Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu badan yang ditunjuk menjadi pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah bank BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pemungutan PPh pasal 22 oleh bank BUMN, proses formulasi kebijakan, serta implikasi yang timbul atas kebijakan tersebut terkait prinsip netralitas dan biaya ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara mendalam dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan utama penunjukkan bank BUMN menjadi pemungut adalah performa bank BUMN yang baik dalam perekonomian. Proses formulasi secara umum telah berjalan sesuai dengan proses formulasi yang ideal namun terdapat beberapa aktor kebijakan yang belum terlibat secara mendalam dalam proses formulasi. Implikasi yang timbul atas kebijakan ini adalah terkait biaya ekonomi yang menambah biaya yang signifikan bagi bank BUMN.

---

State Owned Bank is one of the entity appointed as Article 22 Income Tax Withholding agent in Indonesia. This research describes the consideration of that policy, the process of policy formulation, and the implication arise by that policy related neutrality and cost of economy principal. This research is a qualitativedescriptive research with in-depth interview and literature review as data collection techniques. The result of this research shows that the main consideration of this policy is the good state owned bank performance in the economy sector. Formulation process is running with ideal process, but there are some actors of policy that has not deeply involved in the formulation. Implication of this policy is about economical cost that add some significant cost for State Owned Bank."

"Adanya keinginan untuk mencapai target penerimaan pajak, dan keinginan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak mendorong pemerintah dalam memformulasikan kebijakan penurunan ambang batas dalam pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan penurunan ambang batas dalam pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Hasil penelitian adalah proses formulasi kebijakan ini melewati empat tahap proses formulasi, yaitu identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi masalah kebijakan, dan desain kebijakan. Akan tetapi, kebijakan ini dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan seperti tidak sesuai dengan kebijakan PPnBM atas hunian mewah, dan adanya potensi mendistorsi pasar. Saat kebijakan dirumuskan, sudah selayaknya perumus mempertimbangkan dampak yang tidak diinginkan dan cara mengatasinya. Kemudian saat public hiring dilakukan, semua stakeholder harus diikutsertakan.

---

The desire to achieve the target of tax revenue, and improving tax compliance control lead the government to formulate the Policy of Threshold Reduction in Income Tax Article 22 Collection on a Very Luxurious Residential Sales. This research is a qualitative research aimed to describe and analyze the process of Policy Formulation of Threshold Reduction in Income Tax Article 22 Collection on a Very Luxurious Residential Sales. The results showed that the process of this policy formulation through four stages : problem identification, agenda setting, policy problem formulation, and policy design. However, this policy still has some shortcomings. Those are the overlap between luxury tax and super-luxury tax, and the potential to distort the market. When this policy is being formulated, the formulator supposed to consider the unwanted impacts and the strategies to overcome them. Then during the public hiring, all the stakeholder supposed to be involved."

"Skripsi ini membahas evaluasi kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang-barang sangat mewah. Analisis dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William Dunn. Studi fokus kepada evaluasi kebijakan sesuai kriteria efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang sangat mewah belum memenuhi kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu pada indikator efektif, efisien, responsivitas, dan ketepatan.

---

This study discusses Evaluation of Income Tax Article 22 Policy on Very Luxury Goods. The analysis is based on the evaluation criteria of public policies according to William Dunn. Researchers focused on policy evaluation criteria for effectiveness, efficiency, responsiveness, and appropriateness. This research was conducted with a qualitative approach. This study conclude that the policy of Article 22 of Income Tax on very luxury goods does not meet the public policy evaluation criteria, namely on indicators of effective, efficient, responsiveness, and appropriatness."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu alasan pemerintah menerapkan tax holiday, proses formulasi tax holiday, dan tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap tax holiday. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan tax holiday karena amanat dari undang-undang, tax competition, dan dampak positif dari tax holiday. Proses formulasi kebijakan tax holiday telah mengikuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007, model rasional sederhana Patton dan Savicky, dan aspek-aspek insentif pajak menurut Easson. Akan tetapi, formulasi kebijakan tax holiday tersebut belum mengikutsertkan secara langsung pihak swasta, asosiasi, dan pemerintah daerah sehingga kurang aspiratif. Tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap tax holiday adalah positif. Akan tetapi, ketentuan tax holiday kurang jelas dan rumit, serta diskriminasi antara investor baru dengan investor lama.

---

The issues of this underthesis are the reason of the government implemented tax holiday, formulation process of tax holiday, respone of industry players who already existing about tax holiday. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result showed that the reason of the government implemented tax holiday because of the mandate of law, tax competition, and positive effect of tax holiday. The formulation process has followed the stages of the Minister of Administrative Reform Number: PER/04/M.PAN/4/2007, according to a simple rational model of Patton and Savicky, and importance aspects of Easson. Nevertheless, the formulation is not directly involve private sector, association, and local government, so that less aspiration. Responses of existing industry to tax holiday is a positive. However, the provision of tax holiday is less clear and complex, as well as discrimination between new and old investors."

"Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui justifikasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah. berikutnya juga membahas mengenai dasar pemikiran dalam penetapan objek dari pajak ini dan juga meninjau Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini apabila dilihat dari konsepsi penggolongan pajak. Penelitian ini menggunakan kualitatif pada pertanyaan pertama dan kedua, sedangkan untuk pertanyaan ketiga menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi literatur, penelitian lapangan dan juga dengan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini adalah justifikasi pemerintah dalam kebijakan ini adalah didasari karena rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penentuan objek pajaknya yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah efek barang tersebut terhadap pasar apabila barang tersebut dijadikan objeknya dan juga beberapa pertimbangan dari sifat barang-barang yang akan dikenakan seperti harga, konsumen barang tersebut, keberadaan barang tersebut di pasaran dan sebagainya. Sedangkan dalam pengujiannya terhadap konsepsi penggolongan pajak kebijakan ini tidak memenuhi karakteristik Pajak Langsung yang merupakan dasar dari Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini lebih cocok dan memenuhi kriteria dari cukai (Excise).

---

The focus of this research is to know the justification of government in the Income Tax Policy Article 22 on Very Luxurious Goods. The next focus is to know the government consideration in determining an object of the Income Tax Article 22, and to observe this policy toward the conception of classifying tax. These researches use a qualitative approach for the first and second questions, whereas the third questions use a quantitative approach. The collecting data method which is used in this research is study literature, field research and indepth interview. Base at it?s purposive, this research includes in descriptive research.

The result from this research is, in this policy the justification of government based on the low of consciousness taxpayer to complete their tax duty. In determining the tax object which becomes the government consideration is the effect of those goods toward a market if those goods become an object and also some consideration from the goods characteristic which imposition like price, the consumer, the existence of goods in market and etc. While, the test toward classifying tax conception policy is unqualified to the direct tax which become the basic from Income Tax and Income Tax Policy Article 22 about very luxurious goods is more suitable and qualify the criteria from excise."

"Perlakuan yang berbeda dalam penggunaan dasar penghitungan angsuran antara WP BUMN dan WP masuk bursa serta ketidakjelasan penggunaan tarif angsuran berpotensi menimbulkan permasalahan kepastian hukum bagi PT ABC (Persero) Tbk sebagai WP BUMN masuk bursa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum perlakuan PPh Pasal 25 bagi PT ABC serta untuk menganalisis implikasi permasalahan kepastian hukum perlakuan PPh Pasal 25 bagi PT ABC. Pendekatan yang digunakan yakni kuantitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Mengacu pada konsep kepastian hukum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan PPh Pasal 25 bagi PT ABC belum memenuhi kepastian hukum. Implikasi permasalahan tersebut bagi PT ABC, di antaranya terjadinya lebih bayar PPh Badan tahun pajak 2013; terganggunya cash flow perusahaan; sulitnya memprediksi cash flow perusahaan, serta ancaman sanksi Pasal 14 UU KUP.

---

Different treatment for installment tax base between SOE Taxpayers and Go Public Taxpayers also the uncertain treatment for installment tax rate potentially raise the legal certainty issue of Article 25 Income Tax treatment for PT ABC (Persero) Tbk as a Go Public-SOE Taxpayer. Therefore, the purposes of this research are to analyse the legal certainty aspect of Article 25 Income Tax treatment for PT ABC as well as to analyse the implications of legal certainty issue of Article 25 Income Tax treatment for PT ABC. This research is conducted by a quantitative approach with in-dept interview and literature study as data collection techniques. According to the legal certainty concept, the results of this research show that the Article 25 Income Tax treatment for PT ABC as a go public-SOE Taxpayer has not yet reflected the legal certainty aspect. This issue leads to several implications to PT ABC such as the over-payment of Corporate Income Tax in 2013 fiscal year; disruption to corporate’s cash flow; difficulty to predict corporate’s cash flow; and threat to administrative penalty."

"Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, pemerintah menunjuk BUMN sebagai Pemungut PPN. Fenomena ini yang kemudian akan diteliti kesesuaiannya dengan teori dan konsep ease of administration and compliance. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang penunjukan kembali BUMN sebagai Pemungut PPN dan menganalisa pemungutan PPN oleh Bank BUMN ditinjau berdasarkan asas ease of administration and compliance. Konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini adalah Administrasi Perpajakan, Ease of Administration and Compliance, dan Konsep Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai pemungut PPN didasarkan atas kebutuhan akan penerimaan negara yang besar, tingkat kepatuhan PKP yang rendah, keterbatasan petugas pajak, dan besarnya capital expenditure BUMN. Selain itu pemungutan PPN oleh Bank BUMN tidak sesuai dengan asas ease of administration and compliance.

---

With the target of increasing tax revenue, the government appointed one of them as a collector VAT. This phenomenon, which will then be examined for compliance with the theories and concepts of ease of administration and compliance. The purpose of this study is to explain the background of State Owned Enterprises (SOE) reappointment as a collector of VAT and VAT collection analyzed by state-owned banks to be reviewed based on the principle of ease of administration and compliance. The important concept in this research are the Tax Administration, Ease of Administration and Compliance, and the concept of Value Added Tax. This study uses a quantitative approach with a descriptive research. The data collection technique used is the literature study and in-depth interviews. Results of this study was the appointment of SOE collects VAT based on the need for a large state revenues, low compliance rate PFM, the limitations of the tax man, and the amount of capital expenditure SOE. Besides collecting the VAT by state-owned banks are not in accordance with the principle of ease of administration and compliance."

"Laporan magang ini membahas tentang kepatuhan PT MOP dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT MOP sudah melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 25 dengan tepat waktu pada tahun 2016. Namun di tahun 2017, PT MOP tidak dapat membayar PPh pasal 25 hingga tanggal jatuh tempo pembayaran. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat tagihan pajak atas PPh pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa manajemen perpajakan perusahaan kurang baik karena perusahaan tidak mempunyai usaha analisis mengenai perencanaan pajak hingga pengendalian pajak setiap tahunnya. Oleh karena itu, PT MOP harus mengintegrasikan manajemen perpajakannya ke seluruh fungsi manajemen agar implementasinya dapat berjalan dengan efektif. Lalu, terkait dengan pelunasan semua kewajiban pajaknya berdasarkan yang terdapat pada surat tagihan pajak, PT MOP membuat keputusan untuk membayar pokok dan sanksi administrasi sekaligus dengan pertimbangan biaya dan manfaat dibandingkan dengan pilihan untuk mengangsur dengan bank garansi.

---

This internship report explains about PT MOP`s compliance of income tax obligation article 25. The result of the analysis shows that PT MOP has done the calculation, payment, and reporting of income tax article 25 on time in 2016. However, in 2017, PT MOP can not pay income tax article 25 until the due date of payment. Therefore, Directorate General of Taxes issues the notice of tax collection on taxes are not or less paid. The result of analysis also explains that the company`s tax management is not good because the company has no business analysis of tax planning until tax control for every year. Therefore, PT MOP must integrate its tax management to all management functions so that its implementation can proceed effectively. Then, related to the settlement of all outstanding tax liability based on notice of tax collection, PT MOP made the decision to pay off the principal and the administrative sanctions at the same time with consideration of costs and benefits compared to the repayment option by attaching a bank guarantee."

"Penelitian dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan formulasi kebijakan perluasan objek pajak restoran dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Depok dalam proses implementasi. Peneliti mengambil usaha warteg sebagai contoh perluasan objek pajak restoran. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa formulasi Perda sudah melewati tahap-tahap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010. Dalam proses implementasinya, Pemerintah Depok baru sampai pada tahap pendataan karena mengalami berbagai hambatan antara lain pengusaha warteg yang tidak antusias dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah, jumlah tenaga pendataan yang kurang, serta masih banyak warteg yang tidak memiliki ijin usaha. Sebaiknya pemerintah Depok menambah jumlah petugas pendataan dan memberikan informasi mengenai pajak restoran terlebih dahulu kepada pelaku usaha dan konsumen jasa warteg.

---

The study was conducted to describe the formulation of policies aimed at expanding restaurant tax objects and analyze the barriers faced by the Government in the implementation process Depok. Researchers took as an example of the expansion of the business object warteg restaurant tax. The study was conducted with a qualitative approach and qualitative data collection. The survey results revealed that the formulation of legislation has passed the stages in accordance with Government Regulation No. 16 of 2010. In the process of implementation, the Government of Depok still in data collection stage due to various constraints such as a lack of enthusiasm warteg entrepreneurs with the information provided by the government, the less amount of employee data collection, and many warteg who do not have a business license. Depok government should increase the number of personnel data and provide information on prior restaurant tax to businesses and consumers warteg services."

"Salah satu cara alternatif pemerintah dalam menghadapi krisis energi fosil adalah dengan mengembangkan energi terbarukan dan salah satu jenis energi yang menjadi fokus adalah panas bumi. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan pemerintah diperlukan untuk mendorong industri panas bumi termasuk kebijakan pajak. Pada tahun 2003 (rezim baru panas bumi) pemerintah melakukan perubahan kebijakan atas pajak penghasilan badan yang sebelumnya bersifat lex specialis menjadi lex generalis. Penelitan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis latar belakang perubahan kebijakan pajak penghasilan pada bidang usaha panas bumi. Tujuan kedua adalah menggambarkan dan menganalisis perubahan kebijakan pajak penghasilan badan antara rezim lama dan rezim baru pada bidang usaha panas bumi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama bahwa ada 3 faktor yang melatarbelakangi perubahan kebijakan PPh tersebut yaitu masalah penentuan jenis penghasilan, bagian pemerintah yang sudah tidak ekonomis lagi dan konsep kontrak panas bumi yang tidak dapat mengimbangi perubahan ekonomi. Hasil selanjutnya adalah kebijakan pajak penghasilan badan untuk bidang usaha panas bumi memerlukan peraturan yang terjamin kepastian hukumnya terutama pada rezim baru yang menggunakan asas lex generalis. Saran penelitian ini antara lain bahwa seyogyanya perumusan Peraturan Pemerintah tentang industri panas bumi memperhatikan kebutuhan investor sehingga PP yang dikeluarkan akan tepat sasaran dan juga menjamin kepastian hukum yang tinggi, sebaiknya pemerintah lebih mensosialisasikan kepada investor mengenai fasilitas pajak penghasilan pada bidang usaha panas bumi, dan pemerintah sebaiknya lebih mengkaji fungsi pajak penghasilan pada rezim baru panas bumi.

---

One of the way to encounter the fossil energy crisis is to evolving non-renewable (non fossil) energy and geothermal become the top choice to be developed. Thus, government’s policy is needed to support this industry, so is tax policy. In 2003 (new regime for geothermal in Indonesia), government reformed the tax policy from lex specialis to lex generalis.

This research is aimed to describe and analyze the background of tax reform in geothermal industry. Secondly, is to describe and analyze the comparation of tax policy for new and old regime of geothermal industry. This research use qualitative method.

The result of this research is (1) there are 3 factors which reform the tax policy in geothermal industry, the problem to indentify the type of income, uneconomically government’s share and lex specialis principle which can’t be counterbalanced the economic change. (2) Tax policy for geothermal industry need certainty the most, specially in new regime which use lex generalis principle.

Recommendation of this research comprised that government should concern about government regulation for geothermal industry making in order to produce a precise regulation and a certainty laws, government should socialize about income tax facility to investor and also government have to consider about income tax function of new geothermal regime."