Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk melakukan perbaikan perekonomian Indonesia dilaksanakan pembangunan di segala bidang. Jalan bebas hambatan termasuk salah satu pembangunan yang menunjang perbaikan perekonomian tersebut. Setiap pembangunan memerlukan tanah, sebagai upaya dalam menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah melalui mekanisme pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan data memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Istilah ini dimaksudkan untuk menyediakan atau mangadakan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum. Maka yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dalam dalam hal pengadaan tanah dalam rangka penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road - JORR) ruas Hankam-Cikunir, Bekasi dan permasalahan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam hal ini PT. Jasa Marga (Persero) sehubungan dengan pengadaan tanah tersebut serta upaya hukum yang dilakukan PT. Jasa Marga (Persero) untuk menyelesaikan permasalahan serta hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan semata-mata melainkan juga dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan kasus-kasus terutama kasus pengadaan tanah sehubungan dengan Proyek Jalan Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road - JORR) untuk ruas Hankam-Cikunir, Bekasi. Adapun gambaran yang diperoleh bahwa pengadaan tanah yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 berkisar pada penyerahan atau pelepasan hak atas tanah untuk melaksanakan pembangunan bagi kepentingan umum, permasalahan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan warga pemilik tanah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah pada proyek JORR ruas Hankam-Cikunir, Bekasi yang penyelesaiannya berlarut-larut terletak pada masalah sengketa kepemilikan tanah, mengenai besarnya ganti rugi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Bekasi dan pembayaran ganti kerugian sesuai sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut. Penyelesaian yang diambil dalam hal sengketa kepemilikan tanah dengan dilakukan penitipan/konsinyasi ke pengadilan negeri setempat sedangkan pembangunan proyek JORR dapat terus dilanjutkan.

---

Every subject in Indonesia is being developed in order to make economic growth. Highway is one part of this development which supporting this economic growth. This development of highway needs land as an effort of implementing this subject for public interest needs. The mechanism of this land provisioning already arranged with Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 connection with Presidential Regulation No. 65, 2006. Land provisioning is an activity to get an area by giving some substitute of their loose out who have rights of the land. This means to proper area for development of public interest. This thesis examine how to implement this Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 in connection with Presidential Regulation No. 65, 2006 about supply area for the completion of Jakarta Outer Ring Road (JORR) project internote Hankam-Cikurnir, Bekasi with its problems and obstacles which government faced, in this case PT. Jasa Marga (Persero) and how they proper the area for this project and its legal action to solve those problems and obstacles.

This thesis is a law research with using juridical norm as a method not only to inspect law regulation but also to study and examine certainty of law regulation and priority cases for land provision in connection with Jakarta Outer Ring Road (JORR) internote Hankam-Cikunir, Bekasi. Hence, land provisioning for this case already arrange in Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 connection with Presidential Regulation No. 65, 2006 subject in resignation or detachment the rights of land to implement development for public interest needs, problems about how to and amount of land's owner financial loss, conference between party who needs land and people as landlord.

Conclusion output of this thesis is that land provisioning for Jakarta Outer Ring Road (JORR) internote Hankam-Cikunir, Bekasi project which dissolved solution already settled in Regulation of Walikota Bekasi and the payment to change their financial loss appropriate with that regulation. Arrangement solution in this land owner legal action already done with consignation to government courthouse in that area whiles the project of JORR is being continued."

"Asmadi / NPM: 6399060079, Tingkat Kebutuhan dan Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Peruniahan di Kabupaten Tangerang Tahun 1993-1999, di bawah bimbmgan Dr. IT. S. B. Silalahi, MS, dan Drs. Hari Kartono, MS.(xv + 124 halaman), (20 label), (16 gambar), (12 peta), (20 lampiran), (pustaka: 1960-2000)ABSTRACTThe aim of this research is to study: (1). the level of the land need area for housing development in accordance with growth of population in Tangerang Regency in the years of 1993-1999; (2). the execution present of the location permit to the housing developers in the years of 1993-1999, i.e. the land total area and land utilization as the land acquisition, land use and factors influencing the level of land acquisition and land use; and (3). the effect of the housing development to the land use change of farm and the negleted land.Growth rate of population that rapid in Tangerang Regency has been logical consequence to the development of housing, there for necessary to the supply of land, which executed either by self society or developers. The present of the location permit has been utilitarian in the land supplies of housing, but also have negative effect as the land area in the location permit that so largest, the level of land acquisition and land use which still low, etc.The result of the survey shows that in the years of 1993-1999 in Tangerang Regency for the housing development still necessaries to the amount of land area that to spread in all district (kecamatan).The result of the analyze concerning the present of the location permit during 1993-1999 in Tangerang Regency is indicate that it has been very large on account of the need real land area The average of the land acquisition is shows that the level of lower or about 56,28 percent from land total area of the location permit. Factors affecting the degree of the function land acquisition, that there is four factors which support (positive) comprising variables the area of wet rice fields Ix (wetlands Ix), the area of mixed garden, population density, and density of the roads, whereas factors which limit (negative) to the function comprising seven variables i.e. the area of the location permit, population, interest rates on credit of Bank, distance to (Jakarta, TOL and center of government Tangerang City), and the area of wastelands.The average level of the land use too indicate that the lowest or about 28,82 percent from area of land acquisition. Factors affecting the degree of the function land use, that there is one factor which support (positive) i.e. variable population density, whereas factors which limit (negative) to the function comprising seven variables via area of land acquisition, interest rates on credit of Bank, distance to (Jakarta, TOL and center of government Tangerang City), density of the roads, and population.The present of the location permit to the housing during 1993-1999 was causing the land use changes of farm to the land housing, i.e. that largest from the wastelands, then the land mixed garden and the wet rice fields Ix. Whereas the negleted land is indicate that about 71,18 percent from area of land acquisition was estimated to the negleted land.Key words: land need, location permit, housing development, developer, land acquisition, landuse, land use change of farm, negleted land "

"Kajian ini bermula dari penunjukan DNV Singapore oleh PT. PGN untuk melakukan inspeksi terhadap pabrik pipa dan pabrik plat yang diajukan oleh para peserta tender pengadaan pipa untuk proyek transmisi gas jalur lepas pantai Labuhan Maringgai – Muara Bekasi. Penunjukan DNV Singapore tersebut dilakukan secara langsung tanpa melalui proses tender, dimana hal ini dianggap oleh KPPU melanggar pasal 19 d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Pokok masalah yang dihadapi adalah mengenai Apakah penunjukan langsung DNV Singapore oleh PT. PGN sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha dan Apakah penerapan pasal 19 D Undang- Undang Persaingan Usaha dalam Putusan KPPU Perkara Nomor: 22/KPPU-L/2005 Tentang Penunjukan Langsung DNV Singapore Oleh PT. PGN sudah tepat. Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa penunjukkan langsung DNV Singapore oleh PT. PGN tidak sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha, yaitu tujuan Undang- Undang Persaingan Usaha. dan bahwa penerapan pasal 19 d Undang-Undang Hukum Persaingan Usaha dalam Putusan KPPU No. 22/KPPU-L/2005 adalah tidak tepat karena selain pertimbangan hukum yang dipergunakan Majelis Komisi dalam menilai pemenuhan unsur praktek diskriminasi terhadap tindakan penunjukan langsung DNV Singapore yang dilakukan oleh PT. PGN belum cukup dijadikan sebagai dasar untuk menerapkan pasal 19 d Undang-Undang Persaingan Usaha, penunjukan langsung tersebut juga bukan merupakan praktek diskriminasi yang dilarang dalam pasal 19 d."

"ABSTRAKPengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Kegiatanmenyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adilkepada pihak yang berhak. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitisdengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian iniUndang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak memberikan jaminan perlindunganhukum bagi pemegang hak atas tanah, baik dari mekanisme pembebasan tanah,maupun dari manipulasi makna ?kepentingan umum? telah menyebabkanpemerintah memiliki catatan buruk dalam pengaturan pengadaan tanah. DalamUndang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ini sangat otoriter dan memungkinkanNegara mengabaikan penegakan, perlindungan dan penghormatan terhadap hakasasi warga Negara, sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 huruf h ayat 4, bahwasetiap orang orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebuttidak boleh diambil secara sewenang-wenang dan harus diimbangi dengan gantikerugian. Ganti kerugian tersebut selain pembayaran dengan nilai uang juga harusdapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupansosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah, sehingga menghasilkan suatuganti rugi yang seimbang.

---

ABSTRACTLand acquisition for the development public interest to provide land by means ofgiving compensation. This study analyzed by descriptive analysis using a juridicalnormative approach. From the results of this study Law Number. 2 of 2012doesn?t give guarantee and legal protection for the title rights, both from themechanism of the land acquisition, and the manipulation intrensleting the costthe government not having good record in stipulating and acquisition. This can beconcquered public interest has to voluntary and mandatory way. but theimplementation is carried out by way of intimidation, terasment, and threats andother form. In Law No. 2 of 2012 was very authoritarian and allows the State toignore the enforcement, protection and respect for citizen rights, as stipulated inArticle 28 paragraph 4 letter h, that everyone has the right to private property andproperty rights are not be taken arbitrarily and should be offset by compensation.In addition to compensation payments with a value of money should also be ableto provide a better survival than the level of social and economic life before it hitland acquisition, resulting in a balanced compensation."

"ABSTRAKSaat ini di Indonesia terdapat tiga sistem hukum, yaitu sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam, dan sistem Hukum Barat. Hukum Adat, telah lama berlaku di tanah air kita, bahkan jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum tesebut di atas, maka Hukum Adatlah yang tertua umurnya.Sebelum tahun 1927 keadaannya biasa saja hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, tetapi sejak tahun 1927 dipeiajari dan diperhatikan dengan seksama dalam rangka pelaksanaan politik hukum pemerintah Belanda, setelah toeri resepsi dikukuhkan dalam Pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregelinq pada tahun 1925.Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah Agama Islam disebarkan di tanah air kita. Bila Islam datang ke tanah air kita belum ada kata sepakat antara para ahli sejarah Indonesia. Walaupun para ahli itu berbeda pendapat mengenai bilamana Islam datang ke Indonesia, namun dapat dikatakan bahwa setelah Islam datang ke Indonesia, Hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk Islam di Indonesia.Hal tersebut di atas dapat dilihat pada studi para pujangga yang hidup pada masa itu mengenai Hukum Islam dan peranannya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat. Hasil studi mereka, misalnya Sabilal Muhtadin, Sajinatul Hukum. Sirathal Mustaqim, dan lain-lain, di samping studi mengenai Hukum Islam yang ditulis oleh bukan orang Indonesia, seperti Muharrar karangan ar-Rafi'i, dan lain-lain.Setelah Belanda menjajah tanah air kita ini, perkembangan Hukum Islam mulai dikendalikan, dan sesudah tahun 1927, tatkala teori resepsi mendapat landasan peraturan perundang-undangan (Indische Staatsregelinq 1925), menurut Prof. Hazarin, Perkembangan Hukum Islam dihambat di tanah air kita.Hukum Barat diperkenalkan di Indonesia bersama dengan kedatangan orang-orang Belanda untuk berdagang di tanah air kita. Mula-mula hanya diperlakukan bagi orang-orang Belanda dan Eropa saja, tetapi kemudian melalui berbagai upaya peraturan perundang-undangan, Hukum Barat itu dinyatakah berlaku juga bagi mereka yang disamakan dengan orang-orang Eropa, orang-orang Timur Asing, dan orang-orang Indonesia.Hukum Adat dan Hukum Islam adalah hukum bagi orang-orang Indonesia ash clan yang disamakan dengan penduduk Bumiputra. Hal seperti itu direkayasa oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu sejak tahun 1854 sampai penjajahan mereka di tanah air kita berakhir.Pada dasarnya Hukum Islam muiai berlaku bagi bangsa Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam, karena Hukum Islam adalah bagian dari agama Islam. Ditinjau secara konstitusional Hukum Islam diakui keberlakuannya. Di dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, disebutkan sebagai berikut:Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.Mengenai Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tersebut di atas, Prof. Hazairin dalam bukunya "Demokrasi Pancasila", menafsirkannya dalam beberapa kemungkinan, di antaranya sebagai berikut:Dalam Negara RI. tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaedah-kaedah. Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangandengan kaedah-kaedah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaedahkaedah agama Hindu-Bali bagi orang-orang Hindu-Bali, atau yang bertentangan kesusilaan agama Hudha bagi orang-orang Budha.Negara RI. wajib menjalankan syari'at Islam bagi orang Islam syari'at Nasrani bagi orang Nasrani dan syari'at Hindu-Bali bagi orang Bali, sekedar menjalankan syari'at tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara. Syari?at yang'tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankan sendiri menurut agamanya masing-masing."