Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Partai politik baru mengalami tantangan tersendiri di dalam negara pascaotoritarianisme. Klientelisme dan polarisasi merupakan tantangan utama yang dihadapi dalam pertarungan demokrasi elektoral. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru pada Pemilu 2019 memiliki latar belakang berbagai aktor yang dapat dibagi tiga kelompok, yakni LSM, profesional, dan ormas Islam. Kompetisi internal antarkelompok aktor di PSI dalam menentukan strategi dan isu kampanye menghadapi Pemilu 2019 merupakan fokus studi ini, dengan menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data. Pendekatan teori strukturasi dan ideational perspective digunakan untuk menganalisis interaksi dan kompetisi berbagai aktor di PSI dalam menentukan strategi kampanye yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan interplay dari ketiga aktor dominan memengaruhi strategi kampanye PSI menghadapi Pemilu 2019. Pemilihan strategi kampanye juga disesuaikan dengan posisi PSI di dalam sistem politik Indonesia yang terpolarisasi, dipotret melalui lembaga-lembaga pollster dengan mengedepankan pendekatan perilaku pemilih. Maka justifikasi dari temuan riset ini menunjukkan kelompok-kelompok tertentu menjadi lebih relevan dalam memengaruhi keputusan strategis partai. Studi ini menyimpulkan bahwa sumber daya otoritatif dan reflexive monitoring bagi agen dalam teori strukturasi sangat memiliki peran krusial dalam sistem politik Indonesia yang sangat cair secara ideologis.

---

New political parties experience their own challenges in a post-authoritarianism country. Clientelism and polarization are the main challenges faced in the struggle for electoral democracy. The Indonesian Solidarity Party (PSI) as a new party in the 2019 Election has a background in various actors which can be divided into three groups, namely NGOs, professionals, and Islamic mass organizations. Internal competition between groups of actors at PSI to determine campaign strategies and issues facing the 2019 Election is the focus of this study, using qualitative methods in data collection. The theoretical approach of structuration and ideational perspective is used to analyze the interaction and competition of various actors in PSI in determining the chosen campaign strategy. The results showed that the interplay of the three dominant actors influenced PSI's campaign strategy in facing the 2019 Election. The election of campaign strategy was also adjusted to PSI's position in Indonesia's polarized political system, portrayed by pollster institutions by prioritizing the voter behavior approach. Justification of the findings of this research shows that certain groups are more relevant in influencing party strategic decisions. This study concludes that authoritative and reflexive monitoring resources for agents in structuration theory have a very crucial role in Indonesia's ideologically fluid political system"

"AbstrakWomens representation in parties and legislative institutions is closely related to Indonesian party typology as office seekers. It charted a descriptive mandate to fulfill 30% quote of women representation in the General Election in 2014 not necessarily, representing womens critical agenda. The phenomena of female legislators who were celebrities, actresses, singers, or coming from political dynasties is the consequence of office seekers parties. Womens representation in legislative does not then guarantee the promotion, empowerment, and protection of womens critical issues in societies, as the female legislators do not represent women substantively. It is now more important to support critical actors who understand womens issues to succeed a feminist agenda. "

"Tulisan ini menganalisis bagaimana peraturan di Indonesia dan peraturan internal dari 3 besar partai politik dan 2 partai politik baru yang belum memiliki kursi di DPR RI dalam menetapkan syarat perihal keanggotaan partai politik itu sendiri maupun calon anggota legislatif  DPR RI. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara umum, lima partai politik yang terdiri dari PDIP, Gerindra, Perindo, dan PSI telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyiapkan kader yang berkualitas. Hal ini terlihat dari adanya sekolah partai dari masing-masing partai. Walaupun terdapat beberapa perbedaan mengenai mekanisme kerangka yang dilaksanakan oleh partai, namun kelima partai tersebut tetap menjunjung tinggi proses kaderisasi. Dalam AD/ART kelima partai tersebut juga telah sejalan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat keanggotaan partai politik dan calon anggota DPR, yakni UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 2 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023. Meski demikian, belakangan ini banyak peraturan yang mendapat tanggapan negatif dari publik. Pengesahan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2019 dan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aspirasi masyarakat kurang diserap dengan baik sehingga menghasilkan undang-undang yang kontroversial. Menghadapi Pemilu 2024 yang sedang ramai-ramainya calon legislatif menarik perhatian massa dengan kampanye, timbul dalam benak masyarakat sebenarnya bagaimana pola rekrutmen dari partai politik sehingga menghasilkan anggota DPR RI yang sedemikian rupa. 

---

This paper analyzes how the regulations in Indonesia and the internal regulations of the 3 major political parties and 2 new political parties that do not yet have seats in the DPR RI in determining the requirements regarding the membership of the political party itself and the DPR RI legislative candidates. This paper is prepared using doctrinal research methods and uses secondary data obtained from literature studies. The results show that in general, the five political parties consisting of PDIP, Gerindra, Perindo, and PSI have made every effort to prepare qualified cadres. This can be seen from the existence of party schools from each party. Although there are some differences regarding the framework mechanism implemented by the parties, the five parties still uphold the regeneration process. The bylaws of the five parties have also been in line with the provisions of the laws and regulations relating to the membership requirements of political parties and candidates for DPR members, namely UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017 and UU No. 2 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023. However, recently many regulations have received negative responses from the public. The ratification of the revision of Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2019, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. The aspirations of the community are not well absorbed, resulting in controversial laws. Facing the 2024 elections, when legislative candidates are busy attracting the attention of the masses with campaigns, the public's mind is actually how the recruitment patterns of political parties produce members of the DPR RI in such a way."

"Penelitian ini membahas perubahan gerakan bersenjata ke partai politik : studi komparatif Partai Aceh-Indonesia & Partai Sinn Fein-Irlandia Utara pada pemilu periode 2009-2022. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, pertama, bagaimana perubahan gerakan bersenjata menjadi partai politik GAM ke Partai Aceh dan IRA ke Partai Sinn Fein, kedua, bagaimana pelembagaan Partai Aceh dan Partai Sinn Fein pada pemenangan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode komparatif Sigmund Neumann yang bertujuan membandingkan faktor-faktor penelitian terkait pelembagaan Partai Aceh dan Partai Sinn Fein. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber penelitian, serta pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen, gambar-gambar terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada transformasi gerakan bersenjata ke partai politik, Partai Aceh kecenderungan menggunakan pola patronase dalam memaksimalkan kinerja mesin partai untuk mencapai tujuan politik, meskipun Partai Aceh berhasil menjadi pemenang selama tiga periode pemilu pasca konflik, tetapi mengalami penurunan perolehan kursi di DPR Aceh. Sedangkan Partai Sinn Fein dalam transformasi gerakan bersenjata pasca-konflik berhasil mempertahankan perolehan kursi di Majelis Irlandia Utara dan mencatat sejarah dengan menduduki jabatan menteri pertama sejak tahun 1921. Sedangkan terkait transformasi gerakan bersenjata menjadi partai politik yakni Partai Aceh dan Partai Sinn Fein dengan melihat (demiliterisasi struktur organisasi, demokratisasi pengambilan keputusan, pengembangan organisasi partai dan adaptasi strategi dan tujuan). Signifikansi teori Armed Rebellion, Institusionalisasi dan transformasi gerakan bersenjata ke partai politik relevan digunakan dalam penelitian ini. Teori ini dapat membantu melihat perubahan gerakan bersenjata ke partai politik di kedua wilayah pasca konflik, meskipun hasil pada keduanya berbeda, secara keseluruhan dapat dikategorikan sukses.

---

This research discusses the change of armed movements to political parties: a comparative study of the Aceh-Indonesia Party & Sinn Fein Party-North Ireland in the 2009-2022 election period. There are two problems in this research, first, how is the change of the armed movement from GAM to the Aceh Party and IRA to the Sinn Fein Party, second, how is the institutionalization of the Aceh Party and the Sinn Fein Party in winning elections. This study uses the Sigmund Neumann comparative method which aims to compare research variables related to the institutionalization of the Aceh Party and the Sinn Fein Party. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews with research informants, as well as secondary data collection through related documents and images. The results of this study indicate that in the transformation of armed movements into political parties, the Aceh Party tends to use patronage patterns in maximizing the performance of the party machine to achieve political goals, even though the Aceh Party has succeeded in becoming the winner during the three post-conflict election periods, it has experienced a decrease in the number of seats in the Aceh DPR. Meanwhile, the Sinn Fein Party in the transformation of the post-conflict armed movement succeeded in retaining seats in the Northern Ireland Assembly and made history by occupying the first ministerial position since 1921. Meanwhile, with regard to the transformation of the armed movement into a political party, namely the Aceh Party and the Sinn Fein Party by looking at (demilitarization of organizational structure, democratization of decision-making, development of party organization and adaptation of strategies and objectives). The significance of Armed Rebellion theory, institutionalization and transformation of armed movements into relevant political parties is used in this research. This theory can help to see the change of armed movements to political parties in both post-conflict areas, although the results for the two are different, overall it can be categorized as successful.

"

"Disertasi ini akan menjawab pokok permasalahan, bagaimana karakteristik keislaman PPP secara organisasi mengenai hubungan negara dan agama; mengapa PPP mendorong dan mengusulkan perubahan Pasal 29 dan Pasal 31; dan bagaimana interaksi politik power interplay PPP dalam meyakinkan fraksi-fraksi di MPR selama proses perubahan UUD 1945 Pasal 29 dan Pasal 31 tahun sidang 2000, 2001 dan 2002 berlangsungStudi ini menggunakan teori hubungan agama dan negara sebagai teori utama yang didukung dengan, teori ideologi partai politik, teori elite politik, teori civil society dan teori konflik dan konsensus. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif analisis, untuk menggambarkan perjuangan politik PPP. Sumber data berdasarkan wawancara mendalam dengan para tokoh yang terlibat secara langsung dalam proses perubahan UUD 1945. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen PPP dan MPR RI, jurnal, majalah dan koran serta data yang bersifat kepustakaan lainnya.Temuan dalam studi ini, menunjukkan bahwa karakteristik PPP selama proses Perubahan Pasal 29 dan 31 UUD 1945 ialah akomodatif simbiotik. Akomodatif PPP merupakan sikap PPP yang dapat menyesuaikan diri berdasarkan pada kepentingan ideologi politik dan kenegaraan PPP. Sedangkan simbiotik merupakan paradigma politik PPP yang menempatkan agama dan negara saling membutuhkan. Maka dapat disimpulkan sikap akomodatif simbiotik PPP ialah karakteristik keislaman PPP yang dapat menyesuaikan diri berdasarkan pada terakomodirnya kepentingan politik PPP dengan menempatkan kepentingan negara dan agama yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, PPP bukanlah partai politik yang memiliki paradigma integralistik maupun sekuler akan tetapi memiliki kesamaan dengan partai-partai politik lainya yaitu paradigma simbiotik meskipun menggunakan atribut Islam sebagai pembeda.Dengan demikian, pendekatan teori paradigma agama dan negara Al Mawardi dan Ibnu Taimiyah, yang dielaborasi dengan teori ideologi partai politik Maurice Duverger, teori, elite politik dari Pareto, teori civil society dari Jhon Keane serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf memiliki relevansi dan memperkuat terhadap hasil temuan pada penelitian ini yang menyatakan karekteristik organisasi keislaman PPP yang bersifat akomodatif simbiotik berdasarkan perjuangan elite politik PPP selama pembahasan sampai pencabutan usulan Pasal 29, setelah terakomodasinya Pasal 31 saat penetapan, menunjukkan PPP tidak memiliki perbedaan dengan partai politik lainnya terhadap paradigma agama dan negara yaitu tidak integralistik maupun sekuler. Kata Kunci : Partai Politik Islam, Partai Persatuan Pembangunan, Undang-Undang Dasar 1945.

---

The objective of this dissertation is to answer three matters: 1 the characteristics of the United Development Party rsquo;s PPP Islamic perspective on organization in regards to the relations of the state and religion; 2 the reason PPP suggested changing Article 29 and 31 of the Constitution; 3 the power interplay of PPP in convincing the Parliamentary fractions in the amending process of the two articles during the 2000, 2001, and 2002 parliamentary sessions.The research utilizes the religion and state relations theory as the main theory. In addition, it is supported by the ideology theory of political parties, political elite theory, civil society theory, as well as the conflict and consensus theory. The research methodology in this dissertation adopts a qualitative approach, and the research category is characterized as descriptive-analytical mdash;in this context, it serves to depict PPP rsquo;s political struggles. Furthermore, the secondary data is obtained through journals, magazines, newspapers, other literary reviews, as well as PPP rsquo;s and the Parliament rsquo;s documents.The principal findings of this study reveal that PPP rsquo;s characteristics throughout the parliamentary sessions are accommodative and symbiotic in nature. PPP rsquo;s accommodative quality allowed them to adapt according to the party rsquo;s interest in regards to political and state ideology, while the symbiotic quality allows them to adapt according to the accommodation of its political interest by placing the intersecting interests of the state and religion. Therefore, it can be concluded that these two qualities are Islamic traits that helps the party adapt according to its political interest by placing the intersecting interests of the state and religion that is depend on one another. PPP does not have an integralistic or secular approach, but has similarities with other political parties, which is symbiotic paradigm. The distinguishing factor lies in the use of Islamic attributes.Hence, Al Mawardi rsquo;s and Ibnu Taimiyah rsquo;s state and religion paradigm approach theory, elaborated with Maurice Duverger rsquo;s political parties rsquo; ideology theory, Pareto rsquo;s political elites theory, John Keane rsquo;s civil society theory, and Marswadi Rauf rsquo;s conflict and consensus theory is relevant and supports the principal findings of this study. This study shows that the characteristics of PPP rsquo;s islamic organization, which is accomodative and symbiotic in nature during the process shows that the party does not differ from other parties in its views on the state and religion mdash;the party is neither integralistic nor secular. key word: Islamic Political Parties, United Development Party, 1945 Constitution"

"Penelitian ini berupaya untuk memahami agenda partai politik nasionalis dan Islam dalam menyikapi boleh tidaknya bekas anggota PKI dan organisasi massanya dan yang terlibat langsung G30S/ PKI ikut serta dalam pemilu atau mendapatkan haknya untuk dipilih. Dinamika politik yang teljadi selama pembahasan inilah yang menarik untuk diteliti.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Teori Fungsi Parpol dari Carl J. Friedrich, Teori Kekuasaan dari Weber, Teori Keterwakilan dari Miriam Budiardjo, Teori Kebijakan dan Agenda dari Dewey serta Teori Konflik dalam melihat pemilahan struktur masyarakat Indonesia dari Clifford Geertz. Dari teori-teori tersebut bisa dilihat bagaimana masing-masing partai politik yang terlibat dalam pembahasan RUU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD ini memainkan peran, fungsi, maupun agenda politiknya guna memperoleh kekuasaan dan menambah jumlah keterwakilannya di parlemen. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lebih menekankan pada analisis penulis terhadap data dan referensi yang diperoleh melalui wawancara.Hasil penelitian ini menunjukkan adanya agenda politik yang dimainkan oleh semua partai politik baik yang berlatar belakang ideologi nasionalis maupun Islam. Agenda politik itu menyangkut potensi tambahan perolehan suara yang dapat diperoleh PDI Perjuangan jika usulannya untuk menghapus salah satu aturan RUU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD ini disetujui. Butir aturan yang dimaksud adalah pasal yang mengatur persyaratan calon anggota legislatif yang berbunyi:Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "G30S/ PKI " atau organisasi terlarang Iainnya.Pencantuman syarat itulah yang kemudian ditentang oleh Fraksi PDI Perjuangan meski ditentang oleh fraksi-fraksi lain. Harus diakui, semua partai politik yang terlibat dalam penyusunan RUU tentang Pemilihan Umum DPR, memainkan agenda kepentingannya masing-masing. Latar belakang kesamaan ideologi, agama, kesamaan plat form, atau kedekatan besaran perolehan jumlah kursi masing-masing partai politik sangat kental mewarnai kesepakatan-kesepakatan substansi yang dibahas dalam RUU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.Terkait dengan implikasi teori dalam penelitian ini, maka semua teori yang digunakan sebagai alat analisis dikuatkan atau confirm dengan temuan di lapangan...

---

This research aims to understand the agenda of nationalist and Islamic political parties in facing the issue of ex-communist party member and other its mass organisation to involve in election or get back their right to be chosen. The dynamic of the issue is interesting to explore.

Theories applies in the research are theory of function of political party from Carl Friedrich, theory of power from Webber, theory of representation from Miriam Budiardjo, theory of policy and agenda from Dewey, and theory of conflict to identify the structure of Indonesian society from Clifford Geertz. From those theories it can be seen that each parties involved in the coditication of the law of election for DPR, DPD and DPRD play their own role, function, or also political agenda to get more power and increase their numbers in the parliament. This research applies qualitative research method and emphasizes on analysis of data and reference from interview.

The result shows that there is political agenda played by all nationalist or Islamic political parties. The political agenda relates to the raise of voters gained by PDI for Struggle if their proposal to avoid one of the article in the law. The article arranges the requirements of candidates of legislative member as, They are not ex-member of prohibited organisation that is Indonesian Communist Party, or not directly or indirectly involve with the tragedy of G30S/PKI or other prohibited organisations.

The insertion of that requirement is opposed by PDI for struggle; however its position is also opposed by other parties. In fact, all political parties involved in the codification of the law play their own political agenda. The background of ideology, religion, platform, or their representation in the parliament influences the substantial agreements in the codification. Relate to the implication of theories mentioned above, all of the theories applied in the research relevant with the fact found in the research...."

"Tesis ini membahas tentang Keanggotaan DPD terkait Larangan dari Partai Politik, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keanggotaan DPD terkait larangan dari partai politik, problematika yang timbul dari keanggotaan DPD dari partai politik dan mengetahui keanggotaan DPD yang ideal untuk mewujudkan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dengan tipologi penelitian preskriptif yaitu melakukan pendekatan secara intensif, mendalam dan mendetail serta komprehensif untuk menggali secara mendalam mengenai masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan DPD dari partai politik terkait larangan diatur pertama kali oleh Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bahwa calon anggota DPD tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon. Kemudian syarat tersebut dihilangkan pada undang-undang selanjutnya. Kemudian diatur kembali dalam Putusan MK No. 30/PUU/XVI/2018. MK menafsirkan makna “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum termasuk sebagai pengurus Partai Politik mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan. Problematika yang timbul dari keanggotaan DPD dari partai politik ini adalah dapat menimbulkan konflik kepentingan antara DPD dengan partai politik dan merubah original intent DPD sebagai pembawa aspirasi daerah dan kekuatan penyeimbang antara politik dan daerah.

---

This thesis discusses about DPD membership related to the Prohibition of Political Parties, with the aim to find out how the DPD membership is related to the prohibition of political parties, problems arising from the DPD membership of political parties and to find out the ideal DPD membership to realize checks and balances in the Indonesian constitutional system. This research was conducted using normative legal research methods, through library research, with prescriptive research typologies that are conducting intensive, profound, detailed and comprehensive to explore deeply about research issues. The results showed that the membership of the DPD from political parties related to the ban was first regulated by Article 63 of Law No. 12 of 2003 concerning the General Election of Members of the DPR, DPD, and DPRD that the DPD candidate members do not become administrators of political parties for at least 4 (four) years as of the nomination date. Then these conditions are removed in the next law. Then rearranged in the Constitutional Court Decision No. 30 / PUU / XVI / 2018. The Constitutional Court interprets the meaning of 'other work' in Article 182 letter l of Law No. 7/2017 regarding General Elections including being an administrator of a Political Party starting from the central level to the lowest level in accordance with the organizational structure of the political party concerned. The problems that arise from the DPD membership of political parties are that it can lead to conflicts of interest between the DPD and political parties and change the DPD's original intent as a carrier of regional aspirations and a balancing force between politics and the region."

"Pada tahapan pra-Pemilu 2024, KPU melakukan transformasi digital melalui Sistem Informasi Partai Politik, atau Sipol. Sipol hadir sebagai alat bantu KPU dalam melakukan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Penelitian ini secara komprehensif akan menilai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas dari penerapan Sipol dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik pada Pemilu 2024. Sipol memberikan manfaat dalam mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Namun, di sisi lain terdapat permasalahan Sipol dari segi pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu. Indikasi dari hal tersebut yaitu kurangnya kontrol masyarakat untuk mendayagunakan Sipol dan kurangnya diskursus antara KPU dengan publik. Penelitian ini menggunakan konsep transparansi dan akuntabilitas, konsep open government data, serta teori keterbukaan data pemerintah dalam mendorong akuntabilitas sebagai kerangka analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa Sipol belum sepenuhnya mewujudkan keterbukaan data pemerintahan karena masih tertutupnya Sipol bagi masyarakat luas. Tertutupnya akses Sipol berpengaruh terhadap lemahnya akuntabilitas data Pemilu di Indonesia.

---

In the pre-election stage of 2024, the General Election Commission (KPU) undertook a digital transformation through the implementation of the Political Party Information System (Sipol). Sipol was developed as a tool to aid the KPU in the registration and verification processes of political parties. This research aims to comprehensively evaluate the application of Sipol in the registration and verification processes of political parties during the 2024 Election, focusing on the realization of the principles of transparency and accountability. Sipol offers several benefits in facilitating these processes. However, it also faces challenges in meeting the principles of transparency and accountability in electoral organization. Indications of these challenges include limited public access to Sipol and a lack of dialogue between the KPU and the public. The analytical framework for this research incorporates concepts such as transparency and accountability, open government data, and the theory of government data openness to promote accountability. The research employs a qualitative approach, employing primary data collection techniques through in-depth interviews, along with secondary data from literature studies. The findings of this research reveal that Sipol has not fully achieved government data openness as it remains inaccessible to the broader community. The restricted access to Sipol adversely impacts the limited accountability of election data in Indonesia."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena tentang elektabilitas partai-partai politik Islam (PKS, PPP, PAN, dan PKB) yang semakin menurun dalam setiap pemilu. Hal tersebut ditandai dengan perolehan suara di pemilu yang cenderung tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dengan menggunakan teori triad koalisi dari Theodore Caplow (1956) yang membahas tentang size of party power sebagai dasar pembentukkan koalisi dan penentuan posisi daya tawar politik anggota koalisi, teori tentang arena koalisi dari Heywood dan Arendt Liphart yang membahas tentang pentingnya kesamaan ideologi dalam koalisi, teori tentang tipologi partai politik dari Almond yang dikaitkan dengan konsep tentang partai Islam dari Vali Nasr, penelitian kualitatif ini menganalisis masalah yang berkaitan dengan konstruksi bangunan koalisi yang dibentuk (KIH dan KMP) dengan melihat posisi PKS, PPP, PAN dan PKB didalamnya. Dengan mengaitkan masalah tentang adanya kesamaan dasar nilai ideologi partai dan karaktaer basis massa yang sama, penelitian ini juga menganalisis masalah tentang penyebab partai partai politik Islam tidak membangun satu koalisi bersama untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2014 untuk mengajukan tokoh politik Islam sebagai calon Presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi policy seeking yang mengedepankan ideologi sebagai motivasi dalam membentuk koalisi, sudah tidak lagi dianggap penting. identifikasi kekuatan perolehan suara partai politik seperti yang dijelaskan oleh Caplow menjadi satu satunya strategi dalam pembentukkan koalisi. Akibatnya, pragmatisme semakin kuat dengan office seeking yang menjadi orientasi dalam berkoalisi, soliditas menjadi lemah dan partai politik bisa dengan mudah keluar masuk koalisi. Konflik internal partai, menjadi salah satu penyebab lemahnya daya tawar politik partai di dalam koalisi yang dimasuki karena dianggap mengancam elektabilitas capres dan cawapres yang diajukan. Tidak terbangunnya koalisi di antara partai politik Islam disebabkan karena orientasi ideologi yang berbeda, lebih dominannya pragmatisme politik dan tidak adanya figur elite politik Islam yang bisa menjadi pemersatu kekuatan Islam politik yang terpecah. Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa size of party power seperti yang dikemukakan oleh Caplow dalam pembentukkan koalisi hanya dijadikan sebagai strategi untuk mengumpulkan kekuatan partai dalam kontestasi. Karakter massa dan latar belakang nilai ideologi yang sama tidak dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan bargaining dalam internal koalisi dalam penentuan keputusan penting. Secara teoritis, seperti yang dikemukakan oleh Caplow, masing-masing anggota koalisi memiliki daya tawar berdasarkan besaran kekuatan suara yang dimiliki. Namun secara faktual, posisi tawar PKS, PPP dan PAN di KMP sangat minim dan lemah, Begitu juga dengan PKB di KIH, walau menjadi partai kedua terbesar di KIH, lemahnya daya tawar politik PKB membuat calon waki presiden yang diajukan PKB tidak diputuskan mendampingi Joko Widodo sebagai calon presiden

---

This research is motivated by the phenomenon of the electability of Islamic political parties (PKS, PPP, PAN, and PKB) which is decreasing in every election. This is indicated by the number of votes in the general election which tends not to increase significantly. By using the triad coalition theory from Theodore Caplow (1956) which discusses the size of party power as the basis for forming coalitions and determining the political bargaining power position of coalition members, the theory about the coalition arena from Heywood and Arendt Liphart which discusses the importance of ideological similarities in coalitions, theory Regarding the typology of political parties from Almond associated with the concept of an Islamic party from Vali Nasr, this qualitative study analyzes problems related to the construction of the coalition buildings formed (KIH and KMP) by looking at the position of PKS, PPP, PAN and PKB in it. By linking the problem of the similarity of the basic ideological values ​​of the party and the same mass-based character, this study also analyzes the problem of why Islamic political parties did not build a coalition together to face the 2014 Presidential Election to nominate Islamic political figures as presidential and vice presidential candidates. This study found that the policy seeking orientation, which puts forward ideology as a motivation in forming coalitions, is no longer considered important. identification of the voting power of political parties as described by Caplow is the only strategy in forming coalitions. As a result, pragmatism is getting stronger with office seeking being the orientation in coalitions, solidity is getting weaker and political parties can easily enter and exit coalitions. Internal party conflicts are one of the causes of the weak political bargaining power of parties in the coalition entered because they are considered to threaten the electability of the proposed presidential and vice-presidential candidates. The non-establishment of coalitions among Islamic political parties is due to different ideological orientations, more dominant political pragmatism and the absence of Islamic political elite figures who can unify the forces of divided political Islam. The theoretical implication of this research shows that the size of party power as proposed by Caplow in forming a coalition is only used as a strategy to gather party power in the contestation. The character of the masses and the background of the same ideological values ​​are not used by political parties to bargain within the internal coalition in determining important decisions. Theoretically, as stated by Caplow, each member of the coalition has bargaining power based on the amount of voting power they have. But in fact, the bargaining position of PKS, PPP and PAN in KMP is minimal and weak. Likewise with PKB in KIH, despite being the second largest party in KIH, PKB's weak political bargaining power has prevented the vice presidential candidate proposed by PKB to accompany Joko Widodo as a presidential candidate."