Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa penerapan CEDAW sebagai salah satu landasan hukum Uni Eropa dalam representasi politik perempuan sebagai anggota Parlemen Eropa.Jumlah anggota perempuan yang diwakili dari masing ndash; masing negara anggota UE belum menunjukkan jumlah yang seimbang dengan jumlah anggota laki-laki.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan data yang diperoleh melalui literature review dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa latar belakang kepentingan masing-masing negara UE berbeda sehingga jumlah representatif dari masing-masing negara berbeda.

---

This thesis analyses the implementation of CEDAW as one of the regulations in women political representation as members in European Parliament. The amount of the women from each European country has shown that the man and women in the European Parliament have not balanced. This research was conducted using a case study method and the data was collected through literature review related to the matters. The result of the research has shown that there are different interests so that the amount of the representatives are different. "

"ABSTRAKPemilihan Umum 2004 diwarnai dengan usaha untuk meningkatkan jumlahperempuan di parlemen. Usaha tersebut adalah adanya undang-undang yangmewajibkan partai politik untuk menyediakan kuota 30% dalam daftar calonlegislator dan sosialisasi yang gencar untuk meningkatkan kesadaran jenderpemilih perempuan.King (2000) pada penelitiannya di Amerika Serikat menyatakan bahwa calonlegislator perempuan memiliki peluang lebih besar untuk dipilih oleh perempuan,tetapi jumlah perempuan di parlemen selalu jauh lebih sedikit dibandingkandengan jumlah laki-laki. Faktor-faktor yang menyebabkan sedikitnya jumlahperempuan di parlemen, antara lain, adalah ideologi peran jender tradisionalpemilih (Karra, dalam Sari 2002) dan rendahnya identifikasi perempuan sebagaikelompok (Zellman, 1978). Faktor lain yang mempengaruhi suara pemilih adalahidentifikasi dengan partai politik dan isu politik (Campbell et al., 1960).Penelitian ini bertujuan mengetahui peluang calon legislator perempuanmemperoleh dukungan dari pemilih perempuan dibandingkan dengan calonlegislator laki-laki; pengaruh ideologi peran jender dan tingkat identifikasikelompok jender terhadap dukungan terhadap calon legislator perempuan; dan diantara keempat independen variabel, ideologi peran jender, identifikasi dengankelompok jender, identifikasi dengan partai politik, dan isu politik, yang manayang dapat menjadi prediktor bagi dukungan pemilih perempuan kepada calonlegislator perempuan pada Pemilihan Umum 2004.Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan peluang antaracalon legislator perempuan dan calon legislator laki-laki untuk dipilih olehpemilih perempuan; apakah terdapat perbedaan ideologi peran jender antarapemilih perempuan yang memilih calon legislator laki-laki dan pemilihperempuan yang memilih calon legislator perempuan; apakah terdapat perbedaantingkat identifikasi kelompok jender antara pemilih perempuan yang memilihcalon legislator laki-laki dan pemilih perempuan yang memilih calon legislatorperempuan; dan manakah di antara keempat variabel independen, ideologi peranjender, identifikasi dengan kelompok jender, identifikasi dengan partai politik,dan isu politik yang dapat menjadi prediktor bagi pemilih perempuan untukmemilih calon legislator perempuan. Untuk menjawab permasalahan itu,digunakan kuesioner yang terdiri dari lima skala yang mengukur setiap variabel independen dan pertanyaan mengenai jenis kelamin calon legislator yang dipilihpada Pemilu 2004.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan peluang antara calonlegislator perempuan dan calon legislator laki-laki untuk dipilih oleh pemilihperempuan dan tidak ada perbedaan ideologi peran jender serta identifikasidengan kelompok jender pada pemilih perempuan yang memilih calon legislatorperempuan dan calon legislator laki-laki. Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan perilaku pemilih perempuan untuk memilih calon legislatifperempuan tidak dapat diprediksi oleh variabel ideologi peran jender, identifikasidengan kelompok jender, isu politik, dan identifikasi dengan partai politik. Saranuntuk penelitian selanjutnya adalah memperbaiki proses pengambilan sampel,memperluas subjek penelitian pada laki-laki, menambahkan variabel lain, seperti stereotip jender dan mengikutsertakan proses kognitif dalam aktivitas memilih."

"Skripsi ini berfokus pada menilai prosedur tentang bagaimana pemerintah menerima suara publik sampai proses pembuatan undang-undang. Proses ini ketat dan isokratik bahwa masyarakat berbeda dari pemerintah niat dimaksudkan. Diagram dan grafik digunakan untuk lebih menilai dan memahami konteksnya. Langkah selanjutnya akan membandingkan kebutuhan masyarakat saat ini dan anomali intropeksi dari apa yang terjadi di masyarakat belum lagi kenaikan atau de apresiasi masyarakat terhadap pemerintah dan kemudian dinilai ulang apakah dapat memenuhi harapan saat ini . Menganalisis dan dibandingkan proposal melahirkan pada bagaimana arsitektur bisa campur tangan dari pemahaman konteks pemerintah. Proyek ini bertema dan tesis ini berfokus pada tema distribusi. Dari distribusi konsep kemudian dikembangkan melalui desain. Proposal menunjukkan bagaimana masalah masyarakat saat ini membutuhkan penyesuaian dalam pemerintahan bagaimana bisa mendistribusikan sendiri seluruh masyarakat proses dan akomodasi yang menyediakan agar pemerintah untuk memenuhi kebutuhan. Ini akan menunjukkan proses dari analisis sampai desain diselesaikan itu adalah sebuah ide yang bisa diterapkan ide tentang bagaimana pemerintah dapat memecahkan masalah saat ini dengan belajar melalui sejarah.

---

The thesis focuses on assessing the procedures on how the government accept the public voice up until the process of law making. This process is rigorous and isocratic that society differs from the intention government intended. Diagrams and graphics are used to better assess and understand the context. Next step would be to compare the present society needs and anomaly, introspecting of what is going on in the society, not to mention the appreciation or de-appreciation of the people towards government, and then reassessed whether it can fulfil the current expectation. Analysed and compared, a proposal brought forth on how architecture could intervene from understanding the government context.

The project was themed and this thesis focuses on the theme of distribution. From a concept a distribution, it then developed through the design. The proposal shows how the current society issue required a retrofitting within the government, how it could 'distribute' itself throughout the society, the process and accommodation it provides, in order for the government to meet the needs. It will show the process from analysis up until a resolved design; it is an idea that can be implemented, an idea on how the government can solve current issue by learning through history."

"ABSTRAKPenelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk mencari tahu bentuk ketidaksetaraan jender yang terjadi di Korea Selatan dilihat dari sudut pandang pekerja wanita sektor formal dan dampaknya terhadap penurunan tingkat fertilitas. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bentuk ketidaksetaraan jender yang terjadi dan dampaknya bagi pekerja wanita sektor formal di Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penulis menggunakan teori Peran Sosial yang dikemukakan oleh Alice Eagly sebagai teori utama untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat dua bentuk ketidaksetaraan jender yang dihadapi oleh pekerja wanita sektor formal di Korea Selatan. Pertama, yaitu diskriminasi jumlah partisipasi kerja. Kedua, yaitu diskriminasi pendapatan. Ketidaksetaraan jender yang terjadi mengakibatkan perubahan pada pola pikir wanita di Korea. Wanita menjadi lebih memprioritaskan karir dan menunda pernikahan sehingga berdampak pada penurunan tingkat fertilitas di Korea Selatan.

---

ABSTRACTThe research on this journal is intended to find out the situation about gender inequality in South Korea, with the view from female workers in formal sector, and the effect it caused on the declining rate of fertility. This research focus on the inequality in gender which happens and the effect it caused on the women workers in formal sectors. The research methods used is the qualitative analysis methods. Writer used Alice Eagly rsquo s theory of Social Roles as the main theory that supports this research. Based on this research, there are two types of inequality of gender that are being faced by the female workers on formal sectors in South Korea. First, the discrimination of working participation. Second, the discrimination of income. These inequalities of gender which are happening right now changed the mindset of women in South Korea. The women, prioritize career over marriages, in result with the decline of fertility rate in South Korea day by day. "

"The political idea of representation is based on the idea that some person or institution acts on behalf of the people , by re-presenting their beliefs, attitudes and perspectives...."

"Tesis ini membahas tentang peran DPR-RI dalam Kerjasama Parlemen di kawasan Asia Pasifik dalam rangka memberantas terorisme. Berkaitan dengan hal tersebut organisasi parlemen yang diteliti adalah Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) dan ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) yang merupakan dua organisasi parlemen yang terkait dalam penulisan ini, dalam kurun waktu tahun 2001-2004. Alasan pemilihan periodesasi waktu ini adalah karena pada tahun 2001 isu terorisme menjadi mengemuka sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001, yaitu peledakan bom di gedung WTC Amerika SerikatTesis ini menggunakan metode kualitatif analisis dan akan menjawab pertanyaan mengenai peran apakah yang dimainkan oleh DPR dalam kerjasama regional di kawasan Asia Pasifik dalam memberantas terorisme. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi pustaka/dokumen-Dokumen yang berhubungan dengan Parlemen Indonesia (DPR-RI), organisasi APPF dan AIPO serta hasil-hasil sidang baik berupa resolusi, laporan kunjungan ataupun pembicaraan persahabatan dan bilateral (friendly talk) dengan negara-negara lain serta bahan-bahan dari Departemen Luar Negeri berupa kertas posisi Pemerintah yang menyangkut pemberantasan terorisme. Seluruh sumber data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori peran, diplomasi, teroris dan kebijakan luar negeri.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terorisme merupakan ancaman yang serius dan merupakan isu yang komplek. Selain pemerintah, parlemen sudah seharusnya ikut bertanggung jawab dalam menanggulanginya. DPR-RI bekerjasama dengan negara-negara Asia Pasifik dalam pemberantasan terorisme dengan melakukan diplomasi seperti lobi-lobi. Hal tersebut dilakukan agar ide-ide dan gagasan Indonesia dapat menjadi acuan di dalam setiap pengambilan keputusan seperti yang tertuang dalam resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh APPF dan AIPO.Peran lain yang dilakukan oleh Parlemen Indonesia (DPR-RI) adalah juga melakukan pembicaraan persahabatan dengan negara-negara yang sangat kritis terhadap penanggulangan terorisme. Parlemen Indonesia juga mengubah kebijakan politik luar negerinya dengan mendorong sebuah negara besar seperti Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan luar negerinya seperti penghentian sweeping terhadap orang Indonesia di Amerika Serikat pasca tragedi 11 September 2001, dalam sidang APPF di Honolulu Hawai tahun 2002.

---

This thesis describes the role of DPR-Rl in its inter-parliamentary cooperation in combating terrorism in Asia-Pacific Region. Organization that become the object of research were Asia Pacific Inter-Parliamentary Forum (APPF) and ASEAN Inter-Parliamentary Organization. The research was carried out during 2001-2004 year period in those two organizations, which were closely related to this research. The reason why the year 2001 is chosen as the focus of study in this thesis is because during the year, the issue of terrorism emerged subsequent to the bomb attacks in WTC buildings that took place on September 11, 2001.This thesis, using qualitative method, answer the question what roles played by Indonesian Parliament in Asia Pacific Regional Cooperation in Combating terrorism. The documents gathered and collected as references are the profiles of DPR-RI, APPF and ALPO, outcomes of those organizations meeting in the form of resolutions, reports of visits of bilateral talks/friendly talks, and documents from Departement of Foreign Affairs on the Stance of Indonesian Government in fighting against terrorism. All those sources were analyzed by using the theories of roles, diplomacy, terrorism and foreign policies.The conclusion that can be drown from this study is that terrorism is a serius threat and consists of complex issues. Not only government, but also Parliament should be responsible to prevent it DPR-Rl in cooperation with Parliaments from Asia Pacific countries fights against terrorism through diplomacy to allow Indonesian ideas to become the main reference in every decision making process as cointained in resolutions produced by APPF and AIPO.Other roles played by DPR-Rl were conducting friendly talks to countries, which were considered critical of terrorism issues. A shift was also made in Indonesia's foreign affairs policy by pushing a big country like the United States to issue its foreign policy to end sweeping against Indonesians following the September 11, 2001 tragedy in the 2002 APPF meeting in Honolulu, Hawaii."

"Secara formal perwakilan Indonesia bersifat bikameral karena terdiri atas DPR dan DPD, tetapi secara struktural bersifat trikameral karena terdiri atas MPR, DPR, DPD. Secara praktis parlemen Indonesia bersifat unikameral karena kekuasaan legislasi secara penuh ada di DPR."