Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh daerahnya, dalam rangka perwujudan otonomi daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mempunyai beberapa strategi yang dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembangan serta pengelolaan potensi pariwisata yang ada, yakni mengembangkan pariwisata alam, merangkul masyarakat, serta melakukan promosi-promosi pariwisata. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi terkait dengan resistensi masyarakat terhadap kehadiran pemerintah untuk mengelola obyek wisata, sampai masalah-masalah internal seperti kurangnya Sumber Daya Manusia dan alokasi anggaran yang belum mencukupi.

---

This thesis discusses about the strategy being done by district government of Kabupaten Tangerang in order to develop their tourism potentials in the spirit of regional autonomy. This research is done with a qualitative approach with field research and literature studies. The results show that the district government of Kabupaten Tangerang has several strategies to maximize the development and the management of their tourism potentials, which happened to be the development of nature-based tourism, embracing the community, and promoting the tourism itself. However, there are still obstacles in implementing such strategy, such as resistance from the community and internal problems such as the lack of human resource in its quantity and quality and budgeting problem."

"Tesis ini membahas tentang strategi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi pengembangan pariwisata diperoleh dengan menggunakan pendekatan SWOT, sedangkan kebijakan pengembangan pariwisata diperoleh dengan menggunakan pendekatan AHP. Data diperoleh dari wawancara langsung kepada stakeholder terkait. Hasil Perhitungan SWOT menunjukan strategi WO merupakan strategi utama yang harus dilakukan oleh PEMDA Kabupaten Belitung. Sedangkan hasil perhitungan AHP menunjukan bahwa prioritas utama strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung adalah Pengembangan Destinasi Wisata dengan bobot 43%. Hambatan utama dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung adalah Lemahnya Kelembagaan. Sedangkan altenatif kebijakan yang menjadi prioritas adalah optimalisasi destinasi dan atraksi wisata yang sudah ada dengan bobot prioritas sebesar 35,5%.

---

The focus of this study is Policy and Strategy of Tourism Development in Belitung District. Tourism is supposed to increase the welfare of the local community. Tourism development strategy is obtained by using the SWOT approach, while the policy of tourism development is obtained by using the AHP approach. Data obtained from the interviews to the relevant stakeholders. SWOT results indicate that Weaknesses-Opportunity (WO) strategy is the main strategy that should be adopted by PEMDA of Belitung District. The results of the AHP calculations show that priority of tourism development strategy is the development of tourism destinations with a 43% . The greatest impediment is the instutional weaknesses. While alternative policy priority is to optimize the destinations and attractions that already exist with priority weight 35.5%."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi pemerintah kabupaten Nias Selatan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan, maka strategi pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam pengembangan pariwisata, yaitu: peningkatan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata, dinilai sudah tepat. Hal ini dinilai berdasarkan analisis lingkungan yang dilakukan melalui analisis SWOT menunjukkan banyaknya potensi destinasi wisata yang ada di daerah namun belum berkembang. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten perlu memerhatikan beberapa hal yang menjadi masalah dalam sektor pariwisata di Nias Selatan, terutama yang dapat menjadi penghambat dalam melakukan pengembangan wisata. Sehingga, strategi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tidak hanya mengenai pengembangan wisata secara fisik namun juga terhadap masyarakat Nias Selatan sebagai tuan rumah di daerah wisata dan pihak pengusaha sebagai penyedia layanan wisata.

---

This thesis discusses the strategy of South Nias local government in the development of tourism in South Nias Regency as one of the government's efforts to improve the welfare of the community through local development. This research was conducted by using a qualitative approach through fieldstudy and literature. Based on the study, the strategy of South Nias Regency government in tourism development, that is: improvement of the development and marketing of tourism destinations, is considered appropriate. It is assessed based on the environmental analysis conducted through a SWOT analysis indicates the number of potential tourist destinations in the region but not yet developed. However, the local government must pay attention to some things that become a problem in the tourism sector in South Nias, especially those that can become an obstacle in conducting tourism development. Thus, the South Nias local government strategy is not just about the physical development of tourism, but also to the community of South Nias as the host in the tourist area and the employers as travel service providers."

"Penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional dan tugas ini dilaksanakan oleh pemerintah secara interdepartemental. Departemen Kesehatan merupakan Departemen terkait dalam penyelenggaraan haji yang bertanggungjawab dalam masalah pengamanan kesehatan bagi calon /jemaah haji Indonesia.Di tingkat Kabupaten, tanggung jawab penyelenggraan pelayanan kesehatan haji berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten.Pencatatan dan pelaporan Kesehatan /Haji di Kabupaten Tangerang saat ini masih dilaksanakan secara manual, data diterima dari Puskesmas kemudian direkapitulasi sebagai bahan laporan ke Dinas Kesehatan Propinsi.Hasil evaluasi pelayanan kesehatan haji di Kabupaten Tangerang dilemukan beberapa masalah kesehatan haji yang berhubungan dengan lemahnya sistem informasi kesehatan haji.Upaya mengatasi permasalahan sistem informasi kesehatan haji di Kabupaten Tangerang, dilaksanakan dengan mengembangkan sistem informasi kesehatan haji melalui pembuatan suatu prototype program yang menghasilkan informasi kesehatan haji dalam bentuk tabel dan grafik yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung manajemen program kesehatan haji ditingkat Kabupaten . Melalui sistem informasi ini proses pengolahan dan analisis data dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat.Metode penelitian menggunakan pendekatan pengembangan sistem, dengan tahapan antara lain : penentuan entitas, analisis sistem, rancangan sistem, pembuatan prototype serta ujicoba prototype.Uji coba sistem dilaksanakan di Laboratorium Komputasi Informatika Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, meliputi ; efesiensi, reiabilitas, efektifitas, akurasi dan aksesibilitas sistem. Ujicoba sistem juga menilai kelemahan dan kelebihan sistem .Daftar Pustaka : 44 (1992 --- 2002).

---

Government of Indonesia facilitates the services for haji, these services provided inter departmentally, and one of these departments is Ministry of Health. Ministry of health handle the hajji's health. In district level, this responsibility is district Health Office burden.

Recording and reporting the hajji's health in district of Tangerang do manually, data which have accepted from health centers recapitulated as report material to Province Health Office. Results from evaluation on health service for hajj have found some weaknesses in this information system.

An effort to handling problem in this information system on Hajji's Health, is to develop a new information system by making a software prototype which could presenting information by tables or graphics to support Hajji's Health information system. This information system assists the data processing and analyzing more quickly and more accurate.

This study using system development approach, by determining entities, system analysis, system design, and determining the criteria of test drive prototype.

This prototype has been passed the test in computer lab of Faculty of Public Health University of Indonesia. This test including: efficiency, effectively, accuracy, system accessibility and to assess weakness and advantage of this system."

"SP3 yang berjalan selama ini belum menghasilkan data/informasi program kesehatan yang lengkap, cepat dan keakurasiannya masih diragukan, oleh karenanya pemanfaatan hasil luaran SP3 oleh pengelola program di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten belum optimal.SP3 bukan merupakan satu-satunya pelaporan yang harus dibuat oleh Puskesmas, tetapi masih terdapat laporan lain dari para pengelola program Dinas Kesehatan. Hal ini disamping menjadi beban bagi Puskesmas, juga menyebabkan pelaporan tidak lengkap, tidak tepat waktu dan adanya duplikasi data antra pengelola program dengan data pada pengelola SP3. Hal lain yaitu tidak berjalannya mekanisme umpan balik dari tingkat Dinas Kesehatan kepada Puskesmas.Sejalan dengan era desentralisasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengembangan Sistem Kesehatan di tingkat Kabupaten maupun dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatannya. Kebijakan organisasi dan komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang beserta jajarannya, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan di wilayahnya. Sistem Informasi Program Kesehatan (SIPK) berbasis data Puskesmas merupakan pengembangan dari SP3, yang diharapkan menghasilkan data/informasi mengenai program kesehatan di Puskesmas sehingga dapat mendukung pelaksanaan manajemen program kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi program.Pengembangan SIPK berbasis data Puskesmas ini, dimulai dengan menetapkan informasi, indikator dan data yang dibutuhkan, mendesain sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, mendesain format input dan output laporan, serta perancangan program aplikasinya. Kebijaksanaan satu pintu keluar-masuk data pada Sub Bagian Perencanaan, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan data program kesehatan, serta pelaksanaan mekanisme umpan balik akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan sistem ini dalam menghasilkan data/informasi program kesehatan yang berkualitas.

---

The existing Public Health Center Recording and Reporting System has not yet sufficient and satisfy our need to gather a complete health program data and information, in fact the speed and accuracy is still questionable. Therefore the output utilization by the Program Manager in the Health Office Tangerang District is far from optimum.

The major problem of Public Health Center Recording and Reporting System is on its data collection, in which it is not the only report should prepared by the Public Health Center, but there are many other reports required by the Program Manager in the Health Department as well. It is more often becoming an additional workload to them and resulting incomplete reports made and not submitted on time. It is also containing data duplications between the report received by the Program Manager in the Health Department with another one delivered to the Recording and Reporting System Manager. Another problem is the inaccuracy information will affect the feedback mechanism from Chief Executive of Health District Office to the Public Health Center. Along with decentralization era, the Health District Office has an authority to develop the health system in the level of district and to develop the health information system as necessary. Policy and strong commitments of the organization supported by adequate human resources to maintain the development of health information system in the District.

The Health Program Information System is an outcome of Public Health Center Recording and Reporting System development. The expectation is to produce data and information concerning health program in the Public Health Center, and to have the ability to support managing the health program management in the Health Office Tangerang District. The development of Health Program System Information begins with verifying the information, data and indicator required, designing the collection system, processing and data presentation, designing the output and input format of reports, and application program design.

The one gate policy of data in the Planning Section which has task and function in handling health program data, and maintaining a feedback mechanism which will optimizing the system achievement to produce high quality health program data and information."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam kaitannya dengan pengembangan Good Governance di tingkat lokal khususnya dilihat dari aspek kompetensi administrasi, transparansi dan efisiensi dari Birokrasi Pemerintah Daerah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.Disimpulkan bahwa restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ternyata belum mengarah pada pengembangan good governance, karena hanya dalam proses restrukturisasi birokrasi dan aspek kompetensi lembaga saja yang sudah mengarah kepada Good Governance, untuk kompetensi personil, transparansi dan efisiensi ternyata belum terakomodasi.

---

The research aims to know and to evaluate the bureaucratic restructuring process carried out by the Government of Tangerang Regency in relation to the development of Good Governance in local level, particularly viewed from the aspects of administrative competence, transparency and efficiency of the Local Government Bureaucracy.The method used in this study is a descriptive analysis, which collects information about the status of existing symptoms, the symptoms according to what the circumstances when the study was conducted.It was concluded that the restructuring of the bureaucracy that implemented by the local government has yet to lead to the development of good governance, as it is only in the process of restructuring the bureaucracy and aspects of competence of the institutions are already leading to good governance, for personnel competence, transparency and efficiency had not yet accommodated."

"Kabupaten Bintan merupakan destinasi wisata yang potensial dan tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat saat ini. Penelitian ini mengkaji tahapan perkembangan pariwisata Kabupaten Bintan berdasarkan Model Siklus Hidup kawasan Wisata. Identifikasi tahapan perkembangan dilakukan dengan melihat perubahan yang terjadi pada berbagai kriteria, yaitu karakteristik destinasi, pemasaran, dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari hasil identifikasi didapati bahwa kawasan pariwisata Kabupaten Bintan berada pada tahapan development. Permasalahan pada setiap kriteria tahapan siklus hidup kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan prioritas strategi pengembangan kawasan wisata Kabupaten Bintan. Model AHP dikembangkan sebagai sistem pendukung penyusunan strategi pengembangan pariwisata Kab. Bintan, dimana prioritas strategi ditentukan dari penilaian berbagai ahli yang terkait dalam pengembangan pariwisata Kab. Bintan. Dari hasil analisis menggunakan AHP didapati bahwa kriteria ekonomi dan sosial merupakan aspek yang lebih diprioritaskan dalam upaya pengembangan kawasan wisata Kabupaten Bintan. Sementara, strategi pengembangan kawasan wisata, yaitu peningkatan keamanan, peningkatan kualitas pelayanan, dan penyusunan tata ruang yang baik, mempunyai prioritas lebih tinggi untuk meningkatkanpengembangan kawasan wisata Kabupaten Bintan ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan consolidation.

---

Bintan regency is regarded as a potential tourist destination, where the tourism sector has developed quite rapidly in recent years. This study examines the stages of development of tourism in Bintan regency based upon Butler rsquo s tourism area life cycle model. Identification of stage was performed by identifying the characteristics of various criteria that is destination characteristics, marketing response, economic impacts, social impact and environmental impact. The stage identification result has shown that Bintan district is in the development phase. By using this result, we then develop a strategy for developing Bintan regency to the next stage in TALC model. AHP model was developed as decision support system to determine the priority of strategy based upon the assessment of experts involved in the tourism development of Bintan district.. From the analysis we have found that the economic and social criteria have a higher priority in the development of the tourist area of Bintan regency. Meanwhile, security and safety improvement, as well as quality of service improvement has a higher priority, and also regarded as most important strategied to develop the tourist area of Bintan regency to the next stage, that is consolidation stage."

"PT X merupakan salah satu perusahaan niaga swasta berfasilitas yang bergerak dalam bidang penyaluran gas alam di wilayah Kabupaten Tangerang. Jaringan pipa distribusi gas yang dimiliki pipa mainline berukuran diameter 8 dan 6 inch, pipa konsumen berukuran 4 inch, dengan total panjang 39,5 km. Pada tahun 2014, PT X diakuisisi oleh PT Y dan menjadi anak PT Y dengan kepemilikan 100% saham. Untuk mengetahui potensi teknis dan keekonomian dari pengembangan aset jaringan pipa yang ada saat ini dalam periode sepuluh tahun mendatang, maka penelitian ini dilakukan. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan evaluasi kinerja terhadap jaringan pipa yang ada saat ini, pemetaan sebaran industri di wilayah Kabupaten Tangerang, pembuatan desain teknis pengembangan jaringan pipa gas distribusi dengan menggunakan simulasi proses dan perhitungan keekonomian pengembangan jaringan pipa dengan asumsi semua dana berasal dari ekuitas. Kapasitas laju alir yang dioperasikan saat ini sebanyak 8,1 sampai dengan 9,72 MMSCFD dengan tekanan operasi 120 psig. Nilai keekonomian jaringan pipa existing adalah is NPV = 218.490,92 USD dan PI=1,15. Berdasarkan hasil simulasi proses, jaringan pipa yang ada saat ini memiliki kapasitas maksimum pipa sebesar 28,2 MMSCFD pada tekanan 210 psig. Untuk skenario pengembangan pipa hingga 80% dari kapasitas maksimum (22,6 MMSCFD), maka posisi dan desain pipa pengembangan yang memungkinkan antara lain: 1 km pipa Ø6? dan 3 km pipa Ø4? ke Jalan Industri III dan IV; 2 km pipa Ø4? ke Jalan Telesonik, Jalan Veteran, dan Jalan Jatake; 2 km pipa Ø4? ke Jalan Manis; dan 2 km pipa Ø4? ke Jalan Bhumimas. Total panjang pipa pengembangan adalah 10 km, dengan total biaya investasi sebesar USD 1.326.655,27. Tarif toll fee pipa distribusi ke ruas pipa pengembangan adalah 0,3081 USD/MSCF. Nilai keekonomian jaringan pipa distribusi keseluruhan existing dan pengembangan: NPV= 2.035.313,02 USD and PI=1,49.

---

PT X is a private commercial company fully engaged in distribution of natural gas business in Kabupaten Tangerang area. The natural gas existing pipelines owned by PT X have 8 and 6 inches in diameter for mainline, and 4 inch for delivery pipeline with total length 39,5 km. In 2014, PT X was acquired by PT Y and became a subsidiary of PT Y with 100% ownership share. In order to know the technical and economic potential of pipeline development for ten years, the research was conducted. Research was done by evaluating the performance of the existing pipelines, mapping the industrial area in Kabupaten Tangerang, created technical design for pipeline development using process simulation software, and calculated the economic value for developing pipeline made, which the source of investments is from equity. The existing capacity used in operation is 8,1 to 9,72 MMSCFD with 120 psig operation pressure. The economic value for existing pipeline is NPV = 218.490,92 USD and PI=1,15. The maximum pipeline capacity is 28,2 MMSCFD in condition 210 psig operating pressure. To optimize the utilities of existing pipeline up to 80% of maximum pipeline capacity (22,6 MMSCFD), the potential position and pipeline design that fit for development are 1 km of Ø6 and 3 km of Ø4? pipe to Jalan Industri III&IV; 2 km of Ø4? pipeline diameter to Jalan Telesonik, Jalan Veteran and Jalan Jatake; 2 km of Ø4? pipeline to Jalan Manis, and 2 km of Ø4? pipeline to Jalan Bhumimas. The total length for pipeline development is 10 km, with USD 1.326.655,27 in total cost. The toll fee tariff for on development pipeline section is 0,3081 USD/MSCF. The economic value for overall existing pipeline and development: NPV= 2.035.313,02 USD and PI=1,49"

"Tesis ini membahas tentang upaya pengembangan implementasi Kebijakan Kota/ Kabupaten Layak Anak KLA di Kabupaten Bogor melalui pemasaran sosial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian tindakan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa untuk mengembangkan strategi pemasaran sosial dalam implementasi kebijakan KLA, perlu diketahui potensi dan kendala yang dimiliki Kabupaten Bogor. Pendistribusian informasi terkait kebijakan, program, kegiatan, dan layanan dapat dilakukan melalui pendekatan pemasaran sosial. Penggunaan strategi pemasaran sosial dalam penelitian ini bertujuan agar penyampaian informasi dari pemerintah ke kelompok sasarannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak dapat menjadi efektif dan efisien. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan yang belum dilakukan pada kajian-kajian sebelumnya, dimana pendekatan pemasaran sosial dapat menjadi dalam pengembangan implementasi Kebijakan KLA. Kontribusi kajian ini secara konseptual dapat diabstraksikan pada konteks pengembangan strategi pemasaran sosial dalam Kebijakan KLA yang berkelanjutan.

---

This thesis discusses the efforts of developing the implementation of the Child Friendly City Policy CFC in Kabupaten Bogor through social marketing. This research is a qualitative research with action research design. The results of this study show that to develop social marketing strategies in CFC policy implementation, please note the potential and constraints of Kabupaten Bogor. The distribution of information related to policies, programs, activities, and services can be done through a social marketing approach. The use of social marketing strategy in this study aims to deliver the information from the government to the target group in an effort to improve the welfare of children can be effective and efficient. This study also fills the gaps that have not been done in previous studies, whereby the social marketing approach may be in the development of CFC policy implementation. The contribution of this study can be conceptually abstracted in the context of developing social marketing strategies in a sustainable CFC policy."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas Dampak pembangunan jalan tol Tangerang - Merak terhadap Kabupaten Tangerang. Sebelum adanya jalan tol Tangerang - Merak, Daerah Kabupaten Tangerang merupakan daerah agraris. Akan tetapi perubahan terjadi setelah dibangunnya jalan tol Tangerang - Merak sebagai realisasi penerapan Jabotabek. Daerah Kabupaten Tangerang perlahan berubah menjadi daerah industri. Perubahan ini dikarenakan oleh pembangunan jalan tol Tangerang - Merak yang dibangun tahun 1990. Jalan tol Tangerang - Merak terbagi dua tahap, tahap pertama menghubungkan Tangerang Barat hingga Ciujung, dan tahap kedua menghubungkan Ciujung hingga Merak. Jalan tol Tangerang - Merak selesai dibangun pada tanggal 23 Oktober 1996. Dampak dari pembangunan jalan tol Tangerang - Merak bagi Kabupaten Tangerang adalah pertumbuhan industri dan perumahan. Industri yang tumbuh di Kabupaten Tangerang merupakan industri pengolahan. Industri di Kabupaten Tangerang tersebar di daerah Cikupa, Balaraja, Pasar Kemis, Legok dan Serpong. Selain industri, perumahan di Kabupaten Tangerang mulai bermunculan seperti Citra Raya, Kota Tigaraksa, BSD, dan Alam Sutera. Dari segi masyarakat, jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang bertambah banyak. Hal ini disebabkan oleh pendatang yang mencari kerja di Kabupaten Tangerang. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia IPM di Kabupaten Tangerang meningkat tajam. Hal ini menandakan Daerah Kabupaten Tangerang lebih baik setelah dibangun jalan tol Tangerang - Merak.

---

ABSTRACTThis research discusses the growth of Tangerang Merak toll road, in Tangerang Regency which was an agrarian region. However, the change occurred after the construction of Tangerang Merak toll road as the realization of Jabotabek implementation, Tangerang Regency slowly turned to become more industrious. This was mainly due to the construction of Tangerang Merak toll road in 1990. The construction was divided into two phases, the first one connected Ciujung to Merak. It was finished in 23 Oktober 1996. The outcome of the construction of Tangerang Merak toll road construction to the Tangerang Regency is the industrial and housing growth. The major industry sector in Tangerang Regency is process manufacturing. This is widely spread in regions such as Cikupa, Balaraja, Pasar Kemis, Legok and Serpong. Besides industry, some of the housings had became to arise are Citra Raya, Kota Tigaraksa, BSD and Alam Sutera. From the demographic section, this caused population growth, mainly to the fact that there are many newcomers who are looking for occupations in Tangerang Regency. Furthermore, the Human Development Index HDI in Tangerang Regency is getting improved significantly. This is as a result of the economic growth of the newcomers, which showed that the Tangerang Regency was improved by the Tangerang Merak toll road."