Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengambil topik tentang strategi Pengembangan Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan studi literature. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Dimensi pemberdayaan masyarakat yang diteliti meliputi upaya terarah, keterlibatan kelompok sasaran dan pendekatan kelompok. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat pada Program Desa Mandiri Energi di Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat telah tercapai. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi banyak pihak dalam Pengembangan Desa Mandiri Energi.

---

This thesis chooses a topic about the development of independent energy village based on community empowerment. The locations of the research is in Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Data collection did by using the observation method, interview and study literature. The data got from the research, the analyzed by using descriptive qualitative data analysis technique. Community empowerment dimensions examined include efforts targeted, empowerment and group approaches.The result showed that the ecommunity empowerment in Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedan, Jawa Barat reached. This research is expected to give recommendation for many sides in the development of Independent Energy Village."

"Penelitian ini mengembangkan indikator pemberdayaan dan cara pengukurannya yang dapat dimanfaatkan dalam menentukan tingkat keberdayaan desa siaga. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian berupa instrumen yang sudah terbukti valid dan reliabel. Desa siaga yang memiliki skor tingkat keberdayaan 60 ke atas lebih dari 85%, namun yang memiliki skor 80 ke atas masih di bawah 25%. Tingkat keberdayaan desa siaga dapat meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, kenaikan berat badan balita (N/D) dan menurunkan jumlah balita gizi buruk. Disarankan agar instrumen ini diuji cobakan di tempat lain untuk mengetahui stabilitas dari indikator.

---

The objective of this research was to develop empowerment indicators in measuring empowerment level of alert villages. Qualitative and quantitative approaches were used in this research. The research found out that indicators instrument was valid and reliable. Less then 25% of alert villages had score of empowerment level was 80 or more and more then 85% of alert villages had score was 60 or more. The empowerment level of alert villages was able to increase coverage of delivery assisted by health personnel, weight gain (N/D) and decrease the amount of under five children malnutrition. It is recommended to retested the indicators instrument in other places to know stability of the indicators."

"ABSTRAKPenelitian ini berisi tentang pengaruh dari empowerment (psychological, social,political) dan personal economic benefit terhadap resident attitudes padapariwisata. Hipotesis yang diuji menggunakan data yang diambil dari 186 orangpenduduk kota Surakarta melalui survei online dan survei secara langsung.Dengan menggunakan Structural Equation Modeling metode MaximumLikelihood Estimation, hasil yang didapat adalah terdapat pengaruhn signifikanantara dampak negatif dan positif pariwisata terhadap dukungan masyarakat.Dimana personal economic benefit hanya mempengaruhi dukungan padapariwisata, psychological empowerment mempengaruhi dampak positif dandukungan terhadap pariwisata, social empowerment hanya mempengaruhi dampakpositif pariwisata, sedangkan political empowerment tidak memberi pengaruhyang signifikan bagi dampak positif, negatif, maupun dukungan terhadappariwisata.

---

ABSTRACTThis study contains the impact of empowerment (psychological, social, political)and personal economic benefit of resident attitudes toward tourism. Thehypothesis was tested using data that taken from 186 Surakarta?s resident throughonline and direct survey. By using Structural Equation Modeling, MaximumLikelihood Estimation method, the results obtained is that negative and positiveimpact of tourism having direct and significant effects on support for tourism.Whereas personal economic benefit only affects support for tourism,psychological empowerment affects positive impact and support for tourism,social empowerment affects positive impact of tourism, while politicalempowerment doess not affect whether positive, negative impact and support fortourism."

"ABSTRAKKebijakan kota layak anak diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, dimana kebijakan tersebut berisikan 24 indikator sebagai pemenuhan kebijakan dan akan diarahkan kepada tingkat level menuju kota layak anak. Salah satu kota yang ditunjuk untuk menjadi pilot project adalah Kota Depok selain itu kebijakan Kota Layak Anak dijadikan program andalan. Dalam mewujudkan Kota Layak Anak tentunya dimulai dari sector yang kecil terlebih dahulu yaitu dimulai dari lingkungan keluarga lalu RT dan RW, salah satu dinas yang berperan dalam mewujudkan Kota Layak Anak terkait lingkungan Keluarga RT dan juga RW adalah Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurga Kota Depok. Dalam kebijakan Kota Layak Anak terbagi menjadi 5 kluster hak anak dimana Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok merupakan koordinator dari kluster ke 2 yaitu mengenai Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Dengan adanya hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok dalam mewujudkna Kota Layak Anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasl penelitian dari peran dinas perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dan keluarga kota depok dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah: 1) Kurang Komitmen dari pemimpin, 2) koordinasi yang kurang antar dinas dan lembaga lain, 3) sosialisasi yang dilakukan tidak secara berkala, 4) Sumber Daya Manusia yang masih kurang memadai

---

ABSTRACT

Child-friendly city policy is regulated in the Republic of Indonesia Minister of Women Empowerment and Child Protection Decree Number 11 of 2011, where the policy contains 24 indicators as the policy's fulfillment and will be directed to the level towards child-friendly city. One of the cities designated to become the pilot project is the City of Depok, where the Child-friendly City policy has become the mainstay program. In realizing Child Friendly City, it should certainly starts from a small sector first, starting from the family environment then the neighborhood association (RT) and community association (RW), one of the agencies that plays a role in realizing Child Friendly City related to the family neighborhood association environment as well as the community association is the Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City. In the child-friendly city policy, the rights are divided into 5 clusters, where the Child Protection,Community and Family Empowerment Agency of Depok City is the coordinator of the second cluster, namely on the Family Environment and Alternative Parenting. With this in mind the author is interested in researching on how the role of the Department of Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City in realizing Child Friendly City. The approach used in this research is a qualitative approach, with descriptive research type. Data collection techniques used in this study were in-depth interviews and literature study. The results of the research on the role of the child protection, community and family empowerment agency of Depok City : 1) the Lack of Commitment from leaders, 2) the lack of coordination between agencies and other institutions, 3) inconstant socialization, 4) Inadequate Human Resources."

"Tesis ini membahas ketahanan masyarakat pesisir di wilayah Propinsi Banten. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatknn kesejahteraan masyarakat nelayan melalui optimalisasi pengelolaan sumberdaya perikanan.Penelitian ini adalah penelitian kwalitatif dengan desain diskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa ; pemerintah daerah harus segera mengeluarkan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat pesisir diwilayah Propinsi Banten; pemerintah bersama unsur Muspida bersama-sama mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan; Dirjen perhubungan dan Dirjen Kelautan dan Perikanan segera melakukan pembenahan mengenai kewenangan dalam perizinan kapal ikan dan kapal niaga.

---

This thesis discusses the resilience of coastal communities in the Province of Banten. To know the implementation of the Regional Government policies in an effort to improve the welfare of fishing communities by optimizing the management of fisheries resources. This study is a qualitative research design with descriptive analytic.

The results suggest that; local government should immediately issue a policy on the empowerment of coastal communities in the region, Banten Province; Muspida government together with the elements together to optimize the management of marine resources; Directorate General for Communication and Directorate General of Maritime Affairs and Fisheries immediate revamping of the licensing authority in fishing vessels and merchant ships."

"Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Bappenas menginisiasi program MBKM Desa Cemara melalui berbagai bentuk intervensi kegiatan. Dalam hal ini, saya terlibat secara aktif dalam program MBKM Desa Cemara yang berfokus pada pemberdayaan lapisan kelompok masyarakat pengrajin anyaman daun pandan di Desa Tanjungpura. Lapisan kelompok masyarakat inilah yang selanjutnya menjadi cikal bakal komunitas anyaman yang berhasil dibentuk dan dibina dalam meningkatkan produktivitas serta mengoptimalkan sumber daya atau potensi lokal sebagai basis pertumbuhan ekonomi pedesaan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah autoetnografi. Tulisan ini menjabarkan hasil pengamatan dan refleksi pengalaman magang saya untuk menjelaskan proses pemberdayaan masyarakat melalui kerangka perspektif antropologi, khususnya antropologi terapan. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan masyarakat, mulai dari needs assessment, perumusan solusi permasalahan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Program berjalan dengan lancar sampai evaluasi dilakukan. Meskipun demikian, program ini masih minim dari unsur kemandirian dan keberlanjutan. Hal tersebut disebabkan karena minimnya kolaborasi antar pihak dalam menjaga keberlangsungan program. Oleh karena itu, program pemberdayaan sangat perlu mengoptimalkan keterlibatan berbagai pihak terkait, mulai dari unsur masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, maupun dinas setempat agar program yang telah dilaksanakan sebelumnya dapat terus berjalan dan berkelanjutan.

---

In an effort to poverty reduction, Bappenas initiated the Desa Cemara MBKM program through various forms of intervention activities. In this regard, I actively participated in the Desa Cemara MBKM program which focuses on empowering the community group of pandan leaf-woven craftsmen in Tanjungpura Village. This layer of a community group is the forerunner of the worn community that has been successfully formed and fostered in increasing productivity and optimizing local resources or potential as a basis for rural economic growth. The method used in this paper is autoethnography. This paper describes the result of observation and reflection on my internship experience to explain the process of community development through the framework of anthropological perspectives, especially applied anthropology.

The results show that implementation of the community development programs is carried out through several stages involving communities, starting from need assessment, formulation of problem solutions, planning, implementation, to evaluation program. However, this program is still lacking in self-reliance and sustainability elements. This is to the lack of collaboration between parties in maintaining the sustainability of the program. Therefore, the community development program needs to involve various related parties, starting from elements of the community, village government, district government, and local agencies so that the programs that have been implemented before could be sustainable."

"Disertasi ini mengkaji evaluasi kebijakan pemberdayaan pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga periode tahun 2010-2014. Untuk memandu penelitian ini, peneliti mengangkat tiga permasalahan utama yaitu: (i) Bagaimana konten kebijakan pemberdayaan pemuda, (ii) Bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda, dan (iii) Bagaimana dampak kebijakan pemberdayaan pemuda dalam merespons masalah kepemudaan. Guna menjawab pertanyaan tersebut, teori Fischer et al., Grindle, dan Royse digunakan oleh peneliti. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan post-positivism di mana data primer dikutip melalui kaidah indepth interview dengan para narasumber otoritatif serta melalui focus group discussions (FGD); data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini mendapati beberapa temuan penting. Pertama, konten kebijakan pemberdayaan pemuda tidak sepenuhnya mengarah kepada sasaran pembangunan kepemudaan, miskin kreasi, inovasi dan improvisasi disebabkan lemahnya kontrol pimpinan dalam perumusan program, kebiasaan menjiplak program tahun sebelumnya serta tidak dikomunikasikan dengan stakeholders kepemudaan. Kedua, dalam implementasi kebijakan terdapat kelemahan koordinasi, tingkat kepatuhan dan daya tanggap yang rendah, sistem rekrutmen tidak memadai, kompetensi sdm yang kurang tepat, meskipun realisasi pelaksanaan tiap program cukup tinggi namun tidak berbanding lurus dengan derajat perubahan yang hendak dicapai. Ketiga, dampak yang dirasakan hanya pada tingkat individu, sedikit pada tingkat kelompok dan kecil sekali pada tingkat masyarakat, mengakibatkan lemahnya tingkat perubahan dan penerimaan sehingga belum mampu menjawab permasalahan kepemudaan secara lebih luas. Ironisnya proses evaluasi tidak pernah di lakukan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan konten kebijakan pemberdayaan pemuda. Rekomendasi yang diajukan peneliti, Kemenpora harus merubah orientasi dalam memformulasi dan melaksanakan kebijakan agar berdampak luas pada pembangunan kepemudaan di Indonesia.

---

This dissertation examines an evaluation of a policy on youth empowerment at The Youth and Sports Ministry of The Republik Indonesia from year 2010 to 2014. To guide this study, this research raises 3 (three) main questions, namely (i) What the content of youth empowerment policy is, (ii) How does the implementation youth empowerment policy, and (iii) How does the impact of youth empowerment policy respond the youth issues. In order to answer such questions, theories of Fischer et al, Grindle, and Royse are used. The Research method adopted is post-positivism approach where primary data is collected through an in-depth interview system with several authoritative resource persons and through focus group discussion (FGD); secondary data is obtained through books, journals and prior research results. This research discovers some important findings. First, the content of youth empowerment is not totally directed towards youth development target, it lacks creativity, innovation and improvisation due to poor leaders control over program formulation, a practice of plagiarizing the program of previous years and it is not communicated with youth stakeholders. Second, in carrying out a policy there are weakness in coordination, lower levels of obedience and responsiveness, inadequate recruitment system, in-appropriate human resources competences, although the realization of each program is high, but it doesn?t reach the change to be intended. Third, the impact being felt is only at the level of individual, little at a group level and very little at a community one, causing the weaknesses of change and acceptance levels, so that it is unable to resolve youth problems comprehensively. Ironically, an evaluation process is never made as feedback for improvement to the content of youth empowerment policies. A recommendation put forward in this research is that Youth and Sports Ministry has to change orientation in formulating and implementing a policy so as to have a wide impact on youth development in Indonesia."

"Pemberdayaan adalah sebuah istilah yang problematik. Sebagai sebuah turunan dari konsep pembangunan, pemberdayaan dijadikan solusi untuk menambal Iubang-lubang pembangunan. lerbagai fakta empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemberdayaan menjadi jembatan penghubung jurang ketimpangan sosial akibat pembangunan yang tidak merata. Melalui berbagai program pemberdayaan, warga negara yang tidak beruntung diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, sejak tahun 1970an istilah pemberdayaan didiskusikan dan dipraktekkan dalam bentuk kebijakan, istilah tersebut belum menemukan maknanya yang tepat. Pemberdayaan lebih sering menjadi jargon dan retorikan dari pemerintah maupun masyarakat sipil untuk menjadikan mereka yang tidak beruntung sebagai objek kepentingan mereka. Pemberdayaan yang seperti itu justru membuat warga negara semakin terekslusi dari pembangunan. Tesis ini akan mendiskusikan pemberdayaan dalam makna yang sebenarnya. Hanya saja, cakupannya dibatasi dalam tata ruang wilayah pesisir.Ada dua alasan yang melatarbelakangi pembatasan ini. Pertama, konsep pembangunan masyarakat Iebih memungkinkan menerapkan model pembangunan lokal (locallity development) yang terbatas pada tingkat lokal secara geografis. Model ini diharapkan Iebih mampu menggerakkan masyarakat yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kepentingan dibandingkan dengan wilayah yang Iebih Iuas, serta mampu mengantisipasi perbedaan karakteristik antara wilayah daratan dengan wilayah pesisir dan kelautan, Kedua, pembatasan ini jugs dilatarbelakangi oleh prioritas permasalahan sosial, yaitu tereksklusinya komunitas pesisir secara sosial, ekonomi dan politik dalam pembangunan di republik ini. Tiga aiternatif model pemberdayaan komunitas pesisir diuji dengan pendekatan kuantitatif dalam tesis ini. Ketiga alternatif model tersebut adalah model koperasi, model pusat komunitas dan model inti plasma. Sebagai lokus peneiitian adalah Kecamatan Pelabuhanratu, yang menjadi sentra perikanan di sepanjang garis Pantai Selatan Pulau Jawa.Hasil analisis data dari responden ahli yang diolah melalui teknis Analytic Hierarchy Process (AHP) menempatkan model koperasi sebagai alternatif model yang memiliki peluang keberhasilan tertinggi di Pelabuhanratu. Akan tetapi, basil survey atas 55 responden di Desa Pelabuhanratu menunjukkan adanya kekecewaan atas kinerja koperasi maupun program-program bantuan yang disalurkan kepada warga. Hasil survery juga menemukan tetap terbukanya peluang bagi perbaikan model koperasi sehingga memberikan kepuasan bagi warga lokal yang mengikuti program pemberdayaan. Peluang tersebut bisa menjadi nyata bila model koperasi yang baru benar-benar memperlihatkan perbaikan kinerja, terutama pada sisi pelayanan.

---

Empowerment is a problematic concept. As a part of development theory, empowerment means to be the solution to cover everything that left behind in development process. There are many facts showing that a high economic growth doesn't always distribute equally in society. This condition is what make empowerment become a strategic issue in development. Through many empowerment program, every unlucky citizen were joined together and organized to help them to rise their quality of life. Unfortunately, in Indonesian context, the practical of empowerment progress is not as good as the discussion of the concept. Almost every empowerment practical experience in Indonesia has not find its true meaning. Empowerment is just a slogan and rhetoric from government or professional to cover their interest. This is why empowerment program only make community become dependent to the program or the actor, instead gaining a better wealth and better life. This thesis discuss empowerment concept in its true meaning. Only, the scope is limited to coastal area.There are two reason for this limitation. First, community development as practical concept has a higher rate of success if running in a limited area. A local development model can generate better participation from the people to gain their needs together. This strategy also avoid generalization in implementing strategy of empowerment in land area and coastal area. Second, the priority in solving social and economic problem in coastal community. The Indonesian coastal community has already excluded from national social and economic development for many years. Three aIterratives of coastal community empowerment model are tested in field research with quantitative approach. Those three models are cooperation model, community center model, and local company model. As the locus of the study, this research is conduct in Kecamatan Palabuhanratu of Sukabumi Regency in West Java province.The founding of this study with Analytic Hierarchy Process (AHP) show that cooperation model is the most suitable model among the three alternatives. The local company model is in the second place. But, when a survey conduct to show community perception about the three alternatives, a surprising result was appear. The survey show that most of the community member in grass root level were disappointed to cooperation performance recently, This finding can be concluded that participation in empowerment program doesn't always support the success of the program and rise the quality of life from member of the community."