Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis penerapan bobot sebagai dasar pengenaan pajak kendaraanbermotor ditinjau dari konsep congestion cost yang intinya berfokus untukmengurangi kemacetan serta dampaknya terhadap kerusakan jalan dan pencemaranlingkungan. Skripsi ini juga meninjau upaya pemerintah dalam mengalokasikan hasilpenerimaan bobot. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatankualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwaPemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengalokasikan sepenuhnya hasil penerimaanbobot untuk pemeliharaan jalan dan pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu,penelitian ini menyarankan agar biaya-biaya yang terkait dengan pencemaranlingkungan perlu diperhitungkan dalam menetapkan koefisien bobot.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the application of weights as motor vehicle tax basis in terms ofthe concept of congestion cost that essentially focused on reducing congestion and itsimpact on road damage and environmental pollution. This thesis also review theefforts of the government in allocating the proceeds weights. The approach used inthis study is a qualitative approach with descriptive research. The study concludedthat Jakarta Provincial Government needs to fully allocate the proceeds weights forroad maintenance and environmental pollution. Therefore, this study suggests that thecosts associated with environmental pollution need to be taken into account in settingthe weighting coefficients."

"Skripsi ini membahas tentang penambahan unsur Dasar Pengenaan Pajak kendaraan bermotor yang dilihat dari sisi penggunaan kendaraan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian berupa,tingkat penggunaan kendaraan jika dilihat dari sisi teori perpajakan hal tersebut dapat dimungkinkan untuk dimasukkan kedalam unsur Dasar Pengenaan Pajak kendaraan bermotor. Namun pada implementasinya sangat sulit dilaksanakan karena tidak sesuai dengan asas kesederhanaan pajak, yaitu wajib pajak yang akan membayar pajak diharuskan membawa kendaraannya untuk penghitungan pajaknya, serta terdapat biaya pungut yang tinggi dalam implementasinya seperti biaya penambahan jumlah pegawai, biaya pengadaan segel odometer, dan biaya pengecekan odometer.

---

The focus of this study is to discusses the addition of elements of the Tax Base in motor vehicles in terms of the use of the vehicle. This research is a descriptive qualitative research design. The results of this study, the level of use of the vehicle when viewed from the theory of taxation that can be possible to be included into the elements of the Tax Base vehicle. However, the implementation is very difficult to implement because it does not conform with the principle of simplicity of the tax, that is the tax payer will be paying taxes if required to bring the vehicle to the tax, and there is a high collection costs in implementation as costs increase in staff numbers, odometer seal procurement costs, and the cost of clearing odometer."

"Penelitian ini membahas mengenai tinjauan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (Alternatif Perubahan Kebijakan dari Wealth base Menjadi Consumption base). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Studi lapangan dilakukan dengan survey secara langsung ke beberapa instansi dengan melakukan wawancara yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Sedangkan studi literatur dilakukan berhubungan dengan topik yang dibahas dalam skripsi untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Dasar Pengenaan Pajak saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal dalam mengurangi kemacetan. Oleh sebab itu, alternatif yang dapat dilakkukan oleh pemerintah adalah dengan mengadaptasi penerapan consumption base sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk mengurangi kemacetan.

---

This research discusses the review of vehicle tax base application (an idea of a transition from wealth base to consumption base). The research conducted with qualitative approach and the data collected through field research and literature studies. The field research is done through direct survey to some institute by conduct some interview related to the research issue. Meanwhile, the literature studies are done by reading some literature related to the issue in order to collect data that can support the research.

The result of the research reveals that the application of vehicle tax with the current tax base does not show any major outcome in reducing traffic congestion. Thus, government should take an alternative way by applying consumption base system as vehicle tax base to reduce congestion."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia memberikan insentif Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang, dan bahan bagi industri kendaraan bermotor listrik. Namun, hingga saat ini belum terdapat industri yang memanfaatkan insentif Pembebasan Bea Masuk untuk memproduksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan insentif Pembebasan Bea Masuk yang ditinjau dari Asas Efisiensi compliance cost dan Konsep Efektivitas. Penelitian ini juga membahas alasan yang mendasari diberikannya tambahan insentif dalam bentuk Bea Masuk pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif Pembebasan Bea Masuk dapat dikatakan belum efisien dalam mendorong perkembangan industri kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Sebab, biaya fiskal maupun biaya waktu yang dikeluarkan oleh perusahaan atau industri relatif tinggi. Dari sisi efektivitas dalam mencapai tujuan pun dapat dikatakan belum efektif, karena belum terpenuhinya pull and push factor. Pemberian tambahan insentif dalam bentuk Bea Masuk ditujukan untuk memudahkan perusahaan atau industri dalam melakukan impor dan dapat mengurangi biaya produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sehingga dapat meminimalisir harga jual kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan dapat mengembangan industri kendaraan bermotor listrik di Indonesia.

---

ABSTRACT

The Indonesian government provides incentives for exemption from import duty on imports of machinery, goods and materials for the electric motor vehicle industry. However, until now there has been no industry that has utilized the import duty exemption incentives to produce battery-based electric motorized vehicles. This study aims to analyze the implementation of the import duty exemption incentive policy in terms of the principle of compliance cost efficiency and the concept of effectiveness. This study also discusses the reasons underlying the provision of additional incentives in the form of import duties in Presidential Regulation No. 55 of 2019. This study uses a post-positivist research approach with data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the import duty exemption incentive policy is not efficient in encouraging the development of the electric motor vehicle industry in Indonesia. This is because the fiscal and time costs incurred by the company or industry are relatively high. In terms of effectiveness in achieving the goal, it can be said that it is not yet effective, because the pull and push factors have not been fulfilled. The provision of additional incentives in the form of import duties is intended to make it easier for companies or industries to import and reduce the production costs of battery-based electric motor vehicles, so as to minimize the selling price of battery-based electric motor vehicles and develop the electric motor vehicle industry in Indonesia."

"ABSTRAK

Sub-sektor transportasi merupakan penyumbang emisi CO2 kedua terbesar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh konsumsi energi final yang masih mengandalkan Bahan Bakar Minyak BBM serta volume kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai negara yang ikut mengesahkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim UNFCCC , Indonesia terikat untuk turut berpartisipasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Penggunaan mekanisme insentif/disinsentif kerap dianggap dapat secara efektif mengurangi sumbangan emisi gas rumah kaca, dikarenakan dapat mendorong masyarakat untuk dengan sendirinya mengelola konsumsi mereka terhadap produk padat karbon. Salah satu bentuk penerapan mekanisme disinsentif adalah melalui pajak lingkungan. Pajak lingkungan dapat diterapkan dalam rangka mengubah kebiasaan yang berdampak negatif terhada lingkungan hidup. Pajak Baahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Mengingat urgensi yang ada untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, PBBKB seharusnya dapat berperan sebagai disinsentif untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia.

---

ABSTRACT

Transportation is second largest CO2 emission contributor in Indonesia. This condition is majorly caused by two factors reliance on oil for final energy consumption and the increasing volume of motor vehicle. As a country who has ratified United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC , Indonesia is bounded to participate in greenhouse gases emission reduction. Incentive disincentive mechanisms are often considered as an effective way to reduce greenhouse gases emission as it encourages people to manage their carbon products consumption on their own. Disincentive mechanism can be exercised through implementation of environmental tax. Environmental tax can be use in order to change negative behavior to the environment. Motor Fuel Tax PBBKB is a levy on motor fuel usage. Considering the urgency to reduce greenhouse gas emission, PBBKB should be able to play a role as a disincentive in order to reduce CO2 emission in Indonesia."

"Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat dapat dilakukan dengan cara membentuk unit pembantu, salah satunya adalah Samsat Drive-Thru. Adanya sistem ini, dimaksudkan pemerintah untuk mempermudah wajib pajak serta meningkatkan kualitas layanan dengan menyediakan alternatif pembayaran PKB melalui berbagai macam sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem pembayaran PKB melalui Sistem Drive-Thru di Jakarta Timur ditinjau dari Asas Ease of administration. Analisis dilakukan menggunakan teori Asas Ease of administration. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun dari segi kepetingan praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dari asas certainty untuk indikator mengenai peraturan rinci mengenai Samsat Drive-Thru belum mencerminkan asas certainty. Hal ini, dikarenakan belum ada peraturan secara rinci mengenai pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru. Dari asas convenience of payment, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru dikatakan sudah mencerminkan asas ini dari sisi kenyamanan pembayaran. Dari asas efisiensi, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru dikatakan sudah mencerminkan asas efisiensi dengan baik dari sisi petugas pajak maupun bagi wajib pajak. Dari asas simplicity, pembayaran PKB melalui sistem ini juga sudah mencerminkan asas simplicity. Untuk kontribusi penerimaan PKB melalui sistem Drive-Thru hanya menyumbang angka sebesar 2%-5,5% terhadap penerimaan PKB secara keseluruhan dalam 4 tahun terakhir. Dari segi penerimaanya, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru selalu mengalami peningkatan.

---

Referring to Presidential Regulation No. 5 of 2015 concerning the Implementation of the One-Stop Administration Services Office, so to improve the quality of office services with Samsat can be done by forming auxiliary units, one of which is Samsat Drive-Thru. The existence of this system, intended by the government to facilitate taxpayers and improve service quality by providing alternative PKB payments through various systems. This study aims to analyze how the implementation of the PKB payment system through a drive-thru system in East Jakarta in terms of the principle of Ease of Administration. The analysis was carried out using the principle of ease of administration. Research conducted is expected to provide academic benefits and in terms of practical interests. The method used in this study is post-positivist with in-depth interviews. The results of the study show that from the Certainty principle for indicators regarding detailed regulations regarding Samsat Drive-Thru have not reflected the Certainty principle. This is because there are no detailed regulations regarding PKB payments through the drive-Thru system. From the principle of convenience of payment, PKB payments through the drive-thru system are said to have reflected this principle in terms of payment comfort. From the principle of efficiency, PKB payments through the drive-Thru system are said to have reflected the principle of efficiency both in terms of tax officials and for taxpayers. The contribution of PKB revenue through The Drive-Thru system only contributes a figure of 2%-5,5% to the overall PKB revenue in the last 4 years. In terms of revenue, PKB payments through a drive-thru system always increase."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraa Bermotor II Di DKI Jakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah sejak penerapan tarif progresif PKB banyak Wajib Pajak yang melaporkan kendaraan yang telah dijual agar kendaraan tersebut diblokir guna menghindari tarif progresif. Akibatnya pembeli kendaraan bekas tidak dapat meminjam KTP untuk mengurus pajak kendraan dan harus melakukan balik nama sehingga penerimaan BBN-KB II di DKI Jakarta menjadi semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan BBN-KB II di DKI Jakarta adalah hukum pajak, tingkat pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor baru, tingkat kesadaran Wajib Pajak, dan penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor.

---

This paper discusses about Analysis Application Progressive Tariff of Motor Vehicle Tax To Receipt Used Motor Vehicle Title Transfer Tax in Jakarta. The research is qualitative research using descriptive analysis. The result is that since the application of progressive tariff of Motor Vehicle Tax, many tax payers who report that the vehicle has been sold to be blocked in order to avoid progressive tariff. As a result, used second vehicle buyers can not borrow identity cards to pay vehicle tax and have to do rename, so receive BBN-KB II in Jakarta be increasing. Factors that influence the acceptance of BBN-KB II in Jakarta are tax law, the growth rate of new vehicle ownership, the level of taxpayer awareness, and application progressive tariff of Motor Vehicle Tax."

"Skripsi ini membahas usulan pemerintah mengenakan cukai atas kendaraan bermotor untuk meningkatkan fungsi cukai sebagai pengatur barang konsumsi yang dapat menimbulkan eksternalitas negatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dengan mengaitkan pada teori karakteristik cukai Sijbren Cnossen, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan cukai atas kendaraan bermotor memenuhi karakteristik cukai yaitu selectivity in coverage, discrimination in intent, dan quantitative measurement. Selain itu, pemerintah saat ini belum berorientasi terhadap isu pencemaran lingkungan atau eksternalitas negatif dari kendaraan bermotor, sehingga pengenaan cukai dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen alternatif sesuai dengan fungsi cukai. Pengenaan cukai atas kendaraan bermotor juga sudah diterapkan di beberapa negara ASEAN.

---

This thesis focused on the Government’s proposal on imposing excise tax on motor vehicle to increase excise function as a regulator of consumer goods which can cause negative externalities. This study used a qualitative-descriptive approach through field studies and literature studies. According to the legal character of excise theory by Sijbren Cnossen, the results showed that the imposition of excise tax on motor vehicle meet the characteristics of excise which are: selectivity in coverage, discrimination in intent, and quantitative measurement. In addition, the government has not been oriented towards the issues of environmental pollution or negative externalities of motor vehicles, so the imposition of excise can be used as one off the alternative instrument in accordance with the excise function. Imposition of excise tax on motor vehicle has also been applied by several ASEAN countries."

"Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi SIGNAL didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Tujuan utama dibuatnya aplikasi SIGNAL adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menyeadiakan layanan pembayaran dan administrasi pembayaran PKB secara online atau elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL di DKI Jakarta apabila ditinjau dari asas ease of administration. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi certainty, implementasi pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL belum dapat terpenuhi kepastian. Ditinjau dari dimensi convenience of payment, pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL sudah dikatakan dapat terpenuhi. Pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL juga sudah memenuhi dimensi efficiency dari sisi fiskus maupun Wajib Pajak. Dari dimensi simplicity, terlihat bahwa implementasi Pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL sudah memenuhi dimensi ini. Faktor penghambat implementasi pembayaran PKB melalui SIGNAL antara lain Wajib Pajak masih mengalami server down, masa transisi Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya dalam penggunaan dokumen elektronik sehingga muncul keraguan akan penggumaan dokumen elektronik sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan, dan sosialisasi mengenai aplikasi SIGNAL yang kurang efektif.

---

Payment of Motor Vehicle Tax through the SIGNAL application is based on Presidential Regulation Number 5 of 2015 concerning the One-Stop Single Administration System. The main purpose of the SIGNAL application is to improve the quality of service to the citizens by providing payment and administration services for motor vehicle tax payment through electronic system. This study aims to analyze how the implementation of motor vehicle tax payments through the SIGNAL application in DKI Jakarta based on of ease of administration principles. The results of this study indicate that from the certainty dimension, the implementation of PKB payments through the SIGNAL application has not been able to fulfill certainty. In terms of the convenience of payment dimension, PKB payments through the SIGNAL application have been fulfilled. PKB payments through the SIGNAL application have also fulfilled the efficiency dimension from the side of the tax authorities and taxpayers. From the simplicity dimension, it can be seen that the implementation of PKB payment through the SIGNAL application has fulfilled this dimension. Factors inhibiting the implementation of PKB payments through SIGNAL include taxpayers still experiencing server downs, the transition period of taxpayers and the public in general in the use of electronic documents so that doubts arise about the use of electronic documents as proof of payment of tax obligations, and ineffective socialization of the SIGNAL application."