Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian merupakan dasar aturan penyelenggaraan perkeretaapian nasional. Kereta api merupakan salah satu layanan publik yang masih memiliki berbagai masalah. Dalam sistem pengoperasian Commuterline terpadu di wilayah Jabodetabek, penyediaan layanan khususnya sarana dan prasarana masih banyak dikeluhkan penumpang. Penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan sarana dan prasarana Commuterline di salah satu jalur, yaitu Duri-Tangerang. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan pospositivis secara deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang terjadi dalam proses implementasi masih terkendala komunikasi antar aktor yang terlibat, yaitu Dirjen Perkeretaapian dan PT KAI. Selain itu, kekurangan anggaran mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan rencana kerja yang pada akhirnya memperlambat perbaikan layanan perkeretaapian. Penyelenggaraan sarana dan prasarana Commuterline Duri-Tangerang belum maksimal dan masih terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang telah dibuat dengan pelaksanaan.

---

Act Number 23 of 2007 about Railways is the national railway operation rules. The train is one of the public service that still has many problems. Commuterline that integrated in the operating system in Jabodetabek, in particular service delivery facilities and infrastructure are still many passengers complained. This study will further discuss how the implementation of policy management facilities and infrastructure in one pathway Commuterline, Duri-Tangerang. Research conducted with post-positivist approach by descriptive purpose, data collecting by observation, indepth interview and literature analysis. The results showed that the activity that occurs in the process of implementation is still hampered communication between the actors involved, the Director General of Railways and PT KAI. In addition, the budget shortfall affecting human resource fulfillment and work plan ahead, which in can slows the improvement of railway services. There is still a mismacth between the rules that have been made with the implementation in Commuterline Duri-Tangerang."

"Tulisan ini membahas mengenai perilaku struktur jembatan busur tipe tie-arch yang diperuntukkan sebagai jalur kereta api satu jalur pada saat dikonstruksi secara offsite dan kemudian dipindahkan dengan metode pengangkatan. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu perubahan gaya dalam, tegangan serta lendutan pada komponen utama struktur jembatan yang terdiri dari gelagar, batang lengkung dan kabel saat proses konstruksi. Metode analisa yang digunakan yaitu Forward assemblage analysis. Perubahan kondisi struktur jembatan saat proses konstruksi akan menyebabkan perubahan pada gaya dalam jembatan.

---

This article discusses the structural behavior of single railway tied-arch bridge which off-site constructed and then moved by lifting it to the final position. The data will be obtaining as tension force in the cable during construction, inner force of girders, stress in each elements, and deflections which occur on the bridge's girder. In the construction phase, forward assemblage analysis method is used. The value of inner force and deflection on the bridge's girder will be change according to the construction phase. The response of the structure will also be different in each phase of construction with direct analysis, so that each analysis need to be considered."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan ketentuan hukum yaitu pasal 207Undang - Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yangmenyatakan“bahwa setiap orang yang tanpa hak berada di dalam kabin masinis,di atap kereta, di lokomotif, di gerbong, atau di bagian kereta yangperuntukannya bukan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/ataupidana denda paling banyak Rp.15.000.000,-“”. Metode yang dipergunakan yaituyuridis empiris. Dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia Commuter LineJabodetabek selaku operator telah berusaha dengan berbagai cara dan tindakannyata yang sifatnya persuasif guna menghimbau para penumpang yang tidak taatpada ketentuan yang berlaku. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan selalumemberikan sosialisasi melalui berbagai media massa maupun komunikasikepada para pengguna jasa kereta rel listrik commuterline Jabodetabek. Untukproses penegakan hukum bagi yang melanggar ketentuan pasal 207 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007, memang belum bisa diterapkan mengingat kondisisosial masyarakat yang menggunakan moda transportasi ini. Sehingga diperlukankoordinasi semua pihak, khususnya pengguna kereta rel listrik Jabodetabek untuksadar hukum demi keselamatan, ketertiban dan kenyamanan bersama.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of the legal provisions of article 207 of Law -Law No. 23 Year 2007 on Railways which stated "that any person who withoutright inside the cab driver, on the roof of the train, in the locomotive, in wagons,or on the train is not intended for passengers as referred to in Article 183paragraph (1), shall be punished with imprisonment of three (3) months and / or amaximum fine of Rp15.000.000, - "". The method is empirical jurisdiction. In thiscase PT. Indonesian Railway Line Commuter Jabodetabek as operators have triedin various ways and concrete actions that are persuasive appeal to passengers whodo not obey the regulations. Efforts are made either by always providingsocialization through various mass media and communication services to userscommuterline Jabodetabek electric train. For the law enforcement process forthose who violate the provisions of article 207 of Law No. 23 of 2007, has yet tobe implemented due to the social conditions of the people who use this mode oftransportation. So that the necessary coordination of all parties, especially theJabodetabek electric train users to be aware of the law for the sake of safety, orderand comfort together."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan commuterline di Stasiun Tanah Abang. Covid-19 adalah penyakit yang dapat menular dari individu terhadap individu lain dan juga Stasiun Tanah Abang ini juga memiliki tingkat kerawanan dalam penyebaran virus Covid-19 dikarenakan banyaknya penumpang yang menggunakan Commuterline melalui stasiun Tanah Abang yang akan berdampak terjadinya penumpukan atau kerumunan di stasiun tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut,. Penerapan kebijakan dalam transportasi publik ini perlu ditingkatkan salah satunya adalah penerapan protokol kesehatan di stasiun tanah abang. Kebijakan tersebut menagcu kepada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan ­­post-positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil dari implementasi kebijakan transportasi di commuterline masih kurang efektif. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya, tidak adanya ukuran indicator keberhasilan implementasi kebijakan, sumber daya yang minim, komunikasi yang belum dilakukan secara efektif, Hambatan dari pelaksanaan kebijakan transportasi ini adalah masih banyaknya mobilitas masyarakat yang menggunakan KRL sehingga menimbulkan kerumunan di Stasiun Tanah Abang. Berdasarkan faktor-faktor dan hambatan yang sudah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan ini masih belum dapat dilaksanakan secara efektif.

---

The purpose of this study is to analyze how the factors that influence the implementation of commuterline policies at Tanah Abang Station. Covid-19 is a disease that can be transmitted from individuals to other individuals and this Tanah Abang Station also has a level of vulnerability in the spread of the Covid-19 virus due to the large number of passengers using the Commuterline through the Tanah Abang station which will have an impact on congestion or crowds at the station. Therefore, to overcome this, The implementation of policies in public transportation needs to be improved, one of which is the application of health protocols at Tanah Abang stations. This policy refers to Circular Number 14 of 2020 concerning Guidelines and Technical Instructions for Railway Transportation Control in the Adaptation Period for New Habits to Prevent the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) The theory used in this study is the theory of implementation of the Van Meter and Van Horn policies. . This study uses a post-positivism approach with qualitative data collection methods, namely by in-depth interviews, literature study, and observation. The results of the implementation of transportation policies on the commuterline are still ineffective. There are factors that influence this, including the absence of a measure of the success indicator of policy implementation, minimal resources, communication that has not been carried out effectively, The obstacle to the implementation of this transportation policy is that there is still a large number of community mobility using KRL, causing crowds at Tanah Abang Station. Based on the factors and obstacles that have been explained, it can be said that the implementation of this policy has not been implemented effectively."

"ABSTRAKStasiun kereta api merupakan salah satu pelayanan publik yang sudah seharusnya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi mengenai kinerja Stasiun UI berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang bersumber dari PM. 48 Tahun 2015. Selain membandingkan dengan SPM, evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA). Dari hasil penelitian didapat bahwa sebagian besar fasilitas sudah memenuhi standar dan tingkat kesesuaian antara harapan dengan kinerja adalah sebesar 77% yang artinya pengguna stasiun secara keseluruhan merasa cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Stasiun UI.

---

ABSTRACT

The train station is a public service which should provide maximum service to the public. The study aims to provide evaluation of the performance of UI Station based on Minimum Service Standards (SPM), which comes from the PM No. 48 Year 2015. In addition to comparing with SPM, the evaluation is done by using Importance Performance Analysis (IPA). The results showed that most of the facilities are already meet the standards and the conformity degree is 77%, which means the users have generally felt quite satisfactions among them with the services that provided by UI Station."

"Skripsi ini membahas tentang dampak dari beroperasinya jalur kereta api dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Priangan (1921-1930). Karya penelitian ini berbeda dengan karya sebelumnya yang hanya membahas pembangunan jalur kereta api Banjar-Cijulang. Sementara itu, karya penelitian ini lebih memfokuskan kepada dampak dari beroperasinya jalur kereta api Banjar-Cijulang terhadap sosial ekonomi masyarakat di Priangan. Dari hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa beroperasinya kereta api berdampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Priangan. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari masyarakat yang kemudian mulai terbiasa menggunakan moda transportasi kereta api. Setelah jalur kereta api Banjar-Cijulang selesai dibangun dan mulai beroperasi, daerah yang sebelumnya terisolasi di sekitar Timur dan Tenggara Priangan dapat terhubung dengan daerah-daerah lainnya di pulau Jawa. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Skripsi ini menggunakan data yang didapatkan oleh penulis melalui studi literatur berupa arsip, koleksi terjilid, buku, karya yang belum diterbitkan, koran, gambar, dan peta.

---

This thesis discusses the impact of the railway and its impact on the socio-economic life of the people in Priangan (1921-1930). This research is different from the previous which only discussed the construction of the Banjar-Cijulang railway line. Meanwhile, this research focuses more on the operation of the Banjar-Cijulang railroad on the socio-economic community in Priangan. From the results of this study can be discussed that the operation of the railroad has a direct impact on the socio-economic life of the people in Priangan. This can not be separated from the people who then start using railroad transportation modes. After the Banjar-Cijulang railroad was built, East and Southeast Priangan can connect with other regions on the island of Java. In the discussion of this thesis, the author uses historical research methods. This thesis uses data obtained by the author through literature studies consisting of archives, bound collections, books, unpublished research works, newspapers, images, and maps."

"Kereta api merupakan salah satu bagian dari infrastruktur di Indonesia dan merupakan sistem transportasi yang sudah mengakar sejak lama. Keberadaan jaringan infrastruktur transportasi dalam hal ini kereta api dipandang sebagai pemicu/penggerak perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai alat transportasi kereta api telah banyak membantu kegiatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan pembangunan (Infrastructure driven economic growth). Di sisi lain pengelolaan dan pengembangan jaringan kereta api memerlukan biaya yang sangat besar sedangkan dana yang tersedia dari pemerintah terbatas dan penyelenggaraan kereta api cenderung dimonopoli sehingga terjadi penurunan aset dan pelayanan. Oleh karena itulah untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja perekeretaapian serta memacu pertumbuhan ekonomi (PAD dan APBD) dalam konteks otonomi daerah perlu dilakukan suatu terobosan dengan mengelola kereta api secara terbuka baik dari sistem pengelolaan termasuk kelembagaan maupun sumber pendanannya.Dalam rangka memacu perkembangan perkeretaapian dan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan profit merupakan bagian dari kinerja dan hasil akhir yang ingin dicapai dari pengelolaan kereta api secara keseluruhan. Untuk mencapai peningkatan tersebut diperlukan pola pendanaan yang diperkuat dengan bentuk kelembagaan yang optimal dimana di dalam pola kelembagaan ini akan dilakukan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kereta api. Untuk itu maka dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan mengidentifikasi pola kelembagaan dan pendanaan yang mampu meningkatkan profit perusahaan pengelola kereta api.Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan bentuk pola kelembagaan yang optimal maka digunakan 3 (tiga) macam metode analisis yaitu analisis AHP (untuk melihat peringkat faktor yang berpengaruh pada pola kelembagaan dan pendanaan), analisis deskriptif (untuk mencari tingkat pengaruh variabel penelitian terhadap profit), dan yang terakhir adalah analisis sensitivitas (mensimulasi Net Present Value/NPV dengan simulasi Monte Carlo yang bertujuan mencari NPV yang paling tinggi).Setelah ketiga metode tersebut dilaksanakan, maka diperoleh hasil penelitian bahwa bentuk pola kelembagaan yang paling optimum adalah Joint Venture dengan masa konsesi 54 tahun (dilihat dari NPV dan profit yang paling tinggi) serta pihak yang terlibat adalah Pemerintah Pusat dan Daerah, PT. KA, Developer dan Kalangan Industri."