Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Alun-alun Kota Serang merupakan ruang publik yang dibangun pada tahun 1828 oleh Belanda. Sebagai warisan benda budaya, pemanfaatan ruang publik ini diatur agar sesuai dengan kondisinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Pemerintah Daerah Kota Serang dalam mengatur pemanfaatan ruang Alun-alun Kota Serang dan pengaruhnya terhadap pemanfaatan ruang. Hal ini diidentifikasi melalui interaksi tiga elemen spasial yaitu representasi ruang (conceived space), praktik spasial (perceived space), dan ruang representasi (lived space) yang diwujudkan dalam bentuk perencanaan, penyelenggaraan, dan pemanfaatan ruang. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis dilakukan dengan metode komparatif spatial antara rencana tata ruang pemanfaatan alun-alun, dengan persebaran aktivitas dan kepadatan pengguna di alun-alun. Selain itu juga dilakukan identifikasi interaksi antara tiga elemen spasial pembentuk aktivitas di alun-alun. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagai conceived space, terdapat dua ruang perencanaan. Pada area timur, perencanaan dilakukan dengan konsep modern dan berorientasi pada peningkatan ekonomi sehingga fasilitas dan atraksi yang tersedia lebih banyak dan bervariasi. Sedangkan pada area barat, perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah dilakukan dengan konsep kuno dan berorientasi untuk melestarikan bangunan-bangunan bersejarah yang tersebar di sekitar Alun-alun Kota Serang. Untuk mempertahankan fungsi warisan budaya di area barat, fasilitas dan atraksi disediakan secara terbatas. Dengan perbedaan pola ruang pemanfaatan tersebut, perceived space cenderung memusat di area timur. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan alun-alun sebagai warisan benda budaya yang dilakukan pemerintah berhasil mengatur pemanfaatan ruang. Alun-alun sebagai lived space tidak berdiri sendiri, namun menunjukkan keterkaitan dengan ruang di sekitarnya.

---

Serang Alun-alun is a public space built in 1828 by the Dutch. As a cultural heritage, the utilization of this public space is regulated according to its conditions. This study aims to identify the role of the Local Government of Serang City in regulating the spatial use of Serang Alun-alun and its influence on space utilization. This is identified through the interaction of three spatial elements, namely spatial representation (conceived space), spatial practices (perceived space), and representational space (lived space) which are embodied in the form of planning, organizing, and spatial utilization. The research data was collected through observation, interviews, and documentation studies. While the analysis was carried out using a spatial comparative method between the spatial plan for the use of the Alun-alun, with the distribution of activities and the density of users in the Alun-alun. In addition, the study was also carried out to identify interactions between the three spatial elements forming activities in the Alun-Alun. The results of the analysis show that as a conceived space, there are two planning spaces. In the eastern area, planning is carried out with a modern concept and is oriented towards improving the economy so that more and more varied facilities and attractions are available. Whereas in the western area, the planning carried out by the government with an ancient concept is oriented towards preserving historical buildings scattered around Serang Alun-alun. To maintain the function of cultural heritage in the West area, the government provided limited facilities and attractions. With the difference in the spatial utilization pattern, the perceived space tends to concentrate in the east. The conclusion of this study shows that the planning of the Alun-alun as a cultural heritage by the government has succeeded in regulating the use of space. Alun-alun as a lived space does not stand alone but shows a connection with the space around it."

"Kabuenga adalah tradisi lisan masyarakat Kapota Kabupaten Wakatobi. Tradisi kabuenga menggabungkan unsur nyanyian, tarian, dan nasehat pada saat pertunjukannya. Dalam perkembangannya, tradisi ini mengalami perubahan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Kebertahanan kabuenga merupakan hasil dari adaptasi masyarakat tradisi terhadap perubahan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses pewarisan dalam kabuenga. Penelitian ini menggunakan konsep dan teori perubahan sosial dan pewarisan, serta metode etnografi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pewarisan tradisi kabuenga pada masyarakat Kapota terjadi dalam dua kategori, yaitu pewarisan terbuka dan tertutup. Pewarisan terbuka yakni pewarisan dilakukan dalam pertunjukan dan pewarisan yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pewarisan tertutup dilakukan dalam lingkungan keluarga dan dilingkungan adat.

---

Kabuenga is the oral tradition of the community Kapota Wakatobi. Kabuenga tradition combines elements of singing, dancing, and the advice at the time of the show. During its development, this tradition has changed with social change society. Kabuenga survival is the result of the adaptation of tradition to social change. The purpose of this study is to describe the process of inheritance in kabuenga. This research uses the concepts and theories of social change and inheritance, as well as methods of ethnography.

The results of this study revealed that the process of inheriting tradition in society Kapota kabuenga occur in two categories, namely open and closed inheritance. Inheritance openly performed in the show, and doing by the government, then inheritance closely performed in the family and the customs."

"Bangunan Cagar Budaya merupakan peninggalan bersejarah yang memiliki peran yang sangat penting, yakni untuk mentrasfer identitas budaya pada generasi selanjutnya. Namun, adanya penurunan kondisi Bangunan Cagar Budaya terkait usia serta kurangnya perawatan berdampak akan kondisi Bangunan Cagar Budaya yang memprihatinkan. Maka dari itu, melakukan pelestarian Bangunan Cagar Budaya merupakan hal yang krusial untuk dilakukan untuk menjaga keberlanjutan akan keberadaannya. Selain menjaga keberlanjutannya, menjaga keaslian bangunan juga tidak kalah penting, mengingat tanpa keasliannya, Bangunan Cagar Budaya kehilangan hal mendasar yang menjadi tujuan keberadaanya. Oleh karenanya, melakukan pelestarian sesuai dengan tahapan yang benar serta sesuai etika dan kaidah konservasi merupakan hal yang harus dipahami dan diperhatikan demi terjaganya keaslian Bangunan cagar Budaya. Dengan demikian, maka nilai-nilai sejarah dapat tetap terjaga.

---

The Cultural Heritage Building is a historical heritage that has a very important role, namely to transfer cultural identity in the next generation. However, the decreasing condition of age-related Cultural Heritage Buildings and the lack of maintenance have an impact on the poor condition of Cultural Heritage Buildings. Therefore, preserving the Cultural Heritage Building is a crucial thing to do to maintain the sustainability of its existence. In addition to maintaining its sustainability, maintaining the authenticity of buildings is no less important, bearing in mind that without its authenticity, the Cultural Heritage Building loses its fundamental purpose for being. Therefore, conducting conservation in accordance with the correct stages and according to the ethics and rules of conservation is something that must be understood and considered for the preservation of the authenticity of the Cultural Heritage Building. Thus, historical values ​​can be maintained.

"

"Tesis ini membahas mengenai adanya aset terlantar (unclaimed assets) pada Perusahaan Efek yang menimbulkan kendala bagi Perusahaan Efek itu sendiri maupun Emiten baik dari segi biaya maupun kepastian hukum mengenai kepemilikan dari aset atau saham dalam Perusahaan Efek atau Emiten. Otoritas Jasa Keuangan maupun Self Regulatory Organisation lainnya sedang membahas mengenai cara penanganan aset terlantar (unclaimed assets) tersebut. Salah satu pemikiran untuk menangani aset terlantar (unclaimed assets) adalah dengan pembentukan Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal. Yang menjadi landasan pemikiran untuk membentuk Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal adalah berkaitan dengan tugas Balai Harta Peninggalan yaitu sebagai wakil dari Harta Peninggalan yang tak terurus (Pasal 1126-1129 KUHPerdata) serta pengurusan dan pengawasan atas kekayaan orang yang tidak hadir (Pasal 463, 464, dan 465 KUHPerdata serta Pasal 235 HIR). Akan tetapi Pembentukan Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal ini masih terkendala, dikarenakan aturan yang sekarang untuk Balai Harta Peninggalan secara umumnya masih menggunakan KUHPerdata sehingga pemerintah perlu membuat peraturan mengenai Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal. Berangkat dari adanya permasalahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan beserta unsur Self Regulatory Organisation lainnya dapat segera membentuk Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal dengan adanya Undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan badannya, aturan mengenai daluarsa kepemilikan atas aset terlantar (unclaimed assets), dan tata cara penitipan aset terlantar (unclaimed assets) tersebut.

---

This thesis discusses the establishment of the Association of Unclaimed Property in Capital Markets for Asset Unclaimed Assets in securities companies, which creates constraints for securities companies itself or the issuer both in terms of costs as well as legal certainty on the ownership of the assets or stock in a company's Securities or issuers. Indonesia Financial Services Authority and other elements of the Self Regulatory Organisation are in discussions on the handling of unclaimed assets. One of the solution to handle unclaimed assets is with the establishment of the Association of Unclaimed Property in Capital Markets. That rationale of the establishment of the Association of Unclaimed Property in Capital Markets is related to the duties of the Association of Unclaimed Property as a representative of the unmaintained heritage property (article 1126-1129 KUHPerdata) as well as the management of people?s wealth who are not present (article 463,464, dan 465 KUHPerdata). However the establishment of the Association of Unclaimed Property in Capital Markets are still constrained, because the regulation for the Association of Unclaimed Property commonly use the KUHPerdata, thus the Government need to make new regulations for the Association of Unclaimed Property in Capital Markets in the form of Act of Association of Unclaimed Property. Based on the existence of these problems, the Indonesia Financial Services Authority, along with other elements of the Self Regulatory Organisation can immediately form an Association of Unclaimed Property in Capital Markets with the laws governing the formation of the entity, the rules regarding the expired date of ownership of unclaimed assets, and the storage of unclaimed assets."

"Bangunan cagar budaya di kawasan Kota Tua Jakarta dari tahun ke tahun semakin terancam oleh banjir. Identifikasi resiko kerusakan yang disebabkan oleh banjir belum menjadi perhatian dalam pengelolaan bangunan cagar budaya di kawasan Kota tua. Penilaian tingkat bahaya, kerentanan dan kemampuan penanganan pada setiap bangunan cagar budaya adalah informasi penting untuk proses perencanaan mitigasi bencana. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan penilaian kemungkinan dampak resiko kerusakan yang diakibatkan oleh banjir pada bangunan cagar budaya, khususnya pada kejadian banjir tahun 2013.Analisis resiko yang dilakukan pada 101 bangunan cagar budaya di evaluasi melalui metode Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE). SMCE merupakan sebuah proses yang menggabungkan dan mentransformasikan data geografi menjadi keluaran untuk membantu pengambilan keputusan. Paramater untuk faktor bahaya banjir (ketinggian genangan, lama genangan dan frekuensi genangan), kerentanan cagar budaya (golongan bangunan cagar budaya), kerentanan fisik (indeks konservasi, umur bangunan, bahan bangunan), dan kemampuan penanganan (penanganan pasca banjir) digunakan untuk mengkalkulasi besaran resiko pada setiap bangunan cagar budaya.Pola distribusi keruangan memperlihatkan resiko tinggi berada pada wilayah utara kawasan Kota Tua (zona Sunda Kelapa) dan wilayah barat (zona Pekojan dan Pecinan), sedangkan tingkat resiko terendah berada di bagian tengah kawasan Kota Tua (zona kawasan Fatahillah). Implikasi resiko kerusakan tidak hanya berdampak pada bangunan itu sendiri, tetapi pada integritas setiap zona yang merepresentasikan ciri khas setiap wilayah (nilai budaya, historis, sosial, arsitektur).

---

Heritage building in Jakarta Old Town area threatening by flood every years. Spatial risk damage identification caused by flood is rarely getting attention for heritage building in old city heritage management. Hazard, vulnerability and coping assessment in every heritage building is a key information for disaster mitigation planning. Hence, this research purpose is to developing an approach to assessing risk damage possibilities that caused by flood to heritage building, particularly flood event in 2013.Risk assessment of 101 heritage building has been evaluated through Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE). SMCE is a process combining and transforming geographical data into specific output to help decision making. Factor parameter for flood hazard (flood depth, flood duration and flood frequency), heritage vulnerability (heritage building rank), physical vulnerability (conservation index, heritage building age, and heritage building structural material), and coping capacity (post disaster action) have been used to calculate risk impact in every single heritage building in study area.Distribution pattern show high risk area is located at north Jakarta Old Town area (Sunda Kelapa Zone) and west area (Pekojan and Pecinan Zone). The lowest risk concentrate at the center of Jakarta Old Town area (Fatahillah Zone). Risk damage implication not only potentially affect the heritage building, but each zone integrity which is representation the uniqueness of area (culture value, historical value, social value and architecture) possibly degraded."

"Kelenteng Boen Hay Bio merupakan salah satu tempat peribadatan tertua dari tiga kelenteng di kawasan Tangerang. Dua diantaranya telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Belum ditetapkannya kelenteng ini sebagai cagar budaya menjadi dasar dilakukannya penelitian ini dengan tujuan mengidentifikasi nilai penting pada bangunan beserta peringkatnya. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara yang akan digunakan dalam menentukan nilai penting dan peringkat kelenteng. Hasil identifikasi nilai ini mengindikasikan bahwa kelenteng Boen Hay Bio memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya karena memiliki salah satu atau gabungan dari nilai sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan agama. Penelitian ini berkontribusi dalam penentuan kebijakan pelestarian kelenteng sebagai upaya pelestarian cagar budaya.

---

Boen Hay Bio Temple is one of the oldest places of worship of the three temples in the Tangerang area. Two of them have been designated as cultural heritage buildings. This temple has not been designated as a cultural heritage which is the basis for conducting this research with the aim of identifying the important values of buildings and their level of significant. This study uses qualitative research techniques through literature study, field observations, and interviews which will be used in determining the importance and ranking of temples. The results of this value identification indicate that the Boen Hay Bio temple meets the requirements to be designated as a cultural heritage because it has one or a combination of historical, scientific, cultural and religious values. This research contributes to the determination of temple preservation policies as an effort to preserve cultural heritage.

"

"ABSTRAKKetatnya persaingan dalam pasar pariwisata menuntut pengelola untuk memiliki keuntungan kompetitifnya . Pada heritage tourism, memahami dan menjaga atribut authenthicity merupakan hal yang penting. Karena hal ini berhubungan dengan motivasi dan engagement pada destinasi wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi, persepsi authenticity ,dan engagement, terhadap konsekuensi perilaku dimasa depan yaitu loyalitas. Untuk memprediksi loyalitas digunakan authenticity dan engagement sebagai variabel prediksi. Penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square, dengan menggunakan model variabel formatif dan reflektif. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah cultural motivation, serious leisure, self-connection, object-based authenticity, existential authenticity, engagement, dan loyalty.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya pengaruh signifikan motivasi yaitu cultural motivation dan self-connection terhadap sense of authenticity. Temuan lain adalah, terdapt pengaruh signifikan sense of authenticity terhadap loyalitas. Namun tidak ada pengaruh signifikan antara engagement dan loyalitas.

---

ABSTRACTIntense competition in the tourism market requires managers to have a competitive advantage. On heritage tourism, understand and maintain authenthicity attributes are important, because it is related to motivation and engagement in tourist destinations. The purpose of this study was to determine the effect of motivation, perception of authenticity and engagement, towards the consequences of future behavior which is loyalty. In this study to predict loyalty used authenticity and engagement as predictive variables. This study uses Partial Least Square method, using the model variables formative and reflektif. Variable used in this study are cultural motivation, leisure serious, self-connection, object-based authenticity, existential authenticity, engagement, and loyalty. Result from this study showed that there are significant effect both from cultural motivation and self-connection to the sense of authenticity. Another finding is, there is significant effects sense of authenticity to loyalty. But there is no significant effect between engagement and loyalty;;"

"Dalam penelitian ini membahas interpretasi narasi dari berita, pemilik dan publik terkait puri kerajaan di Bali. Puri   merupakan  tempat tinggal raja yang  masih bertahan sampai saat ini walau tidak ada lagi sistem kerajaan.  Bekas istana raja tersebut masih dihuni oleh keluarganya dan dilestarikan sebagai pusat perawatan nilai-nilai seni dan  kebudayaan.  Tujuan penelitian ini mengetahui (1) nilai-nilai penting apa yang masih dipertahankan sampai saat ini dalam merawat dan melestarikan Puri, dan (2)Interpretasi dan Pembingkaian Pemilik dan Publik tentang Cagar Budaya Puri Kerajaan di  Bali. Penelitian ini menggunakan analisis model Robert Entman dan juga pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap. Raja, Bendesa (Kepala Desa Adat ) mewakili tokoh masyarakat,komunitas terkait  serta pemerintah kabupaten puri itu berada. Temuan dalam penelitian ini dari dua puri yang diteliti, narasi di media dengan  interpretasi dari pemilik dan stakeholder adalah sama. Puri menjadi bagian dari budaya di Bali karena peninggalan dari kerajaan terdahulu. Puri tidak  hanya dilestarikan sebagai warisan fisik namun juga berfungsi dalam kebudayaan, adat dan keagamaan. Selanjutnya, puri yang belum ditetapkan statusnya sebagai cagar budaya sejatinya memiliki nilai-nilai penting yang tertulis di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yakni, nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Pelestarian puri juga tidak lepas dari peran masyarakat setempat, baik warga adat maupun warga beragama Islam.

---

This study discusses the interpretation of narratives from news, owners and the public related to royal castles in Bali. Puri was the residence of the king who still survives today even though there is no longer a royal system.  The former king's palace is still inhabited by his family and is preserved as a centre for the care of artistic and cultural values.  The purpose of this study is to know (1) what values are still maintained today in nurturing for and preserving Puri, and (2) Interpretation and Framing of Owners and The Public about puri Royal Cultural Heritage in Bali. This study uses Robert entman's model analysis and also a qualitative approach with in-depth interviews of the king breed, Bendesa (Traditional Village Head) representing community leaders, related communities and the district government. The findings in this study are from the two castles studied, puri became part of the culture in Bali because of the relics of the previous kingdom. Puri is not only preserved as a physical heritage but also functions in culture, customs and religion. Furthermore, castles that have not been determined to have their status as cultural heritage actually have important values written in regulations “Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2010  tentang Cagar Budaya “ which has an important value for history, science, education, religion, and /or culture. The preservation of puri is also inseparable from the role of local communities, both indigenous people and residents who are not included in indigenous village communities."