Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjelaskan dinamika politik dalam formulasi kebijakan carbon pricing dalam Clean Energy Act 2011 di Australia. Selain sebagai respon dari Kyoto Protokol dan Konvensi Perubahan Iklim, kebijakan terebut lahir dari negosiasi politik antara Partai Hijau dan Partai Buruh. Sebagai koalisi Partai Buruh dalam hung parliament, Partai Hijau memiliki legitimasi yang kuat dalam menentukan kebijakan tersebut. Skripsi ini menganalisis keterlibatan Partai Hijau dalam dinamika politik tersebut dengan menggunakan teori Ecologism menurut Andrew Dobson, teori Partai Hijau menurut Neil Carter, teori Sistem Politik menurut David Easton, dan teori kebijakan publik menurut Thomas R. Dye. Selain permasalahan karbon dalam isu perubahan iklim, temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa keterlibatan Partai Hijau juga dipengaruhi oleh ideologi ecologism, dan kesempatan politik berupa koalisi dalam hung parliament.

---

This undergraduate thesis explains about the political dynamics in carbon pricing policy formulation in the 2011 Clean Energy Act in Australia. Besides as a response of the Kyoto Protocol and the Climate Change Convention, the policy was made as a result of the political negotiation between the Australian Greens and the Labor Party. As the coalition of the Labor Party in the hung parliament, the Australian Greens had a strong legitimacy in influencing the policy. A list of theory is used to analyze the involvement of Australian Greens in the mentioned political dynamics such as the Ecologism theory by Andrew Dobson, the Green Party theory by Neil Carter, the Political System theory by David Easton, and the Public Policy theory by Thomas R. Dye. In addition to the carbon problems in the climate change issues, the research finds that the involvement of the Australian Greens was affected by the ecologism ideology, and political opportunity in the form of coalition in hung parliament."

"Bangkitnya Asia sebagai kekuatan baru perekonomian dunia pada dekade terakhir ini menjadi isu pertahanan dan keamanan yang penting bagi bangsa Australia. Atas dasar hal tersebut skripsi ini mengangkat tema kebijakan pertahanan dan keamanan Partai Buruh Australia "Australia in The Asian Century White Paper"(2012) pada masa pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard. Teori yang digunakan dalam karya ini adalah teori kebijakan publik dari T. R. Dye dan teori sekuritisasi dari Mely Caballero-Anthony dan Ralf Emmers. Temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah terdapat empat faktor yang melatarbelakangi dibentuknya kebijakan "Australia in The Asian Century White Paper" oleh Partai Buruh Australia, yaitu faktor geopolitik, kebangkitan Asia, kepemimpinan Perdana Menteri Julia Gillard, dan ideologi yang membuat kebijakan pertahanan dan keamanan mereka cenderung berorientasi kepada Asia.

---

Asia`s rising as a novel world economic power during the last decade becomes an essential defense and security issue in the persepective of Australia. Based on this issue, the research has a main focus in Australia Labor Party`s Security and Defence Policy "Australia in The Asian Century White Paper 2012" during Prime Minister Julia Gillard`s Government. This study employs T. R Dye`s theory of public policy and Ralf Emmers and Mely Caballero-Anthony`s securitization theory. The research finds four factors that influence the making of "Australia in The Asian Century White Paper" policy such as geopolitics, Asia`s rising, Julia Gillard leadership, and ideology that make this policy tends to have a greater engagement towards Asia."

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini membahas tentang The People of Australia Australia's Multicultural Policy pada masa pemerintahan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard tahun 2010-2013. Kebijakan tersebut diimplementasikan dan memberikan dampak terhadap kelompok-kelompok yang ada di dalam negeri termasuk diantaranya adalah kelompok Muslim yang menjadi sorotan karena jumlahnya yang sudah tidak lagi sedikit, tetapi mengalami dampak yang tidak biasa dalam lingkup lapisan masyarakat Australia. Hal tersebut terjadi karena adanya berbagai isu global/external issue yang berkembang di Australia mengenai kelompok Muslim. Untuk menjelaskan implementasi dan dampak kebijakan ini, penulis menggunakan teori multikulturalisme liberal. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan dokumen. Kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai harapan karena adanya external issues yang berkembang seperti terorisme, identitas, dan kewarganegaraan.

---

This thesis examines The People of Australia - Australia's Multicultural Policy during Prime Minister Julia Gillard's Administration from the year 2010 - 2013. This policy had quite a large impact to various communities in Australia, particularly towards the muslim community. Especially considering the large number of muslims in Australia and also, global issues and / or external factors that Australia faces regarding the muslim community. To examine the implementation and impact the policy has on the muslim community in Australia, this paper uses the liberal mulitculturalism theory. The research method used in this paper was a qualitative study of literature and documents regarding the policy itself. After careful examination and research, this paper concludes that The People of Australia - Australia's Multicultural Policy did not run as smoothly as was expected outcome due to global issues and / or external factors that was developing, such as terrorism, identity and citizenship. "

"This study explains about the process of policy formulation also the political dynamics in the making of Tobacco Plain Packaging Act 2011. The Tobacco policy itself is the final series of the national agenda in Australian anti-smoking policy. Using the concept of political ideology, Australian parliamentary system, 􀁄􀁏􀁖􀁒􀀃􀀺􀁌􀁏􀁏􀁌􀁄􀁐􀀃􀀧􀁘􀁑􀁑􀂶􀁖􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁓􀁒􀁏􀁌􀁆􀁜􀀃􀁗􀁋􀁈􀁒􀁕􀁜􀀏􀀃this result find that the success of the formulation of Tobacco Plain Packaging Act 2011 policy is determined by few 􀁉􀁄􀁆􀁗􀁒􀁕􀁖􀀃 􀁖􀁘􀁆􀁋􀀃 􀁄􀁖􀀃 􀁓􀁒􀁏􀁌􀁗􀁌􀁆􀁄􀁏􀀃 􀁖􀁗􀁕􀁈􀁑􀁊􀁗􀁋􀀃 􀁒􀁉􀀃 􀁗􀁋􀁈􀀃 􀁇􀁒􀁐􀁌􀁑􀁄􀁑􀁗􀀃 􀁓􀁄􀁕􀁗􀁜􀀃 􀁄􀁏􀁖􀁒􀀃 􀁗􀁋􀁈􀀃 􀁊􀁒􀁙􀁈􀁕􀁑􀁐􀁈􀁑􀁗􀂶􀁖􀀃 commitment itself that is eager in realizing a prosperous country with a high health status of the society.

---

Skripsi ini menjelaskan bagaimana proses perumusan kebijakan serta dinamika politik dalam pembuatan kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 2011. Kebijakan tersebut merupakan rangkaian akhir dari keseluruhan agenda nasional dalam kebijakan anti rokok di Australia. Dengan menggunakan konsep ideologi politik, sistem parlementer Australia serta teori kebijakan publik oleh William Dunn, penulis menemukan bahwa keberhasilan proses perumusan kebijakanTobacco Plain Packaging Act 2011 di parlemen dipengaruhi oleh faktor kekuatan politik dari partai penguasa serta komitmen dari pemerintah Australia sendiri yang ingin mewujudkan negara yang sejahtera melalui status kesehatan masyarakat yang tinggi."

"Skripsi ini membahas mengenai proses kesepakatan dalam perumusan Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012 antara Pemerintah Federal Australia dengan Basin States (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, dan Australian Capital Territory). Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012 merupakan kebijakan Pemerintah Federal Australia dalam mengelola Basin Murray Darling selama sepuluh tahun kedepan. Penelitian ini menggunakan Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansel dan Ansel dan Gash menjelaskan bila sebelumnya terjadi perdebatan sebelumnya tinggi dan komitmen jangka panjang untuk membangun kepercayaan diperlukan, maka hasil antara yang menghasilkan kemenangan kecil sangat penting. Berdasarkan temuan penelitian, negosiasi yang berlangsung diantara Pemerintah Federal Australia dan Pemerintah Basin States (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, dan Australian Capital Territory). Selama Proses pembahasan perumusan Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012, ditemukan pengajuan yang dilakukan oleh Pemerintah Basin States dan komunitas Basin. Temuan lainnya pada penelitian ini yakni bahwa Julia Gillard melakukan Buy In kepada Pemerintah Basin States dengan memberikan dana investasi terhadap pengelolaan air di wilayah basin untuk mewujudkan kesepakatan antara Federal dan Basin States dan pada akhirnya Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012 diresmikan dan kemenangan yang didapat masing masing kecil.

---

This thesis discusses the agreement process in the formulation of the 2012 Murra Darling Basin Plan Policy between the Federal Government of Australia and the Basin States (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia and the Australian Capital Territory). Murray Darling Basin Plan 2012 is a policy of the Australian Federal Government in managing the Murray Darling Basin for the next ten years.

This research uses Collaborative Governance put forward by Ansel and Ansel and Gash explains that if previously there was a high previous debate and a long-term commitment to build trust is needed, the intermediate results that produce small wins are very important.

Based on research findings, negotiations are taking place between the Australian Federal Government and the Basin States Government (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia and the Australian Capital Territory). During the process of discussing the 2012 Murray Darling Basin Plan Policy formulation, it was found that submissions were made by the Basin States Government and the Basin community.

Other findings in this study are that Julia Gillard conducted a Buy In to the Basin States Government by providing investment funds for water management in the basin to realize an agreement between the Federal and Basin States and finally the Murray Darling Basin Plan 2012 Policy was formalized and the winnings that each received small."

"Hal yang menjadi fokus utama dalam karya tulis ini adalah peran Partai Buruh dalam formulasi kebijakan Water Act (2007). Kelangkaan air merupakan isu yang menjadi agenda nasional dan sangat penting dalam kehidupan politik di Australia. Belum banyak banyak karya sarjana ilmu politik yang mengangkat isu air ini menjadi sebuah pembahasan akademis.Teori yang digunakan dalam karya ini adalah teori demokrasi deliberatif dari Marion Young yang menjadi dasar berpijak dalam formulasi kebijakan publik yang mengedepankan pada kepentingan bersama (general will) dan bukan kepentingan golongan dalam pembuatannya. Penulis juga menggunakan teori kebijakan publik dari William Dunn yang mengatakan bahwa sebuah kebijakan publik dibuat berdasarkan hasil definisi permasalahan yang berada disekitar pembuat kebijakan dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pembuat kebijakan.Temuan yang didapat dalam penelitian ini bahwa Partai Buruh memiliki keberpihakan dan peran penting dalam memperjuangkan isu air dalam formulasi kebijakan Water Act (2007) di Australia.Focus of this thesis is the role and involvement of Australian Labor Party on formulating Water Act (2007). Scarcity of Water were became national agenda in Australia policy arena. Uniqueness of this thesis is It?s focus on water issue which is not a common issue in political science studies.

The deliberative democracy theory by Marion Young applied in this thesis to analize the formulating process of water policy which based on general will of the people. Involvement and active participation by the citizen on the formulation process is the key of success to reach the goals of this policy. The theory of public policy by William N. Dunn applied in this thesis to analize what consist beyond the definition of public policy formulation in Water Act (2007).

The invention from this thesis are the ALP as a major party not only emphasized their program in water issue as an election program for the water act commencement in parliament but also affirm this issue to become national agenda in Australia."

"Skripsi ini membahas mengenai konflik yang terjadi didalam tubuh Partai Buruh Australia. Fokus utama dalam penelitian ini adalah konflik internal elit Partai Buruh Australia antara Kevin Rudd dengan Julia Gillard. Konflik yang melibatkan elit Partai Buruh Australia ini berakibat timbulnya perpecahan didalam partai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai dan ideologi dari Allan Ware yang menjadi dasar untuk menganalisis adanya perbedaan pandangan dari kedua orang yang terlibat konflik. Penelitian ini juga menggunakan teori elit dari Monte Palmer dan William R. Thomson untuk melihat siapa saja yang menjadi elit dalam Partai Buruh Australia. Metode yang digunakan untuk menjelaskan konflik ini adalah kualitatif. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah konflik ini melibatkan adanya faksi yang ada didalam Partai Buruh Australia dan adanya perubahan kepemimpinan dalam menghadapi pemilihan umum Australia tahun 2013.

---

This thesis discusses the conflict in Australian Labor Party. The main focus in this thesis is an internal conflict between Kevin Rudd and Julia Gillard as the elite of the Australian Labor Party. The partys and ideology of Allan Ware applied in this thesis to analize a difference view of the people involved in the conflict. This thesis also uses the theory of elite Monte Palmer and William R. Thomson to see who are the elite of the Australian Labor Party. This thesis used qualitative research method. The invention of this thesis is the conflict involved in the presence of the faction and change of leadership to face of Australian general election 2013."

"Perubahan iklim merupakan salah satu masalah yang dihadapi Indonesia, terbukti bahwa emisi karbon terus meningkat, mencapai dua kali lipat jumlahnya dari tahun 2000. Kekhawatiran internasional dari meningkatnya emisi karbon menghasilkan perjanjian internasional berupa Paris Agreement, yang mengikat setiap negara dengan Nationally Determined Contribution (NDC), suatu target penurunan emisi karbon yang harus dicapai. NDC milik Indonesia mewajibkan penurunan jumlah emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030. Sebagai salah satu upaya penurunan emisi karbon, maka direkomendasi kebijakan yang memberdayakan instrumen pasar berupa carbon pricing. Salah satu instrumennya adalah pajak karbon yang dapat diimplementasikan dapat bentuk cukai, yaitu cukai karbon. Implementasi cukai karbon dapat dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi Barang Kena Cukai. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah cukai karbon dapat memenuhi karakteristik legal cukai yang perlu dipenuhi, bagaiamana upaya pemerintah untuk mewujudkan cukai karbon, serta potensi peningkatan penerimaan negara dari cukai karbon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukai karbon dapat memenuhi karakteristik legal cukai. Sampai saat ini, upaya pemerintah masih pada tahap awal dan belum fokus pada cukai karbon. Cukai karbon diperhitungkan berpotensi meningkatkan penerimaan negara sebesar 37-176 triliun Rupiah.

---

Climate change is one of the problems that Indonesia faces, proven that carbon emission keeps increasing, reaching twice its amount since 2000. The international concern from the increasing of carbon emission resulted an international agreement that is Paris Agreement, which ties each country with Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia’s NDC obligate a decrease of carbon emission amount to 29% by 2030. Therefore, as means to decrease carbon emission, there’s a policy recommendation by utilizing market instruments in a form of carbon pricing. One of the instruments is a carbon tax that could be implemented in form of excise, which is carbon excise. The implementation could be done through an extensification of excise goods. Therefore, the purpose of this research is to analyze whether carbon excise could fulfill the legal characteristic of excise, how is the government’s effort to actualize carbon excise, and also carbon excise’s potential to raise government revenues. The result of this research shows that carbon excise could fulfill the legal characteristic of excise. Government’s effort is still on the early stage and there’s no focus yet towards carbon excise. It is calculated that carbon excise has the potential to raise government revenues up to 37-176 billion Rupiah."

"Skripsi ini membahas integrasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan mitigasi perubahan iklim. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca tetapi masih bisa berkontribusi dengan berpartisipasi sebagai tempat pelaksanaan Clean Development Mechanism (CDM). Dengan demikian diperlukan persiapan dalam berbagai aspek kebijakan dan regulasi, aspek keuangan dan teknis selama pelaksanaan CDM. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mencari korelasi antara teori dan praktek. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan responden. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang akan memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksaan CDM, mengingat mandat dari CDM di bawah Protokol Kyoto akan berakhir pada tahun 2012.

---

This thesis discussess integration of sustainable development policy in Indonesia with the climate change mitigation. As developing country, Indonesia has no obligation in restricting of its Green House Gas, but it still can contribute into Clean Development Mechanism (CDM) project execution. Consequently, it will take a preparation in many aspects of policy and regulation, financial and technical aspect during the CDM implementation. In connection with implication point, this research has become a problem focused research where the processed issue is based on theory or observing its correlation between theory and practice. Data are collected through library research and interviews with respondents. In general this research aims to provide policy recommendations that will enable the Government of Indonesia to maximize the benefits that can be secured, and the urgency that the current mandate of CDM under the Kyoto Protocols will expire in 2012."

"Migrasi merupakan komponen penting dalam pertumbuhan pasar tenaga kerja, dan migran baru merupakan kontributor utama terhadap pertumbuhan lapangan kerja di pasar tenaga kerja Australia. Kebijakan Australian Labour Party (ALP) dalam perubahan Migration Act tahun 2023 berfokus pada pembatalan visa dan perlindungan hukum bagi buruh migran. Masalah utama yang dihadapi adalah eksploitasi dan kerentanan buruh migran akibat sistem visa yang tidak adil. Menggunakan teori demokrasi deliberatif oleh Joshua cohen, analisis dilakukan terhadap peran ALP dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan buruh migran. Metode yang digunakan melibatkan analisis dokumen kebijakan dan studi kasus, termasuk kasus pencabutan visa dan eksploitasi buruh migran. Temuan memperlihatkan bahwa ALP menunjukkan komitmen Demokrasi deliberatif menurut Cohen yang bersifat inklusif dan publik, dimana tidak ada yang dikecualikan termasuk pihak yang dapat terkena dampak keputusan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta. ALP menunjukkan komitmen ini melalui kebijakan mereka dalam Migration Amendment (Strengthening Employer Compliance) Bill 2023. Penelitian ini menunjukan bahwa partai politik melalui kebijakannya menjadi gambaran suara masyarakat mayoritas karena fungsinya sebagai perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan resmi. Kebijakan ALP berhasil mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia melalui perubahan legislatif yang meningkatkan kepatuhan pengusaha dan perlindungan hukum bagi buruh migran.

---

Migration is an important component of labor market growth, and new migrants are a major contributor to employment growth in the Australian labor market. The Australian Labor Party (ALP) policy in changing the Migration Act in 2023 focuses on visa cancellation and legal protection for migrant workers. The main problem faced is the exploitation and vulnerability of migrant workers due to an unfair visa system. Using the theory of deliberative democracy by Joshua Cohen, analysis was carried out on the role of the ALP in formulating policies that are responsive to the needs of migrant workers. The methods used involve analysis of policy documents and case studies, including cases of visa revocation and exploitation of migrant workers. The findings show that the ALP shows a commitment to deliberative democracy according to Cohen which is inclusive and public, where no one is excluded, including parties who can be affected by decisions, have equal opportunities to participate. The ALP shows this commitment through their policy in the Migration Amendment (Strengthening Employer Compliance) Bill 2023. This research shows that political parties through their policies become the voice of the majority community because of their function as intermediaries connecting social forces and ideologies with official government institutions. ALP policies successfully reflect a commitment to social justice and human rights through legislative changes that increase employer compliance and legal protection for migrant workers."