Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah secara resmi melakukan eksplorasi pertambangan di Mimika pada awal tahun 1970, PT. Freeport Indonesia secara perlahan melakukan pengambilan secara paksa atas tanah adat dari masyarakat lokal untuk kepentingan usaha mereka. Masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro sebagai suku asli yang merasakan dampak langsung dari aktifitas pertambangan Freeport harus mengalami berbagai tindakan pelanggaran HAM yang berkepanjangan. Setelah sebagian besar tanah adat mereka diambil secara paksa, kedua suku tersebut masih harus mengalami berbagai tindakan kekerasan, penyiksaan bahkan pembunuhan sebagai akibat dari perlawanan mereka dalam usahanya mengambil kembali hak-hak yang telah dirampas oleh perusahaan atas dukungan dari pemerintah. Menghadapi situasi ini, kedua masyarakat adat memutuskan untuk menghadapi Freeport dengan berbagai cara. Reaksi pertama yang dilakukan oleh suku Amungme dan Kamoro dilakukan dengan melakukan perlawanan fisik mulai dari demonstrasi, pemotongan pipa konsentrat, penutupan akses masuk kedalam area pertambangan sampai pembakaran terhadap Bandara Mimika. Atas pertimbangan efektifitas dan jatuhnya banyak korban sebagai akibat dari perlawanan fisik yang telah dilakukan, masyarakat adat melalui lembaga adat dan dibantu oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah hukum dengan menuntut Freeport melalui pengadilan Amerika Serikat. Langkah yang diambil oleh masyarakat ini pada dasarnya telah sesuai dengan perkembangan dunia kontemporer yang telah sejak lama meninggalkan penggunaan tindakan fisik untuk menyelasaikan sebuah permasalahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Joel Handler dalam Theory of Law Reform and Social Change dimana upaya hukum merupakan jalan yang paling efektif untuk dapat melakukan sebuah perubahan sosial.

---

Since officially having exploration in Mimika early 1970, Freeport Indonesia Corporation gradually taking over forcibly the Indigenous land of local community for their interest purposes. The Indigenous people of Amungme and Kamoro as local community who feel the direct effect from Freeport's minning operation having experience human rights violation for a long time. After most of their land be taking over, both of them still be through violence act, torture even murder as result of their resistance againts Freeport. Facing off this situation, both of Indigenous people decided to oppose that corporation with some action. Firstly, Amungme and Kamoro againts Freeport conducted with some physical resistence like demonstration, blocking the entry acces to minning, cutting the concentrate pipe until burning of the airport. Considering of effectivity and many victim which fell in their side cause this physical resistence, the Indegenous people supported by some civil society that concern of this case decided to take legal action to prosecute Freeport through the United Stated Courts. This step which chosen by Indigenous peoples are essentially due with world situation nowadays that have for a long time left physical action to resolve a problem. This case is in line with Joel Handler's idea in the Theory of Law Reform and Social Change, which he said that legal action is most effective way to realized a social change."

"Tesis ini membahas tentang Mekanisme Kerja Lembaga Lokal dalam Penyelesaian Konflik Suku/Etnis yang dilakukan oleh LKKMD di Kota Dumai, Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi keefektifan dalam pengelolaan konflik baik itu mencegah maupun meredam jika terjadi konflik suku/etnis, yang dikelola secara kelembagaan lokal. Keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat dan Kota Dumai karena memberikan suasana yang kondusif, aman dan nyaman serta terpeliharanya nilai dan budaya lokal di masyarakat.

---

The thesis discusses about mechanism action of local institutions in ethnic conflict resolution by LKKMD at Dumai city, Riau province. The result of this study indicate that the effectiveness in managing conflict occurs either prevent or reduce the case of ethnic conflict, managed by local institution. Its presence provides benefits to the community and the City of Dumai because it provides a conducive atmosphere, safe and comfortable as well as maintaining local values and culture in the community."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menelaah evolusi ketimpangan dan polarisasi pendapatan di Indonesia beserta sumber-sumbernya sepanjang 2002-2012. Di sini, ketimpangan tidak hanya diulas dalam konteks ketimpangan outcome (seperti pendapatan atau pengeluaran), namun juga ketimpangan kesempatan terhadap kebutuhan dasar individu seperti pendidikan, air bersih, dan listrik. Dengan mengadopsi model Esteban dan Ray (2011), penelitian ini juga mengulas bagaimana peranan ketimpangan dan polarisasi pendapatan, fraksionalisasi etnis, serta faktor-faktor sosial ekonomi lainnya terhadap kejadian konflik di Indonesia.Studi ini menemukan bahwa ketimpangan dan polarisasi pengeluaran di Indonesia ditemui cenderung meningkat secara bersamaan sepanjang 2002-2012. Fenomena peningkatan ketimpangan dan polarisasi tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, namun juga pada lingkup wilayah desa-kota, kawasan barat-timur, serta kelompok provinsi kaya sumberdaya alam (SDA) dan tidak (nonSDA). Hasil dekomposisi menemukan bahwa wilayah perkotaan lebih berperan terhadap total ketimpangan dan polarisasi pendapatan nasional ketimbang wilayah perdesaan. Pada kelompok kawasan barat-timur dan kelompok provinsi SDA-nonSDA, kontributor terbesar total ketimpangan dan polarisasi adalah kawasan barat dan kelompok provinsi nonSDA. Berdasarkan jenis pengeluaran, pengeluaran non-makanan merupakan penyumbang terbesar total ketimpangan dan polarisasi di Indonesia selama periode 2002-2012.Berbeda dengan ketimpangan dan polarisasi yang cenderung meningkat, ketimpangan kesempatan dasar anak usia sekolah di Indonesia secara umum ditemui cenderung menurun. Fakta positif ini memperlihatkan bahwa tidak hanya peluang atau kesempatan dasar anak usia sekolah di Indonesia yang semakin baik, namun juga distribusi kesempatan tersebut cenderung semakin merata. Berdasarkan sumber-sumbernya, pendidikan kepala keluarga, pendapatan rumah tangga, dan wilayah (desa-kota) merupakan faktor yang berkontribusi dominan terhadap ketimpangan kesempatan di Indonesia sepanjang 2002-2012.Terakhir, studi ini menemukan bahwa tingginya tingkat ketimpangan dan polarisasi pendapatan, serta fraksionalisasi etnis berperan dalam meningkatkan risiko konflik di wilayah provinsi Indonesia. Pada bagian ini juga ditemui bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi berpotensi mengalami risiko konflik yang tinggi pula. Begitu juga provinsi dengan tingkat populasi yang tinggi berpeluang mengalami konflik yang lebih tinggi. Terakhir, bagian ini menemukan adanya keterkaitan antara konflik dengan beberapa jenis pengeluaran pemerintah daerah, yakni: belanja pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial. Di sini ditemui hampir seluruh jenis belanja pemerintah yang

---

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the evolution of income inequality and income polarization as well as its decompositions in Indonesia over 2002-2012. Here, inequality is not only viewed as the inequality of outcomes (such as income or expenditure), but it also covers inequality of opportunity in access to set of basics goods and services, such as education, clean water, and electricity. By adopting a behavioral model of conflict from Esteban and Ray (2011), this study also discussed the role of income inequality, income polarization, ethnic fractionalization, as well as socio-economic factors in explaining the incidence of conflict in Indonesia provinces over 2002-2012.

The results showed that income inequality and income polarization in Indonesia tended to increase simultaneously throughout 2002-2012. The phenomenon of rising inequalities and polarization did not only occur at the national level, but it also occurs at the regional level, namely rural and urban regions, eastern Indonesia and western Indonesia, and natural resource-rich province and non-natural resource-rich province as well. Results drawn from decomposition found that the role of urban area to the total inequality and polarization was more dominant than that rural area. In the east and west regions, the largest contributor of the total inequality and polarization was the western region. In natural resource-group province, it is found that the non-natural resourcerich province was the largest contributor. Meanwhile, in relation to the type of expenditures, it is found that non-food expenditure was the largest contributor in explaining total inequality and polarization during that period.

In contrary, this study found that inequality of opportunity in access to set of basics goods and services tended to decline. This positive fact shows that not only the basic opportunities of school-age children in Indonesia is getting better, but also the distribution of the basic opportunity tends to be uneven. From the decomposition results, this study also found that the education of household head, household income, and region (rural-urban) were dominant factors contributing to inequality of opportunity in Indonesia during 2002-2012.

Finally, this study verified that the high degree of income polarization, ethnic fractionalization, and income inequality associated with the high probability of conflict. It also found that socio-economic factors, such as poverty, unemployment, population, and natural resources, as well as several types of local government exependiture appear to be significantly associated with conflict."

"ABSTRAKImplementasi program corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PTFI pada prinsipnya merupakan upaya terstruktur dan sistematis guna membangun relasi resiprokal antara korporasi (PTFI) dengan komunitas lokal (Secara khusus Suku Amungme dan Kamoro) sehingga tercipta kesinambungan program dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan komunitas lokal.Dengan menggunakan analisa konflik, peneliti mencoba menjelaskan bagaimana implementasi program CSR ini diterima dan bagaimana relasi antara korporasi dengan komunitas lokal (Suku Amungme dan Kamoro) dibangun, karena sebagai perusahaan multinasional, setiap kebijakan apapun pasti memiliki muatan nilai (value) yang sengaja diciptakan.Untuk mengetahui lebih jauh implementasi program seta relasi yang terjadi, maka metode kualitatif digunakan supaya penjelasan yang utuh tentang fenomena yang terjadi antara Suku Amungme-Kamoro dengan PTFI dapat diuangkap secara kritis dan mendalam.Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk membangun dan menjamin relasi yang baik antara korporasi dengan Masyarakat Amungme dan Kamoro. Untuk itu, peneliti menjabarkan secara lengkap apa (definisi) dan bagaimana (metode) impelementasi program CSR PTFI dilakukan, serta bagaimana implikasi (signifikansi) hasil penelitian ini secara teoritis, dan bagi pengambil kebijakan.

---

ABSTRACTImplementation of corporate social responsibility (CSR) conducted by Freeport in principle a structured and systematic efforts to build reciprocal relationships between corporations (PTFI) with the local community (Specifically Amungme and Kamoro) so as to create continuity programs and will improve the welfare of local communities. With conflict analysis, researcher try to explain how the implementation of CSR programs is acceptable and how the relationship between corporations and local communities (Amungme and Kamoro) was built, because as a multinational corporation, any policy whatsoever certainly have a charge value and that is deliberately created. To learn more about the program implementation seta relationship occurs, the qualitative method is used so that a complete explanation of the phenomena that occur between Amungme-Kamoro with PTFI will be critically and deeply. This research is very important to establish and guarantee the relations between corporations with Amungme and Kamoro. To that end, the researchers describe in full what (definitions) and how (method) implementation of CSR programs PTFI done, and what are the implications (significance) theoretically results of this research, and for policy makers."

"[ABSTRAKKetertarikan penulis untuk membahas CSR PTFI bermula dari ditemukannyafakta yang mencatat bahwa, (1) alokasi dana CSR PTFI untuk program CD adalahlebih besar jumlahnya dibandingkan dengan alokasi dana CSR oleh perusahaan(ekstraktif) lainnya di Indonesia; dan (2) dalam realisasi distribusi dana CSRuntuk CD, pengelolaan lebih besar dana CSR untuk CD (dana kemitraan) dikelolaoleh LPMAK. Oleh sebab itu, tesis ini adalah suatu kajian akademis yangmembahas mengenai pemaknaan pelaksanaan CD LPMAK sebagai wujudrepresentasi CSR PTFI.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran LPMAK dalam pengelolaanprogram CD, secara khusus kepada masyarakat suku Kamoro di wilayahKokonao, Distrik Mimika Barat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yangmenggunakan dua jenis data yaitu data primer (observasi dan wawancara/in-depthinterview) dan data sekunder dari kajian literatur akademis berupa buku, jurnaldan berbagai dokumen dari PTFI dan LPMAK. Dengan berpijak pada analisisFungsionalisme Struktural Robert K. Merton dan lima modal CD, hasil penelitianmenunjukkan bahwa pelaksanaan CD LPMAK di Kokonao telahdiimplementasikan dengan cukup baik, namun pelaksanaannya masih belummaksimal. Tidak maksimalnya pelaksanaan CD bersumber dari faktor-faktorpenghambat peran aktor/unit dalam sistem pengolahan CD.Secara keseluruhan, hasil penelitian telah berkontribusi secara teoritis,menambah wawasan pemahaman terhadap Analisis Fungsional Merton dari sisikonsep ‗fungsi‘ dalam kategori intended consequences dan konsep ‗disfungsi‘dalam kategori unintended consequences. Pertama, pada kategori intendedconsequences, penulis menemukan bahwa konsep ‗fungsi manifes‘ secaraaplikatif dalam konteks CD memiliki dua sifat yang disebut penulis dengan istilahconsistency dan inconsistency. Kedua, pada kategori unintended consequences,penulis juga menemukan bahwa konsep ‗disfungsi‘ Merton tidak serta merta dapatdigunakan untuk membaca kekurangan dari fungsional CD. Pemaknaan kekurangan tersebut diakomodir dalam suatu konsep yang disebut penulis sebagailess function. Konsep less function ditujukan untuk mempertegas derajat disfungsiyang tidak disebutkan Merton dalam penjelasannya mengenai konsep ‗disfungsi‘.Lebih jauh, less function adalah derajat kecil (derajat lebih rendah daridisfungsi—disfungsi berderajat) dalam menginterpretasikan konsep ‗disfungsi‘Merton di dalam kategori unintended consequences.

---

ABSTRACTThe anxiety of author towards PTFI‘s CSR started from the fact that (1)PTFI's CSR funding allocation for CD program is greater in number than anyother extractive companies in Indonesia; and (2) the allocation of PTFI's CSRfunding for CD (Partnership Fund), in a greater number is managed by LPMAK.So, this thesis is an academic study discussing about the implementation of CD byLPMAK, as a representation of PTFI‘s CSR.The thesis aims to assess the LPMAK‘s role in conducting communitydevelopment programs, especially to the Kamoro tribe in Kokonao Village,Mimika Barat District. This research applied a qualitative approach, by using twotypes of data, which are the primary data sources collected through observation aswell as in-depth interview and the secondary data collected from academic books,journals, and documents from PTFI and the LPMAK. Using Robert K. Merton‘sStructural Functionalism analysis and five capitals of CD, the result of the studyshowed that LPMAK‘s CD implementation was good enough; still it had not beenimplemented maximally, due to some factors which reduced the role of the unit inCD‘s processing system.Overall, the result of the study has given a theoretical contribution inbroadening the understanding of Merton‘s Functional Analysis at the side offunction and dysfunction concepts. First, in the intended consequences category,the author found that manifest function concept in the CD context has twocharacteristics, called consistency and inconsistency. Second, from the unintendedconsequences, the author also found that Merton‘s dysfunction concept cannot beapplied easily to read the functional deficiencies of CD. The understanding of itsdeficiencies was accommodated in a concept called here as less function. Less function concept is used to emphasize the degree of Merton‘s dysfunction conceptwhich is not explained well before. Furthermore, less function is defined as asmall degree (a lower degree than dysfunction—dysfunction with degree) in theinterpretation of Merton‘s dysfunction concept within unintended consequencescategory, The anxiety of author towards PTFI‘s CSR started from the fact that (1)PTFI's CSR funding allocation for CD program is greater in number than anyother extractive companies in Indonesia; and (2) the allocation of PTFI's CSRfunding for CD (Partnership Fund), in a greater number is managed by LPMAK.So, this thesis is an academic study discussing about the implementation of CD byLPMAK, as a representation of PTFI‘s CSR.The thesis aims to assess the LPMAK‘s role in conducting communitydevelopment programs, especially to the Kamoro tribe in Kokonao Village,Mimika Barat District. This research applied a qualitative approach, by using twotypes of data, which are the primary data sources collected through observation aswell as in-depth interview and the secondary data collected from academic books,journals, and documents from PTFI and the LPMAK. Using Robert K. Merton‘sStructural Functionalism analysis and five capitals of CD, the result of the studyshowed that LPMAK‘s CD implementation was good enough; still it had not beenimplemented maximally, due to some factors which reduced the role of the unit inCD‘s processing system.Overall, the result of the study has given a theoretical contribution inbroadening the understanding of Merton‘s Functional Analysis at the side offunction and dysfunction concepts. First, in the intended consequences category,the author found that manifest function concept in the CD context has twocharacteristics, called consistency and inconsistency. Second, from the unintendedconsequences, the author also found that Merton‘s dysfunction concept cannot beapplied easily to read the functional deficiencies of CD. The understanding of itsdeficiencies was accommodated in a concept called here as less function. Less function concept is used to emphasize the degree of Merton‘s dysfunction conceptwhich is not explained well before. Furthermore, less function is defined as asmall degree (a lower degree than dysfunction—dysfunction with degree) in theinterpretation of Merton‘s dysfunction concept within unintended consequencescategory]"