Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejahatan narkotika merupakan fenomena yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Upaya penyelidikan terhadap kejahatan narkotika dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan beberapa metode. Aparat penegak hukum di Indonesia yang bergerak di kegiatan pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Salah satu metode yang digunakan BNN untuk menyelidiki penyelundupan narkotika adalah controlled delivery. Controlled delivery dapat membuka jalan untuk menangkap pelaku dan membongkar jaringan peredaran gelap narkotika. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dan mengambil suatu studi kasus. Digunakan analisa dari studi literatur dan temuan data lapangan. Selanjutnya, hasil analisa data tersebut dihubungkan dengan kerangka pemikiran untuk memperoleh kesimpulan terkait penyelidikan terhadap peredaran gelap narkotika melalui controlled delivery.

---

Narcotic Crimes are common phenomenon which will never be separated with human daily life. The investigation effort on narcotic crimes done by law enforcement with several methods. The law enforcement in Indonesia whose move in prevention and eradication illegal narcotic traffic is National Narcotic Board (NNB). One of the method that NNB use to investigate narcotic smuggling is controlled delivery. Controlled delivery can open a new path in order to find a new way to capture illicit narcotic trafficking offender and expose the illicit narcotic network. The method being used in this research is qualitative method and taking a case study. Furthermore, the result of the analysis data is connected with framework in order to achieve a conclusion in investigating illicit narcotic trafficking through controlled delivery."

"Skripsi ini membahas percobaan tindak pidana narkotika, yaitu percobaan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I dan percobaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan unsur percobaan pada tindak pidana menjual Narkotika Golongan I atas Pasal 114 ayat (1) dan penerapan unsur percobaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri atas Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Pada dasarnya kedua percobaan itu sendiri sudah pasti memenuhi untuk salah satu unsur perbuatan di dalam Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan dipadu dengan wawancara narasumber. Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah untuk percobaan menjual narkotika Golongan I perbuatan tersebut harus memenuhi unsur percobaan tindak pidana, yaitu unsur niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Sedangkan di dalam percobaan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, penulis menemukan tiga pandangan yang berbeda. Dari kedua percobaan tersebut, pada dasarnya masih dapat dikenakan Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) atas dasar percobaan dikualifisir sebagaimana pendapat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Utrecht serta Atang Ranoemmihardja.

---

This thesis discuss about attempt of narcotics offense, namely attempt to sell Narcotics Category I and attempt to abuse Narcotics Category I for themselves. This thesis aims to find out how to know the application of criminal attempt element to the criminal offense of sell Narcotics Category I of Article 114 paragraph (1) and the application criminal attempt element to the criminal offense of narcotics abuse for themselves of Article 127 paragraph (1) letter a Narcotics Act. Basicly, both of that criminal attempt had certainly meet for one element acts in Article 111 paragraph (1) or Article 112 paragraph (1) Narcotics Act.

This thesis using literature research method and combined with sources interviews. The conclusion that writers get for attemp to sell narcotics must be meet with the element of criminal attempt, namely intention, beginning of completion and the unfinished completion not solely because of the will from the perpetrator. While for attempt to abuse Narcotics Category I for themselves, writers found three different views. Basicly, both of that criminal attempt can still be imposed by Article 111 paragraph (1) or Article 112 paragraph (1) on the basis of exacerbated attempt as the opinion of E.Y. Kanter and S.R. Sianturi, Utrecht and Atang Ranoemmihardja."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam melakukan pengawasan atas penggunaan narkotika pada awak pesawat dengan fokus studi di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Skripsi ini juga membahas tentang bagaimana implementasi pengaturan pelayanan kesehatan yang berjalan di Indonesia. Berdasarkan analisa penulis tentang pengawasan penggunaan narkotika pada awak pesawat dalam pelaksanaannya masih menemui kendala-kendala yang masih harus dibenahi oleh Pemerintah Indonesia. Kendala-kendala tersebut menurut penulis dapat diatasi apabila adanya peraturan tegas dari Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima bagi ruang lingkup Bandar Udara serta Keamanan Penerbangan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibilities of the Airport Health Office in conducting the supervision on the use of narcotics on flight crews with the focus of study at Halim Perdana Kusuma Airport. This thesis also discusses how the implementation of health services arrangement that runs in Indonesia. Based on the author 39 s analysis on the supervision on the use on the use of narcotics flight crew, in its implementation, still encountered obstacles that still need to be fixed by the Government of Indonesia. These constraints, according to the author, can be overcome if there is a strict regulation from the Government of Indonesia, especially the Ministry of Health and the Ministry of Transportation in order to provide excellent health services for the scope of Airports and Aviation Security in Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab hukum dokter terkait penyerahan narkotika kepada pasien yang membutuhkan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku serta membahas analisis putusan No. 958/Pid.Sus/2016/PN SBY. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipe penelitian yang termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah telah diaturnya penyerahan narkotika oleh dokter dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan serta terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh dokter Harryanto dalam putusan No. 958/Pid.Sus/2016/PN SBY. Agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari seharusnya Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi kepada para dokter mengenai peraturan yang ada terkait penyerahan obat narkotika kepada pasien serta terjalinnya kerjasama antara BNN dan Kementerian Kesehatan dalam pengawasan tindak penyerahan obat narkotika oleh dokter.

---

This thesis discusses about the regulation and the delivery of narcotic drugs by doctor also analysis of the Verdict Number 958 Pid.Sus 2016 PN SBY. The writer uses juridical normative research methods and the type of this study is descriptive. Conclusion over these are doctors may delivering narcotic drugs towards the patients, under certain circumstances in accordance with the Law and Regulation of The Minister of Health also the defendant on this Verdict making digression. Thus, it needs cooperation between BNN and Ministry of Health in overseeing the act of delivering narcotics by doctors towards patients."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem informasi manajemen dalam pengungkapan jaringan kejahatan narkotika di Deputi Pemberantasan BNN serta menentukan prioritas strateginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta tehnik analisa menggunakan AHP Analytic Hierarchy Process . Hasil analisis implementasi berjalan dengan cukup baik tetapi masih adanya hambatan terkait informasi dan teknologi informasi, sedangkan sumber daya manusia sudah sesuai yang diharapkan. Prioritas strategi sistem informasi manajemen dalam pengungkapan jaringan kejahatan narkotika di Deputi Pemberantasan BNN dengan langkah pertama dengan penilaian 0.30 yaitu pengembangan database untuk menjawab permasalahan yang muncul terkait dengan informasi, yang kedua dengan penilaian 0.28 yaitu pengembangan sistem informasi untuk tingkatan manajerial dan pelaksana operasional, yang ketiga dengan penilaian 0.27 yaitu pengembangan sumber daya manusia secara kualitas serta kuantitas dan yang ke empat dengan penilaian 0.15 yaitu pengembangan hardware dan networking untuk mendukung pengembangan database dan sistem informasi di deputi pemberantasan serta integrasi jaringan dengan instansi terkait. Kemampuan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen pada Deputi Pemberantasaan BNN merupakan salah satu upaya dalam menjaga ketahanan nasional, dikarenakan upaya tersebut merupakan salah satu kekuatan nasional yang digunakan dalam mengatasi ancaman dan gangguan kejahatan peredaran narkotika yang mampu mengancam identitas, integritas serta kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam memperjuangkan tujuan nasional.

---

ABSTRACTThe purposes of this research are to analysis management information system in order to support narcotics crime network investigation in deputy of eradication BNN and to select priority of strategy. This research uses qualitative approach with descriptive method and AHP Analytic Hierarchy Process for analyze technic.The Result of implementation analysis going is quit good but there are still some obstacles regard to information and information technology, while human resource on thhe other side has been running expected.The strategy priority of management information system in order to support narcotic crime network investigation in deputy of eradication BNN. First step with result 0.30 is database development to answer the question regarding to information. Second, with result 0.28 are developing information system for managerial and operational level. Third, with result 0.27 is development human resource quality. Fourth, with result 0.15 are development hardware and networking to support database development and information system in deputy of eradication also integration with related agencies.The ability in developing management information system in deputy of eradication BNN, is one of the effort to maintenance national defense. This effort is a national power used to eliminate threat and intrusion from narcotic illegal activity that able to endanger identity, integrity, life of nation and state in order to fulfill national goals."

"Tulisan ini membahas mengenai penyelundupan narkotika melalui jalur laut masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Data Asean Seaport Interdiction Task Force ASITF menunjukan, 80 penyelundupan narkotika dilakukan melalui jalur laut. Penerapan pencegahan kejahatan situasional pada kasus penyelundupan narkotika melalui jalur laut menuju Indonesia menjadi pilihan. Pencegahan dimulai dari wilayah laut hingga pencegahan pada pelabuhan yang menjadi tempat tujuan awal pengiriman narkotika melalui jalur laut. Konsep dan teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah tentang pencegahan dan pengamanan penyelundupan narkotika melalui jalur laut dengan menerapkan teori pencegahan kejahatan situasional dan dalam tulisan ini dijelaskan BNN sebagai instansi dalam pemberantasan narkotika berkolaborasi dengan instansi lain untuk mendapatkan hasil maksimal dalam pencegahan yang dilakukan. Sumber data dalam tulisan ini mengambil data sekunder untuk melengkapi data dalam tulisan ini.

---

This paper discusses the smuggling of narcotics through the sea lane is still a problem faced by Indonesia. Asean Seaport Interdiction Task Force ASITF data shows, 80 of narcotics smuggling is done by sea. The implementation of situational crime prevention in the case of narcotics smuggling through the sea route to Indonesia becomes an option. Prevention starts from the sea area to the prevention of the port that became the initial destination of narcotics delivery through the sea lane. The concepts and theories used in this paper is about the prevention and safeguarding of narcotics smuggling through sea lane by applying situational crime prevention theory and in this article is described BNN as an institution in the eradication of narcotics collaborate with other agencies to get maximum results in prevention conducted. The data source in this paper takes secondary data to complete the data in this paper."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pelanggaran atas prosedur eksekusi mati berupa dugaan maladministrasi pada prosedur eksekusi mati terhadap 4 empat orang terpidana mati kasus narkotika yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2016. Eksekusi yang disebut sebagai eksekusi mati gelombang ketiga tersebut dinilai penuh dengan maladministrasi. Dugaan maladministrasi tersebut terlihat pada beberapa tindakan, seperti notifikasi pemberitahuan pelaksanaan eksekusi mati yang kurang dari 3X24 jam dari waktu pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 2/PNPS/1964 serta dilaksanakannya eksekusi di tengah penantian akan Keputusan Presiden terkait dengan pengajuan grasi yang diajukan oleh beberapa terpidana mati tersebut yang mana hal ini tidak diperbolehkan oleh UU No. 22 Tahun 2002. Dalam skripsi yuridis normatif ini, pembahasan mengenai dugaan maladministrasi tersebut didasarkan pada penelusuran kepustakaan dan dokumentasi serta wawancara dengan berbagai narasumber. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat maladministrasi pada pelaksanaan eksekusi mati gelombang ketiga serta dibutuhkannya peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan eksekusi mati untuk mencegah terjadinya maladministrasi pada eksekusi mati lainnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the alleged maladministration of the third wave death penalty execution against 4 four persons convicted of drug crimes conducted on 29 July 2016. The execution is considered to be full of maladministration occurred on the procedure of death penalty execution. The alleged maladministration is seen in several actions, such as notification of execution which was notified to the death row inmates in less than 3X24 hours prior to the execution as it is regulated under the Act No. 2 PNPS 1964 and that the execution was conducted before the issuance of the Presidential Decree related to the clemency filed by some of the death row inmates which is illegal according to the Act No. 22 2002. In this normative juridical thesis, the discussion about the alleged maladministration is based on literature search and documentation as well as interviews with several. The conclusion of this study found that there is maladministration on the procedure of death penalty execution in July 2016 and public participation in monitoring the execution to prevent maladministration of the death penalty execution in the future is needed."

"Indonesia menetapkan kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa dengan ancaman hukuman bagi pengedar adalah hukuman mati. Salah satu lembaga non kementerian di Indonesia yang menangani pemberantasan peredaran gelap narkotika adalah Badan Narkotika Nasional BNN . Tugas dan tanggung jawab BNN adalah untuk menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia. Intelijen BNN mempunyai strategi khusus untuk menggagalkan penyelundupan narkotika dengan menggunakan teknik controlled delivery. Teknik controlled delivery dipakai dalam sebuah penyelidikan dan menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk membongkar kasus-kasus kejahatan narkotika yang bersifat jaringan terorganisir. Tulisan ini akan membahas mengenai penggambaran tahapan teknik controlled delivery. Tulisan ini menggunakan teori organized crime dan konsep traditional policing dalam pembahasan mengenai teknik controlled delivery dengan kasus yang penulis pilih untuk dikaitkan dan kemudian ditariklah kesimpulan mengenai penggambaran teknik controlled delivery yang dipakai BNN dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hasil dari tulisan ini adalah berhasilnya penanganan pemberantasan yang dilakukan oleh Intelijen BNN terhadap kasus peredaran gelap narkotika yang penulis pilih dengan menggunakan teknik controlled delivery.

---

Indonesia establishes narcotics crime as an extraordinary crime with the threat of punishment for dealer is the death penalty. One non-ministerial agencies in Indonesia, which handles the eradication of illicit trafficking is the National Narcotics Agency BNN . BNN 39;s duty and responsibility is to tackle the illicit circulation of narcotics in Indonesia. BNN Intelligence has a special strategy to thwart smuggling of narcotics using controlled delivery techniques. Controlled delivery techniques are used in an investigation and are one way that can be used to dismantle narcotics crime cases that are organized networks. This paper uses the theory of organized crime and traditional policing concept in the discussion of controlled delivery techniques and after that the results of the findings of this data will the author try illustrating the controlled delivery technique with the case that the authors choose to be linked and then drawn conclusions about the description of controlled delivery techniques used by BNN in the eradication illicit circulation of narcotics. The results of this paper are successful elimination programs conducted by the Intelligence BNN against illicit circulation of narcotics that authors choose to use the technique of controlled delivery."