Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan Upah Minimum Regional terhadap status pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesia pada level individu. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pengaruh dari karakteristik demografi, karakteristik sosial, dan karakteristik regional terhadap sektor pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesia. Data yang digunakan adalah data survei SAKERNAS untuk periode tahun 2013 dan juga data Upah Minimum Provinsi tahun 2013. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen signifikan mempengaruhi status pekerjaan tenaga kerja terdidik. Kebijakan Upah Minimum Regional terhadap status pekerjaan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda di masing-masing kelompok pendidikan.

---

This paper aims to observe the effects of regional minimum wage raise on occupational status of educated labour in Indonesia at the individual level. Moreover, it also examines the effects of demographic, social and regional characteristics on occupations of Indonesia's educated labour. Data used is National Labour Survey (SAKERNAS) and Regional Minimum Wage for the year 2013. Results shows that not all of the independent variable are able to affect the occupational status of educated labour. Furthermore, the effects of minimum wage policy that is implemented on the occupational status differ at each educational category."

"Pembangunan dibidang industri dengan segala teknologinya yang serba canggih, disamping memberikan beberapa kemudahan, juga dapat menimbulkan resiko bahaya kesehatan dan keselamatan terhadap pekerja. Untuk mengantisipasi keadaaa ini dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pekerja, maka Departemen Tenaga Kerja melalui Balai Hiperkes dan Keselamatan kerja mengadakan monitoring secara rutin mengenai kondisi lingkungan kerja, kesehatan, ergonomi dan keselamatan Kerja. Sedangkan Pengawasanya dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan di Kanwil dan Kandep-kandep.Untuk itu studi ini ingin mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan sistem informasi Hiperkes dan Keselamatan dari Balai Hiperkes dan Bidang Pengawasan di Kanwil Depnaker Propinsi Sumatera selatan, mengetahni efektifitas laporan sehubungan dengan penggunaannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program, bagaimana ketepatan dan kedalaman laporan yang tersedia, serta masalah-masalah apa saja yang timbul dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan tersebut.Penelitian ini merupakan suatu studi evaluasi terhadap input, proses dan output, dengan pendekatan secara kualitatif dan bersifat observasi menggunakan data Primer dan Sekunder. Data Primer didapat dari wawancara secara mendalam terhadap 10 orang Nara Sumber dengan menggumakan lembar pertanyaan secara terbuka dan Tape Recorder. Setelah ditulis dikonfirmasikan lagi ke Nara Sumber tersebut. Data Sekunder diambil dari arsip-arsip laporan yang ada.Untuk melihat efektifitas dari laporan dilalaukan dengan menghitung rasio antara informasi yang tersedia dan digunakan terhadap informasi yang dibutuhkan secara ideal dalam perencanaan, pelaksanaan dan perencanaan program. Bila rasio ini lebih dari 50 % maka laporan dapat dikatakan efektif. Hasil penelitian mewujudkcan bahwa dalam pelaksanaan program Higiene industri, kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan oleh Tenaga teknis di Balai Hiperkes, yang menghasilkan laporan rekomendasi. Pemeriksaan kesehatan pekerja dilakukan oleh dokter perusahaan, dan pemeriksaan terhadap perusahaan pengguna dan penyimpan pestisida dilakukan oleh pegawai pengawas pada seksi Kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja, serta pengujian objek K3 oleh pegawai pergawas spesialis pada seksi keselamatan kerja dan analisa kecelakaan oleh pengawas seksi Jamsostek Semua Laporan ini tersedia pada masing-masing seksi. Sedangkan pengawasan norma K3 dilakukan oleh semua pegawai pengawas.Informasi mengenai higiene industri dan keselamatan kerja belum cukup tersedia di Balai Hiperkes yaitu dengan rasio 45,16 % dan 37,43 %, sedangkan untuk program Kesehatan kerja informasi yang tersedia cukup (63,33 %) dari yang dibutuhkan. Informasi ini belum digunakan secara efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan program dengan rasio masing-masing secara berurutan untuk perencanaan program 13,33 %, 41,94 % pelaksanaan program higiene industri, 46,67 % pelaksanaan program kesehatan kerja dan 37,03 % untuk pelaksanaan program Keselamatan kerja.Informasi mengenai hygiene industri, kesehatan dan keselamatan kerja di Bidang pengawasan cukup tersedia, masing-masing sebesar 53,57 %, 63,33 % dam 59,3 %, tetapi informasi ini belum digunakan secara efektif dalam perencanaan pengawasan program hygiene industri dan kesehatan kerja (38,46 %) dan program Keselamatan Kerja (28,57 %). Selain itu informasi ini juga belum digunakan secara efektif dalam pelaksanaan pengawasan program Higiene industri, kesehatan dan keselamatan kerja dengan rasio masing-masing secara beurutan sebesar 22,58 %, 23,33 % dan 44,44 %.Laporan program Higiene industri yang cukup tersedia dan tepat, tetapi belum secara rinci dan mendalam memberikan informasi mengenai kondisi lingkumgan yang ada di perusahaan. Laporan Program Kesehatan kerja yang cukup tersedia dan tepat, tetapi belum secara rinci dan mendalam menggambarkan informasi mengenai kesehatan pekerja. Laporan program Keselamatan kerja yang di Bidang pengawasan cukup tersedia dan tepat.Laporan ini masih tersebar pada beberapa seksi. Sedangkan di Balai Hiperkes informasi ini belum cukup dan kmatag tepat, serta belum secara rinci dan mendalam memberikan informasi mengenai program Keselamatan kerja di perusahaan.Dari penelitian ini diharapkan adanya alternatif perbaikan sistem informasi Hygiene industri, kesehatan dan keselamatan kerja yang sudah ada.

---

The development in industrial aspect and sophisticated technology, not only provide conveniences but also poses a health and accident risk toward the workers. In order to anticipate this condition as an effort to provide protection to workers, the department of Labor through the Hyperkes and occupational Safety center monitor routinely the work environment condition, health, ergonomics and occupational safety. While the supervision identification done by the Supervision Division in the Regional Office and Departement Office. Therefore, this study is intended to understand the implementation of the Hyperkes and Safety information system of the Hyperkes center and the Supervision Division in the Regional of Office of Labor Department of South Sumatera, to know the report effectiveness regarding its usage in programming planning. Implementation and supervision, and how the available report appropriateness and adequacy, and the problems which in the recording activities and the report.The research is an evaluation study of the input, process and output, with a qualitative approach and observation of primary and secondary data. The primary data is obtained from in-depth interview of 10 subject of informant with open question sheet and tape recorder. After it was put down, and reconfirmed to the informant. The secondary data was obtained from files of reports available. While in order to see affectivity of the report, it is done by calculating the ratio between the available information and used toward the information needed ideally in planning, implementation and palming program. If the ratio exceeds 50 %, the report categorized as effective.The research results indicate that in the implementation of the industry Hygiene program, occupational health and safety done by technical staffs in handling and controlling of the K3 in the companies with made the recommendation report. The workers health examination was done by company doctors, and the examination toward the company that use and storage pesticides was done by supervision staff in the workers health and work safety section and accident analysis by the supervision section of the 3amsostek. All the reports are available in each section. While the norm I(3 supervision is done by all supervisors. The information regarding the industry Hygiene and occupational safety is not sufficiently available in the Hyperkes Center with the ratio of 45,16 % and 37,03 %, while the occupational health program the available information is sufficient with 63,33 % ratio of the requirement. The information have not been used effectively in planning and implementation of the program with the ratio for planning 23,33 %, 41,94 % for the industry Hygiene program, 46,67 % for the occupational health program and 37,03 % for the occupational safety program implementation.The information regarding the industry hygiene, occupational health and safety available in the supervision division is sufficient wick 53,57 %, 63,33 % and 59,3 %, however this information have not been used electively in planning, supervision of the industry hygiene program, occupational health and safety which is 38,46 % and 28,57 % of the information needed. The information also have not been used effectively in the supervision implementation of the industry hygiene, occupational health and safety program with the ratio of 22,58 %, 23,33 % and 44,44 % respectively.The available industry hygiene program reports is sufficient and appropriate, however its not detailed and adequate enough to provide information regarding the existing work environment and occupation health in the company.The occupational health program report is sufficient and appropriate, however it is not detail and adequate to provide information occupation health. The occupational safety program report available in the supervision division is sufficient and appropriate. This report are still scattered in several sections. While in the Hyperkes Center the available information is not sufficient, appropriate and adequate. The occupational safety program report has not been used effectively.It is hoped that from this research. There will be an alternative improvement of the existing industry hygiene, occupational health and safety information system."

"Universitas merupakan suatu tempat kerja, pusat ilmu budaya dan aset yang berupa sumber daya manusia cerdas dan peralatan yang memiliki potensi bahaya yang tinggi namun, upaya untuk menekan potensi bahaya tersebut masih rendah. Berdasarkan data yang didapatkan dari UPT-PLK UI terjadi kenaikan angka kecelakaan transportasi di lingkungan Universitas Indonesia sebesar hampir 2 kali lipatnya pada tahun 2007 dan menurut data kesehatan kerja Universitas Indonesia didapatkan lebih dari 50 % pekerja di PAU UI memiliki kadar kolesterol diatas 200mg%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai langkah-langkah pengembangan sistem manajemen K3 di UI, mengetahui persyaratan apa saja yang harus di penuhi oleh UI untuk mengembangkan Sistem Manajemen K3 di UI kemudian mengembangkan Sistem Manajemen K3 yang terintegrasi di UI.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan deskriptif analitik dan menggunakan disain studi crosecctional. Data diperoleh melalui kegiatan observasi dengan terlibat sebagai panitia K3L UI, wawancara dengan 4 orang informan dari tim K3L UI, dan telaah dokumen yang meliputi laporan akhir tahun, laporan tengah tahun dan laporan kegiatan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis elemen SMK3 UI dan isinya dan membandingkan dengan Permenaker no 5 tahun 1996 dan OHSAS 18001 serta SMK3 di Universitas, dalam hal ini universitas yang penulis ambil perbandingan SMK3nya adalah UNSW dan UT.Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) universitas Indonesia telah memiliki pernyataan komitmen K3L UI yang tertuang dalam elemen kebijakan UI, 2) Universitas Indonesia sudah memiliki elemen perencanaan akan tetapi belum dijalankan, 3) Universitas Indonesia sudah memiliki elemen implementasi dan sudah menjalankan walaupun belum 100% memenuhi persyaratan, 4) Universitas Indonesia sudah memiliki elemen evaluasi dan monitoring akan tetapi belum sepenuhnya diimplementasikan, dan 5) Universitas Indonesia telah memiliki elemen tinjauan kembali oleh manajemen, akan tetapi belum dilaksanakan. Oleh sebab itu perlu : 1) mengimplementasikan elemen perencanaan yang telah dibuat oleh universitas, 2) melengkapi hal-hal yang kurang pada elemen implementasi. Setelah kedua tersebut dijalankan dengan baik baru dapat mengimplementasikan elemen evaluasi & monitoring dan elemen tinjauan manajemen karena untuk mengembangkan SMK3 di Universitas Indonesia seluruh elemen SMK3 yang sesuai dengan UI harus diimplementasikan dan dijalankan sepenuhnya oleh Universitas Indonesia.

---

University is the workplace, center of science, intellectual people and other science property inside that have high potential hazard, but there is less effort to decrease it. Based on data from UPT-PLK, University of Indonesia has increased the number of traffic accident in side campus in 2007. Based on occupational health data in University of Indonesia, there is more that 50% staffs have number of cholesterols more than 200%mg. The study objectives are to analyze the step of development occupational safety and health management system (OSHMS) in University of Indonesia, know the requirement to developed occupational safety and health in University of Indonesia and also development of occupational safety and health in University of Indonesia.This research applies qualitative approach with analytic description using crossectional study method. Those collected data are source from observation, in-depth interview with 4 informants from K3L team and the K3L UI document, which are final report, half-final report, and K3L event report. Analyze data technique in this research are using content and the element and compare it to Permenaker no 5 tahun 1996, OHSAS 18001 and Occupational safety and Health Management System in University. Researcher takes the Occupational safety and Health Management System standard from UNSW and UT.These results of the study show that: 1) University of Indonesia has a commitment to developed Occupational Safety and Health and also environment, this commitment show in policy element, 2) University has planning element of occupational safety and health management system but University of Indonesia has not implementation yet, 3) University of Indonesia has implementation element and it has implemented although has not perfected yet, 4) University of Indonesia has monitoring and evaluation element but it has not implemented yet, 5) University of Indonesia has management review element but it has not implemented yet. There is necessity to: 1) Implementation planning element which have been made by university before, 2) completing the content of implementing element, after that, you can implementation monitoring & evaluation element and management review element, because to develop of occupational safety and health management system that appropriate for UI all OSHMS element must be implemented."

"Upah minimum terhadap pengangguran adalah topik klasik dalam bidang ekonomi pembangunan. Namun, belum ada kesimpulan yang seragam mengenai dampak upah minimum terhadap pengangguran. Sementara pengangguran dan informalitas menjadi masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara-negara berkembang telah melaksanakan desentralisasi penetapan upah minimum. Kebijakan ini telah menyebabkan variasi antar Provinsi baik yang berbeda pulau ataupun di dalam satu pulau. Tujuan paper ini untuk menemukan hubungan antara upah minimum pengangguran menggabungkan dengan setengah pengangguran dan informalitas menggunakan panel data set dari 33 provinsi di Indonesia sejak 2006 sampai 2012. Berdasarkan tetap statik dan efek random, upah minimum menunjukkan hubungan yang negatif dengan pengangguran, pengangguran dan informalitas. Kenaikan upah minimum akan berdampak terhadap penurunan pengangguran, pengangguran dan informalitas. Hasil ini dianggap hasil yang mengejutkan karena banyak literatur sebelumnya menyebutkan hubungan yang positif. Hubungan negatif juga berarti monopsony yang memainkan peran penting di pasar tenaga kerja Indonesia. Monopsony di Indonesia bukan suatu hal yang mengejutkan karena karakteristik geografis dan konsentrasi pasar yang ada. Selain itu, hasil dari 2SLS estimasi menggunakan komponen biaya hidup layak sebagai variabel instrumental memberikan hasil tidak berbeda dibandingkan model efek statik.

---

Minimum wage impact on unemployment is classical topic in area of economic development. However, there has been no uniform conclusion on how minimum wage gives impact to unemployment. Meanwhile underemployment and informality become serious problem faced by developing countries. Indonesia as one of the developing countries has decentralized the minimum wage setting. This policy has led to variation of provincial minimum wage across provinces between islands, but also variations within island. While there has been several studies which examine the minimum wage impact on Indonesian labor market, there is still no study on unemployment combine with underemployment and informality that taken into account of endogeneity problem from minimum wage. In order to fill this gap on the existing literature, this paper utilizes panel data set from 33 Indonesian provinces since 2006 to 2012. Fixed effect and random effect panel data set are being employed to find the relationship between minimum wage and this paper’s outcomes. Furthermore, two stages least square model is used to tackle the endogeneity between minimum wage and outcomes that this paper examines.

Based on fixed effect and random effect model, minimum wage show negative relationships with unemployment, underemployment and informality. Increases in minimum wage will work towards reduced unemployment, underemployment and informality. This result is considered a surprising result due to many previous literatures provide positive relationships. The negative relationship also means that monopsony played a significant role in the Indonesian labor market. Monopsony in Indonesia is not a surprising fact due to geographical characteristics and market concentrations are existed. Furthermore, two stages least square estimation using decent living costs as instrumental variable provide no different result as compare to static effect models."

"Penelitian yang tertuang dalam tesis ini mengungkap banyak mengenai ketimpangan (disparitas) regional ekonomi dan tenaga kerja di Indonesia selama 1995-2003. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sangat banyak akan berpotensi besar melahirkan ketimpangan. Ketimpangan tersebut bisa muncul karena adanya perbedaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) antar regional, kemudian diperburuk lagi oleh minimnya sarana transportasi dan komunikasi antar regional. Faktor lainnya yang sangat besar pengaruhnya adalah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang tidak pro-pasar seperti munculnya peraturan atau Perda (Peraturan Daerah) yang menghambat investasi, ketldak pastian hukum, dan lain sebagainya.Tenaga kerja terdidik (TTD) merupakan kelompok tenaga kerja yang mempunyai potensi dan kemampuan besar menghasilkan output. Kelompok ini merupakan tenaga kerja yang berpendidikan minimal SLTA/sederajat dan mempunyai tingkat produktivltas tinggl. Kelompok ini semakin menunjukan peranannya daiam perekonomian di Indonesia, terutama periode pasca krlsis dimana recovery perekonomian Indonesia berlangsung. Walaupun jumlahnya relatif tidak banyak, yaitu sekitar 23 persen dari total tenaga kerja Indonesia, hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterkaitan mereka dengan pertumbuhan PDB maupun PDRB propinsi di Indonesia cukup erat.Pengaruh TTD yang cukup signifikan terhadap perekonomian regional ini membawa berbagai implikasi, diantaranya adalah ketimpangan dari sebaran TTD akan berpengaruh pula terhadap ketimpangan perekonomian regional. Ketimpangan yang serius ini terutama muncul antara regional Jawa dengan regional Luar Jawa, atau regional IBB (Indonesia Bagian Barat) dengan regional IBT (Indonesia Bagian Timur).Belajar dari pengalaman sebelumnya, konflik antar daerah sebagian besar dipicu oleh masalah ekonomi, seperti pembagian hasil yang tidak adil, tenaga kerja Iokal banyak menganggur, dan lainnya. Konflik dari masalah ekonomi ini kemudian meluas menjadi konflik sosial, politlk dan budaya, dan pada akhirnya menghasilkan situasi krisis. Konflik ini bukan suatu keniscayaan dan mengakibatkan permasalahan besar dikemudian hari bagi keutuhan NKRI. Oleh sebab itu ketimpangan dalam bidang ketenagakerjaan maupun perekonomian regional seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam meratakan pembangunan di Indonesia."