Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK. DIAH IRAWATI. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (1960-1965). (Di bawah bimbingan Moela Marboen, S.S). Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR-GR) yang dibentuk berdasarkan Pen-Pres No. 4 tahun 1960 merupakan kelanjutan dari DPR hasil Pemilihan Umum 1955 yang telah dihentikan kegiatannya berdasarkan Pen-Pres No. 3 tahun 1960. Sidang Konstituante yang gagal menetapkan Undang-Undang Dasar serta dikeluar_kannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 meru_pakan salah satu sebab dibentuknya DPR-GR. Susunan keanggotaan DPR-GR ini tidak berdasarkan suatu Pemi_lihan Umum melainkan berdasarkan penunjukkan Presiden Soekarno, sehingga banyak pihak-pihak yang pro dan kontra baik dari perseorangan atau yang mewakili partai politiknya. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut, bergantilah sistim Demokrasi Liberal dengan De_mokrasi Terpimpin. Tindakan-tindakan setelah Dekrit ternyata memberi peluang besar pada Presiden untuk menjalankan kekuasaannya di tangan Presiden sendiri. Perombakan dan retooling dilakukan di semua bidang. Hal ini berakibat dirugikannya partai-partai politik yang terkena perombakan itu. Namun di pihak lain Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapat keuntungan lebih besar dengan bertambahnya jumlah kursi di DPR-GR. Sidang-sidang DRP-GR banyak dipengaruhi oleh pemikiran Presiden, dengan banyaknya surat-surat masuk dari Presiden kepada DPR-GR untuk disidangkan dan men_dapat pengesahan. Akhirnya karena tugas dan wewenang DPR-GR masa Demokrasi Terpimpin telah banyak didomina_si oleh Presiden, maka praktisnya DPR-GR masa ini hanya sebagai pengesah atau stempel untuk meng-ia-kan lahir_nya suatu Undang-undang. Hal yang demikian ini telah menyimpang dari tugas dan wewenang DPR yang sebenarnya menurut ketentuan Undang-undang Dasar 1945."

"The fisherman community of Arungkeke village, Arungkeke district, Jeneponto regence, can be devided in two gropus, traditional fisherman using traditional catching equipment and modern fishermen using modern catching equipment. Due to the decreasing fish resources has prompted traditional fishermen to work as mere labours in catching-fish boats. When many fishermen have to sell their boats or change the boat fuction as timber carrier in the years of 2000, many fishing laborers back to their prevous job as traditional fishermen even in Arungkeke water pool has been suffering from decreasing fish resources. Since they had lived in difficult condition their lives changed since 2006. Many fishermen have double occupation, as fishermen and seagrash cultivators. Patron and client (labors) then are dependable equally. The majority of fishermen feel they are able to exploit sea potential resources, especially since mutual cooperation working relation system had been applied. The research that based on qualitative-descriptive method finds that mutual cooperative working relation system have a strong effect on the ability of Arungkeke fishermen community to optimize see resources. It can be concluded that in the sea water zone of Arungkeke village the limit of sea resources can be resolved with mutual cooperative working system among fishermen. It is recommended that local government should prompt every fishermen community to apply mutual cooperative working system in optimizing limited sea fish resources to insure fishermen living continutity "