Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ruang terbuka hijau merupakan bagian perkotaan yang penting dalam menentukan kualitas lingkungan kota dan kehidupan masyarakatnya. Pemerintah, yang menyadari kepentingan tersebut, menerapkan ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau dalam kota sebesar 30% yang terdiri atas ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Penyediaan ruang terbuka hijau itu harus dilakukan semenjak tahap perencanaan kawasan, tidak hanya dalam kawasan kota tetapi juga lingkungan perumahan. Namun, implementasi penyediaan ruang terbuka hijau belum tentu sesuai dengan ketentuan tersebut.Tujuan dari skripsi ini adalah untuk melihat implementasi ruang terbuka hijau pada lingkungan perumahan serta peran ruang terbuka hijau privat terhadap ruang terbuka hijau secara keseluruhan. Peralihan fungsi ruang terbuka hijau publik menjadi bangunan membuat penyediaan ruang terbuka hijau kota terhambat. Ruang terbuka hijau privat menjadi pilihan dalam pemenuhan ketentuan ruang terbuka hijau kota. Akan tetapi, walaupun memiliki potensi yang besar, ruang terbuka hijau privat tidak dapat sepenuhnya diandalkan karena sifat kepemilikannya. Keberadaan ruang terbuka hijau privat yang labil tidak dapat mendukung secara maksimal akan kebutuhan ruang terbuka hijau dalam kota. Ruang terbuka hijau publik harus tetap menjadi fokus utama dalam penyediaan ruang terbuka hijau kota.

---

Green open space is an important part in determining cities environmental quality and society life. Realizing the importance of this fact, the government decided a regulation to prepare 30% green open space, consisting of public and private green open space, in a city. This regulation must be done since the planning phase of not only the city but also residential areas. But, green open space implementation is still not appropriate with this regulation.

The purpose of this study is to find out the implementation of green open space at residential areas, and to determine how private green open space participates to the city green open space. The functional changes of public green open space make city green open space supply blocked. Private green open space becomes an option in fulfilling city green open space necessity. But, although it has big potential, private green open space cannot be relied on totally because of its ownership. The unstable private green open space existence can't maximally support city green open space necessity. Public green open space must become the main focus in preparing city green open space."

"Kota Jakarta yang penduduknya semakin banyak membuat lahan di kota Jakarta semakin banyak di gunakan sebagai daerah pemukiman. Walaupun lahan-lahan di Jakarta sudah semakin banyak yang di pergunakan sebagai tempat pemukiman namun masih saja dianggap kurang.Kota Jakarta yang ramai akan penduduknya yang juga sibuk dengan kegiatan masing-masing membuat orang-orang di kota besar semakin malas untuk berolahraga, ini diakibatkan oleh kesibukan dan kurangnya lahan untuk berolahraga. Walaupun terdapat tampat-tempat untuk berolahraga yang disediakan oleh pemerintah namun banyak sekali yang masih dipungut biaya. Ada juga lahan yang dapat di pergunakan oleh masyarakat untuk melepas hoby mereka berolah raga dengan menggunakan lahan yang tidak terpakai, namun pada saat si pemilik lahan ingin menggunakan lahannya untuk hal lain (bukan olahraga) masyarakat harus pergi.Mengapa pemerintah tidak memperbesar peluang bagi masyarakat untuk berolahraga dengan memperbanyak lahan olahraga yang gratis untuk umum?.Dengan bertambahnya ruang terbuka hijau berakibat pada bertambahnya ketersediaan sarana olahraga bagi masyarakat dan daerah resapan air yang lebih di kota jakarta.

---

Jakarta as the capital city of Indonesia has a great population numbers which always increase every year. The increase of population number has result to the discretion of land. Eventhough a lot of land has already been used for settlement but it?s not enough.

Nowadays urban people have a lot of things to do, for example their work so they have no time to make some exercise such as sport. Even though the government has already facilitated sport facility but everyone who wants to use it have to spend money for that. Although there are some un use land that can be use by the citizen for their hobby in sport, but when the owner want to use the land they have to leave.

The question is why do government does not facilitated a free sport facility for the public? By adding an open green space it can also increase the sport facility for public and also for water diffusion area in Jakarta."

"The growth and develoopment of Semarang city has implied decreasing open space area into built up area. Even though, a sustuinable development's concept has become the main concept of Local Development Program since 2002, there are problems concerning the management of The Green Open Space (the RTH, Ruang Terbuka Hijau) in this city. The problems, for example, are the lack of optimazation of RTH especially quantitatively, prior to land conversion. The high spatial resolution of satellite image, IKONOS and Quickbird, can be used as tools to monitor the change of land conversion. Objective of this research is to calculate spread and progress of RTH conversion from RTH to housing areas from 2003 to 2007, also to predict RTH conversion for 2010.Tembalang Sub District (Kecamatan Tembalang) has been chosen as a study area which will be compared with Banyumanik, Gunung Pati, and Mijen Sub District. Analysis method is Hansen Gravity Model or Land Potential Model. The model is used to determine potential development of Tembalang Sub District. The primary factors in Hansen Gravity Model analysis are Accessibility Index and Holding Capacity. Accessibility Index is use to measure interest in an area and easiness to access the area. Holding Capacity is used to calculate spaces where house can be built.The research shows RTH for year 2003 was 2,736.84 ha for year 2007, so RTH decreased 248.11 ha (9.07%). Conversion of RTH to housing area is 73.43 ha (29.59%), 165.44 ha or 66.68% for open space, 4.63 ha (1.87%) for others, and 4.61 ha (1.86%) still as RTH. Development of Tembalang Sub District is faster than Compared sub districts (Banyumanik, Gunung Pati and Mijen), which indicated from highest attractiveness value (124.46), so until 2010. RTH's conversion to housing areas will be no less than 29.58 ha."

"RTH yang tersedia saat ini di Jakarta sangat minim, sementara menyediakan lahan untuk RTH sangat sulit. Oleh karena itu maka yang dapat dilakukan adalah rneningkatkan kualitas RTH yang tersedia semaksimal mungkin. Kualitas yang masih dapat dimaksimalkan pada RTH adalah fungsinya sebagai habitat burung dan nilai estetika tanaman. Permasalahan yang dihadapi RTH sebagai habitat burung adalah letak dari taman - taman / hutan kota yang merupakan sumber biota saling terpisah dan tidak ada jalur hijau penghubung yang memadai, sehingga cukup banyak RTH yang ada terisolasi. Walaupun terdapat jalur hijau penghubung (koridor), tetapi vegetasi yang ditanam umumnya seragam dan lebih berupa tanaman yang pertumbuhannya cepat dan bernilai estetis. Untuk mendapatkan RTH yang berupa koridor I jalur hijau yang dapat menjadi habitat burung dan bemilai estetis, maka dilakukan penelitian mengenai tanaman sebagai tempat hidup burung dan nilai estetisnya. Untuk tanaman dan burung diteliti sruktur dari tanaman yang disukai burung, komposisi dan keanekaragaman tanaman dan boning, Untuk niIai estetika yang diukur dari individu tanaman adalah kerimbunan tajuk , tekstur tajuk, bentuk bunga dan buah, garis langit; jenis, komposisi dan jumlah dari tumbuhan, warna daun, tajuk, kulit, bunga, buah, dan akar.Pada struktur tanaman dilakukan pengukuran berupa ketinggian pohon, diameter, Iuas tajuk, tipe arsitektur pohon dan kanopi. Untuk komposisi tanaman dilakukan pengukuran kerapatan pohon, dominasi terhadap lahan dan frekwensi kehadiran tanaman pada lokasi pengamatan. Untuk pengukuran keanekaragaman tanaman dilakukan dengan menggunakan metode senses pada taman Suropati dan Situ lembang dan metode line transek pada Koridor teuku Umar, Koridor Gondangdia - Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Taman Medan Merdeka. Untuk pengukuran keanekaragaman burung dilakukan dengan metode jelajah (cruising). Untuk menghitung kesamaan komunitas pada beberapa lokasi pengamatan dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien Sorensen. Hasil dari penghitungan diatas digunakan untuk mendapatkan hubungan antara tanaman dengan keanekaragaman burung. Hubungan antara keanekaragaman burung dengan nilai estetika tanaman di sajikan dalam grafik kartesian. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam merencanakan atau merancang RTH kota, harus diperhatikan struktur tanaman, komposisi, keanekaragaman tanaman dan burung yang ada di lokasi agar dapat dikembangkan dan dipertahankan sehingga dapat meningkatkan mutu lingkungan di perkotaan.

---

Green and open space are difficult to find nowadays due to the lack of unused open areas. The existing green open spaces should therefore be maintained and improved. Green open space has become a habitat for birds and has an esthetically value. As a habitat for birds, green open space face problems : the location of city parks and forests is not adjacent while there is not enough green belts connecting the parks. This makes green open spaces become isolated. Although several connecting green belts do exist, the vegetations area quite homogeneous and only consist of rapid growing plants which have esthetically value. This research is conducted in order to make a green open space attractive to birds and esthetically valuable. The plants and birds are assessed based on the plant structure which is attractive to birds, composition, as well as plant and bird diversity. The esthetically value of plant is measured using the crown density, color and texture, shape of flower and fruit, the sky line, type, composition and quantity of plant, as well as the color of leaf, crown, bark, flower, fruit and root.

The tree height and diameter are measured by the crown width, the type of tree architectural and the canopy. The composition of plant is measured by the tree density, the domination and the presence frequency in the observation location. Census method is used to measure plant diversity in Taman Suropati and Situ Lembang while transect method is conducted in Gondangdia - US Embassy Corridor and Taman Medan Merdeka. Bird diversity is measured by employing cruising method. Community similarity in some observation locations is determined by applying Sorensen coefficient formula. The observation result is then analyzed to find out the relationship between plant and bird diversity. The relationship between bird diversity and esthetically is then plotted on a cortensian graph. What can be concluded from this research is that the plant structure and composition as well as plant and bird diversity should be taken into account when planning and designing green open space in the city. It is also important to developed and maintain them to improve urban environment quality."

"RTH seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan lain dan berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi. Konsep RTH Jakarta sesuai dengan peraturan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 adalah sekitar 30% dari luas wilayah, namun sampai saat ini DKI Jakarta hanya mampu memenuhhi 9%. Disebutkan juga dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan selanjutnya disebut RTHKP bahwa luas ideal RTHKP adalah 20% dari luas wilayah perkotaan, yang mencakup RTHKP publik dan privat. Keberhasilan penyediaan RTH di wilayah Jakarta Khususnya Jakarta Selatan juga harus didukung dengan kebijakankebijakan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah selatan Jakarta. Tanpa adanya koordinasi yang seimbang atar pemerintah daerah tentu saja tujuan dari penyediaan RTH ini tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Bentuk Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Normatif. Tipe Penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut, namun dalam penelitian ini dilihat dari pemaparan yang dilakukan secara mendalam, yaitu penelitian ekplanatoris. Penyediaan RTH di setiap kota dilakukan melalui tahap-tahap pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di setiap kota mempunyai kendala tersendiri sesuai dengan perkembangan di setiap kota. Kendala tersebut berdampak pada penyediaan RTH di wilayah Jakarta Selatan. Pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah satu dengan yang lainnya diharapkan meminimalisasi terjadinya tumpang tindih perizinan pembangunan yang dilakukan disetiap kota. Upaya pemerintah untuk meminimalisasikan dampak yang timbul salah satunya adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai RTH itu sendiri. Namun, ini dirasa belum cukup. Masyarakat dan pihak swasta pun harus turut serta dalam mendukung penyediaan RTH.

---

RTH often still defeated by various other interests and physical development oriented to economic interests. RTH concept Jakarta accordance with appropriate regulations Bylaw No. 1 of 2012 on Spatial Planning 2030 is approximately 30% of the area, but to date only able Jakarta memenuhhi 9%.Also mentioned in the material in the State Regulation No. 1 of 2007 on Spatial Planning of Urban Green Open Areas hereinafter RTHKP that RTHKP ideal area is 20% of the urban area, which includes public and private RTHKP. The success of the provision of green space in South Jakarta Jakarta particular must also be supported by local government policies that borders the south of Jakarta. Without the coordination of local government that balanced Atar course the purpose of the provision of green space can not be done perfectly. The study used the form Normative Research. Type of research can be seen from various angles, but in this study was seen from the in-depth exposure, ie ekplanatoris research.

Provision of green space in each city through the stages of land acquisition as stipulated in Government Regulation No. 71 Year 2012 on Implementation of Land for Public Interest. Implementation of land acquisition for public interest in every city has its own constraints in accordance with the developments in each city. Such constraints have an impact on the provision of green space in South Jakarta. The importance of government policy synchronization with each other are expected to minimize the overlap permitting the construction is done in every city. Government's efforts to minimize the effects one is to make regulations governing the green space itself. However, this is still not enough. Society and the private sector must take part in supporting the provision of green space."

"Daya dukung Kota Jakarta semakin mendapat tekanan akibat pertumbuhan populasi penduduk yang cenderung eksponensial, sehingga dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan antara komponen-komponen lingkungan yang berperan penting dalam membentuk kualitas manusia kota. Diutamakannya kepentingan politik dan ekonomi di atas kepentingan-kepentingan lainnya menyebabkan penataan ruang seringkali mengabaikan keseimbangan antara komponen tersebut di atas.Kesemrawutan pengelolaan pemerintah daerah menjadikan pembangunan fisik kota tidak terstruktur secara baik sehingga pemanfaatan lahan sebagai SDA yang terbatas menjadi tidak effisien. Belum disadarinya arti penting RTH terhadap kualitas lingkungan hidup merupakan permasalahan pokok dalam ketidakacuhan ini, karena kurang memadainya RTH dapat menyebabkan degradasi pada kualitas lingkungan fisik dan sosial. Ruang ini memiliki peran penting pada kondisi sosial masyarakat kota, khususnya remaja.Batasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam penelitian ini adalah: 'Tempat umum/public space yang digunakan untuk menyalurkan aktivitas rekreasi penduduk kota, yang bersifat terbuka (tidak beratap), memiliki vegetasi sedikit hingga sedang, serta bersifat non komersial".Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu:1) Apakah RTH eksisting, khususnya di Kota Jakarta, sudah memenuhi kondisi optimal jika ditinjau dari persepsi remaja?2) Bagaimana pengaruh RTH eksisting terhadap perilaku remaja?3) Bagaimana pola pengelolaan RTH eksisting yang dilaksanaken oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta?4) Apakah ada faktor-faktor yang juga menentukan dalam pengelalaan RTH selain peran pemerintah propinsi?Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk optimalisasi RTH Kota Jakarta. Sedangkan tujuan khusus penelitian adalah sebagai berikut:1) mengetahui persepsi remaja mengenai RTH;2) mengetahui perilaku remaja di RTH;3) mengetahui pola pengelolaan RTH dengan menghasilkan acuan/guidelines sederhana;4) mengetahui faktor-faktor penentu dalam pengelolaan RTH, agar dapat tercipta ruang rekreasi umum atau taman kota yang ideal.Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode RAP (Rapid Assessment Procedures) dikombinasikan dengan survei, dan disain penelitian bersifat deskriptif analitik. Untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan individual melalui kuesioner dan depth interview, digunakan metode survei. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah remaja pengguna yang memenuhi kriteria penelitian di 4 (empat) lokasi Ruang Terbuka Hijau yang telah ditentukan, yaitu Lapangan Palapa, Pasar Minggu; Lapangan Blok Sr Kebayoran Baru; Lapangan Al Azhar, Kebayoran Baru; dan Taman Situ Lenibang, Menteng. Pemilihan sampel awal menggunakan teknik accidental sampling. Pada tiap lokasi penelitian, disebarkan kuesioner kepada 30 remaja pengguna taman. Dari jumlah tersebut di atas, dipilih 12 responden yang diikutsertakan dalam 2 (due) kelompok Focused Group Discussion (FGD). Satu kelompok FGD terdiri dari 6 (enam) responden. Responden lain yang dipilih untuk wawancara adalah orang tua responden yang ikut dalam FGD, dan stakeholder lain yang dianggap berperan dalam keberadaan Ruang Terbuka Hijau ini, diantaranya pemerintah daerah yang diwakili oleh dinas pertamanan, tokoh kelurahan setempat, beberapa penghuni rumah yang dekat dengan RTH penelitian, serta pedagang kaki lima yang melakukan aktivitasnya di lokasi penelitian.Penelitian mengenai persepsi remaja terhadap RTH dititikberatkan pada aspek kebersihan, vegetasi, keamanan, suasana, dan kenyamanan. Sementara penelitian mengenai perilaku remaja di RTH dititikberatkan pada frekuensi kedatangan ke RTH, konsumsi waktu di RTH, kegiatan yang biasa dilakukan di RTH, Leman datang ke RTH, cara datang ke RTH, serta waktu tempuh dari tempat tinggal remaja ke lokasi RTH.

---

Optimizing the Open Space for the Youth: a Case Study: Four Open Spaces in DKI Jakarta Jakarta, the biggest city as well as the capital city of Indonesia faces daily an increasing pressure as a result of the inevitable increment of its population. This could disturb the environmental components that affect the quality of life of its community. By putting the political needs as well as the economical needs on top of the other needs, the city's administration often ends up in an ambiguous application of the urban master plan.

Mismanagement of city's administration causes the city to develop into an inappropriate way, leading to inefficient use of land, which is a limited natural resource. The unawareness of the important role of an open space to the environmental quality is an essential issue. The insufficient space of public recreation areas causes the degradation of physical and social environmental quality. The area is of great importance to the social well being of the city's inhabitants, especially to the youth at risk.

The term - open space - used in this paper is defined as a non commercial, open public space/urban park, with small to moderate vegetation, used to fulfill the needs of people's recreational activities.

To resolve the problems mentioned above, several questions have to be answered, i.e.:

1) has the existing open space, especially in Jakarta, achieved the optimum condition according to the youth's perception?

2) What is the effect of the existing open space towards youth's behavior?

3) How is the management pattern of the existing open space performed by the Government of DKI Jakarta?

4) Is there any other factor besides the role of the government that is essential in the open space management?

The main purpose of this research is to achieve optimum conditions for Jakarta's open space. Particular purposes are furthermore:

1) To asses the youth's perception of the open space;

2) To asses the youth's behavior at the open space;

3) To identify the pattern of open space management by producing modest guidelines;

4) To identify significant factors in open space management, so that the ideal concept of public recreation space could be obtained.

The research method used was the Rapid Assessment Procedures (RAP) combined with a survey, and an analytic descriptive research design. To conclude some individual questions through questionnaires and in-depth interviews, a survey method was used. The target group of this research was the youth as users of the open space in relation to the research criteria at the 4 (four) following research locations: Palapa Ground, Pasar Minggu; Blok S Ground, Kebayoran Baru; Al Azhar Ground, Kebayoran Baru; and Park Situlembang, Menteng. The samples of the first phase were selected through the so-called accidental sampling technique. At each location questionnaires were distributed to 30 park-users of the target group. Twelve of them were selected, to participate in 2 (two) Focused Group Discussions (FGD). One Group consisted of 6 (six) respondents. Other respondents, who were selected to go through in-depth interviews, were the parents of certain FGD's respondents, and other stakeholders who were considered essential to the state of the open space, being the local government represented by DKI Jakarta's Park Office, local community figures, several house dwellers living nearby the research locations, and sidewalk vendors who performed their selling activities on the location."

"Untuk menunjang keberlangsungan kehidupan di kota metropolitan, Pemerintah Daerah Khusus lbukota (DKI) Jakarta telah melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Mengingat kondisi dan kawasan yang dimiliki DKI Jakarta maka pembangunan yang dilaksanakan sangatlah kompleks.Pesatnya pertumbuhan penduduk selain menyebabkan kebutuhan akan ruang sangat tinggi juga menjadikan pembangunan fisik kota tidak terstruktur secara baik sehingga pemanfaatan lahan sebagai sumber daya alam yang terbatas menjadi tidak efisien.Hal ini juga terjadi pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota Jakarta, tercermin dari banyaknya RTH yang berubah fungsi .menjadi kawasan bentuk lain. RTH mempunyai fungsi yang penting baik bagi lingkungan alam maupun lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Pertimbangan dalam penataan dan pengelolaan RTH di kota-kota besar sering kali mempunyai konflik yang tinggi antara upaya pemanfaatan dan kelestarian lingkungannya sehingga diperlukan penataan ruang yang jelas dan terpadu. Dalam pengelolaan RTH sering terjadi tumpang tindih atau konflik antara wewenang dan kepentingan. Konflik wewenang meliputi: perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

---

To support the life sustainability in metropolitan city, regional government (pemda) of DKI Jakarta has conducted the development in various sectors. Considering the condition and the area of DKI Jakarta, the development of this region is very complex.

The rapid population growth, besides causing the need of spaces increasing also resulting development of the city is spahaly. So, the land-use as a limited nature resource becomes inefficient.

This is also happened in public space/open space area in Jakarta, which reflected from its functional change which becomes the other form area. The open space area has important functions, for natural environment, urban green space man made environment or cultural environment. Consideration in settlement and management of open space area in big cities frequently has high conflict from the effort of the utility and continuity of the environment. So it is need to have the right and integrated of space management. in management of open space area often happened conflict or overlap between authority and conflict of interest which is caused by the weak of coordination between related institution. Conflict of authority cover: planning, development, and conservancy."