Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini adalah kajian hukum transnasional, khususnya kajian hukum ekonomi internasional mengenai isu krisis finansial global. Tesis ini berhipotesis bahwa isu krisis finansial adalah bagian dari isu hukum transnasional karena berdampak lintas batas negara, sehingga diperlukan kerjasama antarnegara atau kerjasama internasional untuk menangani krisis finansial yang terjadi di suatu negara. Keberadaan IMF dan G20 merupakan bentuk nyata dari kerjasama internasional tersebut dan mereka sangat memengaruhi pembentukan dan perkembangan tatanan ekonomi dunia (global economic order). Bantuan keuangan IMF untuk mengatasi krisis finansial, telah mengintervensi kedaulatan ekonomi di negara-negara berkembang. Sementara, G20 telah memperhitungkan kekuatan ekonomi negara-negara pasar berkembang (emerging markets), dalam pembahasan ini ditekankan pada negara-negara pasar berkembang Asia (Asian Emerging Market Economies). Posisi tawar dari negara-negara ekonomi pasar berkembang Asia di dalam G20 memiliki pengaruh dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia. Di masa depan, keterlibatan negara-negara ekonomi pasar berkembang Asia dalam kerjasama regional dan G20 an sich akan menjadi penting dalam kaitannya dengan reformasi tata kelola ekonomi dunia (global economic governance), khususnya dalam rangka reformasi pembentukan keputusan dan pembuatan norma hukum ekonomi internasional, dan medefinisikan-ulang konsep kedaulatan ekonomi dalam rangka mencegah dan mengatasi fenomena krisis finansial demi kemaslahatan seluruh masyarakat internasional.

---

ABSTRACTThis thesis is a study of transnational law, particularly international economic law concerning the global financial crisis. This thesis hypothesizes that the financial crisis is a part of transnational legal issue for its cross-border impact, therefore a cooperation between countries or international cooperation is necessarily needed to deal with financial crisis in a country. The existence of the IMF and the G20 is an obvious manifestation of international cooperation, and they strongly influence the formation and the development of the global economic order. The IMF?s financial assistances have intervened in the economic sovereignty of developing countries. Meanwhile, the G20 has calculated the economic strength of the emerging market economies, emphasized herein, the Asian Emerging Market Economies (the Asian EMEs). The bargaining position of the Asian EMEs within the G20 has a significant influence in order to maintain the stability of the world economy. In the future, the involvement of the Asian EMEs for such regional cooperation and the G20 an sich will be important related to the attempt to reform the global economic governance, particularly to reform the decision-making and the norm-creating of international economic law, and to redefine the concept of economic sovereignty in order to prevent and to resolve the phenomenon of financial crisis for the convenience of the entire international community/society."

"Penelitian ini berusaha menjawab penyebab kegagalan aksi diplomasi koersi Republik Rakyat Tiongkok terhadap Korea Selatan pasca keputusan Korea Selatan untuk menggelar sistem pertahanan udara THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) yang dianggap mengancam keamanan nasional Tiongkok. Pihak pemerintah Tiongkok menggelar aksi retaliasi berupa sanksi informal dalam bentuk boikot tidak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi Korea Selatan seperti pariwisata, usaha perdagangan, produk produk dan budaya Korea Selatan / Hallyu. Diplomasi koersi yang Tiongkok lakukan menggunakan strategi Try and See dan Gradual Turning of the Screw pada awal 2016 hingga 2017 agar pemerintah Korea Selatan menarik kembali sistem pertahanan THAAD tersebut. Dengan menerapkan teori efektifitas diplomasi koersi serta metode kualitatif, penelitian ini menemukan jawaban bahwa tidak berhasilnya aksi diplomasi koersi yang dijalankan Tiongkok pada periode 2016-2017 diakibatkan dari tidak terpenuhinya variabel efektifitas diplomasi koersi yakni legitimasi tujuan dan permintaan, kredibilitas ancaman, reputasi aktor, asimetri motivasi, serta insentif yang ada.

---

This study seeks analyze the causes of the failure of the People's Republic of China's coercive diplomacy against South Korea after South Korea's decision to deploy the THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) air defense system which is considered a threat to China's national security. The Chinese government held a retaliation act in the form of informal sanctions of various aspects of the South Korean economy such as tourism, trade businesses, products and South Korean Hallyu culture. China's coercive diplomacy uses the Try and See and Gradual Turning of the Screw strategies in early 2016 to 2017 to get the South Korean government to withdraw the THAAD defense system. By using the theory of the coercive diplomacy effectiveness and qualitative methods, this study finds the answer that the failed coercive diplomacy attempt carried out by China in the 2016-2017 period resulted from the unfulfilled variables of the coercive diplomacy effectiveness, namely the legitimacy of goals and demands, credibility of threats, actor reputation, asymmetry of motivation, as well the incentives."

"ABSTRAKPada tahun 1997, terjadi krisis finansial / moneter di negara-negara di kawasan Asia. Krisis finansial / moneter yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah fenomena domino effect, yang menjalar dari suatu negara ke negara lain hingga hampir melanda semua negara di Kawasan Asia. Untuk mencegah krisis ini, Pemerintah Indonesia kemudian meminta bantuan IMF. Dalam pemberian pinjamannya, IMF memiliki sejumlah syarat yang harus dijalankan oleh negara yang menerima pinjaman. Penetapan persyaratan tertentu bagi negara yang bersangkutan ini dikenal sebagai kondisionalitas. Persyaratan ini termuat dalam dokumen yang disebut Letter Of Intent (LoI), diantaranya tentang penutupan 16 bank. LoI ini tertuang di LoI tanggal 31 Oktober 1997, LoI tentang penutupan 16 Bank di tahun 1997. Tesis ini menjelaskan tentang bagaimana adanya keterlibatan IMF terhadap likuidasi 16 bank di tahun 1997, yang di dalamnya ada kebijakan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi. Selain itu ada juga yang namanya bantuan ekonomi dari IMF yang dinamakan SAP (Structural Adjustment Program). Sementara itu, hipotesa dari penelitian ini adalah langkah penutupan 16 bank justru memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif. Dalam menganalisis kerangka pemikiran yang digunakan adalah pluralisme dan liberalisme. Penutupan / likuidasi 16 bank ini menimbulkan dampaknya kepada masyarakat yaitu penarikan dana besar-besaran dari bank yang disimpan oleh masyarakat dan menimbulkan suatu efek kepanikan di masyarakat. Selain itu adanya permasalahan BLBI yang makin menambah kondisi peekonomian Indonesia tidak stabil. Pada akhirnya, tesis ini memberikan kesimpulan adanya keterlibatan IMF dalam memberikan bantuan dananya untuk pemulihan perekonomian Indonesia, ternyata membawa dampak yang buruk dan negatif bagi pemulihan perekonomian Indonesia.

---

ABSTRAK

In 1997, financial crisis occur in Regional Asia. Monetary/financial crisis which occur in Indonesia was a domino effect phenomenon, which was taking place from one country to another until near all Asian Countries. To prevent this crisis, The Indonesia Government afterwards asking assistance / aid IMF. In gift a loan, IMF possess as much as condition / prerequirement that must be followed by the government. Decision prerequirement certain for that country is known as conditionality. This prerequirement was including in the document called Letter Of Intent (LoI) which was consist of closing 16 banks. This Letter Of Intent (LoI) was including on LoI October 31, 1997, Letter Of Intent above closing 16 banks in 1997. This thesis explain above how see involment IMF front liquidation in 1997, that inside there is liberalization, deregulation and privatization. Another that, see that economic assistance / aid from IMF in the name is SAP (Structura Adjustment Program). While this, the hypothesis apply in this research is : Stride closing 16 Bank exactly / make worse condition Indonesian Economy.

Research method use in this thesis is descriptive. In analyze the thinking process, they are Pluralism And Liberalism. Closing / liquidation this cause impact to society that is draw large fund for bank store because of society and cause a certain panic effect in society. Another that there is problem BLBI which increasingly add to condition Indonesian Economy not stable. In conclusion, this thesis summarized is there is involvement IMF on take assistance / aid fund for recovery Indonesian economy apparently involve impact which worn out and negative for recovery Indonesian Economy."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai perbandingan mekanisme ganti rugi terhadap investor yang terkena dampak kejahatan dalam Pasar Modal di Pasar Modal Indonesia, Amerika, China, Jepang, dan Inggris. Dari perbandingan tersebut dapat terlihat kelebihan dan kekurangan dari tiap mekanisme yang berlaku di masing-masing Negara, serta rumusan mekanisme ganti rugi yang tepat untuk diterapkan di Pasar Modal Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode kepustakaan. Mekanisme ganti rugi yang terdapat di Indonesia sangat tertinggal apabila dibandingkan dengan negara lain. Aspek utama yang mengakibatkan Indonesia tertinggal dari negara-negara pembanding adalah di Indonesia pihak yang melakukan pengurusan ganti rugi adalah investor, sementara di negara pembanding Otoritas diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan ganti rugi. Kedua, belum terdapat wadah atau rekening khusus yang berfungsi untuk menyimpan dana yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penggantian terhadap investor korban kejahatan dalam Pasar Modal.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about civil compensation mechanism on capital market fraud in Indonesia compared with some other countries in the world such as America, People`s Republic of China, Japan, and England. Based on the comparison it can be seen the advantages and disadvantages of each mechanism that applies in each country as well as the formulation of appropriate compensation mechanisms to be applied in Indonesia capital market. The research method used in writing this thesis is a normative juridical method using secondary data obtained through the library method. The civil compensation mechanism applied in Indonesia is very lagging behind when compared to other countries. The main aspect that causes Indonesia to lag behind comparative countries is that the party that takes care of compensation is an investor, while in the comparative country the authority is authorized to take care of compensation. Secondly, there is no special account that functions to save funds which will later be used to replace investor who are victims of capital market fraud."

"Artikel ini membahas proses dan upaya Tiongkok dalam memulihkan perekonomian di Era Kepemimpinan Jiang Zemin (1989-2002) hingga terumuskannya teori `Tiga Perwakilan`( 三个代表). PascaPeristiwaTiananmen1989,keberlangsungan reformasi ekonomi Tiongkok terancam akibat menguatnya tekanan faksikonservatif yang menentang program Gaige Kaifang. Situasi itu membuat reformasi ekonomi Tiongkok terhenti dan perekonomian negara terpuruk. Adanya embargo dan kecaman internasional semakin memperburuk kondisi ekonomi Tiongkok tersebut. Upaya Jiang Zemin dalam membangun kembali perekonomian negara diantaranya dilakukan dengan mendapatkan kembali kepercayaan investor asing, membangun sektor swasta, dan internasionalisasi perdagangan Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Jiang Zemin untuk menyelaraskan kebutuhan dalam negeri dengan kondisi internasional saat itu, berhasil membawa kemajuan yang signifikan bagi perekonomian Tiongkok. Upaya-upaya tersebut kemudian mengilhami perumusan teori `Tiga Perwakilan` ( 三 个 代 表 ). Artikelini menggunakan metode sejarah untuk menganalisis dan menginterpretasikan upaya Jiang Zemin dalam memperbaiki perekonomian Tiongkok pasca Peristiwa Tiananmen tahun 1989, hingga dirumuskannya teori `Tiga Perwakilan` (三个代表) pada 2002."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan gadai benda bergerak di Indonesia dan di Republik Rakyat Tiongkok sesuai dengan Hukum Perdata yang berlaku di dalam kedua negara tersebut. Pernyataan mendasar dari skripsi ini adalah bagaimana pengaturan gadai yang berlaku di Indonesia dan di Republik Rakyat Tiongkok beserta perbandingannya antara kedua negara tersebut. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan meneliti secara mendalam mengenai pengaturan gadai benda bergerak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kedua negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa dengan memperbandingkan kedua negara tersebut, ditemukan persamaan dan perbedaan pengaturan hukum tentang gadai benda bergerak di Indonesia dan di Republik Rakyat Tiongkok, dimana di Indonesia terakit dengan pengaturan gadai diatur di dalam KUHPerdata khususnya dalam Pasal 1150-1160. Sementara di Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan pengaturan gadai diatur di dalam undang-undang nasional yang secara khusus mengatur tentang hukum jaminan pada negara tersebut yaitu Guarantee Law of the People`s Republic of China dan diatur juga di dalam undang-undang yang mengatur tentang properti, yaitu Property Law of the People`s Republic of China. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk membuat undang-undang khusus terkait hukum jaminan yang juga mengatur tentang gadai secara spesifik.

---

This study explains about the regulation of pledge over movables property in Indonesia and People rsquo s of Republic China according to their civil law. Basic question in this study is that how the arrangement of pledge over movables property that applies both in Indonesia and in the People rsquo s Republic of China along with the comparison between those two countries. This study is made with the purpose to know and examine in depth about the regulation of pledge over movables property that applies in both countries. This research method used in this study is in the form of juridical normative with descriptive type.The results of this study illustrate that by comparing the countries, there are similarities and differences in the legal arrangement of the pledge over movables property in Indonesia and in the People rsquo s Republic of China, which in Indonesia is arranged in KUHPerdata and in People rsquo s Republic of China is regulated in national law which specifically regulates the law of guarantee in that country that called Guarantee Law of the People rsquo s Republic of China and is regulated also in Property Rights of the People rsquo s Republic of China. Therefore, the Government of Indonesia is deemed necessary to enact specific legislation relating to the law of guarantee which also specifically regulates about pledge."

"Tulisan ini mengkaji tahapan strategi diplomasi ekonomi Indonesia dan Vietnam dalam menarik investasi asing periode tahun 2014 - 2019. Dalam mengkaji fenomena tersebut, studi ini menggunakan konsep diplomasi ekonomi di negara berkembang (economic salesmanship, networking, image branding dan regulation management) yang ditawarkan oleh Kishan Rana (2006). Adapun metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur dan pengumpulan data sekunder. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan di dalam strategi diplomasi ekonomi Indonesia terutama dalam hal economic salesmanship, seperti penentuan fokus negara dari masing-masing aktor serta dalam hal regulation management terkait koordinasi antara pemangku kepentingan yang masih terhambat oleh adanya ego sektoral. Dari penelitian juga didapatkan rekomendasi bagi Indonesia untuk dapat mengambil pengalaman strategi Vietnam agar dapat bersaing dalam menarik investasi asing terutama di kawasan ASEAN.

---

This study analyses the stages of Indonesia and Vietnam's economic diplomacy strategy in attracting foreign investment in 2014 - 2019. In examining this phenomenon, this study uses the concept of developing country economic diplomacy (economic salesmanship, networking, image branding and regulatory management) offered by Kishan Rani ( 2006). The methodology used is a qualitative method through literature study and secondary data collection. Based on research, there are still shortcomings in Indonesia's economic diplomacy strategy, especially in the economic salesmanship, such as building the focus of each country and in terms of management regulation related to coordination between stakeholders which is still hampered by sectoral egos. From the research, we also recommend that Indonesia gain strategic experience from Vietnam so that it can compete in attracting foreign investment, especially in the ASEAN region."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh keberadaan NAFTA terhadap penanaman modal asing antara Indonesia dan Kanada dengan mengaitkannya dengan penanaman modal asing di negara-negara ASEAN. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, dari sisi ekonomi negara-negara ASEAN secara positif dipengaruhi oleh NAFTA dari sisi penanaman modal asing karena terjadi peningkatan arus penanaman modal asing ke negara-negara ASEAN. Demikian pula halnya dengan penanaman modal asing yang terjadi antara Indonesia dan Kanada, di mana Indonesia mendapatkan keuntungan dengan menjalin kerja sama bilateral dengan Kanada. Namun, secara hukum dampak NAFTA terhadap negara-negara ASEAN tidak signifikan.

---

The concern of this thesis is the impact of NAFTA on foreign direct investment between the Republic of Indonesia and the Government of Canada, in association with foreign direct investment in ASEAN countries post-NAFTA. The outcome of this research indicates that ASEAN countries are afftected positively in term of economics based on the increase of FDI flows into these countries. That result is also applied for FDI between the Republic of Indonesia and the Government of Canada, in which both countries benefit from NAFTA?s Inception for further bilateral cooperation. Although there is an impact from economic sector, there is no significant impact post-NAFTA in ASEAN countries legally."

"Walaupun bank asing berjumlah sedikit dan berpangsa kecil dalam perbankan Indonesia, kinerja pada saat dan setelah krisis moneter cukup mengesankan dan mengakibatkan perdebatan tentang fungsi bank asing baik atau buruk untuk perekonomian suatu negara. Yang pastilah adalah Indonesia tak pernah melonggar pengawasan terhadap bank asing baik rezim orde baru rnaupun sekarang. Bank of China sebagai pemain baru satu-satunya setelah Bank Indonesia membuka pintu masuk setelah krisis.Tujuan penelitian adalah menguji adanya perbedaan kinerja keuangan Bank of China dengan bank-bank asing yang lain dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut pada tingkat mikro, yaitu dalam bank sendiri.Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian dengan Independent t-test dengan alat bantu SPSS untuk menbandingkan rasio-rasio keuangan dari aspek Permodalan, Kualitas Aset, Rentabilitas, Likuiditas dan Efisiensi antara Juni 2003 sampai September 2005. Dan pooling data dalam periode yang sama diperoleh dianalisis dengan metode regresi dengan alat bantu Eviews untuk membuktikan apakah faktor-faktor seperti pangsa pasan tingkat diversifikasi, kecukupan permodalan, kualitas aset, likuiditas dan efisiensi, pengalaman mempengaruhi kinerja bank asing.Hasil penelitian secara umum dinyatakan sebagai berikut: Bank of China berbeda kinerja keuangannya dengan bank-bank asing yang lain pada kelima aspek secara signifikan. Temyata Bank of China mempunyai modal yang paling cukup dan kualitas aset yang paling bagus, namun likuiditas, rentabilitas dan efisiensinya masih tertinggal oleh bank-bank asing yang lain. Dalam persamaan regresi, varibael pangsa yang diukur dengan pangsa aset berpengaruh negatif terhahap kinerja bank asing (ROE/ROA), variable diversifikasi yang diukur dengan diversifikasi pendapatan berhubungan posltif dengan kinerja bank asing baik ROE maupun ROA. Kecukupan modal diukur dengan CAR mempunyai hubungan positif dengan kinerja (ROE/ROA). Kualitas aset yang diukur dengan NPL berhubungan negatif dengan kinerja (ROE/ROA). Likuiditas berhubungan positifdengan kinerja ROE tapi tidak signifikan dengan ROA Dan Efisiensi yang diukur dengan BOPO berhubungan negatif secara signifikan dengan klnerja (ROE/ROE) yang menunjukkan peningkatan efisiensi akan meningkatkan kinerja. Sedangkan faktor seperti NIM (Net Interest Margin) dalam bidang efisiensi dan faktor pengalaman tidak berpengaruh pada kinerjanya.

---

Foreign banks play a more important role in Indonesia after economic crisis. This study investigates the difference of financial performance between Bank of China Jakarta Branch and other foreign banks in Indonesia since 2003. Using the quarterly data of the 11 banks, the empirical result give that the performance of Bank of China was not as good as foreign banks in Indonesia. Using panel data of group of foreign banks between 2003 and 2005 and employing a fixed effects estimating procedure, both the market share and diversification hypotheses are tested. In addition, the model is extended to consider issues such as experience, liquidity, and quality of assets, efficiency and modal adequacy.

The results suggest BOC should pay more attention to its diversification of business rather than its market share if it wants to earn more prolit. The liquidity and efficiency of the bank should be raised, the rasio of non-performing loan should be kept low, but the effect of CAR not as assumed, the regression result shows the CAR has a positive effect to a bank?s profitability, probably because the bank with high CAR is more Safety and solid and it makes the bank earns more profit. No evidence was found to support the experience hypothesis and NIM hypothesis."

"Pada penelitian ini, akan menjelaskan pengaruh mata uang dan bobot mata uang Negara mitra dagang utama Indonesia terhadap pergerakan nilai tukar rupiah setelah krisis 1997 ndash; 1998 sebelum dan sesudah China menjadi mitra dagang utama Indonesia. Data yang digunakan adalah data mingguan dari tahun 1999 sampai maret 2016. Penelitian ini berdasarkan model Turnovsky 1982. Metode yang digunakan adalah regresi OLS Restriksi digunakan untuk mengukur bobot masing ndash; masing mata uang empat mitra dagang utama Indonesia dalam keranjang rupiah. Koefisien nilai tukar mata uang mitra dagang utama tersebut harus sama dengan satu.Hasil dari penelitian ini adalah pada periode sebelum China menjadi mitra dagang utama Indonesia US dollar masih mendominasi dalam mempengaruhi pergerakan mata uang dalam keranjang rupiah dengan bobot yang besar. Sedangkan pada periode setelah China menjadi mitra dagang utama Indonesia, dengan menggunakan dasar mata uang Swiss franch, yuan meningkatkan perannya melebihi US dollar dalam mempengaruhi pergerakan mata uang dalam keranjang rupiah. Sedangkan dengan menggunakan dasar mata uang New Zealand dollar, US dollar masih mendominasi dalam mempengaruhi pergerakan mata uang di keranjang rupiah. Hal ini menyarankan bahwa US dollar dan yuan berpengaruh kuat dalam mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah dan keranjang rupiah.

---

In this study, we will examine the effect of currency and weight Indonesia 39 s major trading partners on the rupiah movement after Asian crisis 1997 1998 before and after China became a major trading partner of Indonesia. Weekly data of exchange rate from 1999 to March 2016 are used. This study will based on model of Turnovsky 1982. The empirical method of this study is OLS regression method. Restriction are used to measure the implicit weight of each of currency from four major trading partner of Indonesia in rupiah currency basket. The coeficient of exchange rate of four Indonesia rsquo s major trading partner must sum up to one.As a result, we find that before China became a major trading partner of Indonesia, US dollar was dominant to influence currency movement in rupiah basket with greater proportion than other currencies of Indonesia rsquo s major trading partners. On the other hand, in periode after China became a major trading partner of Indonesia, with use Swiss Franc as base currency, yuan increase its role in rupiah movement and have dominant effect to influence currencies movement in rupiah basket. But with use New Zealand dollar as base currency, US dollar still shows dominance effect to currency movemen in rupiah basket, but shortly followed by Chinese Yuan. This suggests that US dollar and Chinese yuan have the strongest effect on rupiah movement and rupiah basket."