Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian I berisi dunia pikiran, pengetahuan dan ilmu ; kata dan pikiran ; pengertian dan definisi ; jurnalistik dan publisistik ; perkembangan ilmu pers. Bagian II berisi kebebasan menyetakan sesuatu ; pernyataan antar manusia ; dan beritalogi."

"Jurnalisme sains memiliki peranan yang sangat penting sebagai pemandu khalayak umum terhadap ilmu sains. Akan tetapi, peran ini kerap gagal dilakukan sehingga melahirkan Empat Model Jurnalisme Sains sebagai standar penulisan jurnalisme sains yang baik. Di tengah saluran informasi ilmiah di Indonesia, jurnalisme sains didominasi oleh dua media yang mengambil lisensi jenama dari mancanegara, yakni National Geographic Indonesia dan The Conversation Indonesia. Dengan menggunakan metode studi literatur, ditemukan bahwa metode penyajian berita dari kedua media ini merefleksikan salah satu atau dua model dari teori Empat Model Jurnalisme Sains. Dapat disimpulkan bahwa kedua media sains di Indonesia sebagai penjaga gerbang terdepan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam membuat standar jurnalisme sains yang dapat menjadi pemandu bagi para media arus utama hingga media komunitas kecil.

---

Science journalism has a very important role as a guide for the public towards science. However, this role often fails to be carried out, resulting in the birth of a theory of the Four Models of Science Journalism as a standard for science journalism writing. In the midst of many channels of scientific information in Indonesia, science journalism is dominated by two media that take brand licenses from abroad, namely National Geographic Indonesia and The Conversation Indonesia. By using the literature study method, it was found that the methods of presenting news from these two media reflects one or two models of the theory of the Four Models of Science Journalism. It can be concluded that the science media in Indonesia as the front gatekeepers have carried out their duties well in setting science journalism standards that can be a guide for any other Indonesian media, from big mainstream media to small community ones, who wants to write proper science news."

"Penyebaran berita bias, yaitu beritayang direkayasa, dimanipulasi, atau sarat akan subjektivitas penulis berita menjadi fenomena yang semakin marak. Dibutuhkan keterampilan menganalisis dan mengevaluasi berita secara kritis untuk menghindari konsumsi informasi yang tidak akurat dan menyesatkan. Interaksi dengan orang lain melalui fitur komentar juga menjadi kekhasan dalam media berita daring yang dapat mempengaruhi persepsi bias dalam media berita. Edukasiliterasi media berita dilakukan supaya konsumen berita lebih kritis dan objektif dalam menganalisis dan mengevaluasi berita. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh literasi media berita dan komentar pengguna terhadap persepsi dalam media berita. Peneliti melakukan studi eksperimental dengan desain faktorial 2 x 2 pada 72 mahasiswa UI. Hasil analisis two-way ANOVA menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan pada pengaruh literasi media berita dan komentar pengguna terhadap persepsi bias dalam media.

---

Bias in news as a result of fabrication, manipulation, or media subjectivity has become a common phenomenon. A skill to critically analyze and evaluate news is needed to avoid consuming information that is inaccurate and deceiving. Interaction with other people through the user-comment feature too has become an online news media uniqueness that can affect individuals perception of news media. News media literacy education is needed so news consumer can be more critical and objective in analyzing and evaluating news article. This study is conducted to see the effect of new media literacy and user comment on perception of bias in media. An experimental study with factorial 2 x 2 design on 72 UI students is conducted. Two-way ANOVA analysis shows that both news media literacy and user comment significantly effect perception of bias."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ujaran kebencian dalam pernyataan-pernyataan pejabat negara yang dikutip dalam pemberitaan media daring Kompas selama tahun 2016. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Queering Criminology. Dalam kaitannya dengan hubungan LGBT dengan negara, seringkali timbul pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kekuasaan dan bagaimana orang-orang kuat yang paling politis berpengaruh.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis. Temuan data dalam penelitian ini berupa 20 berita dengan kutipan pernyataan pejabat negara terkait LGBT. Temuan data menunjukkan adanya 18 berita yang merupakan ujaran kebencian karena mengandung pernyataan diskriminatif, mengandung stereotipe, antagonis, dan merendahkan martabat, sementara 2 lainnya tidak mengandung ujaran kebencian. Pejabat negara dan media telah sama-sama menjadi agen pembentuk wacana kebencian. Hal tersebut berdasarkan pandangan kritis dapat disebut sebagai kejahatan.

---

Title Hate Speech by the Ruler against Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender in Media as Crime An Analysis of State Official 39 s Statement in Kompas Media Online News 2016 This study aims to examine hate speech in the statements of officials who are in the media coverage online Kompas during 2016. The theory used in this study is Queering Criminology. In his relationship between LGBT with the state, appear the question about who has power and a very moderate political person. The method used in this research is critical discourse analysis.

The data finding in this research is 20 news with quotation of opinion of LGBT related official. The findings of the data indicate 18 news which are hate speech because they contain discriminatory assumptions, containing stereotypes, antagonists, and degrading, while the other two are not contained by hate speech. State officials and the media have become equally hate shaping agents. Based on critical perspective, it can be called a crime."

"Jenis media massa yang berbeda-beda memiliki dampak yang berbeda pada setiap orang. Dampak media yang menjadi objek penelitian ini ialah berupa information holding yang dimiliki responden berkaitan dengan kasus korupsi dan/atau KKN di KPU Pusat. Information holding yang ingin diketahui adalah information holding level 1, 2, dan 3. Information holding Ievel 1 berkaitan dengan pengetahuan secara umum yang dimiliki responden tentang kasus korupsi di KPU Pusat, information holding level 2 berkaitan dengan informasi rinci yang dimiliki responden tentang korupsi di KPU Pusat, dan information holding level 3 berkaitan dengan analisis dan pendapat responden tentang penyebab kasus korupsi di KPU Pusat tersebut. Responden penelitian adalah mahasiswa S1 angkatan 2002 program regular dari Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Pemilihan kedua fakultas ini dilakukan secara acak sederhana dari sepuluh fakultas penyelenggara program Strata Satu (Sl) regular di kampus UI Depok. Selanjutnya, responden diambil dalam jumlah yang mewakili mahasiswa dari kedua fakultas tersebut. Jumlah responden diambil secara proporsional baik untuk ukuran laki-laki maupun perempuan. Jumlah responden yang datanya dapat dianalisa adalah 214 orang atau 82% dari total rcsponden (260) yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan survei untuk mengukur information holding responden. Namun, untuk mengetahui isi media dilakukan dengan analisis isi berita atau siaran berita, talkshow dan ulasan. Media yang dianalisis isinya adalah Surat kabar Kompas, Tempo dan Media lndonesia serta isi Siaran Metro TV, SCTV dan RCTI tentang kasus yang berkaitan dengan kasus korupsi di KPU Pusat. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa information holding level 1, 2, dan 3 dapat terjadi kalau responden terterpa isu yang dianalisis. Selanjutnya, information holding level 1, 2, dan 3 dipengaruhi oleh jenis media, frekuensi penggunaan media, serta jenis program untuk media televisi dan radio. Surat kabar berhubungan dengan information holding level 1, 2, dan 3. Kemudian membaca kasus korupsi yang terjadi di KPU Pusat melalui majalah berhubungan dengan information holding level 2 dan 3. Kegiatan mendengarkan berita korupsi di KPU Pusat melalui radio berhubungan dengan information holding level 3. Frekuensi mendengarkan berita korupsi di KPU Pusat melalui radio berhubungan dengan information holding level 2. Jenis stasiun televisi berhubungan dengan information holding level 2. Selanjutnya, menonton berita korupsi di KPU Pusat berhubungan dengan information holding level 2, dan frekuensi menonton berita korupsi berhubungan dengan information holding level 2. Menonton talkshow korupsi di KPU Pusat berhubungan dengan information holding level I, 2, dan 3. Diskusi antarpribadi tentang kasus korupsi dan KKN di KPU Pusat juga berhubungan dengan information holding level 1, 2, dan 3. Implikasi dari penelitian ini, agar informasi dalam pemberitaan suatu kasus dapat diingat secara umum dan rinci oleh khalayak dan agar khalayak dapat memberikan pendapat dan analisis tentang penyebab suatu kasus, maka informasi kasus itu dapat disampaikan dengan media yang berbeda untuk memperoleh hasil yang berbeda. Agar suatu informasi dapat diingat secara umum oleh khalayak, maka media yang dapat digunakan adalah Surat kabar dan televisi, dan program yang dapat digunakan untuk televisi adalah berita dan talkshow. Kemudian, agar suatu informasi dapat diingat secara rinci maka media yang dapat digunakan adalah majalah, surat kabar dan televisi. Kalau mau menggunakan radio maka perlu meningkatkan Frekuensi penyiarannya. Untuk televisi, agar siaran informasi dapat diingat secara rinci dapat rnenggunakan berita alau talkshow dan perlu memperhatikan stasiun televisi tertentu. Selanjutnya, agar khalayak mampu memberikan pendapat dan analisis mengenai penyebab suatu kasus maka kasus itu perlu disampaikan melalui surat kabar, radio, dan televisi. Radio dapat menggunakan program berita, sedangkan televisi dapat menggunakan berita, ulasan dan/ atau Iafkshow. Frekuensi pemberitaan dan diskusi di radio tidak mempengaruhi kemampuan khalayak memberikan pendapat dan analisis tentang penyebab suatu kasus korupsi. Tetapi sebaliknya, Frekuensi penyiaran berita lewat televisi dan penyiaran ulasan dan/atau talkshow walaupun frekuensi penyiaran tidak berpengaruh pada kemampuan khalayak memberikan pendapat dan analisis tentang penyebab suatu kasus korupsi. Penelitian ini relatif memiliki keterbatasan dalam rnengeksplorasi motivasi dan kepentingan para responden, yang merupakan faktor penentu dalam konteks information holding pada populasi lain atau dalam kasus-kasus lain di luar kasus yang dibahas pada penelitian ini."

"Di dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, terdapat upaya penal dan non-penal. Dimana upaya non penal bersifat preventif. Upaya non-penal ini bisa berbentuk apa saja, peranan media massa dalam membentuk persepsi atas kejahatan dan hukuman adalah salah satunya. Media massa dapat melakukan peranan ini melalui pemberitaan kejahatan dan melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum. Namun masih ada media massa yang menjadikan berita kejahatan sebagai komoditas saja, sementara dalam hubungannya dengan lembaga penegak hukum masih sebatas sebagai narasumber saja. Muatan berita di media massa khususnya yang ada kaitan dengan berita kekerasan dapat menimbulkan dampak ketakutan dan tidak mengedukasi masyarakat. Tesis ini meneliti bagaimana peran media massa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, kerjasamanya dengan lembaga penegak hukum dan bagaimana memperkuat peranan media massa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan. Terdapat beberapa permasalahan dalam konstruksi media massa akan pemberitaan kejahatan seperti penggunaan terminologi, pemberitaan yang berimbang dan pemberitaan yang menghakimi. Hal ini berkaitan erat dengan konstruksi media massa akan berita kejahatan, agar kemudian dapat berjalan sesuai pada fungsi preventif. Penggunaan narasi dan gambar yang terlalu detail dan kepatuhan terhadap etika sebaiknya menjadi pedoman ketika media massa mengkonstruksi pemberitaan kejahatan, karena dampak berita media massa dapat menjadi pemicu perilaku agresif, menimbulkan efek ketakutan dan membentuk opini publik berupa perwujudan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang bisa berupa partisipasi terhadap penegakan hukum sendiri, hal ini menunjukkan bahwa opini publik atau tindakan publik punya partisipasi yang penting dalam berjalannya sistem peradilan pidana. Namun opini publik ini memiliki paradoks, dimana dalam hal ini dapat berarti pula timbul ketidak percayaan masyarakat dan apresiasi kepada lembaga penegak hukum yang ada. Media massa dalam konteks kebijakan penangggulangan kejahatan dapat berperan juga dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat dan apresiasi kepada lembaga penegak hukum, media massa dapat menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum. Tidak harus merupakan kerjasama yang sifatnya formil asalkan dapat saling menghargai profesi masing-masing dan saling menguntungkan. Peran media massa ini juga bisa dilakukan dengan memenuhi semua sisi lembaga penegak hukum dalam konstruksi berita kejahatan, sehingga tidak ada lembaga penegak hukum yang kinerjanya disoroti terlalu besar lalu menimbulkan semacam persaingan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Konstruksi berita kejahatan dari media massa memang tidak bisa lepas dari nilai beritanya sendiri, namun berita kejahatan besar dan kejahatan jalanan sebaiknya mendapatkan bentuk konstruksi yang sama, dimana sebaiknya ia memberikan bentuk peringatan, edukasi dan kontrolnya terhadap penegakan hukum, hal ini penting mengingat media massa merupakan wadah aspirasi masyarakat sehingga yang dilakukannya seharusnya juga menjadi cerminan masyarakat dan memang apa yang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam konteks penegakan hukum.

---

In the criminal policy, there are penal effort and non-penal effort. Where non penal preventive efforts. These non-penal efforts could formed in many ways, the role of mass media in influencing perceptions of crime and punishment is one of them. Mass media can perform this role through their construction of the news crime and cooperate with law enforcement agencies. But there are still some mass media makes news crime only as a commodity, while in connection with law enforcement agencies is only as a source only. Content in the mass media particularly that there is a link to the news of violence can lead to fear and does not educate the public. This thesis examines how the role of the mass media in criminal policy, their collaboration with law enforcement agencies and how to strengthen the role of mass media in criminal policy. There are some problems in construction of news crime from mass media like the use of terminology, balanced news coverage and judging news coverage. It is closely related to the construction of news crime from mass media, so that the news can then be run according to the preventive function. The use of narrative and images that are too detailed and obedied to ethic should be guidelines when mass media construct the news crime, due to the impact of the news media can be a trigger aggressive behavior, giving rise to fear effect and shaping public opinion in the form of embodiment of the actions undertaken by the community which could either be participation against the rule of law itself, this shows that public opinion or public actions have significant participation in the passage of the criminal justice system. But public opinion has a paradox, which in this case can also mean arise distrust and disappreciation society to law enforcement agencies. Mass media in the context of criminal policy can be instrumental in restoring public trust and appreciation to law enforcement agencies, the media are able to establish cooperation with law enforcement agencies. The partnership should not be a formal partnership as long as cherising each other profession and give mutual benefit. The role of the mass media could also be done covering all side of the law enforcement agency in the construction of news crime, so there is no law enforcement agency that performs highlighted too big then give rise to a kind of competition with other law enforcement agencies. Construction news crime of mass media did not get off from the value of the news itself, but white collar crime news and street crime should get the same form of construction, where should be deliver the form of warning, education and control of law enforcement, this is important given from mass media because mass media is channel of society aspiration so that what are done by mass media should also be a reflection of society and indeed what it needs by society especially in the context of law enforcement."