Pemerintah mengeluarkan rencana strategis yang mengarah pada jenis transportasi Bus Rapid Transit (BRT) untuk meningkatkan kualitas layanannya. Jenis transportasi BRT di Jakarta dikenal sebagai Transjakarta yang menjadi transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Salah satu komponen penting dari jenis transportasi ini adalah halte, sebab komponen ini merupakan lokasi penumpang melakukan eksekusi dari rencana perjalanannya. Namun, pada alur layanan Halte Transit Transjakarta saat ini masih ditemukan titik-titik ketidakpuasan yang dialami oleh penumpang sehingga peningkatan kualitas layanan BRT dapat dimulai dari perbaikan alur layanan halte itu sendiri. Penelitian ini memberikan rekomendasi rancangan perbaikan layanan dalam bentuk service blueprint menggunakan metode service quality, TRIZ, dan QFD yang menghasilkan 13 solusi inovatif dari 18 atribut prioritas dan 29 prinsip inventif untuk dipetakan ke dalam service blueprint sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan kepuasan penumpang terhadap layanan Halte Transit Transjakarta.

---

Traffic congestion in DKI Jakarta often occurs because of the imbalance between citizens' mobilization and the amount of public transportation passenger. In order to overcome this problem, the Government issued a strategic plan that leads to Bus Rapid Transit (BRT) transportation to improve the quality of its services. Bus Rapid Transit in Jakarta known as Transjakarta which is a mass transportation that supports the capital city's very dense activities. One important component of this type of transportation is the station, because this component plays role as the location where passenger carries out their travel plans. However, at the moment, there are still points of dissatisfaction experienced by passengers or known as pain points in Transjakarta BRT Station's service flow, so that the improvement of BRT service quality can be started from improving its station services. This research provides recommendation of service improvement in the form of service blueprint using service quality, TRIZ, and QFD methods that obtain 13 innovative solutions from 18 priority attributes and 29 inventive principles to be mapped into service blueprint as an effort to fulfill passenger's needs and satisfaction towards BRT Transjakarta station services."

"ABSTRAK

Penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi publik merupakan kunci untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Mengingat ketersediaan dana public yang terbatas, pemerintah dituntut untuk mampu melakukan evaluasi terhadap setiap pilihan skema pembiayaan yang dimungkinkan untuk penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi publik, salah satunya dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU . Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh model pengelolaan layanan Transjakarta busway koridor 13 berdasarkan skema KPBU terhadap nilai kemanfaatan value for money dari APBD dan penilaian persepsi pemangku kepentingan stakeholder yang terkait terhadap skema KPBU untuk penyediaan layanan ini. Analisis yang dilakukan meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan skema pembiayaan KPBU berdasarkan pembayaran ketersediaan layanan availability payment , pemerintah dapat melakukan efisiensi penggunaan APBD sebesar 14,19 . Pemerintah harus menyiapkan kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat agar pelaksanaan KPBU ini dapat berjalan dengan baik.

---

ABSTRACT

Public transport infrastructure and services provision is key to sustained economic growth and development. Given the limited availability of public funds, the government is required to be able to evaluate any possible financing scheme options for the provision of public transport infrastructure and services, one of which is a public private partnership PPP . This research tries to analyze the effect of management model with PPP scheme for the provision of Transjakarta busway corridor 13 services to the value for money of public fund and related stakeholder perception on the scheme for the provision of this service. The analysis includes quantitative and qualitative analysis. The results obtained in this study is with the PPP scheme, based on availability payment, the government can make efficient use of the public fund of 14.19 . The government must prepare a strong legal and institutional framework for the implementation of this PPP scheme can run well."