Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis kebijakan pembinaan teritorial TNI AD yang telah diterapkan di Kota Bandung untuk pencegahan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembinaan teritorial TNI AD untuk pencegahan konflik sosial di Kodim 0618/Kota Bandung dengan menggunakan teori Grindle (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dan metode kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan teritorial telah berjalan dengan optimal. Kebijakan yang dibuat pada tingkat strategis telah diimplementasikan dengan baik, begitu juga keputusan pada tingkat operasional. Implementasi kebijakan ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan, antara lain TNI AD, Polri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, yang bekerja sama untuk menciptakan suasana yang damai dan tenteram. Komunikasi yang intens antar lembaga stakeholder dan penguasaan wilayah oleh Babinsa telah meningkatkan kepercayaan masyarakat, melebihi target yang diharapkan. Implementasi pencegahan konflik sosial di lapangan dengan sinergi, kolaborasi, dan kerja sama yang dilakukan bersama dengan unsur Forkopimcam dan Forkopimda juga telah terjalin dengan baik. Hasil penelitian ini menyarankan untuk melaksanakan program pembinaan yang melibatkan masyarakat dan memperkuat perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembinaan teritorial secara berkelanjutan.

---

This research analyzes the territorial development policy of the Indonesian Army (TNI AD) that has been implemented in Bandung City to prevent social conflicts. The aim of this study is to analyze the implementation of the territorial development policy of the Indonesian Army for the prevention of social conflicts in Kodim 0618/Bandung City using Grindle’s theory (2017). This research uses a post-positivist approach and qualitative methods, with data collected through interviews and literature studies. The analysis results show that the implementation of the territorial development policy has been optimal. Policies made at the strategic level have been well implemented, as have decisions at the operational level. The implementation of this policy involves several stakeholders, including the Indonesian Army, the Police, the Local Government, and the community, who work together to create a peaceful and serene atmosphere. Intensive communication between stakeholder institutions and territorial control by Babinsa has increased public trust, exceeding the expected targets. The implementation of social conflict prevention in the field through synergy, collaboration, and cooperation with Forkopimcam and Forkopimda elements has also been well established. This study suggests implementing development programs involving the community and strengthening the planning, implementation, and evaluation of territorial development programs on an ongoing basis."

"Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, utamanya pada masa Orde Baru telah memberikan bekas yang mendalam bagi masyarakat, bahwa pada saat itu pembinaan teritorial telah menjadi kepanjangan tangan dari politik penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Hal ini menyadar-kan para pemimpin TNI untuk melakukan pembenahan ke dalam agar TNI yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini, tidak tercabut dari akarnya yaitu rakyat itu sendiri; untuk itu kemudian lahirlah berbagai upaya reformasi atau penataan kembali yang salah satunya kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI. Berpedoman pada peraturan inilah kemudian TNI melaksanakan Pembinaan Teritorial, yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penyiapan potensi pertahanan khususnya dan membantu meningkatkan ketahanan nasional pada umumnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pembinaan teritorial oleh satuan komando kewilayahan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan teritorial (Binter) dan bagaimana sebaiknya pembinaan teritorial dimasa yang akan datang. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen yang diambil dari catatan, buku dan dokumen lainnya yang memuat data pelaksanaan pembinaan teritorial oleh Satuan Komando Teritorial dan dilengkapi dengan wawancara dengan beberapa nara sumber.Melalui serangkaian analisis secara kualitatif dihadapkan pada prinsip ketahanan nasional menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan dari pelaksanaan pembinaan teritorial terhadap upaya peningkatan ketahanan nasional, walaupun tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya faktor yang mendorong meningkatnya ketahahan nasional. Dengan dilaksanakannnya pembinaan teritorial oleh TNI AD di berbagai daerah telah membuka peluang bagi meningkatnya kegiatan perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan dan keamanan yang pada gilirannya akan menunjang ketahanan nasional. Berbagai kegiatan Binter telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi meningkatnya ketahanan nasional.Namun demikian dalam pelaksanaanya masih saja ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terutama adalah masalah payung hukum atau undang-undang yang sampai saat ini belum ada yang mengatur, pembinaan teritorial belum tersosialisasi secara luas di kalangan masyarakat dan adanya rasa trauma dari sebagian kalangan atas pelaksanaan pembinaan teritorial pada masa lalu. Oleh sebab itu dimasa yang akan datang pembinaan teritorial, sebaiknya Binter direvitalisasi sehingga cocok dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Binter agar dimasukkan menjadi bagian dari OMSP, dan dijalankan dengan menetapkan skala prioritas, misalnya untuk daerah konflik, daerah rawan konflik, daerah perbatasan dan daerah tertinggal/terbelakang, serta dengan menetapkan prioritas permasalahan dengan disertai jangka waktu pelaksanaan dan target yang akan dicapai sebagai ukuran keberhasilan serta harus memperhatikan aspek non militer di daerah.

---

Being the continuation of the rulers power politic during the New Order Era, pervasive image of territorial command has entrenched for quite sometime within the Indonesian society. Given this fact, leaders of TNI, clearly grasp the counter productive results of such legacy, have initiated internal reform within the institution. This particular reform is aimed at refurbishing the flawed image of TNI so that its original identity remain rooted as the soldiers of the people, originated from the people, manned by the people and devoted for the sake of the people. Subsequently, this endeavour leads to reformation and transformation within the TNI, which eventually grounded the passing of the National Legislation Act No.34/2000 on TNI. This very legislation eventually enacts as a legal umbrella for the TNI in performing territorial function in preparing the national defence potentials in particular and bolstering national resilience in more broad sense.This research was held to provide, inter alia, clear-cut description and analysis to the role of territorial function executed by territorial command, firm comprehension of affecting factors during the process and possible best practice in the future. Further, this research was conducted through qualitative approach which drawn from numerous resources ranging from official notes, books a long with other form of documents containing data of territorial activities performed by territorial command, in addition to records of interviews with some subject matter expert figures.Even tough territorial management does not deserve all the tribute of being the only factor held accountable for the rise of the level of national resilience, scores of qualitative analysis in term of national defence principles have clearly shown that territorial function does produce significant contribution toward the effort in strengthening national defence. The Indonesian Army territorial management, which has been conducted in some regions within the Indonesian territory, has opened the door of opportunity in stimulating economics activities which eventually boost up national prosperity and security in lead up to further enhancement in the level of national resilience. Equally, significant contribution in procurement of national resilience is resulted from series of territorial management?s efforts which cover several methods of approach, ranging from geography, demography, social condition, civic mission to social communication.Some urgent issues which may affected the application of territorial management are the absence of legal umbrella and constitutional ground, limited dissemination of the idea of territorial management to the society and traumatic experience in some parts of the society for the possibility of abuse in the practice of territorial management as happen in the past. Given that, future territorial management should be revitalised to fit in to the present situation and condition. The territorial management, as part of Military operation Other Than War (MOOTW), is applied with clear scale of priority to give clear distinction in its practices, i.e., conflict zones, possible conflict zones, border zones, and less developed regions. Another way to further enhance the effectiveness of this effort is by setting problems? priority along with clear time frame and target to measure the level of success while still paying considerable attention toward non-military aspects in the regions."

"Pertanggungjawaban pimpinan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana dimana seorang pimpinan dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Pertanggungjawaban pimpinan pertama kali diterapkan di dalam kasus tindak pidana internasional di dalam kasus Yamashita dan saat ini telah dikodifikasikan ke dalam banyak konvensi seperti Statuta International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Statuta International Criminal Tribunal for Rwanda, dan Statuta Roma serta diterapkan di berbagai kasus tindak pidana internasional. Di Indonesia, konsep pertanggungjawaban pimpinan diatur di dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan telah diterapkan di dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti di Timor-Timur. Tulisan ini mencoba membandingkan penerapan konsep pertanggungjawaban di tingkat internasional dan di Indonesia.Superior responsibility is a form of criminal responsibility where a superior is held responsible for the criminal conduct of his subordinate. Superior responsibility was firstly applied in the Yamashita case and now has been codified in numerous conventions including the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Statute, International Criminal Tribunal for Rwanda Statute, Rome Statute, and applied in various international criminal cases. In Indonesia, superior responsibility is regulated under Law No. 26 of 2000 on the Human Rights Tribunal and has been applied in human rights violation cases, such as the one in East Timor. This writing is trying to compare the implementation of superior responsibility on International and Indonesian level."

"Indonesia dan Singapura telah menyepakati dua buah perjanjian penetapan garis batas laut teritorial di Selat Singapura, masing-masing disepakati pada tahun 1973 dan 2009. Proses delimitasi dalam kedua perjanjian tersebut dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 15 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan menggunakan metode delimitasi garis median termodifikasi. Kedua perjanjian tersebut memberikan kepastian mengenai wilayah laut territorial Indonesia dan Singapura di mana kedua negara memiliki kedaulatan. Adanya kepastian hukum mengenai laut teritorial Indonesia di Selat Singapura berujung pada munculnya implikasi-implikasi dalam aspek keamanan dan keselamatan Indonesia sebagai negara pantai, keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Singapura, dan lingkungan laut.

---

Indonesia and Singapore have agreed on two bilateral treaties regarding the delimitation of the territorial seas in the Strait of Singapore, each was agreed in the year 0f 1973 and 2009. The delimitation process in the two treaties were done in accordance with Article 15 of United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 and used the modified median line as the delimitation method. The two treaties gave legal certainty regarding the area of territorial seas of Indonesia and Singapore, in which both States have the ability to exercise sovereignty. The legal certainty on Indonesia's territorial sea in the Strait of Singapore leads to the implications in the aspects of security and safety of Indonesia as a coastal State, security and safety of navigation in the Strait of Malacca, and marine environment."

"Tuntutan tugas Bintara Pembina Desa (Babinsa) semakin tinggi dari pimpinan TNI AD. Tugas seorang Babinsa di wilayah perkotaan semakin kompleks, karena karakteristik masyarakatnya yang individualistik, heterogen dan sangat dinamis. Dikaitkan dengan lima kemampuan teritorial yang harus dimiliki oleh Babinsa, ditemukan bahwa kemampuan Babinsa tergolong rendah pada dimensi kemampuan temu cepat lapor cepat di tiga Komando Rayon Militer (Koramil) wilayah kota Bandung, khususnya kemampuan analisis sosial. Dalam jangka pendek, pengembangan kemampuan analisis sosial terhadap Babinsa adalah dengan memberikan kesadaran terhadap setting sosial. Strategi intervensi yang diterapkan adalah teknik appreciative inquiry dan pelatihan, yang direncanakan selama dua jam dalam waktu enam hari kerja. Intervensi dilakukan pada Babinsa di Koramil ?X? sebagai kelompok eksperimen dan terdapat kelompok Babinsa yang menjadi kelompok kontrol. Pengukuran dampak perubahan dari intervensi menggunakan kuesioner pra dan paska pelatihan yang dilakukan sebelum intervensi dan seminggu setelah intervensi pada kelompok eksperimen dan kontrol. Selain itu dilakukan pula pengukuran secara kualitatif berupa wawancara dan focus group discussion. Berdasarkan analisis statistik uji nilai t dengan membandingkan rata-rata dari kelompok eksperimen dan kontrol menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang signifikan pada kelompok eksperimen terkait kesadaran Babinsa terhadap perannya dalam setting sosial. Selanjutnya, berdasarkan analisis dampak penerapan program intervensi sejenis terhadap kelompok Babinsa lain diketahui bahwa program intervensi tersebut diprediksi secara signifikan akan memiliki dampak yang besar bila diterapkan pada kelompok Babinsa lainnya yang berada dalam wilayah perkotaan.

---

Villagers NCO (Babinsa) have the higher task demands from the Chief of Army. The task of a Babinsa in urban areas increasingly complex, due to the characteristics of the people who individualistic, heterogeneous and highly dynamic. Associated with the five territorial ability to be possessed by Babinsa in territorial development task, it was found that the ability Babinsa is low on the dimensions reported rapid retrieval capabilities quickly in three-District Military Command (Koramil) Bandung region, in particular the ability of social analysis. In the short term, the development of social analysis capabilities to Babinsa is to bring awareness to the social setting. Intervention strategies are implemented appreciative inquiry techniques and training, planned for two hours within six working days. Interventions performed on Babinsa in Koramil 'X' as the experimental group and there Babinsa group that became the control group. Measurement of the impact of the change intervention using pre-and post-training questionnaires were conducted before the intervention and one week after the intervention in the experimental and control groups. Measurements will be conducted qualitative interviews and focus group discussions. Based on statistical analysis t test by comparing the value of the average of the experimental and control groups showed that significant changes in the experimental group Babinsa awareness related to his role in a social setting. Furthermore, based on the analysis of the impact of the intervention program similar to other known Babinsa groups that the intervention program significantly predicted would have a great impact when applied to groups other Babinsa located in urban areas."

"ABSTRAK Tindak pidana Perompakan merupakan kejahatan transnasional (lintas negara) penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerjasama Bilateral ataupun Multilateral, Republik Indonesia dengan Republik Sosialis Viet Nam telah memiliki perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana telah di sahkan dengan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2015, upaya Central Authority (Polri dan Kejaksaan Agung RI) dalam membantu penegakan hukum yang di lakukan TNI AL terhadap para pelaku perompakan MT Orkim Harmony berbendera dengan menggunakan sarana Mutual Legal Assistance ke Pemerintah Republik Sosial Viet Nam dapat terlaksana dan efektif dalam penerapannya karena adanya hubungan hubungan baik antar negara, walaupun TNI AL bukan sebagai Pejabat atau Lembaga yang dapat mengajukan permohonan Mutual Legal Assistance.

---

ABSTRACT

Of criminal acts of piracy is to combat transnational crimes need corporate to eradication reduction and a bilateral or multilateral scheme, the Republic of Indonesia with Socialist Republik of Viet Nam have such agreement on Treaty on mutual legal assistance in criminal matters between the of Indonesia number 13 year 2015, an effort to central authority (Polri and Kejaksaan Agung Republic of Indonesia) in helping law enforcement in doing the TNI AL againts piratical players MT Orkim Harmony the flag state Malaysia through other means mutual legal assistance can be done and effective in its application due to a good relationship between the state, although the TNI AL is not as an officer or a institution that can submit a request for mutual legal assistance."