Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini berisi amanat Presiden Sukarno pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional di istana negara pada tanggal 20 Mei 1962 ..."

"Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan dua suratkabar yaitu Surabaja Post dan Sinar Harapan terhadap penggabungan Irian Barat ke dalam wilayah Kekuasaan RI 1961-69. Selain itu untuk menjelaskan pergeseran peranan yang dimainkan suratkabar selama periode kepemimpinan Presiden Soekamo. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan menggunakan sumber¬sumber sejarah tertulis balk primer maupun sekunder. Dengan melihat corak kehidupan politik negara Indonesia pada masa 1961-69 dengan pendekatan state centered dimana Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari berbagai peranan yang telah dimainkan, suratkabar telah memberikan sumbangan tak ternilai bagi kesatuan tanah air, memelihara kesadaran berbangsa, dan mempertangguh nasionalisme Indonesia dari waktu ke waktu. Hal ini ditunjukkan dari Pandangan suratkabar Surabaja Post dan Sinar Harapan terhadap penggabungan Irian Barat pada periode 1961-69. Pada masa ini suratkabar seharusnya berperan sebagai wrong penguasa, terkait diterapkannya sistem politik Demokrasi Terpimpin sejak 1959 oleh Presiden Soekarno, namun dalam mengemban peran ini tidak berarti surat kabar hanya mengikuti saja terhadap keingian penguasa pada waktu itu. Ternyata Surahaja Post dan Sinar Harapan tetap dapat menjaga independensinya dengan tetap kritis pada pemerintah atas kebijakan yang diputuskan dalam menangani masalah Irian Barat. Memang dalam memberikan kritik itu dilakukan dengan cara yang santun dengan menggunakan bahasa yang halus, dibanding pada masa demokrasi liberal yang cenderung menggunakan bahasa yang tegas, terusterang, dan bahkan kasar. Selain itu Surabaja Post dan Sinar Harapan selain memperlihatkan persamaan pandangan mengenai strategi diplomasi juga perbedaan pandangan mengenai cara penyerahan kekuasaan atas wilayah Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia.

---

This thesis aim to opinion description of two newspaper that is Surabaja Post and Sinar Harapan to merger of West Irian into region Power of RI 1961-69. Besides to explain friction of played by role newspaper during period of leadership of President Soekarno. This research apply method history of by using source of history of good written of secondary and also primaries. With seeing pattern of life of Indonesia state politics at a period of 1961-69 with approach of state centered where President Soekamo apply Democracy Is led so that life of nation and state fully controlled by government. Research result indicate that from various roles which have been played, newspaper have given priceless contribution for unity of fatherland, look after awareness of nation, and make tart Indonesia nationalism from time to time. This thing is shown from Opinion of newspaper Surabaja Post and Sinar Harapan to merger of west Irian at period of 1961-69.

At this term newspaper ought to personate power funnel, relevant apply it Democracy politics system Is led since 1959 by President Soekarno, but in responsible this role don't mean Newspaper only following is just to willing power by then. Simply Surabaja Post and Sinar Harapan remain to can take care of the independency by fixed critical at government to policy which decided in handling problem of West Irian. Truely in giving the criticism done by the way of decent by using smooth language, compared at a period of liberal democracy tending to apply coherent language, honestly, and even harsh. Besides Surabaja Post and Sinar Harapan Besides showing equation of opinion concerning diplomacy strategy also difference of procedural opinion of delivery of power of region superior West Irian from Dutch to Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai diplomasi Amerika Serikat dalam menggalang dukungan untuk persiapan serangan ke lrak (20 Maret 2003) dengan fokus diplomasi Amerika Serikat ke negara-negara Timur Tengah, NATO dan anggota tetap DK PBB. Dalam tesis ini akan dijelaskan mengenai definisi dari WMD, jenis-jenisnya serta kelemahan dan kekuatannya. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai pelaksanaan tim inspeksi PBB dan resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB terhadap lrak khususnya mengenai WMD pada masa pemerintahan Presiden Clinton I - masa Presiden George W. Bush. Konsep utama yang digunakan dalam tesis ini adalah diplomasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggambarkan secara spesifik suatu situasi maupun suatu hubungan. Dalam rangka menggalang dukungan untuk persiapan serangan ke Irak, Amerika Serikat menerapkan gaya diplomasi yang berbeda terhadap setiap negara. Diplomasi bilateral umumnya digunakan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara di Timur Tengah. Selain itu juga Amerika menerapkan stick and carrot diplomacy di kawasan tersebut dimana carrot yang ditawarkan oleh AS berupa bantuan ekonomi yang sangat menggiurkan. Hal ini berbeda ketika AS melakukan diplomasi ke NATO dan anggota tetap DK PBB. Dalam hal ini AS menerapkan diplomasi multilateral dimana pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh NATO seperti pertemuan NATO di Brusel, Polandia dan Republik Ceko benar-benar dimanfaatkan oleh AS. Begitu juga halnya dengan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh PBB juga dimanfaatkan oleh AS. Selain menggunakan multilateral diplomasi AS juga menerapkan cara persuasion dan compromise dalam rangka menggalang dukungan intemasional. AS berusaha membujuk sekutunya itu agar mau memberikan dukungan. Menurut AS peristiwa 9/11 bisa saja menimpa para sekutunya karena Saddam Hussein dapat memberikan WMD nya kepada para teroris. Sedangkan compromise dilakukan oleh AS untuk menggolkan resolusi yang lebih keras terhadap Irak yang memungkinkan AS untuk melakukan serangan ke lrak. Banyaknya negara-negara yang enggan memberikan dukungan ke pada AS membuat Amerika memutuskan untuk melakukan serangan secara unilateral terhadap Irak. Ini menunjukkan bahwa diplomasi Amerika Serikat telah gagal dalam rangka menggalang dukungan internasional."

"Pada hakekatnya pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pembangunan nasional, yang ingin dicapai ialah adanya keselarasan dan keserasian serta keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan bathiniah. Sedangkan yang menyangkut pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, harus merupakan pembangunan yang merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk satu golongan atau sebagian kecil'dari masyarakat, tetapi untuk seluruhnya, dan benar-benar dirasakan sebagai perbaikan hidup rakyat seluruhnya. Pemerintah berpendapat dan juga sebagian besar para ahli, bahwa untuk menyukseskan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tersebut, bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Keadaan tersebut disebabkan "dalam masyarakat muncul kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, disamping akibat melemahnya sistem komunal desa, sehingga dukungan integratif dari masyarakat sukar diperoleh" (Budi Prasaoja, 1980: 51). Oleh karena itu, demikian lanjutnya, bahwa untuk mewujudkan pembangunan diperlukan dukungan dari pemimpin kelompok yang berkepentingan yang mempunyai pengaruh. "