Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja manajemen utang di Indonesia pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan menggunakan Debt Management Performance Assessment DeMPA Methodology. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan kriteria dalam DeMPA Methodology dengan kondisi implementasi manajemen utang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja manajemen utang telah sesuai dengan Debt Management Performance Indicators yang terdapat dalam DeMPA Methodology.

---

This research aims to analyze the performance of debt management in Indonesia at Directorate General Of Budget Financing and Risk Management by using the Debt Management Performance Assessment DeMPA Methodology. This research uses qualitative method with case study approach. The analysis is performed by comparing criteria in DeMPA Methodology with the current conditions of debt management implementation in Indonesia. The result shows that most of the debt management performance has been consistent with Debt Management Performance Indicators contained in DeMPA Methodology."

"Tesis ini membahas mengenai pentingnya pembatasan nominal utang sebagai syarat dalam permohonan Pailit dan PKPU di Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengetahui pentingnya penerapan pembatasan nominal utang dalam permohonan Pailit dan PKPU, maka pentingnya juga dibahas jenis dan metode penerapan pembatasan nominal utang yang diterapkan di beberapa negara. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normative untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa prosedur permohonan Pailit dan PKPU di Indonesia hanya berdasarkan kepada Pasal 2 ayat (1) sebagai syarat diajukan pailit dan juga terpenuhinya suatu pembuktian sederhana yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 sehingga dengan syarat tersebut tidak dapat dipungkiri jika permohonan pailit lebih mudah untuk dimohonkan. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan sutau instrument pembatasan nominal utang sebagai syarat dalam permohonan Pailit dan PKPU di Indonesia......This thesis discusses the importance of limiting nominal debt as a condition in bankruptcy and PKPU applications in Indonesia. For this reason, in order to know the importance of implementing nominal debt restrictions in Bankruptcy and PKPU, it is also important to discuss the types and methods of applying nominal debt restrictions applied in several countries. This thesis is compiled by the method of writing normative laws to produce data that is descriptive analytical. The results of this study imply that the procedure for applying for Bankruptcy and PKPU in Indonesia is only based on Article 2 paragraph (1) as a condition for filing for bankruptcy and also the fulfillment of a simple proof based on the provisions of Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 so that with this condition it cannot be denied that the bankruptcy application is easier to request. Thus, to overcome this problem, it is necessary to limit the nominal debt as a condition."

"Keberlanjutan telah menjadi topik hangat di dunia saat ini. Didukung dengan adanya perubahan iklim yang signifikan. Tesis sarjana ini bertujuan untuk mengeksplorasi, mengembangkan konsep arsitektur berkelanjutan dalam sebuah bangunan mixed use, dan memberikan sebuah solusi untuk masalah keberlanjutan yang dihadapi saat ini. Meminimalisir penggunaan energi menjadi salah satu solusi dalam hal ini. Didukung dengan desain spasial yang sesuai dengan solusi tersebut. Proyek ini mencakup wilayah di Bowen Hills, Brisbane, Queensland, Australia dan komunitas disekitarnya. Metode kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam penelitian. Uptown Park memberikan sebuah solusi dalam menghadapi perubahan iklim dan melibatkan arsitektur keberlanjutan sebagai desain konsep. Sebuah bangunan mixed use yang terdapat taman di dalamnya dapat memecahkan masalah tidak hanya dalam skala global tetapi juga masyarakat sekitar dan penggunanya.

---

Sustainability has become a hot topic today, supported by significant climate change. This undergraduate thesis aims to explore, develop the concept of sustainable architecture in a mixed-use building, and provide a solution to the current sustainability problems. Minimising energy use is one solution in this case. They are supported by a spatial design that fits the key. The project covers areas in Bowen Hills, Brisbane, Queensland, Australia and surrounding communities. Qualitative and quantitative methods were used in the research. Uptown Park provides a solution to climate change and involves sustainability architecture as a design concept. A mixed-use building with a garden inside can solve problems not only on a global scale but also for the surrounding community and its users."

"Adakalanya jalan restrukturisasi utang menjadi suatu tindakan yang perlu diambil apabila debitor mengalami kesulitan dalam pembayaran utang. Hal ini pada dasarnya merupakan salah satu upaya contingency plan perseroan untuk menyelamatkan perseroan dari kebangkrutan maupun menghindari perseroan dilikuidasi atau dipailitkan. Halmana debitor yang akan dipailitkan oleh kreditornya sesungguhnya masih memiliki prospek usaha yang baik dan dapat kembali menjadi perusahaan yang sehat apabila diberikan beberapa keringanan terhadap utang-utangnya, maka langkah restrukturisasi utang seringkali menjadi solusi pilihan bagi debitor maupun kreditor. Restrukturisasi utang dilakukan sepanjang utang-utang debitor layak untuk direstrukturisasi karena perseroan debitor masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang dan akan menjadi perseroan yang sehat untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya apabila diberi penundaan jangka waktu pelunasan dalam jangka waktu yang wajar, baik dengan atau tanpa diberi keringanan terhadap persyaratan utangnya, juga baik restrukturisasi utang itu dilakukan dengan atau tanpa disertai upaya untuk menyehatkan perseroan yang bersangkutan. Untuk itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan kesempatan kepada para debitor yang kesulitan dalam membayar utang-utangnya untuk dapat menunda pembayaran utangnya dalam jangka waktu tertentu, dan memungkinkan untuk mengajukan proposal restrukturisasi utang kepada kreditornya dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini akan memberikan pandangan mengenai restrukturisasi utang dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang secara khusus akan membahas mengenai studi kasus PT Bakrie Telecom, Tbk.

---

Sometimes the debt restructuring might be an action that needs to be taken when the debtor experiencing difficulties in payment of debts. It basically is an effort as the company's contingency plan to save the company from insolvency and to avoid the company from being liquidated or bankrupted. Whereas the debtor who will be liquidated by their creditors still has good business prospects, and is able to recover from a financial distress when given some relief on its debt, hence the debt restructuring shall be the win-win solution for both debtor and creditor. The debt restructuring may only occur when the debts of the debtor eligible to be restructured, provided that there is still light at the end of the tunnel. In the case of the company might be able to continue its operation if given a delay of the term of repayment within a reasonable time, either with or without the debt remissions, the debt restructuring shall occur. Therefore, the legislation in Indonesia provides the opportunity for debtors who have difficulty in paying its debts in order to delay payment of the debt within a certain period, and allow for debt restructuring proposal to its creditors in terms of the Suspension of Debt Repayment (SDR). This study will provide the framework of debt restructuring in terms of the Suspension of Debt Repayment, which particularly discuss the case study of PT Bakrie Telecom, Tbk."

"ABSTRACTThe budget spending in the Regional Government Budget (APBD) is one of the indicators of the success of the regional development. DKI Jakarta Province APBD spending is seen to be sub optimal, with the average of 75.79% in the last 5 years (2012-2016), below the 95% target set out by the Minister of Finance. As such, a study is required to review why it happens and what factors need to be addressed to optimize the DKI Jakarta Province APBD spending. The previous study conducted to analyze the low spending in the Ministries/Institutions and Regional Government in general. This study is conducted to understand the sustainability of the budget spending and to identify the types of spending that might be the driver to optimize the DKI Jakarta Province APBD spending, enabling the province realized its development target and directly providing a desirable impact the public and the business world, increase their trust to the government and in turn will push the DKI Jakarta economic growth. This study uses Multidimensional Scaling (MDS) with a secondary data from The Regional Government Financial Report (LKPD) of DKI Jakarta Province for the year of 2012 to 2016 and the End of Term Accountability Report (LKPJ AMJ) of DKI Jakarta Province of the Year 2013 to 2017 (2016). The result of this study shows that the average DKI Jakarta Province APBD spending of the last five years (2012-2016) is 47.64 or fall under the category of less sustainable, whereas the spending items causing the unfavorable result are the social benefits, grants, land acquisitions and buildings and structures spending. As such, it is recommended that the DKI Jakarta Provincial Government establishes a more measurable policy on planning, budgeting and execution and to increase the competence of its apparatus."