Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PDRB dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Salah satu cara penentuan nilai PDRB adalah dengan menggunakan pendekatan penambahan nilai output melalui fungsi produksi. Berdasarkan fungsi produksi, output ditentukan oleh tenaga kerja dan modal. Salah satu input produksi adalah tenaga kerja yang permintaannya dipengaruhi oleh upah. Dengan adanya dua tipe tenaga kerja yaitu high skilled dan low skilled, terdapat perbedaan dimana upah low skilled ditentukan dengan adanya intervensi pemerintah salah satunya melalui upah minimum provinsi. Dengan menggunakan data panel 33 provinsi selama 2008-2012 dengan metode fixed effect diperoleh hasil bahwa upah minimum berpengaruh secara positif pada PDRB total dan mayoritas PDRB sektoral.

---

One way in determining the value of GDRP is by measuring value added of output with the production function. Based on the production function, output is determined by labor and capital. The demand of labor as input of production is influenced by wages. With the existence of two types of labor; high skilled labor and low skilled, there are differences in determining the wage of those labor. Most of low skilled worker’s wage are determined by one government intervention through the provincial minimum wage. Using the panel data of 33 provinces during 2008-2012 with fixed effect model, this research finds that the minimum wage affects positively on total and majority of sectoral GDRP."

"Kesenjangan upah antar gender telah menjadi polemik di seluruh negara di dunia, terutama negara berkembang. Upah minimum hadir sebagai kebijakan tentang sistem pengupahan yang bertujuan untuk menjadi safety net bagi para pekerja. Meskipun kebijakan ini bukannlah kebijakan yang berorientasi pada gender, namun jika jumlah wanita dan jarak upah aktual terhadap upah minimum yang diterima oleh wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka upah minimum dapat memperbaki gender wage gap. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari kenaikan upah minimum terhadap kesenjangan upah antar gender di seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode kontrafaktual pada distribusi upah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak upah minimum di Indonesia justru memperlebar gap upah antar gender terutama pada pekerja di distribusi upah rendah. Dampak upah minium di level regional bervariasi antar provinsi.

---

Wage gap disparities have become polemic in almost all countries in the world, especially in developing countries. Minimum wage is present as a policy on wage system that aims to be a safety net for workers. Although this policy is not a gender oriented policy, if the number of women and the actual wage distance of women 39 s minimum wage is lower than that of men, then the minimum wage may raise the wage gap.

This study aims to examine the impact of minimum wage increases on wage gap across all provinces in Indonesia by using counterfactual methods on wage distribution. The results of this study indicate that the impact of minimum wages in Indonesia actually widen the wage gap between the gender especially on workers in the distribution of low wages. The impact of regional minium wages varies across provinces."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penetapan Upah terhadap fluktuasi aliran Foreign Direct Investment (FDI) pada sektor industri di Pulau Jawa dengan menggunakan metode regresi data panel pada kurun waktu tahun 2005-2014. Dari hasil penelitian terbukti bahwa variabel upah (minimum dan relative) tidak signifikan mempengaruhi aliran FDI pada sektor industri di Pulau Jawa. Sedangkan variabel infrastruktur (panjang jalan dan distribusi listik), maupun ukuran pasar (infrastruktur perdagangan) berpengaruh signifikan terhadap aliran FDI pada sektor industri di Pulau Jawa.

---

This research aims to analyze the impact of policy related to setted the wage on fluctuation of Foreign Direct Investment (FDI)  inflow on Industry Sector in Java Island which used regression Panel Data as the method during period 2005-2014. As the result, wage is not significantly affecting, while infrastructure (length of road and electricity distribution), moreover market size (trade infrastructure) showing the reverse impact."

"Indonesia, sebagai salah satu Negara berkembang, telah menerapkan peraturan upah minimum sejak 1980an. Upah minimum merupakan basis penting dalam kebijakan pasar ketenagakerjaan; dan fakta ini telah didukung oleh beberapa ahli ekonomi. Beberapa penelitian tentang hubungan antara upah minimum dan sektor informal cukup langka dan hampir semuanya adalah penelitian pada level nasional dan provinsi, sementara penelitian ini adalah penelitian pada tingkat kabupaten/kota yang berada di lingkup provinsi Jawa Barat, yang bertujuan untuk meneliti pengaruh kenaikan upah minimum tenaga kerja pada sektor formal dan sektor informal, serta pengaruhnya diantara sektor ekonomi pada periode 2001-2012, yaitu periode dimana desentralisasi telah diterapkan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi mana yang lebih diuntungkan atau lebih dirugikan karena adanya kenaikan upah minimum, yang mana hal ini akan memudahkan kita untuk melihat pengaruh yang bervariasi antara kabupaten/kota. Dengan demikian, kita dapat mengetahui pengaruh positif dan negative dari kenaikan upah minimum pada area tertentu. Sehingga, hal tersebut bisa mempermudah untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang mungkin akan lebih tepat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode efek tetap (fixed effect) untuk menganalisa pengaruh kenaikan upah minimum pada ketenagakerjaan. Adapun data panel yang Sakernas (Survey Angkatan Kerja Nasional), Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional), dan Suseda (Survey Ekonomi Daerah) dari Badan Pusat Statistik untuk lingkup Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini juga berdasarkan pada data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan data upah minimum dari Buku Profil Jawa Barat yang juga dipublikasikan oleh BPS. Data-data tersebut tersusun atas data dari 22 kabupaten dan kota di Jawa Barat pada periode 2001-2012.

---

Indonesia, as a developing country, has enacted minimum wage regulation since 1980s. The minimum wage has been an important base of labour market policy in Indonesia; a fact has been supported by some leading economists. Studies finding a relationship between the minimum wage and the informal sector are quite scarce, and as those province level observations have almost entirely been conducted at the national scope, this study, through a local city/regency level approach analysis focusing on the Jawa Barat province, examines the effect of increasing the minimum wage on employment both in the formal and the informal sectors as well as across economic sectors over the 2001-2012 periods, which is after decentralization applied in Indonesia.

Moreover, this study also proposes to identify which economic sectors would be more likely to benefit or suffer due to increasing the minimum wage, which enables us to see the various effects among cities/regencies in Jawa Barat province. In doing so, we can know the positive and negative effects of increasing minimum wage in this area. Therefore, it will be easier to evaluate some policy that will be more appropriate for this province.

This study utilizes the OLS fixed effect method to analyse employment that are affected by increasing minimum wage. The panel data set that I used is based on secondary data from the National Labour Force Survey, the National Socio-economic Survey (Susenas), and Regional Sosio Economic Survey (Suseda) all conducted by the BPS. Moreover, I sourced GDRP, CPI data, and minimum wage data from the Jawa Barat Profile (Profil Jawa Barat) book and GDRP (Produk Domestik Regional Bruto, PDRB) publications available at BPS. The data are constructed from 22 cities and regencies in Jawa Barat province in 2001 until 2012."

"Penulisan tesis ini secara umum memiliki tujuan untuk menganalisis faktor kenaikan upah minimum sebagai variabel utama yang dikontrol oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah pekerja, dan partisipasi perempuan terhadap kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisis kesenjangan upah di sektor Pertanian, Manufaktur, dan Jasa, serta menganalisis kesenjangan upah di Tingkat Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. Menggunakan data panel, 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2007 hingga 2013. Hasil estimasi dengan metode fixed effect yang memungkinkan adanya perbedaan kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum mempengaruhi kenaikan kesenjangan upah di seluruh model.

---

The thesis has generally the purpose to analyze the effect of the increase in the minimum wage on the wage gap in each province in Indonesia. It also analyzed other factors such as economic growth, employment, and the women's participation as control variable on the wage gap. Beside that the wage gap in Agriculture, Manufacturing, and Services and the wage gap in the Basic Education Level, Medium and High also to be analyzed. The data used is panel data of 33 provinces in Indonesia between 2007 to 2013. The estimation result with fixed effect model that allow for differences in the wage gap in every province in Indonesia indicates that the increase in minimum wage affects the increase in the wage gap in all models."

"Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan standar upah bagi pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai jaring pengaman untuk melindungi pekerja dari sistem pengupahan yang rendah di setiap daerah/provinsi. Dalam proses penetapannya, besaran UMP direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) untuk ditetapkan oleh Gubernur. DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari daerah lainmya dalam penetapan UMP tahun 2016. Tugas Karya Akhir ini membahas pertimbangan baru dan pertimbangan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dalam mengambil sebuah keputusan pada penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian desk research dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Depeprov dan intervensi oleh pemerintah pada penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2016 cukup mengakomodir kepentingan pengusaha dan pekerja walaupun terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

Provincial Minimum Wage (UMP) is a standard wage for labour that government decree issued as a safety net to protect labour from low wage system in each region / province. In the process of the establishment,the amount recommended by the Provincial Wage Council to be determined by the Governor. DKI Jakarta is the Capital City of Indonesia has unique characteristics that are different from other areas in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2014. This thesis discusses the new considerations and different considerations from past years in decision making in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2016. The results of this study describes that the considerations in Depeprov and intervention by the government in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2016 is sufficient to accommodate entrepreneurs and labour interests although there are considerations can be said inappropriate with applicable regulations."

"Jumlah dan jenis rumah sakit di Jakarta setiap waktu semakin meningkat dan menyebabkan timbulnya kompetisi untuk mendapatkan pelanggan atau pasien. Rumah sakit milik pemerintah provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam hal menyediakan layanan dokter spesialis dengan kinerja terbaik untuk masyarakat, hal ini erat kaitannya dengan imbalan yang ditawarkan kepada dokter spesialis. Salah satu Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis adalah dengan mengeluarkan peraturan pemberian remunerasi bagi Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kebijakan remunerasi dengan kinerja dokter dokter spesialis di RSUD Kramat Jati. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada 11 dokter spesialis dengan kuesioner dan wawancara mendalam kepada informan. Hasil studi menemukan bahwa implementasi kebijakan remunerasi di RSUD Kramat Jati meningkatkan rata-rata pendapatan dokter spesialis sebesar 42,9% dari pendapatan dokter spesialis sebelum pemberlakuan remunerasi. Studi ini juga menemukan bahwa implementasi kebijakan remunerasi di RSUD kramat jati memiliki hubungan terhadap kinerja dokter spesialis secara kuantitas.

---

The number and types of hospitals in Jakarta are increasing every time and causing competition to get customers or patients. Hospitals owned by the DKI Jakarta provincial government face challenges in terms of providing specialist services with the best performance to the community, this is closely related to the rewards offered to specialist doctors. One of the local government's efforts to improve the performance of specialist doctors is to issue regulations on providing remuneration for hospitals. This study aims to determine the relationship between remuneration policy and the performance of specialist doctors at RSUD Kramat Jati. The research was conducted using the case study method with a qualitative approach. The study was conducted on 11 specialist doctors with questionnaires and in-depth interviews with informants. The results of the study found that the implementation of the remuneration policy at RSUD Kramat Jati increased the average income of specialist doctors by 42.9% of the income of specialist doctors before the implementation of remuneration. This study also found that the implementation of remuneration policy at RSUD Kramat Jati has a relationship with the performance of specialist doctors in quantity."