Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas aspek privasi dipanti asuhan dalam konteks hunian yang berbeda fasilitas dan sistem asuhannya, yakni hunian tipe rumah-rumah kecil atau cottages dan hunian berderet atau tipe asrama. Perbedaan terletak dalam pola huniannya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah konsep privasi dapat dicapai individu yang berbeda berada dalam satu bentuk hunian yang berkelompok. Untuk itu, studi teori ini tentang privasi yang dapat menjelaskan baik kondisi privasi yang seklusif maupun dalam kondisi publik atau berkerumun (crowding).Tujuan studi ini adalah untuk mempelajari konsep privasi dalam aspek spasialitas - yakni konsep ruang privat bagi anak-anak remaja, di panti asuhan yang berbeda konsep dan bentuk arsitekturalnya. Observasi dan wawancara dilakukan untuk memahami tercapainya privasi di kedua tipe hunian panti asuhan. Hasil ini menunjukkan bahwa proses ‘memprivatisasi’ ruang tidak hanya terjadi di ruang privat tetapi juga di ruang publik atau bersama. Hal iniditunjukkan oleh anak-anak remaja melalui personalisasi ruang dengan tanda-tanda tertentu di dalam ruang ataupun penempatan area dengan situasi tertentu.

---

This thesis explains aspect of privacy in the orphanage in context of dwelling with different facilities and care systems, which are type of small houses or cottages and lined residential or dormitory type. The difference is in the pattern of that forms. The question is whether a concept of privacy can be achieved by different individuals in the form of residential groups. Therefore, theoretical studies are about privacy that can explain both seclusive private and in public or crowding conditions. The purpose of this study is to learn the concept of privacy in the aspect of spatiality - the concept of private space for teenagers, in the orphanage with different concepts and form of architectural.

Observation and interview are conducted to understand the achievement of privacy in both types of residential orphanage. The results show that the process of 'privatization' of space not only in the private but also in public or shared spaces. It is shown by teenagers through space personalization with certain signs in the room or placement of area in particular situation."

"Pertambahan penduduk di kota besar tidak diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana kota seperti perumahan. Maka pembangunan rumah susun merupakan alternatif terbaik bagi pembangunan pemukiman di perkotaan. Tuntutan kebutuhan akan pengadaan rumah sangat besar dan selalu meningkat, sedangkan lingkungan rumah susun yang ada dinilai kurang memadai karena kurang memenuhi kebutuhan para penghuni, terutama penghuni rumah susun sederhana. Kondisi luas dan ukuran ruang serta kepadatan hunian di rumah susun membutuhkan daya penyesuian diri dari penghuni mengingat sebagian masyarakat masih terbiasa tinggal di rumah horisontal bukan rumah vertikal dan massal. Keterbatasan yang ada di rumah susun tentulah akan membawa dampak pada kebebasan penghuni. Berbagai keluhan muncul, salah satunya adalah kurang terpenuhinya kebutuhan privacy akibat keterbatasan yang ada di rumah susun. Menurut Marshall (1966) privacy terbagi menjadi 6, yaitu: seclution, solitude, intimacy, anonimity, reseve dan not neighbouring (Bell, et al, l990:388; Hall, 1983:643: Holahan, 1982:237; Jones, Hendrick & Epstein, l979:450). Dengan adanya kendala-kendala yang dapat menghambat terpenuhinya kebutuhan privacy, penghuni akan melakukah usaha untuk rnendapatkan privacy. Menurut Holahan(1982:249) dan Altman & Chemes (1980:79) berbagai cara dapat dilakukan manusia untuk mendapatkan privacy, yaitu verbal, non verbal dan tingkah laku memanfaatkan benda atau ruang yang ada dilingkungan. Menurut Altman (1975 dalam Holahan, l982:251) privacy dibutuhkan oleh setiap manusia disetiap budaya tanpa kecuali karena privacy memberikan manfaat bagi manusia, yaitu: mengatur interaksi sosial, mengatur informasi, memelihara ketertiban kelompok, memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi diri dan membentuk otonomi diri. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Jenisprrvacy manakah yang diutamakan oleh penghuni rumah susun?2. Bagaimanakah tingkah laku yang dilakukan penghuni untuk mendapatkan privacy yang diutamakannya di rumah susun?Penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan di Rumah Susun Bidara Cina, Cawang, Jakata Timur. Subyek penelitian ini adalah penghuni Rumah Susun Bidara Cina. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner jenis privacy yang diutamakan dan kuesioner tingkah laku untuk mendapatkan privacy yang diutamakan. Untuk mengetahui jenis privacy yang diutamakan dan tingkah laku untuk mendapatkan privacy yang diutamakan, digunakan rumus frekuensi persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1. Penghuni rumah susun lebih mengutamakan privacy not neighbouring dalam kehidupannya2. Tingkah laku yang banyak dipilih oleh penghuni untuk mendapatkan privacy not neighbouring adalah tingkah laku non verbal. Dan tingkah laku yang kurang diinginkan untuk dilakukan oleh penghuni Rumah Susun Bidara Cina apabila ingin mendapatkan privacy not neighbouring adalah Tingkah laku Verbal.Ada beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu dilakukan studi lanjut yang lebih intensif untuk meneliti intensitas hubungan sosial antar penghuni di lingkungan rumah susun, melakukan studi banding untuk melihat pengaruh kepadatan di hunian vertikal dengan kepadatan di hunian horisontal terhadap hubungan sosial di antara penghuni, untuk mendapatkan hasil gambaran yang lebih mendalam rnengenai privacy, selain dilakukan pengukuran kuantitaif dengan kuesioner, juga dilakukan pengukuran kualitiatif melalui wawancara."

"Panti asuhan merupakan tempat tinggal sementara yang menggantikan peran rumah untuk anak yatim. Namun, kurangnya kesempatan untuk mencapai privasi yang disebabkan oleh tingginya populasi anak di dalam panti asuhan kerap terjadi. Dalam pencapaian kebutuhan privasi, cara pandang anak yatim terhadap ruang akan berbeda dengan perilaku anak yang masih memiliki orang tua. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk mengetahui cara anak yatim berusia 5 sampai 12 tahun mempersepsikan dan menggunakan ruang di panti asuhan untuk mencapai kebutuhan privasi mereka sebagaimana privasi dapat diperoleh dari proses bermain. Berdasarkan analisis dan studi kasus yang dilakukan di SOS Children’s Villages Lembang, kebebasan dalam memilih dan bermain menciptakan privasi yang didasari oleh pengendalian prilaku serta cara menggunakan elemen-elemen yang tersedia didalam ruang.

---

Orphanage is a temporary dwelling-space that replace the role of home for orphans. But, lacking of the possibility to achieve privacy that is caused by the high populated is happening. In the process of gaining the sense of privacy, orphans’ perception towards the space would be different than those whom still under parental care. This thesis is aimed to understand the way orphans from 5 to 12 years old perceive and utilize the space in the orphanage to get their needs such as privacy, as it is known that privacy can be achieved through the process of playing. According on the analysis and case study that is done in SOS Children’s Villages Lembang, the freedom of choosing and play creates privacy that is based on behavioural control and the utilization of the elements provided in the space."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak koneksi militer terhadap risiko perusahaan publik di Indonesia, dengan Peran Komite Pemantau Risiko sebagai variabel moderasi. Data dianalisis dari perusahaan publik di Indonesia pada periode 2019-2022 menggunakan regresi data panel. Penelitian ini menemukan bahwa koneksi militer berpengaruh positif terhadap risiko perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa para eksekutif dengan pengalaman militer mampu mengendalikan risiko perusahaan dengan mengedepankan kedisiplinan sehingga mampu menurunkan risiko perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa Komite Pemantau Risiko (KPR) mampu memperkuat hubungan antara koneksi militer dan risiko perusahaan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman kompleksitas hubungan antara koneksi militer, tata kelola perusahaan yang baik, dan risiko perusahaan di Indonesia, serta menawarkan implikasi penting bagi tata kelola perusahaan dan manajemen strategis di masa depan.

---

This study aims to analyze the impact of military connections on the risk of publicly traded companies in Indonesia, with the role of the Risk Oversight Committee as a moderating variable. The data, covering the period from 2019 to 2022, were analyzed using panel data regression. The findings show that military connections have a positive effect on firm risk. This indicates that executives with military experience can effectively control firm risk by emphasizing discipline, thereby reducing overall risk. Additionally, the study finds that the Risk Oversight Committee (KPR) can strengthen the relationship between military connections and firm risk. This research contributes to the understanding of the complex relationship between military connections, good corporate governance, and firm risk in Indonesia, offering significant implications for corporate governance and strategic management in the future."

"Pada dasarnya, film biopic menampilkan cerita tentang kehidupan atau sebagian kehidupan dari seseorang, yang biasanya adalah orang ternama dalam sebuah film. Pembuatan film biopic tidak selalu mendapatkan izin dari orang yang nyata yang dijadikan inspirasi. Permasalahan ini membuat timbul pertanyaan terkait apakah pembuatan film biopic melanggar hak privasi orang lain dengan adanya penambahan fiksi dan tidak perlunya izin dalam pembuatannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana hukum hak cipta dalam mengatur sebuah karya yang mengandung privasi milik orang lain serta apakah menganalisa apakah pembuatan film biopic merupakan sesuatu yang melanggar hak privasi milik orang lain. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan, yurisprudensi dan peraturan internasional, serta bahan pustaka atau sekunder berupa buku artikel, jurnal dan sebagainya. Yang kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menganalisa data untuk menghasilkan analisis preskriptif dari permasalahan yang ada. Pada kesimpulannya, tulisan ini menemukan bahwa terkait konten dari ciptaan yang berupa fakta, bukanlah sesuatu yang masuk dalam pengaturan dari hukum hak cipta dan selama sebuah fakta didapatkan dengan sah, maka seseorang dapat dengan bebas membuat konten dari fakta tersebut, yang kemudian disimpulkan bahwa hal inilah yang menjadi dasar dari pembuatan film biopic. Hukum hak cipta dan hak privasi dalam penciptaan biopic berlaku tanpa bersinggungan satu sama lain, keduanya memberikan perlindungan, yang satu pada pembuat film yang satu bagi orang terkait yang dijadikan inspirasi.

---

Basically, biopic movies tell stories about the life or part of life of a person, in which usually a well-known person, in a film. The creation of biopic films does not always get permission from real people who are used as inspiration. This problem raises questions regarding whether the making of a biopic film violates the privacy rights of others by adding fiction and not requiring permission to make it. The purpose of this study is to analyze how copyright law regulates a work that contains the privacy of other people and whether to analyze whether the making of a biopic film is something that violates the privacy rights of other people. This type of research is juridical-normative research, which is carried out by analyzing primary legal materials in the form of regulations, jurisprudence and international regulations, as well as library or secondary materials in the form of books, articles, journals and so on. Which then this research uses qualitative methods in analyzing data to produce a prescriptive analysis of the existing problems. In conclusion, this paper finds that regarding the content of works in the form of facts, it is not something that is included in the regulation of copyright law and as long as a fact is obtained legally, then someone can freely create content from that fact, which is then concluded that this is which became the basis of making biopic films. Copyright law and privacy rights in the creation of biopics apply without interfering with each other, both provide protection, one for the filmmaker and one for related people who are used as inspiration."

"Sistem perekomendasi semakin menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan sistem komersial online, seperti toko online atau layanan film/IPTV on-demand. Tugas utama sistem perekomendasi adalah memberikan rekomendasi produk atau konten kepada pelanggan. Sistem perekomendasi bekerja berdasarkan informasi pribadi pengguna seperti riwayat belanja, item yang dilihat atau diinginkan, se- hingga timbul resiko hilangnya privasi karena penggunaan sistem tersebut. Penelitian sebelumnya telah mempelajari potensi untuk mempertahankan baik privasi pengguna maupun akurasi rekomendasi, namun masih terbatas pada algoritma sistem perekomendasi tertentu saja. Sistem perekomendasi terkini yang menghasilkan rekomendasi paling akurat, menggunakan teknik faktorisasi matriks, dan sejauh ini, sepengetahuan kami belum pernah dipelajari dalam penelitian privasi. Dalam penelitian ini, kami mencoba menerapkan kerangka privasi diferensial ke dalam faktorisasi matriks. Privasi diferensial memberikan jaminan privasi yang terbukti secara teoritis, misalnya dalam kondisi pengetahuan awal apapun, data masing-masing individu tidak dapat diketahui berdasarkan output agregat (sistem perekomendasi). Kami menganalisa beberapa cara untuk menerapkan privasi diferensial dalam konteks ini, yaitu menambahkan derau pada input; di dalam proses (menggunakan gradient descent); dan pada output proses. Kami mengimplementasikan dan mengevaluasi semua metode pendekatan. Di akhir, kami membahas dan memberikan hasil perbandingan tingkat kegunaan dan privasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meski perturbasi input lebih baik dibanding perturbasi gradient descent dan output, seluruhnya menunjukkan tingkat kegunaan yang baik hanya dapat diperoleh pada tingkat privasi yang kurang dapat diterima.

---

Recommender systems are becoming an integral part of commercial online systems, e.g., shopping websites or on-demand movie / IPTV services. The main task of a recommender system is to provide recommendations of products or content to customers. As recommender systems are based on personal information about users’ prior purchases, views or wish lists, there is an inherent loss of privacy resulting from the use of such systems.

Prior works explored to some extent the potential of attaining both users’ privacy and good recommendations, however only for a limited set of recommender system algorithms. The state-of-the-art recommender systems that provide the most accurate recommendations are based on the technique of matrix factorization, and so far, to the best of our knowledge, were not addressed in privacy research.

In this project, we address this gap by applying the differential privacy framework to matrix factorization. Differential privacy provides theoretically provable privacy guarantees, i.e., that under any conditions of prior knowledge, individuals data cannot be derived from the aggregated (recommender system) output. We analyze different ways of applying differential privacy in this context, including introduction of noise to the input; within the mechanism (using gradient descent); and at the output of the mechanism. We implement and evaluate all of the approaches.

Finally, we discuss and provide insights into the resulting utility and privacy tradeoffs. The evaluation shows that although input perturbation is superior to gradient descent and output perturbation, all demonstrate that satisfactory utility levels can be obtained only at the expense of unacceptable privacy levels."

"The prominent development of information technology within the banking sector has forced banks to adapt and implement new technology within their banking services. The increased accessibility of digital technology and the internet has made technology become a daily part of people's lives. Through digital banking services and digital payment systems, banks can provide a seamless and easy approach for customers in conducting their financial activities. The customer entrusts the bank in maintaining the confidentiality of their information because the bank collects, use, and store their information. Thus, the financial privacy aspect of digital banks has become an issue that cannot be overlooked. Financial privacy in the modern era has been integrated with data privacy as the information that banks obtained from the customer is stored in a digital medium. Furthermore, the method in which banks obtained and use such information is done in a digital format, such as data collection, data analysis, and data usage. Banks have an obligation to guarantee that the information collected, used, and stored by them is secure and kept private. The thesis will look at how digital banks development ensures data protection privacy and the threats of digital banks regarding data protection and financial privacy. The approach of the thesis will use the normative juridical approach. The research has resulted in findings regarding existing laws, principles, and digital systems that exist to ensure data protection in a digital bank. The risks that are presented in digital banks are a multitude of factors ranging from the bad practice of consumer protection, flawed regulations, and banks being undermined by data breach and hackers. The Author has provided a suggestion in implementing existing laws should adhere to the General Data Protection Regulation's principles in Indonesia, and embedding data protection in technology and services that is revolved around data privacy.

---

Perkembangan teknologi informasi yang menonjol di sektor perbankan memaksa bank untuk beradaptasi dan menerapkan teknologi baru dalam layanan perbankannya. Meningkatnya aksesibilitas dalam teknologi digital dan internet telah mengakibatkan teknologi digital dan internet sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui layanan perbankan digital dan sistem pembayaran digital, bank dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat untuk nasabah dalam melakukan aktivitas keuangannya. Nasabah mempercayakan bank untuk menjaga kerahasiaan informasinya karena bank mengumpulkan, menggunakan, dan menyimpan informasi mereka Dengan demikian, aspek privasi keuangan bank digital telah menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Privasi keuangan di era modern telah terintegrasi dengan privasi data karena informasi yang diperoleh bank dari nasabah disimpan dalam media digital. Selanjutnya, cara bank memperoleh dan menggunakan informasi tersebut dilakukan dalam format digital seperti pengumpulan data, analisis data, dan penggunaan data. Bank memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan, digunakan, dan disimpan olehnya aman dan terjaga sifat kerahasiaannya. Skripsi ini akan melihat bagaimana perkembangan bank digital memastikan privasi perlindungan data. Kemudian, skripsi ini melihat mengenai ancaman bank digital terkait perlindungan data dan kerahasiaan bank dan ancaman bank digital terkait dengan perlindungan data dan kerahasiaan bank. Pendekatan skripsi akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Riset dari skripsi telah menghasilkan temuan mengenai hukum, prinsip, dan sistem digital yang ada untuk memastikan bahwa perlindungan data di bank digital tetap terjaga. Risiko yang dihadirkan di bank digital adalah banyak faktor mulai dari praktik perlindungan konsumen yang buruk, regulasi atau peraturan yang tidak memadai, dan bank yang menderita dari pelanggaran data dan peretas. Penulis telah memberikan saran dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada harus mematuhi prinsip dan gagasan General Data Protection Regulation di Indonesia, serta menanamkan perlindungan data dalam teknologi dan pelayanan yang berkisar pada privasi data."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi memiliki kewajiban-kewajiban tertentu, termasuk kewajiban untuk menyediakan informasi, memberikan akses, melakukan perbaikan, dan melindungi data pribadi dari pemrosesan tidak sah. Namun, terdapat pengecualian terhadap kewajiban-kewajiban ini dalam konteks kepentingan umum, salah satunya adalah kepentingan penyelenggaraan negara yang mencakup Pemilihan Umum. Penelitian ini menemukan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, data pribadi digunakan dalam berbagai proses, mulai dari pendaftaran dan verifikasi partai politik, penyusunan daftar pemilih, hingga pemungutan suara. Namun, penggunaan data pribadi dalam Pemilihan Umum sering kali menghadapi berbagai masalah. Contohnya, insiden kebocoran data pemilih, seperti pada data pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2014 dan tahun 2024. Data pribadi juga rentan disalahgunakan, seperti penggunaan Daftar Pemilih Tetap oleh partai politik untuk kepentingan kampanye, yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan pemilih dalam memperoleh hak pilih mereka. Temuan ini menunjukkan perlunya sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran data pribadi, serta peningkatan keamanan dan pengawasan dalam pengelolaan data pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum dan lembaga terkait lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi mengenai perlindungan data pribadi telah berlaku, implementasinya dalam konteks Pemilihan Umum masih perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan data pribadi pemilih terlindungi dengan baik.

---

This study aims to analyze the regulation and implementation of personal data protection on General Elections in Indonesia. Based on Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, data controller has various responsibilities, that include providing information, giving access, rectifying, and protecting personal data from unauthorized processing. However, there are exceptions to these responsibilities in the context of state administration activities, such as general elections. This study finds that personal data is used in various processes of elections, ranging from the registration and verification of political parties, the preparation of voter lists, to the voting process. However, the use of personal data in elections often faces various problems. For example, there have been incidents of voter data breaches, such as those that occurred in the 2014 and 2024 elections. Personal data is also vulnerable to misuse, such as the use of the Voter List by political parties for campaign purposes, which should only be used for voters in exercising their voting rights. These findings indicate the need for stricter sanctions against personal data violations, as well as enhanced security and oversight in the management of voter data by the General Elections Commission and other related parties. This study concludes that although regulations on personal data protection are in place, their implementation in the context of general elections still needs to be strengthened to prevent further misuse and ensure that voters' personal data is well protected."

"Terbukanya informasi pribadi di media sosial telah menyebabkan adanya potensi untuk resiko terkait dengan privasi. Disamping itu, manfaat dalam penggunaan media sosial juga tidak bisa dipungkiri, terlebih karena datangnya era informasi teknologi (IT). Dilema bagi pengguna untuk memanfaatkan media sosial atau menghindarinya karena potensi resiko privasi telah menjadi dasar dalam analisa ini untuk mengetahui dampak masalah privasi pengguna terhadap intensi mereka untuk tetap menggunakan media sosial. Skripsi ini juga membahas lebih dalam terkait masalah privasi dengan menggunakan efikasi privasi dan kesadaran sosial sebagai dua faktor utama untuk menganalisa masalah privasi. Oleh karena itu, analisa ini menggunakan masalah privasi sebagai dampak mediasi terhadap intensi penggunaan media sosial. Jumlah survei yang disebarkan dalam penelitian ini menggunakan responden warga Indonesia berjumlah 344 dan dianalisa melalui regresi linear. Menariknya, walaupun beberapa hasil penelitian menunjukan tidak signifikan, skripsi ini memberi bukti adanya privasi paradoks dari intensi pengguna untuk memanfaatkan media sosial namun enggan untuk memberikan informasi pribadi mereka terhadap media sosial.

---

The exposed personal information in social media has caused potential risks of privacy. On the contrary, the benefits of using social media are inevitable, especially during the age of information, communication, and technology (ICT). This dilemma has led this study to assess the impact of privacy concerns on users' intention to use social media. This paper discusses the context thoroughly by using social awareness and privacy self-efficacy as essential determinants to assess privacy concern. Hence, this paper uses privacy concern as the mediating effect on social media usage intention. This study focuses its scope to Indonesians with a total sample of 344 participants and with several linear regressions are conducted. Interestingly, despite some insignificant results, this study gives evidence on privacy paradox of users willingness to leverage social media while protecting their personal information."