Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Ethics of Competition" is nothing short of visionary. Knight foresaw virtually all of the reductionist tendencies that have come to plague the discipline he cultivated, neoclassical economic theory. Even more impressively, Knight related these disciplinary proclivities back to themes as grand as the fate of liberal democracy and human nature. Knight believed that the human craving for simple, mechanical explanations inevitably leads to frustration rather than material satisfaction.Contents : Ethics and the economic interpretation ; The ethics of competition ; Economic psychology and the value problem ; The limitations of scientific method in economics ; Marginal utility economics ; Statics and dynamics ; Cost of production and price over long and short periods ; Fallacies in the interpretation of social cost ; Value and price ; Interest ; Economic theory and nationalism."

"Hukum persaingan usaha adalah salah satu instrumen yang wajib ada di dunia global ini. Keberadaan hukum persaingan usaha mengharuskan adanya lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum persaingan usaha tersebut. Kewenangan yang dimiliki oleh institusi penegak hukum persaingan usaha berdampak besar terhadap efektifitas penegakan hukum persaingan usaha. UU No. 5 Tahun 1999 mengamanatkan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia untuk dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Amerika Serikat adalah Negara yang sudah sejak dulu menegakkan hukum persaingan usaha, Federal Trade Commission Act melahirkan Federal Trade Commission (FTC), yaitu institusi penegak hukum persaingan usaha di Amerika Serikat. Kewenangan yang dimiliki FTC sangat besar. Perbandingan kewenangan antara FTC dan KPPU akan melihat celah perbedaan antar kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga.

---

Competition is a compulsory instrument of the global world. The existence of competition law requires an institution for the enforcement of the law. Authority of competition law enforcer has a big effect to the effectiveness of the enforcement of competition law. Law No. 5 Year 1999 mandated KPPU to enforce competition law in Indonesia. United States of America has been enforcing antitrust law from very long ago. Federal Trade Commission Act create a competition law enforcement agency named The Federal Trade Commission. Federal Trade Commission has a very broad scope of enforcement authority. By comparing KPPU's and FTC's law enforcement authority, the difference from each agency can be revealed. "

"[ABSTRAKHukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untukmengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persainganusaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kacamata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, denganmenggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untukmenunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisisberdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisisekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akanmenunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasilpenelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukumpersaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapaitujuan dari hukum persaingan usaha.;Hukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untukmengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persainganusaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kacamata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, denganmenggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untukmenunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisisberdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisisekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akanmenunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasilpenelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukumpersaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapaitujuan dari hukum persaingan usaha.ABSTRACTCompetition law is a tool of economic policy to control business actor'sbehavior. In its implementation, especially in Indonesia, competition law often toassess that behavior only from the law views, and often ignoring the economicviews. This thesis, using qualitative method, which is case study, tries to show thedifference of the assessment with and without the economic perspective. The firstcase will shows the economic analysis in the investigation process. The secondwill shows the economic analysis in identifying cartel behavior. The results of thisstudy shows that without economic analysis, competition law implementation willonly worsen the business and will not achieve the main goal of competition law.;Hukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untukmengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persainganusaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kacamata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, denganmenggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untukmenunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisisberdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisisekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akanmenunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasilpenelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukumpersaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapaitujuan dari hukum persaingan usaha., Hukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untukmengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persainganusaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kacamata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, denganmenggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untukmenunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisisberdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisisekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akanmenunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasilpenelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukumpersaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapaitujuan dari hukum persaingan usaha.]"

"Pembuktian kartel tidak dapat dipisahkan dari penggunaan analisa ekonomi untuk membuktikan adanya perjanjian tertulis di antar para pelaku usaha yang dicurigai melakukan kartel. Namun di satu sisi, penggunaan bukti ekonomi (tidak langsung) masih menjadi perdebatan di Indonesia, karena selain mengandung ambigu, penggunaannya belum diatur secara tegas dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini akan menjabarkan penggunaan analisa ekonomi yang digunakan oleh KPPU untuk membuktikan dugaan-dugaan kartel yang ada selama tahun 2009-2010 serta menganalisa validitas penggunaan analisa ekonomi berdasarkan hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitan hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif. Ketelitian dan ketepatan dalam melakukan penghitungan serta analisa ekonomi adalah suatu hal yang masih harus ditingkatkan oleh KPPU demi perwujudan penegakan hukum persaingan usaha yang ideal.

---

The use of economic analyis to prove the existence of a gentlement agreement among the alleged cartel members is unseparable from the processs of cartel verification itself. However, on the other hand, the use of economic analysis (which is an indirect evidence), still remains as a controversy, not only because of its ambiguity, but also its method has not yet clearly been regulated under Indonesian law. This research is to elaborate the use of economic analysis employed by the Commission For the Supervision of Business Competition (KPPU) to prove the alleged cartels cases within the year of 2009-2010 and also to examine the validity of the use of economic analysis according to the national law system. This research is a normative legal research with qualitative analysis. Meticulous economic calculation and accuracy in analysis are of something that KPPU should improve for the fulfillment of an ideal competition law enforcement. "