Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai analisis penerapan kebijakan bea masuk atas impor bahan baku susu dalam rangka mendukung strategi pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang mendorong pemerintah mengembalikan tarif bea masuk bahan baku susu menjadi 5%, serta penerapan dan implikasi dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keberatan dari pihak peternak sapi perah menjadi latar belakang dikembalikannya tarif bea masuk bahan baku susu menjadi 5%. Kelebihan dari kebijakan bea masuk bahan baku susu dengan tarif 5% antara lain petani susu dalam negeri mendapat perlindungan dari pemerintah, surplus produsen meningkat, dan meningkatnya penerimaan negara. Kelemahan dari kebijakan ini adalah industri menanggung beban banyaknya perizinan impor bahan baku susu, berkurangnya surplus konsumen dan menurunnya efek bersih.

---

This thesis analyses the implementation of a custom duty policy on raw milk imports in order to support the implementation of Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development. The purposes of this research are to analyze the factors that prompted the government to return the tariff of raw milk to 5%, the implementation, and the implication. This research uses qualitative approach with data collection technique through in-depth interviews and literature studies. The result of this research shows that the objections of dairy farmers became the catalyst of the return of the tariff of raw milk to 5%. The advantages of implementing a 5% tariff on raw milk imports are: protecting dairy farmer and increasing the producer’s surplus and government’s revenue with the import duty on raw milk. The disadvantages are that the industries have to endure many imports licensing, that this policy reduces consumer surplus along with consumer’s deadweight loss."

"Dengan adanya program MP3EI dituntut adanya perubahan kebijakan di segala sisi, salah satunya kebijakan pajak yang mendukung semua kegiatan ekonomi di dalam MP3EI. Penelitian ini akan menfokuskan kepada kebijakan pajak yang berlaku di industri galangan kapal sebagai salah satu fokus dari 22 kegiatan ekonomi MP3EI dan melakukan analisis atas evaluasi kebijakan tersebut, apakah sudah memenuhi kriteria evaluasi kebijakan publik (efektifitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode kualitatif pula. Hasilnya adalah banyak sekali kebijakan pajak yang berlaku pada pembuatan dan perbaikan kapal yang belum memenuhi kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu kebijakan Bea Masuk dan PPN. Padahal dalam rangka MP3EI perkapalan di Indonesia dituntut memiliki kebijakan pajak yang seharusnya mampu mendorong daya saing industri galangan kapal nasional.

---

MP3EI program nowadays required package of policies which could support the 22 economic program itself, one of the important policies is tax policy. This study will focus on tax policy in shipbuilding industry as one of 22 MP3EI economic program which play important roles in national and international connectivity through the tramportation system. This research is to evaluate the policy whether the tax policy meets evaluation criteria (effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness) or not. This research was conducted using a qualitative approach and qualitative methods as well.

The result is a lot of tax policies that apply to the manufacture and repair of vessels which do not meet the criteria for evaluation of public policy, especially in the policy of import duty and VAT. Yet in order MP3EI, shipbuilding in Indonesia are required to have a tax policy which should be able to support the competitiveness of the national shipbuilding industry."

"Penelitian ini menganalisa dampak pengembangan infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan analisa Model Input-Output Antar Daerah. Interaksi antar sektor dan antar wilayah koridor merupakan konsep yang mendasari bagaimana meningkatkan perekonomian suatu wilayah yang diakibatkan adanya permintaan akhir sektor tertentu dan di wilayah tertentu. Peningkatan perekonomian ditandai dengan meningkatnya output dan pendapatan masyarakat serta distribusinya. Sepuluh besar sektor pembangunan yang menjadi sektor kunci pembangunan terbanyak adalah Koridor Ekonomi (KE) II yakni 5 sektor kunci, kemudian KE-V sebanyak 2 sektor kunci, KE-I, KE-III dan KE-VI masing-masing 1 sektor kunci, sedangkan di KE-IV tidak ada sektor kunci yang terkait. Sektor kunci akan sangat mempengaruhi peningkatan output dan pendapatan masyarakat. Besar kecilnya pengaruh tersebut ditentukan oleh angka pengganda output atau pendapatan. Dampak investasi infrastruktur di dalam MP3EI eksisting, belum menunjukkan dampak yang optimum dibandingkan skenario yang dibuat. Pilihan skenario terbaik sesuai komposisi investasi sesuai simulasi yang dibuat adalah sebagai berikut: a). Jika pertimbangannya hanya total output, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-1, Skenario-3, dan Skenario-2; b). Jika pertimbangannya hanya total pendapatan, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-2, Skenario-3 atau Skenario-1; c). Jika pertimbangannya hanya pemerataan output antar daerah, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2; dan d). Jika pertimbangannya hanya pemerataan pendapatan antar wilayah, maka skenario terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2. Pembangunan perekonomian nasional di luar KE-I dan KE-II sampai saat ini belum dapat diandalkan dalam percepatan dan pemerataan perekonomian, namun memerlukan infrastuktur yang merata dan keberpihakan ke Kawasan Indonsesia Timur, mengingat hasil simulasi Skenario-4 menunjukkan hal yang lebih baik daripada program MP3EI (eksisting).

---

This research analyzes the impact of the infrastructure development in the MP3EI to the Indonesia?s economy by using an analysis model of Inter Regional Input-Output (IRIO). Interactions between sectors and between regions of the economic is the underlying concept of how to improve the economy of a region resulting from the existence of a certain sector of the final demand in a particular area. Improved economy characterized by increasing output and income of the community as well as its distribution. Ten major key sectors of the Indonesia development are as follows: Economic Corridor (EC)-II has 5 key sectors, then followed by EC-V with 2 key sectors, while EC- I, EC-III and EC-IV has only 1 key sector, whereas in the EC-VI has no key sector. Key sector would greatly influence an increase in output and income of the community. The influence of how great is determined by the multiplier number. The real impact of infrastructure investments (or existing) as mentioned in MP3EI, do not show the optimum impact compared to the scenarios created.

Best screenplay selection according to the composition of investments appropriate simulation made are as follows: a). If the reasoning is solely the total output, the best investment scenario is Scenario-1, Scenario, and Scenario-2; b). If the reasoning is just the total income, then the best investment scenario is Scenario-2, Scenario-3 or Scenario-1; c). If the reasoning is just equitable output between regions, it is the best investment scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2; and d). If the reasoning is just a revenue equalization between regions, the best scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2. Economic development outside of EC-I and EC-II to date has not been reliable in the acceleration and equitable distribution of national economy, but require a uniform infrastructure and alignments to Indonsesia Eastern Region, considering the results of the simulation Scenario-4 showed a better thing than a program MP3EI (existing)."

"Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 20011- 2025 merupakan politik pembangunan ekonomi Indonesia yang didasari pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam pelaksanaan MP3EI didasarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Dalam pelaksanaankegiatan MP3EI terdapat berbagai macam kendala, diantaranya kendala dalam pembiayaan, kendala dalam mendatangkan investor dan kendala dalam koordinasi dalam mempermudah ijin dan penyediaan lahan yang terkena dalam program MP3EI.Kendala pembiayaan ini terjadi karena terbatasnya APBN yang ada dalam mendukung MP3EI, hal ini memaksa pemerintah untuk mengadakan kerjasama dengan pihak investor yang mau membiayai sebagian Program MP3EI yang tidak mampu dibiayai oleh pemerintah. Dalam mendatangkan investor asing dari luar negeri seharusnya tidak akan menjadi masalah jika mengikut sertakan Kementerian Luar Negeri dalam mendorong kegiatan MP3EI sebagai bagian dari anggota Komite Pelaksana Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI). Sebenarnya Kementerian Luar Negeri dapat memainkan peran yang sangat strategis dalam MP3EI seperti melakukan promosi program MP3EI, mengundang investor asing yang terbaik dan dapat digunakan dalam melakukan negosiasi ekonomi yang strategis dalam rangka mendorong MP3EI. Peran-peran tersebut akan dengan mudah dikerjakan karena Kementerian Luar Negeri memiliki perwakilan diplomat diseluruh Negara sahabat, oleh karena itu keuangan Negara akan lebih efisien sehingga tidak membuat lembaga baru dalam mendukung MP3EI.

---

Masterplan for the Acceleration and Enlargement of Economic Development in Indonesia 2011-2025 is an Indonesian economic development politics based on national long term development term 2005-2025. In its implementation it is based on the presidential regulation number 32 of 2011 on Masterplan for the Acceleration and Enlargement of Economic Development in Indonesia. When implementing MP3EI activities several problems are faced such as problems in financing, problems in attracting investors and problems in coordination to facilitate license and area provision, included in MP3EI program. Problems in finance takes place due to limited state budget that support MP3EI. The financial constraints are due to the limited APBN (National Revenues and Expenditures Budget) that is available to support MP3EI. This situation enforces the government to make a cooperation with investors that are willing to finance some of MP3EI’s programs not be able to be financed by the government.Bringing foreign investors is not supposed to be a problem if Ministry of Foreign Affairs becomes active to encourage the MP3EI activities as a member of KP3EI. Actually, Ministry of Foreign Affairs could play a strategic role in promoting programs in MP3EI by inviting good foreign investors and also could make a strategic economic negotiation in order to encourage MP3EI.These roles could be easily done because Ministry of Foreign Affairs has diplomatic representatives throughout the friendly nations. Therefore, public finance will be more efficient, and the government does not create new institutions to support MP3EI."

"ABSTRACTBelum tersedianya bahan baku dan komponen untuk memproduksi alat kesehatan membuat pelaku industri alat kesehatan harus melakukan impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen alat kesehatan khususnya untuk produk hospital bed serta menganalisis alternatif fasilitas kepabeanan yang tepat untuk mendukung industri alat kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku industri alat kesehatan keberatan dengan besaran tarif bea masuk yang dikenakan atas impor bahan baku dan komponen alat kesehatan. Alternatif insentif kepabeanan yang dapat pemerintah berikan untuk mendukung industri alat kesehatan adalah dengan memberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen alat kesehatan.

---

ABSTRACTThe lack of raw materials and components to produce medical devices left the players of medical devices industry with no choice but to import the raw materials and components of medical devices. This study aims to analyze the implementation of import duty policy on the import of raw materials and components of medical devices specifically for hospital bed products, and to analyze the appropriate alternative customs facilities to support the medical devices industry. This study uses quantitative approach with data collection technique in the form of library research and in depth interview. The result of this study indicates that players in the medical devices industry are reluctant with the import duty tariffs imposed on the import of raw materials and components of medical devices. An alternative of customs incentives that the government can provide to support the medical devices industry is to provide an exemption from import duties on raw materials and components of medical devices."

"Industri komponen kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian penting untuk membangun industri kendaraan bermotor dalam negeri yang stabil dan mandiri. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor. Setelah kebijakan tersebut berjalan dari tahun 2008, pagu anggaran yang telah dialokasikan setiap tahunnya belum terserap secara optimal yaitu dengan rata-rata realisasi sebesar 30,55 dengan realisasi tertinggi mencapai 67,81 pada tahun 2016. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sektor industri komponen kendaraan bermotor, alasan realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sektor industri tersebut masih belum optimal, dan harmonisasinya dengan upaya meningkatkan kemandirian dan daya saing industri komponen nasional. Penelitian ini menggunakan metode post-positivism dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data yang berasal dari studi lapangan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam hal sumber daya, disposisi, dan birokrasi dalam proses implementasi kebijakan ini. Realisasi yang belum optimal terjadi karena keterlambatan peraturan-peraturan pelaksana, perubahan permintaan pasar, dan kondisi ekonomi dalam negeri maupun global. Mengenai harmonisasi kebijakan dengan peningkatan daya saing dan kemandirian industri, kebijakan ini perlu dilakukan secara selektif dan limitatif.

---

Automotive components industry is one of the important parts to build a stable and independent motor vehicle industry. Therefore, the government issued a Government Borne Import Duty policy on the import of goods and materials for the manufacture of motor vehicle components.After the policy was implemented from 2008, the budget ceiling allocated annually has not been optimally absorbed with the average of realization is 30,55 with the highest realization reached 67,81 in 2016.

This study aims to analyze the implementation of the Government Borne Import Duties in the in the automotive component industry, the reasons for the realization of Government Borne Import Duties are stil not optimal, and its harmonization with the efforts to increase the independence and competitiveness of national vehicle component industry.

This research used a post positivism method by using data collecting techniques in the form of literature study and field study. Data derived from field studies were obtained through in depth interviews with the informants involved in the policy.

The results of this study indicate that there are some problems in terms of resources, disposition, and bureaucracy in the implementation process. The realization which has not been optimal occurs because the regulations of this policy are late issued, changes in market demand, and domestic and global economic conditions. Regarding the harmonization of policies with competitiveness and independence of industry, this policy needs to be done selectively and limitatively."

"Pentingnya pemberian fasilitas pembebasan bea masuk komponen kendaraan bermotor dalam rangka mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor dalam negeri, karena impor atas komponen, bahan dan barang menimbulkan beban biaya produksi yang tinggi. Penelitian ini akan membahas tentang latar belakang pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan penerapan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, yang merupakan perubahan dari bentuk pembebasan bea masuk karena ada amandemen undang-undang kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara sebagai data primer dan data berupa angka sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian fasilitas pembebasan bea masuk masih dibutuhkan oleh industri kendaraan bermotor untuk menekan biaya produksi yang tinggi yang disebabkan oleh impor bahan dan barang untuk keperluan produksi, namun ada kendala yang membuat fasilitas ini menjadi tidak maksimal, yaitu karena terlambat dibuatnya peraturan pemberian fasilitas ini, sehingga pelaku industri kendaraan bermotor tidak dapat menggunakannya selama peraturannya belum disusun.

---

The importance of motor vehicle components import duty exemption in order to encourage the growth of the domestic automobile industry, as imports of components, materials and goods lead to high production costs. This study will discuss the background of the Government Borne Import Duty and implementation of government borne import duties, which is a change of the form of import duty exemption because there is an amendment of customs legislation. This study used a qualitative approach with descriptive design and data collection techniques such as library research and field studies conducted with interviews as the primary data and the numeric data as secondary data.

The results showed that administration of import duty exemption are still required by the motor vehicle industry to reduce the high production costs caused by the import of materials and goods for production purposes, but there are obstacles that make this facility to be not optimal, which regulations made for late provision of facilities this, so that the motor vehicle industry can not use it for its regulation has not been prepared."

"Lonjakan impor kain yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2019 menyebabkan industri kain dalam negeri menderita. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan kebijakan dalam rangka tindakan pengamanan atas produk kain. Kebijakan ini ditetapkan dalam bentuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) yang dikenakan atas impor produk kain. Penelitian ini meneliti mengenai implementasi dari pengenaan kebijakan BMTP dalam rangka mengendalikan lonjakan serta melindungi industri kain dalam negeri atas impor produk kain. Penetapan kebijakan ini didasari oleh permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia atas adanya lonjakan impor produk kain yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri kain dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan BMTP atas impor produk kain serta kendala yang terjadi saat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data, yakni studi lapangan melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan BMTP atas produk kain tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan ditetapkannya kebijakan ini yaitu melindungi industri kain dalam negeri dari kerugian. Hal ini dikarenakan injury yang dialami oleh industri kain di Indonesia yang cukup signifikan akibat masih terkendala dalam sosialisasi serta belum terdapatnya peraturan pendukung dalam implementasi kebijakan BMTP atas produk kain di Indonesia.

---

The surge in fabric imports that occurred in Indonesia from 2018 to 2019 caused the domestic fabric industry to suffer. The Indonesian government then established a policy aimed at securing fabric products. This policy was implemented in the form of Import Duty Security Measures (BMTP) imposed on imported fabric products. This study examines the implementation of the BMTP policy in controlling the surge and protecting the domestic fabric industry from imported fabric products. The policy was enacted based on a request from the Indonesian Textile Association, citing a significant surge in fabric product imports that caused serious losses to the domestic fabric industry. The aim of this study is to describe and analyze the implementation of the BMTP policy on imported fabric products and the challenges encountered during its implementation. The study adopts a post-positivist approach with data collection techniques, including field studies through in-depth interviews and literature review. The findings of this study indicate that the implementation of the BMTP policy on fabric products is not fully aligned with its intended goal of protecting the domestic fabric industry from losses. This is due to the significant injury suffered by the fabric industry in Indonesia, primarily caused by constraints in socialization efforts and the absence of supporting regulations for implementing the BMTP policy on fabric products in Indonesia."