Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pemberian bantuan sosial santunan kematian di Kota Depok merupakan salah satu kebijakan yang dilaksanakan dalam membantu masyarakat miskin di Depok terhindar dari kemungkinan terkena dampak risiko sosial yang ditimbulkan dari pembiayaan prosesi kematian. Kebijakan ini mulai sepenuhnya dikelola oleh Seksi Bina Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok sejak tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial santunan kematian di Kota Depok tahun 2010-2014 dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum berlangsung dengan baik dan terdapat faktor-faktor penghambat yang diklasifikasikan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Implementasi kebijakan dilihat dari aspek organisasi, interpretai, dan aplikasi.

---

Social assistance of death compensation in Depok is one of policy which is conducted in order to help poor people in Depok to avoid the possibility of social risk impact caused by funeral ceremony cost. The policy has been fully implemented by Social Development Division of Labor and Social Department in Depok since 2010. This research aims to describe the implementation of death compensation policy in Depok from 2010 to 2014 and also describe the factors which hinder the implementation of death compensation policy. This research is conducted through a qualitative approach with in depth interview method and literature review. The result of this research shows that the implementation has not occurred well and there are some factors hindering the implementation which are classified into internal and external factors. The policy implementation is observed from organizational aspect, interpretation aspect and application aspect."

"Penelitian ini menganalisis efek dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) terhadap stunting di kalangan balita dari keluarga miskin di Indonesia. Menggunakan data Survei Status Gizi Indonesia 2022 dari 485 kabupaten/kota di 33 provinsi dan metode propensity score matching dengan regression adjustment. Hasil menunjukkan bahwa gabungan dari bantuan sosial dan jaminan kesehatan secara tidak terduga meningkatkan risiko stunting, tetapi juga menunjukkan adanya potensi sinergi yang bisa memperkuat efektivitas intervensi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan fokus, pemantauan, dan evaluasi program bantuan sosial dan jaminan sosial untuk intervensi gizi, perluasan dan penyempurnaan bantuan pangan, serta pemberdayaan perempuan melalui pendidikan.

---

This study analyzes the effects of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan - PKH), Non-Cash Food Assistance (Bantuan Pangan Nontunai - BPNT), and Health Insurance Premium Assistance (Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan - PBI) on stunting among under-five children from impoverished families in Indonesia. Utilizing cross-sectional data from the 2022 Indonesia Nutritional Status Survey covering 485 districts/cities across 33 provinces and employing propensity score matching with regression adjustment, the results indicate that the combination of social assistance and health security unexpectedly increases the risk of stunting. However, it also reveals a potential synergy that could enhance the effectiveness of these interventions. This study recommends enhancing the focus, monitoring, and evaluation of social assistance and social security programs for nutritional interventions, expanding and refining food assistance, and empowering women through education."

"Implementasi kebijakan bantuan sosial APBD berupa uang tunai sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok diberikan pada tahun 2020 secara tiga tahap, yaitu bulan April, bulan Mei dan bulan Juli. Bantuan sosial APBD diberikan sebesar Rp250.000/KK untuk masyarakat Kota Depok Non-DTKS yang kriterianya telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2020. Pemberian bantuan sosial APBD tersebut bertujuan sebagai bentuk perlindungan untuk menjamin masyarakat yang terdampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan Sosial APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Depok dengan menggunakan teori policy implementation framework analysis oleh Moulton da Sandfort (2017). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu post-positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan bansos APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok berlangsung dengan baik dikarenakan dari 8 subdimensi dari 10 subdimensi yang ada pada komponen dalam kerangka kerja analisis kebijakan publik sudah terpenuhi. Perubahan yang ingin dicapai dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat melalui koordinasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh para pelaksana agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. Walaupun demikian, sebagai bansos tidak terduga masih ada permasalah yang terjadi akibat adanya trial error. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah Dinsos Depok meningkatkan upaya koordinasi pembuat kebijakan serta pelaksana lainnya dan memperbaiki database penerima bantuan sosial baik DTKS maupun Non-DTKS

---

Implementation of the APBD social assistance policy in the form of cash as a social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City will be given in 2020 in three stages, namely April, May and July. The APBD social assistance is given in the amount of Rp. 250,000/KK for the people of Depok City Non-DTKS whose criteria have been set in the Depok Mayor Regulation Number 38 of 2020. The provision of APBD social assistance is intended as a form of protection to ensure that people are economically affected by the COVID pandemic -19. Therefore, this study aims to analyze the implementation of APBD Social assistance as a social safety net for communities affected by COVID-19 in Depok City using the theory of policy implementation framework analysis by Sandfort and Moulton (2017). The research approach used is post-positivist with data collection techniques with in-depth interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is qualitative. The results of this study are that the implementation of the APBD social assistance policy as a social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City is going well because of the 8 subdimensions of the 10 subdimensions that exist in the components in the framework of public policy analysis have been fulfilled. The impact of the changes to be achieved has already been felt by the community through coordination and mobilization carried out by the implementers so that the interventions carried out are in accordance with what has been determined. However, as an unexpected social assistance, there are still problems that occur due to trial error. The recommendation that can be given is that the Depok Social Service Office increases the coordination of policy makers and other implementers and improves the database of recipients of social assistance, both DTKS and Non-DTKS."

"Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi akuntabilitas publik guna menunjang terwujudnya good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijkan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam, studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok pada tahun 2018 belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga masih memerlukan perbaikan. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan seperti perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan ini.

---

Public information openness is one form of accountability given by the government to the public to fulfill public accountability to support the realization of good governance. This study aims to find out how the implementation of public information openness policy at Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok in 2018. This study uses a positivist approach with qualitative data collection methods, namely in-depth interviews, literature studies and observations. The results showed that the implementation of the public information openness policy at Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok in 2018 had not been fully implemented well so it still needed improvement. That is because there are still obstacles in the implementation of policies such as changes in the Organizational Structure of Work Procedures (SOTK) and the lack of public knowledge of this policy."

"Tesis ini tentang kajian pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pengamanan Obyek Vital Nasional di PT. PJB. UP. Cirata di Jawa Barat. Fokus penelitian adalah mengkaji metode pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh PT. PJB. UP. Cirata terhadap komunitas sosial yang berada di sekitar area perusahaan , kondisi saat ini area operasional perusahaan sangat berdekatan dengan pemukiman masyarakat yang masih memiliki pendidikan rendah dan kehidupan perekonomian menengah kebawah serta mudahnya masyarakat melintasi daerah-daerah atau zona pengamanan terlarang sebagai faktor eksternal, akan menimbulkan potensi ancaman dan gangguan operasionalisasi perusahaan selain juga dimungkinkan potensi ancaman dan gangguan dari faktor internal perusahaan.Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis dan manajerial untuk mengkaji sejauhmana program pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Penelitian dilaksanakan untuk mengetahui dan menganalisa kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar saat ini, indikator ? indikator ancaman terhadap pengamanan aset perusahaan serta metode pemberdayaan masyarakat sekitar PT. PJB. UP. Cirata yang ideal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengamanan operasionalisasi perusahaan. Dalam rangka pengamanan terdapat permasalahan berupa timbulnya ancaman dan gangguan dari faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal dari masyarakat melihat kondisi sosiologis, ekonomi dan budaya komunitas sosial kemasyarakatan di sekitar perusahaan terhadap pengamanan aset dan operasionalisasi perusahaan. Sehingga PT. PJB. UP. Cirata melakukan upaya-upaya ideal melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengamanan perusahaan dalam rangka penyediaan kebutuhan tenaga kelistrikan serta sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitarnya.Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh perusahaan dan masyarakat di sekitar area perusahaan disarankan dilakukan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat oleh pihak pengelola PT. PJB. UP. Cirata melalui peningkatan pengamanan internal dari pihak karyawan dan menunjuk petugas khusus Konsultan Sekuriti disertai pemenuhan peralatan pendukung pengamanan, sehingga pengamanan dan operasionalisasi PT. PJB Unit Pembangkitan Cirata dalam penyediaan sumber tenaga listrik khususnya di Pulau Jawa, Madura dan Bali dapat dilaksanakan secara maksimal.

---

This thesis about the study of Community Development in order to increase security in the National Vital Objects PT. PJB. Cirata Generation Units in West Java. The focus of the study is to assess Community Development method implemented by PT. PJB Cirata Generation Units to the social community located around the area of the company.The current state of the company's operational area is very close to human settlements that still have low education and economic life of the people of middle and easily across in the restricted security zone, directly that can be resulting a threats and disturbances operationalization company.

Research using qualitative methods through juridical and managerial approach, how about the company conducted Community Development programs to improved the community welfare. The research was to analyzing the community from social, economic and culture conditions in this time, indicates have a threat to security of the company's assets and ideal methods of Community Development in all aroud the PT. PJB Cirata Generation Units operational areas to improving community welfare. There is the problem of threats and disruption internal and external factors with social, economic, and cultural communities condition around to safeguard the assets and operations of the company. PT. PJB. Cirata Generation Units to make efforts through ideal community empowerment to improve security companies in order to supply electrical power needs as well as a means to improve the community welfare.

By looking at the potential of the company and the communities around, our recommended companies be efforts to increase community empowerment by the Manager of PT. PJB. UP. Cirata through increasing the internal security of the employees and appoint a Special Officer of Security Consultants compliance with security support equipment, and than PT. PJB Cirata Generation Units in the supply of electric power sources in Java, Madura and Bali Regions can be implemented optimally."

"Skripsi ini merupakan penelitian yang menganalisis kebijakan publik pemerintah Kota Makassar di masa pandemi COVID-19 yaitu program Bantuan Sosial. Dalam penelitian ini mengambil perspektif dari stakeholder yang mana dalam penelitian ini masyarakat yang menjadi stakeholder utamanya. Selain itu terdapat juga stakeholder lainnya seperti Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, Pendamping bantuan sosial. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar dan bagaimana respon hingga reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini. Selain itu pada penelitian ini terdapat aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar sebagai bentuk kekecawaan terhadap implementasi kebijakan Bantuan Sosial di Kecamatan Mariso terbukti cukup berhasil untuk memberikan tekanan sehingga aspirasi dan masukannya bisa terealisasi dan pemerintah melakukan evaluasi program bantuan sosial COVID-19. Untuk Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan yang dalam hal ini adalah para stakeholder. Penelitian ini menggunakan teori Stakeholder Mapping yang dipopulerkan oleh Eden, Ackermann dan Bryson. Penelitian ini menggunakan 3 analisis dalam teori ini yakni yakni 1) Power versus Interest Grid, 2) Problem-Frame Stakeholders Map dan 3) Policy Implementation Mapping. Power versus Interest Grid digunakan peneliti untuk melihat dan menganalisis dari sisi minat (Interest) dan kekuatan (Power) untuk masyarakat sebagai Stakeholder utama dalam penelitian ini. Problem-Frame Stakeholders Map digunakan peneliti untuk melihat bagaimana kondisi Stakeholder yang dalam hal ini adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat memecahkan permasalahan dalam program bantuan sosial ini dan apa tindakan yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Policy Implementation Mapping digunakan peneliti untuk menggambarkan strategi yang dilakukan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan bantuan sosial khususnya di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

---

This thesis analyzes the Makassar government's public policy during the COVID-19 pandemic, namely the social assistance program. In this study, the perspective of stakeholders is taken, in which in this study the community is the main stakeholder. In addition, there are also other stakeholders such as the Social Service, District, sub District, Social Assistance Assistants. This research will explain the implementation of social assistance policies in Mariso District, Makassar and how the community responds to this policy. In addition, in this study, there were protests carried out by social assistance recipient communities in Mariso District, Makassar as a form of disappointment with the implementation of the Social Assistance policy in Mariso District, which proved successful enough to put pressure on so that aspirations and input could be realized and the government evaluated social assistance programs. COVID-19. This research conduct qualitative methods with data collection techniques using interviews with informants, in this case are the stakeholders. This study also uses the Stakeholder Mapping theory which was popularized by Eden, Ackermann and Bryson. This study uses 3 analyzes in this theory, namely 1) Power versus interest grid, 2) Problem-frame stakeholders map and 3) Policy implementation mapping. The Power versus interest grid is used by researchers to see and analyze from the side of interest and power for the community as the main Stakeholder in this research. The Problem-frame stakeholders map is used by researchers to see how the conditions of stakeholders, in this case, are the community. How does the community solve problems in this social assistance program and what actions are taken by the community to solve these problems. Policy implementation mapping is used by researchers to describe the strategies carried out by the community to influence social assistance policies, especially in Mariso District, Makassar."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai reformasi pelayanan bantuan sosial di kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses reformasi birokrasi pemerintah kota Bandung terhadap pelayanan bantuan sosial, dimulai dari perubahan kebijakan publik sampai dengan mekanisme dan sistem yang diterapkan selama ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait serta studi kepustakaan, dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian. Bantuan Sosial Online adalah salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang berbasis e-government dengan tujuan transparansi dan keterbukaan publik terkait penyaluran dana bantuan sosial di kota Bandung. Jenis bantuan sosial yang dibeikan oleh pemerintah Kota Bandung terdiri dari berbagai macam bantuan seperti bantuan pendidikan, kesehatan, perencanaam pembangunan dan lainya. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Kota Bandung telah melakukan reformasi birokrasi terhadap pelayanan dana bantuan sosial dengan cara merevisi peraturan walikota serta menciptakan standar operasional prosedur yang jelas, namun terdapat beberapa kekurangan diantaranya adalah mengenai sosialisasi yang dilakukan pemerintah kota Bandung terhadap masyarakat atau lembaga organisasi karena pada kenyataanya masih ada masyarakat yang belum mengetahui mengenai permohonan bantuan sosial yang sekarang sudah menjadi online.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the reform of social assistance services in the city of Bandung. The purpose of this research is to analyze the process of bureaucratic reform of Bandung city government toward social assistance service, starting from public policy change until mechanism and system applied so far. The method used in this research is by conducting in depth interviews with related parties as well as literature study, and using qualitative approach in research. Online Social Assistance is one form of public service innovation based on e government with the aim of transparency and public openness related to the distribution of social assistance funds in the city of Bandung. Type of social assistance provided by the government of Bandung consists of various kinds of assistance such as education, health, development and other planners. The result of this research is the government of Bandung City has done bureaucracy reform to social assistance fund service by revising the regulation of mayor as well as creating standard operational procedure which clear, but there are some deficiencies such as socialization done by Bandung city government to society or organization institution because In fact there are still people who do not know about the application for social assistance that is now online."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap partisipasi pendidikan tinggi para penerimanya. Penelitian ini menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022 dan Potensi Desa (Podes) 2021. Propensity Score Matching (PSM) dipilih sebagai metode penelitian. Setelah proses penyesuaian untuk mengatasi selection bias, dilakukan perbandingan antara penerima dan non penerima PIP. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerima PIP memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, terutama bagi individu dari keluarga miskin. Temuan ini konsisten dengan pemahaman bahwa bantuan sosial memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi pendidikan tinggi.

---

This research objective is to analyze the impact of Program Indonesia Pintar (PIP) towards its recipients' higher education enrollment. The study employs data from National Socioeconomic Survey (Susenas) 2022 and Village Potential (Podes) 2021. For this research, Propensity Score Matching (PSM) is the chosen method where after an adjustment process to deal with the selection bias, a comparison will be made between recipients and nonrecipients of PIP. From the research result, it can be inferred that PIP recipients have a higher probability to enroll in a higher education institution especially for individuals from poor households. The finding is consistent with the understanding that social assistance has a positive influence towards higher education enrollment."

"Program bantuan sosial sembako merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai jaring pengaman sosial di saat pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak COVID-9. Program bantuan sosial sembako diberikan kepada masyarakat Jabodetabek. Kota Depok merupakan salah satu daerah yang berhak mendapatkan bantuan sosial sembako. Namun pada pelaksanaannya pemerintah Kota Depok mendapatkan aduan-aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan serta paket sembako yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan COVID-19 Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori manajemen yang dikemukakan oleh Henri Fayol. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako di Kota Depok belum berjalan dengan maksimal terutama pada perencanaan dan koordinasi para pelaksana program bantuan sosial sembako. Terdapat hambatan yang memerlukan perbaikan yaitu sasaran program bantuan sosial sembako yang belum jelas, pelaksanaan pengadaan paket sembako yang belum transparan dan belum sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa, sikap para pelaksana yang belum memiliki komitmen dalam keberhasilan bantuan sosial, motivasi para pelaksana untuk menjalankan tugas dan kewenangan, dan sumber daya pelaksana yang belum memadai. Saran dari penelitian ini adalah Kementerian Sosial perlu membuat rincian kriteria dan persyaratan penentuan sasaran program bantuan sosial sembako.

---

The basic food social assistance program is a policy made by the government as a social safety during the COVID-19 pandemic. This program aims to ease the burden on society by meeting basic needs for people affected by COVID-9. The basic food social assistance program is provided to the Jabodetabek community. Depok City is one of the regions that is entitled to receive social assistance for basic needs. However, the Depok City Government received complaints from the public regarding the implementation and the basic food packages provided. This study aims to analyze the management of the implementation of the basic food social assistance program in the context of handling COVID-19 in Depok City, West Java Province. The theory used in this research is the management theory proposed by Henry Fayol. This research uses a post positivist approach with data collection techniques with in-depth interviews and literature study. The research results show that the management of the implementation of the basic food assistance programs in Depok City has not run optimally, especially in planning and coordinating the implementation of the basic food social assistance programs. There are obstacles that need improvement such as targeted social assistance programs, basic needs are not yet clear, the procurement of food packages that lack of transparency and in accordance with the procurement of goods and services, the attitude of the implementers that have not been committed to the success of social assistance, the motivation of the executor to carry out the duties and inadequate executive authority and resources. The suggestion from this research is that the Ministry of Social Affairs needs to make detailed criteria and requirements for determining the target of the basic food social assistance program."

"Penelitian ini mengkaji fenomena mobilitas sosial intragenerasi yang dialami oleh penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah di salah satu kecamatan termiskin di Jakarta Timur (Kecamatan Cakung). Studi-studi terdahulu telah menempatkan kebijakan sosial (seperti program bansos, rumah layak huni, dan kredit mikro) sebagai salah satu faktor pendorong mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini berargumen bahwa Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang berhasil mengalami mobilitas sosial intragenerasi naik adalah mereka yang mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi mereka serta mampu terhindar dari berbagai efek negatif dari bantuan sosial tersebut. Kemampuan mereka ini pun tak bisa lepas dari faktor seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi mereka yang dapat mendorong maupun menghambat proses mobilitas sosial. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memperhatikan pemahaman subjektif dari para penerima manfaat kebijakan terkait perpindahan status-ekonomi yang mereka alami. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus; dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan kunci dalam penelitian ini adalah 8 orang perempuan anggota KPM Transisi (telah menerima bantuan lebih dari 5 tahun) yang merupakan penerima langsung dari PKH. Perempuan (khususnya ibu) dalam masyarakat kita umumnya juga memiliki peran sosial lebih dalam mengurus keluarga, sehingga bisa jadi memiliki pemahaman lebih terkait kondisi sosial-ekonomi keluarganya.Hasil Penelitian menemukan adanya KPM PKH yang mengalami proses mobilitas intragenerasi naik (movers), mobilitas turun (fallers), dan tetap (always poor/never poor). KPM yang berhasil mengalami mobilitas intragenerasi naik adalah mereka yang secara objektif mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi (peningkatan pendapatan, pengembangan usaha) serta secara subjektif telah menilai bahwa dirinya telah mengalami peningkatan (misal: tidak lagi membutuhkan bantuan sosial). Keberhasilan tersebut pun tak lepas dari faktor-faktor di luar pelaksanaan kebijakan sosial (PKH) seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi dari KPM.

---

This study examines the phenomenon of intragenerational social mobility experienced by beneficiaries of a governmental social assistance program in one of the poorest sub-districts in East Jakarta (Cakung District). Previous studies have placed social policies (such as social assistance programs, livable housing, and microcredit) as one of the factors driving social mobility and poverty alleviation. This research argues that Beneficiary Families of the Family Hope Program (KPM PKH) who are successful in experiencing upward intragenerational social mobility are those who can make good use of this social assistance to improve their socioeconomic status and can avoid its various negative effects. Their abilities cannot be separated from factors such as their individual characteristics and socio-economic characteristics which can encourage or hinder the process of social mobility. This research also highlights the importance of noticing the subjective understanding of policy beneficiaries regarding the shift in economic status that they experience. For this reason, this research uses a qualitative approach with a case study type of research; with data collection methods in the form of in-depth interviews and document studies. The key informants in this research were 9 female members of Transition KPMs (who had received assistance for more than 5 years) who are direct recipients of PKH. Women (especially mothers) in our society generally also have more social roles in taking care of the family so that they may have a better understanding of their family’s socio-economic conditions. Research results found that there are KPM PKH who experience a process of intragenerational upward mobility (movers), downward mobility (fallers), and immobility (always poor/never poor). KPMs who are successful in experiencing intragenerational upward mobility are those who are objectively able to make good use of social assistance to improve their socio-economic status (e.g. increased income or business development) and subjectively assess that they have experienced improvement (e.g. no longer need social assistance). This success cannot be separated from factors outside the implementation of social policy (PKH), such as KPM's individual and socio-economic characteristics."