Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rendahnya kepatuhan pajak dipengaruhi beberapa faktor salah satunya perilaku pembayar pajak, dibutuhkan peningkatan kepatuhan pajak melalui sosialisasi pajak. Penelitian ini membahas dasar pertimbangan, implementasi, dan sosialisasi pajak untuk guru Sekolah Menengah Atas dan Sederajat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II ditinjau dari elemen pembentuk perilaku pembayar pajak. Pendekatan penelitian ini kualitatif, jenis deskriptif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa dasar pertimbangan dilaksanakannya sosialisasi pajak untuk guru Sekolah Menengah Atas dan Sederajat. Implementasinya dipengaruhi content dan context of policy. Sosialisasi pajak tersebut menjadikan guru sebagai agen sosialisasi dan agen perubahan untuk menanamkan pengetahuan dan kesadaran pajak pada siswa, sebagai upaya menumbuhkan kepatuhan pajak sukarela siswa ketika menjadi Wajib Pajak.

---

The lowness of tax compliance is influence by several factor such as taxpayer's behavior. Tax socialization needed to improving tax compliance. This research discusses consideration, implementation, and tax socialization for Senior Secondary School or Equivalent teachers on Directorate General of Taxes Regional Office for West Java II review by the shaping elements that shape taxpayer's behaviour. This research using qualitative approach, descriptive type, with literature review and field research as a data collection techniques.

The result shows some of consideration on implementation of tax socialization. The implementation influence by policy content and policy context. This tax socialization creates teachers to be an agent of socialization and an agent of change to engraft tax knowledge and tax awareness for the students, as an eforts to build the voluntary tax compliance for students when become taxpayers."

"Membangun kesadaran pajak masyarakat merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan kepatuhan pajak sukarela. Sosialisasi perpajakan merupakan strategi yang tepat dalam membangun tingkat kesadaran pajak masyarakat tersebut. Sosialisasi perpajakan haruslah diterapkan sejak dini, bahkan sejak tingkat SD. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara mendalam ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi sosialisasi perpajakan pada siswa SD sebagai upaya untuk membangun kesadaran pajak dan menganalisis implementasi edukasi pajak sejak dini di Jepang yang dapat dijadikan pembelajaran bagi Ditjen Pajak. Mempelajari kesuksesan NTA dalam membangun kepatuhan pajak masyarakat melalui edukasi pajak sejak dini tersebut, tentunya sosialisasi perpajakan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Ditjen Pajak juga harus diimplementasikan secara optimal.

---

Building tax awareness in society is an effort to build voluntary tax compliance. Tax socialization is one of appropriate strategy to build that tax awareness. Tax socialization should be applied early, even since the Elementary School level. This research that used qualitative approach by study literature and in-depth interview for data collection, is aimed to explain the implementation of tax socialization on Elementary School students as an effort to build tax awareness and analyze the implementation of early tax education in Japan that can be learned by DGT. Learning from the success of Japanese NTA to build tax compliance through early tax education, tax socialization which so far has been implemented by the DGT should be implemented optimally as well."

"Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam pelaporan PPN. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama setelah pemberlakuan PER-11/PJ/2013 dan PER-10/PJ/2013, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besar hubungan antara ketiga prinsip tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode survey, statistik deskriptif, dan pengujian korelasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara ketiga variabel tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak.

---

The Directorate General of Taxation implement electronic system (e-SPT) in reporting value-added-tax so reporting process can be ease, tax payers can get legal certainty, and improvement of quality of tax services, especially after implementation of PER-11/PJ/2013 and PER-10/PJ/2013 and is expected tax compliance to increase. The purpose of this research is to examine correlation of these three principles toward tax compliance. This research uses survey method, statistic descriptive, and correlation analysis. Data are collected through questionnaires which are distributed to tax payers at Tanjung Priok Tax Office. This research shows that strong correlation of these three variables and tax compliance."

"Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan masa depan reformasi administrasi perpajakan dalam rangka mewujudkan administrasi perpajakan yang diinginkan di masa depan, yaitu menuju Good Governance. Masa depan yang diproyeksikan, ditentukan oleh kegiatan yang ada dan orang atau institusi yang berperan dalam reformasi administrasi perpajakan, sehingga skenario administrasi perpajakan dapat tercapai. Proses deskriptif untuk menaksir masa depan ini disebut sebagai perencanaan ke depan (forward process). Hasil yang diinginkan dicapai dilakukan dengan menerapkan berbagai kebijakan untuk mempengaruhi para pelaku untuk menghilangkan segala masalah ke arah masa depan ini. Proses normatif atau perspektif ini disebut perencanaan balik (backward process), Dalam rangka mencapai keefektifan yang lebih besar dalam perencanaan, kedua proses itu dapat dikombinasikan. Perencanaan ke depan-balik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, masa depan yang mungkin terjadi diproyeksikan melalui perencanaan ke depan (forward). Lalu suatu masa depan yang mungkin terjadi diproyeksikan melalui perencanaan ke depan. Kedua, masa depan yang mungkin terlaksana dan diinginkan, dihipotesiskan, dan kebijakan yang perlu untuk mencapainya ditetapkan melaiui perencanaan balik (backward).Proses perencanaan ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Pendekatan AHP dilakukan secara analisis dengan menggunakan program komputer Expert Choice. Data isian kuesioner tersebut akan diolah lebih lanjut dengan menggunakan software Evaluation and Choice. Hasil dari software tersebut akan dianalisis untuk menguji hipotesis yang diajukan pada awal penelitian ini. Pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) dapat membantu pemecahan yang kompleks dengan mempergunakan data primer yang melibatkan tenaga ahli. Di samping itu, pertimbangan utama pemakaian AHP dalam karya akhir ini adalah untuk menampung sebanyak-banyaknya aspirasi yang ada daiam era reformasi yang berpengaruh pada semua sektor dan kegiatan di Indonesia. Model AHP merupakan model perencanaan yang demokratis dan desentralisasi serta bersifat bottom up. Sifat demokratis ditunjukkan Iewat proses konsensus dalam penentuan persepsi dari kelompok responden, dan selain pemerintah, pihak Iain juga diikutsertakan sehingga ada demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan.Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pajak dan pelayanan publik, reformasi administrasi, reformasi administrasi perpajakan, reformasi administrasi perpajakan menuju good governance, dan reformasi administrasi perpajakan di beberapa negara. Konsep reformasi administrasi perpajakan menuju good governance merupakan kerangka acuan untuk memperbaiki kerusakan dasar institusional pengelolaan maupun distribusi berbagai sumber daya yang ada dalam masyarakat. Paradigma good governance menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi negara, pasar, dan masyarakat. Usaha perwujudan good governance dilakukan melalui sinergi antara Iain institusi negara/pemerintah, swasta, dan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka mencapai masa depan yang mungkin terjadi yang diproyeksikan melalui perencanaan ke depan (forward) diketahui bahwa pihak yang paling berperan dalam reformasi administrasi perpajakan adalah pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan salah satu kegiatan utama yang tengah dilaksanakannya yang dapat mendorong terwujudnya administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi adalah Sistem Administrasi Perpajakan modern (SAPM). Berdasarkan hasil backward process dari para responden diketahui bahwa untuk mencapai administrasi perpajakan yang diinginkan di masa depan yaitu administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi tersebut diperlukan kebijakan restitusi pajak tanpa pemeriksaan dalam rangka mengatasi masalah yang cukup mendesak yang dapat menganggu tujuan yang diharapkan, yaitu permasalahan rumitnya prosedur perpajakan. Melalui penerapan forward-backward planning dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) diharapkan dapat mewujudkan reformasi administrasi perpajakan yang diinginkan bersama sehingga perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik, aman, dan selaras dengan kepentingan semua pihak."

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (Pasal 16 D) merupakan isu PPN yang sering kali menjadi suatu problema di dalam penyelenggaraan sistem kebijakan PPN di Indonesia. Dari problema tersebut menunjukkan betapa rawannya kebijakan PPN Pasal 16 D. Adanya pengecualian pada pasal 9 ayat 8 huruf b banyak menimbulkan dispute di lapangan antara sudut pandang fiskus dengan Pengusaha Kena Pajak, munculnya skema re ekspor serta kendala teknis dalam pelaksanaan Law Enforcement di lapangan memberikan tanda bahwa kebijakan tersebut harus dilakukan penelitian.Adapun tujuan penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini adalah pertama menganalisis alasan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan menjadi obyek PPN dalam rezim UU No. 11 Tahun 1994, kedua menganalisis dasar pemikiran perubahan kebijakan PPN 16 D dalam rezim UU No. 42 Tahun 2009, ketiga, menganalisis pelaksanaan Law Enforcement kebijakan PPN 16 D pada perusahaan garment di KPP PMA Empat, dan keempat mendesain kebijakan PPN atas penyerahan aktiva yang ideal berdasar prinsip yang direkomendasikan AICPA?Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPN Pasal 16 D saat ini perlu didesain ulang sehingga memenuhi prinsip-prinsip Simplicity, Certainty dan Neutrality dengan syarat pemberlakuannya adalah sepanjang Pajak Masukan saat diperoleh ?telah? dikreditkan untuk menghindari adanya hidden subsidy dan perlunya dibuatkan aturan pelaksanaan atas kebijakan tersebut sehingga dispute dan agressive tax planning di lapangan dapat diminimalisir.

---

VAT on transfer assets which is not for sale at first time it purchased (Article 16 D) is the most frequent problem in the VAT policy system in Indonesia. It shows that VAT on transfer asset is a prone policy. The exception article 9 (8) b of VAT policy on transfer asset caused different interpretation between tax oficer and taxable person, re export scheme and technical constraint has signed that VAT on transfer asset policy must be researched.

The objective of this thesis are: first, to analyze why transfer asset is to be taxable supplies, second, what is the rationale or inside of VAT policy on transfer asset regime VAT Tax Law 42/ 2009, third, how does this policy implemented in the garment enterprises at the foreign investment tax office four, fourth, how does the good VAT policy on transfer asset design which recommended by AICPA, especially Simplicity, Certainty and Neutrality principle on which most important in making tax policy. This research is qualitative research with descriptive analysis.

The researh result shows that VAT on transfer asset which is not for sale at first time it purchased ( article 16 D) need to be redesigned by policy maker which is always keep Simplicity, Certainty and Neutrality principles with absolute requirement as long as VAT input when its purchased is allowed to be credited to avoid the hidden subsidy and need to make implementing regulation in order to minimizing dispute and agressive tax planning."

"ABSTRAKBerdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 974/KMK.o1/2016 tentang implementasi inisiatif strategis program reformasi birokrasi dan transpormasi kelembagaan kementerian keuangan mengatur bahwa salah satu tema sentral dalam inisiatif strategis program reformasi kelembagaan adalah pengembangan sumber daya manusia Kementerian keuangan melalui Corpu. Badan Pendidikan dan pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai motor penggerak utama dalam implementasi strategi tersebut. Strategi Kemenku Corpu bertujuan mewujudkan pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan penerapan nilai yang link dan match dengan target kinerja institusi."

"Era reformasi menuntut pemerintahan yang transparan, kredibel dan akuntabel sebagai perwujudan dari hal tersebut pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyadari pentingnya peningkatan kualitas layanan. Hal ini tercermin dalam visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu: "Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat." Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu (KPP PMA Satu) sebagai salah instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak berusaha dan turut andil dalam mewujudkan visi dan misi DJ P. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sudah selayaknya DJP memantau secara konsisten tingkat kepuasan Wajib Pajak atas layanan yang diberikan.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kualitas layanan KPP PMA Satu menurut persepsi Wajib Pajak, mengetahui tingkat kepuasan Wajib Pajak terhadap kualitas layanan KPP PMA Satu dan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor (dimensi-dimensi) yang mempengaruhi kualitas layanan KPP PMA Satu.Penilaian kualitas layanan KPP PMA Satu dengan mengembangkan dan menggunakan konsep dan terori Service Quality (Servqual) yang dikembangkan oleh Parasuraman dkk., yaitu: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurances dan Empathy. Layanan pajak merupakan salah satu layanan publik yang tidak berorientasi pada laba dan asumsi yang dipakai pada penelitian ini, KPP PMA Satu merupakan layanan publik tanpa ada pesaing.Dalam penelitian ini dilakukan terhadap 80 responden (Wajib Pajak) dengan menggunakan dengan menggunakan teknik sampel acak sederhana (simple random sampling) dan metode pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan.Kuesioner ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan Wajib Pajak, yaitu dengan membandingkan harapan dan persepsi Wajib Pajak. Sebelum dilakukan perhitungan servqual dilakukan uji validitas data dan uji reliabilitas data. Analisis data dan perhitungan servqual dengan menggunakan analisis statistik deskriptif.Hasil penelitian menunjukan tidak ada satupun dimensi layanan yang memperoleh mean skor tingkat kepuasan lebih dari atau sama dengan 4 ( O ). Hal ini menandakan bahwa layanan KPP PMA Satu belum memenuhi harapan dari Wajib Pajaknya. Oleh karena itu, KPP PMA Satu masih harus berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas layanan pada setiap dimensi layanan. Faktor-faktor (dimensi) yang paling panting atau berpengaruh terhadap kualitas Iayanan KPP PMA Satu adalah (a) Wajib Pajak mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (dimensi Reliability) (b) Pegawai cepat tanggap dalam menangani keluhan Wajib Pajak (dimensi Responsiveness) dan (c) Pegawai menjaga kerahasiaan informasi dan data Wajib Pajak (dimensi Assurances). Nilai standar deviasi yang besar pada statistik deskriptif kinerja menandakan belum standarnya layanan yang diberikan oleh KPP PMA Satu kepada Wajib Pajaknya.Agar kualitas layanan KPP PMA Satu dapat ditingkatkan, maka disarankan KPP PMA Satu lebih memfokuskan dan memperhatikan Iayanan pada dimensi Reliability yang berkaitan dengan kepastian hukum karena hal tersebut merupakan unsur utama yang diinginkan oleh Wajib Pajak yang membawa image yang baik bagi KPP PMA Satu. Secara keseluruhan kualitas layanan KPP PMA Satu masih jauh dari harapan para Wajib Pajak, terutama untuk dimensi Reliabilty dan Responsiveness, Perlu komitmen para pegawai KPP PMA Satu untuk memberikan pelayanan prima dan mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dan perbaikan budaya organisasi KPP PMA Satu agar lebih kondusif dalam memberikan layanan kepada Wajib Pajak antara lain memperpendek jarak kekuasaan, tleksibel dan luwes dalam memberikan layanan. Untuk meningkatkan motivasi kerja para pegawai, perlu Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan mengenai penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada para pegawai.KPP PMA Satu diharapkan meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak dengan cara konsisten menerapkan aturan perpajakan yang berlaku terhadap semua Wajib Pajak, mengirimkan para pegawai untuk dididik dan dilatih baik dalam intern Direktorat Jenderal Pajak maupun di Iuar Direktorat Jenderal Pajak agar dapat menguasai aturan perpajakan, bahasa asing, teknik-teknik komunikasi yang baik dan efektif dan paham kegiatan industri Wajib Pajak, mengefektifkan sistem layanan on-line untuk mempercepat proses layanan dan mempermudah dan menyederhanakan sistem dan prosedur layanan agar mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. KPP PMA Satu diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga layanan yang dirasakan oleh Wajib Pajak sama (fair).

---

Era of Reformation urges transparent, credible and accountable government, so as the form of that government is wished to be able to provide an excellent service to society. As one of government institution under Department of Finance, Directorate General of Taxes realizes the importance of service quality. This thing is explained in vision of Directorate General of Taxes that 'to be a public model that performs a world class tax system and management, trustworthy, and becoming a pride to the public'. Tax Service Office for Foreign Investment One as one of the office under Directorate General of Taxes tries to realize vision and mission of Directorate General of Taxes. To reach that vision and mission, Directorate General of Taxes monitors Taxpayer's satisfaction level.

The purpose of this research is to know the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One according to taxpayer's opinion, to know Taxpayer's satisfaction level upon service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One and to identify as well as to analyze the factors which influence the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One.

The value determination of the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One with developing and using concept and theory of Service Quality (Servqual) which is created by Parasuraman and others i.e.: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurances, and Emphaty. Tax service is one of public service that not orients to profit and assumes which is used in this research, Tax Service Office for Foreign Investment One's service is public service without competitors.

This research is conducted to 80 (eigthy) respondences (Taxpayers) with use simple random sampling and data collecting method that observation, questioners, interview, and library study The questioners purpose is to measure Taxpayer's satisfaction level, with comparing taxpayers hope and opinion. Before servqual calculating, data validity test and data reliability test had done first. Analyze of data and servqual calculating use descriptive statistic analyze.

The research result indicates that there is no one service dimension, which obtain mean score of service quality exceed or same 0 (>=Q). This research marks that Tax Service Office for Foreign Investment One's quality does not fulfill the wish of taxpayers. So Tax Service Office for Foreign Investment One still to improve service quality in every dimensions of service. The important factors upon Tax Service Office for Foreign Investment One's service quality are (a) Taxpayers get law certainty to fulfill the tax obligations (Reliability dimension) (b) The official can solve complaints from taxpayers immediately (Responsiveness dimension) and (c) The official can save information secret and taxpayer's data (Assurances dimension). The great deviation of standard values in descriptive statistic of performance marks the Tax Service Office for Foreign Investment One's service does not fulfill standard yet.

In order the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One can be increased, so we suggest Tax Service Office for Foreign Investment One to make a focus and cares a service in reliability dimension which connects to law certainty because that thing is the main point which is wished by taxpayer. Generally the quality of Tax Service Office for Foreign Investment One does not fulfill the wish of taxpayer, especially in Reliability and Responsiveness dimension. The officials of Tax Service Office for Foreign Investment One should have a commitment to provide an excellent service and to realize vision and mission of Directorate General of Taxes in order to be more conducive to provide an excellent service to taxpayers with reducing power range, flexible and smooth in providing service. To improve working motivation of officials, Directorate General of Taxes creates a policy about a reward or punishment.

Tax Service Office for Foreign Investment One is wished to increase the service to taxpayer consistently with implementing taxation rules to all taxpayers, send the officials to be trained both in internal of Directorate General of Taxes and external of Directorate General of Taxes in order to know taxation rules, foreign languages, communication technics, on line system of service. Tax Service Office for Foreign Investment One is wished to make optimal service procedures, which implemented by Directorate General of Taxes in order taxpayer, can feel the service taxpayer."

"Skripsi ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Atas Transaksi Jual Beli lahan Khusus Untuk Proyek Infrastruktur Umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi literatur dan wawancara mendalam serta menggunakan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya berupa pengecualian dari aspek pemotongan pajak yang terkait, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Niali dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sehingga dapat memperbesar pengahasilan yang diperoleh masyarakat dan tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur.

---

This thesis discusses the implementation of Policy Tax Incentives for Sale Trades Special Land for Public Infrastructure Projects. This study is a qualitative research study of literature and in-depth interviews and using descriptive design. The results of this study are: incentives given by the government in its implementation in the form of exemption from withholding tax related aspects, such as Income Tax, Value Added Tax and the Tax on Acquisition of Land and Building so as to increase the income derived by the community and the availability of land for infrastructure development."

"Skripsi ini membahas tentang Sensus Pajak Nasional Tahap 1 yang dilakukan di Kanwil DJP Jakarta Pusat, yang merupakan Kanwil Terbesar di Jakarta. Sensus Pajak Nasional tahap 1 ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2011. Adapaun tempat yang dilakukan sensus yaitu pada gedung- gedung bertingkat dan pusat perbelanjaan. Dalam skripsi ini akan dianalisis bagaimana pelaksanaan sensus ini di Kanwil DJP Jakarta Pusat, apakah telah sesuai dengan SOP. Serta untuk mengananlisis dampak sensus terhadap jumlah wajib pajak terdaftar, dan seberapa efektif sensus pajak ini.

---

This mini thesis discusses the National Tax Census conducted in Phase 1 Regional Tax Office in Central Jakarta, which is the Largest Regional Office in Jakarta. National Tax Census first phase was conducted in October through December 2011. As for first phaase of census is conducted on high-rise buildings and shopping malls. In this mini thesis will analyze how the implementation of the census in the Regional TaxOffice of Central Jakarta DJP, whether in accordance with the SOP. And to analyze census impact on the number of registered taxpayers, and how effective this tax census."

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Tekniks pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research) melalui wawancara. Penelitian ini menunjukkkan bahwa pemeriksaan restitusi PPN setelah diberlakukannya PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 belum efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan paja pajak (tax fraud) yang berupa praktek ekspor fiktif. PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 belum memberikan solusi keadilan baik bagi Wajib pajak maupun bagi fiskus karena tidak memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak mengatur secara jelas mengenai penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

---

ABSTRAKThis is a qualitative descriptive research. The data were collected by means of deep interview and library research. This research shows that the VAT refund auditing after the implementation of PER-122/PJ./2006 is still ineffective to prevent the fraud in export practices. PER-122/PJ./2006 has not brought fair solutions both for taxpayer and taxofficer as it gives imbalance between right and obligation. Not only for that reason, but also it does not reveal clear arrangement upon reward and punishment."