Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang terjadi selama ini, bahwa usaha kecil yang secara kuantitatif merupakan bagian terbesar dari pelaku ekonomi di Indonesia belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan nasional. Fenomena ini diyakini oleh banyak kalangan sebagi akibat kebijakan perekonomian yang tidak memihak kepada sektor usaha kecil dan lebih memberi perhatian kepada sektor usaha besar yang jumlahnya kurang dari 0,5 persen dari jumlah seluruh pengusaha di Indonesia. Akibatnya antara lain dapat dilihat dari sumbangan seluruh usaha kecil terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya sekitar 40 persen saja. Padahal sektor usaha kecil ini mampu menyerap lebih dari 80 persen tenaga kerja di Indonesia dan relatif lebih mampu bertahan di masa krisis. Khusus untuk sektor industri kecil, pada tahun 1998 hanya mampu memberikan kontribusi kepada PDB Indonesia sebesar 4,49 persen.Mengingat begitu luasnya cakupan bidang usaha sektor usaha kecil, maka penelitian dalam tesis ini hanya memfokuskan pada usaha kecil di sektor industri pengolahan. Dimana tesis ini mencoba mengidentifikasi dan meneliti kinerja serta karakteristik industri kecil dan rumah tangga baik dari sisi faktor pembedanya maupun dari sisi sifat fungsi produksinya kecil untuk mengetahui sejauh mana posisi industri kecil secara nasional, faktor kelemahannya dan bidang usaha yang potensial untuk dikembangkan maupun kurang potensial bagi industri kecil, dengan menggunakan alat analisis deskriptif, analisis diskriminan dan analisis cobb-douglas.Dari analisis deskriptif antara lain dapat diketahui bahwa selama krisis jumlah industri kecil mengalami penurunan sebanyak 23 persen, dan nilai outputnya mengalami peningkatan sekitar Rp 17 trilyun, namun peningkatan ini disertai dengan menurunnya nilai tambah terhadap output yang disebabkan meningkatnya nilai input antara lain sebagai akibat kenaikan nilai dollar terhadap rupiah. Selain itu kontribusi industri kecil terhadap industri nasional selama tahun 1991 sampai 1996 relatif masih kecil, yang ditunjukkan dengan persentase nilai output dan nilai tambahnya yang hanya 10 sampai 12 persen. Demikian juga pertumbuhan nilai output dan nilai tambahnya yang lebih lambat dibandingkan industri besar yaitu berkisar 16,67 dan 18,21 persen dibandingkan 18,12 dan 20,02 persen. Hasil lain juga menunjukkan bahwa sektor industri kecil dan rumah tangga lebih bersifat labour intensif yang ditunjukkan antara lain dari pertumbuhan tenaga kerjanya selama tahun 1991 sampai 1996 yaitu sebesar 7,42 persen, lebih besar dari pertumbuhan secara nasional yang 5,0 persen. Walaupun tenaga kerja di sektor industri kecil ini masih didominasi (sekitar 70 persen) oleh sumberdaya manusia yang berpendidikan setingkat SMP ke bawah.Selama masa krisis, secara umum industri kecil dan industri rumah tangga di semua sektor usaha menunjukkan peningkatan nilai output namun diiringi dengan penurunan nilai tambah per outputnya, kecuali industri kecil di sektor industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC 31) yang mengalami peningkatan nilai ouputnya tanpa perubahan berarti dalam nilai tambah per outputnya. Sehingga kebijakan pembinaan yang dilakukan pemerintah sebaiknya lebih menekankan kepada kebijakan yang dapat menekan biaya produksi, seperti bantuan penyediaan bahan baku yang murah dan terjangkau serta kebijakan pengenaan tarif listrik minimum.Hasil analisis diskriminan menunjukkan bahwa faktor pembeda yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kinerja industri kecil dan rumah tangga apabila dibandingkan dengan industri besar dan sedang adalah faktor tenaga kerja. Sehingga pembinaan yang mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor industri kecil dan rumah tangga perlu untuk menjadi perhatian pemerintah, baik melalui pelatihan-pelatihan maupun penumbuhan iklim usaha yang dapat menarik tenaga kerja yang berkualitas untuk bekerja di sektor industri kecil.Sedangkan dari analisis Cobb-Douglas dapat disimpulkan antara lain bahwa industri kecil di sektor usaha industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC 31), industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 32) dan di sektor industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabot rumah tangga (ISIC 33) menunjukkan kinerja dan prospek untuk dikembangkan yang relatif lebih baik dari sektor lainnya. Sedangkan bagi industri rumah tangga yang umumnya bersifat decreasing return to scale, pembinaan harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan melalui pengkajian yang seksama. Mungkin pembinaan yang dilakukan tidak harus selalu ditekankan kepada upaya untuk mengembangkan mereka menjadi usaha menengah atau besar dengan resiko akan menghadapi persaingan keras dari usaha besar dan sedang yang telah eksis, akan tetapi mengarahkan mereka untuk melakukan usaha di sektor industri yang lebih menguntungkan apabila dikelola dalam skala mikro dan bagaimana agar mereka mampu berusaha secara efisien dalam skala usaha mikro dan menghasilkan produk yang dapat diterima pasar.Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa faktor tenaga kerja memang masih merupakan titik lemah kinerja sektor industri kecil dan rumah tangga, yang kemudian menyebabkan kelemahan-kelemahan lain seperti kelemahan dalam mengakses pasar, pengelolaan usaha yang tidak efisien dan profesional, ketertinggalan dalam teknologi produksi, kelemahan dalam memperoleh informasi pasar dan lain-lain. Untuk itu di masa mendatang pemerintah harus lebih sungguh-sungguh dalam melakukan kebijakan untuk meminimalkan kelemahan ini dengan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia industri kecil dan rumah tangga, antara lain melalui berbagai bimbingan dan pelatihan di bidang teknik produksi dan manajemen usaha yang disertai dengan kebijakan pendukungnya seperti, penyediaan pasar bagi produk industri kecil dan penyediaan perangkat peraturan-peraturan yang mendukung bagi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri kecil, serta ditingkatkannya koordinasi yang baik dan terpadu antara instansi pembina, baik di tingkat pusat maupun daerah."

"Buku ini ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting menyangkut informasi pengetahuan, isu, dan gagasan yang perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam pengembangan investasi dan ekspor kini dan ke depan."

"Kelompok Usaha Kecil dan Menengah adalah salah satu pelaku perekonomian nasional yang mempunyai posisi strategis untuk terus dikembangkan. Hal ini disebabkan oleh daya serapnya terhadap tenaga kerja cult-up besar. Selain itu, diketahui bahwa kelompok usaha skala ini ternyata lebih tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi dibandingkan kelompok usaha besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka adalah katup pengaman perekonornian nasional ketika kelompok usaha besar menghadapi kesulitan saat terjadinya krisis ekonomi. Maka perlulah kiranya dilakukan penelitian secara mendalam tentang posisi UKM dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam ekonomi makro, terdapat keterkaitan yang kuat antar sektor ekonomi. Kemajuan di suatu sektor tidak mungkin dicapai tanpa dukungan sektor-sektor lainnya. Hubungan antar sektor ini dapat dianalisis dengan menggunakan model input-output, yaitu dengan metode dekomposisi fields of influence.Model dekomposisi fields of influence dalam hal ini digunakan untuk menganalisis pengaruh dari perubahan struktur di sebuah kelompok sektor (skala usaha) dalam sistem perekonomian multisektor, baik pengaruh terhadap intra¬kelompok skala usaha itu sendiri maupun terhadap kelompok skala usaha sisa perekonomian.Dan hasil perhitungan yang telah dilakukan pada setiap sektor di masing¬masing kelompok skala usaha dikctahui bahwa persentase perubahan total output terbesar terjadi jika simulasi dilakukan pada kelompok usaha skala besar. Simulasi dengan perubahan koefisien direct input sebesar 5 persen maka menghasilkan perubahan terhadap total perekonomian untuk kelompok usaha skala besar sebesar 5.21 persen; menengah 1.42 persen dan kecil sebesar 2.83 persen. Khusus untuk melihat dampak perubahan terhadap UKM maka dapat dilakukan dengan membandingkan perubahan pada kelompok usaha skala kecil akibat perubahan di kelompok usaha skala kecil sendiri yaitu sebesar 1,368 persen, perubahan pada kelompok usaha skala menengah akibat perubahan di kelompok dirinya sendiri sebesar 0.651 persen serta dampak terhadap perubahan kelompok sisa (gabungan kecil dan menengah) akibat perubahan di kelompok usaha besar yaitu sebesar 1,782 persen.Berdasarkan temuan tersebut di atas dapat disimpulkan secara ekonomi akan lebih menguntungkan jika shock diberikan pada kelompok usaha skala besar saja, karena ini akan menghasilkan tingkat pertumbuhan output paling tinggi. Hal ini terjadi karena biasanya sektor dalam kelompok usaha besar mempunyai forward dan backward linkage yang besar. Sehingga jika tejadi perubahan pada kelompok ini akan memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian. Sedangkan jika shock diberikan pada kelompok UKM maka menghasilkan perubahan total output yang lebih kecil. Hal ini terkait bahwa kelompok usaha UKM menghasilkan output berupa barang-barang final demand.Tapi jika hanya menekankan pada kelompok usaha skala besar saja maka akan muncul potensi permasalahan baru yaitu masalah disparitas. Agar kelompok UKM tidak tertingal jauh dengan pertumbuhan kelompok usaha besar maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat linkage antara kelompok usaha skala besar dengan kelompok UKM. Fenomena missing of the middle (MoM), yang terjadi secara universal di beberapa negara maju, juga terjadi di Indonesia, di mana terjadi kegagalan kelompok usaha skala menengah menjadi penggerak perekonomian nasional."

"Laporan perekonomian Indonesia merupakan publikasi rutin tahunan BPS. Publikasi ini memberikan gambaran perkembangan kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2013 dan yang sedang berjalan di tahun 2014, yang dicerminkan melalui indikator makro terpilih."

"Bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam alinea ke N Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka diselenggarakanlah pembangunan disegala bidang aspek kehidupan yang sekaligus juga membangun manusia Indonesia seutuhnya.Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Soerjono Soekanto pengertian pembangunan secara sederhana dapat dikatakan merupakan suatu proses yang dialami oleh suatu masyarakat yang menuju kepada keadaan hidup yang lebih baik, proses mana pada umumnya direncanakan serta dilakukan dengan sengaja.Dari rumusan tersebut diatas, dapat dikatakan dengan kalimat yang lain, bahwa untuk menuju keadaan hidup yang lebih baik mau tidak mau, suka tidak suka pembangunan yang dilaksanakan haruslah pembangunan yang memajukan perekonomian disamping memajukan juga bidang-bidang yang lain.Menurut rencana pembangunan nasional transisi yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangnan Nasional untuk tahun 2005 setelah tidak ada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bahwa tujuan pembangunan bidang ekonomi diarahkan untuk mengembangkan perekonomian yang berdaya saing melalui percepatan kebangkitan sektor rill dengan penggerak sektor industri yang didukung oleh pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA). Menggerakan sektor industri ditempuh dengan berbagai cara, antara lain dengan meningkatkan produktivitas usaha kecil menengah melalui penciptaan iklim kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif serta pengembangan keunggulan kompetitif dan pembukaan mitra usaha baru yang berorientasi pada pertumbuhan dan jenis-jenis usaha inovatif, serta memanfaatkan sumber daya lokal.Dengan demikian kedudukan usaha kecil dalam hiruk pilcuknya proses pembangunan perekonomian di Indonesia sangatlah strategis. Kedudukan strategis tersebut disebabkan karena usaha kecil diperkirakan dapat banyak menyerap tenaga kerja, ikut melancarkan peredaran perekonomian dan mampu mendukung perkembangan perusahaan besar."

"Seperti diketahui, banyak perusahaan besar yang kolep bahkan bangkrut akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu. Namun, krisis tersebut tidak begitu berpengaruh bagi pengusaha yang bergerak di sektor usaha kecil menengah (UKM). Walau tidak terkena dampak krisis ekonomi tersebut, sumbangan sektor UKM terhadap PDB secara nasional tetap saja tidak memadai. Akan tetapi, bagi UKM yang berada di wilayah DKI Jakarta mampu memberikan sumbangan dalam bentuk lain yaitu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar yaitu lebih kurang 2 juta orang.Didasarkan pada perimbangan di atas, baik pihak Pemda DKI Jakarta maupun DPRD memberikan apresiasi atau "komitmen" yang tinggi terhadap sektor UKM agar lebih ditingkatkan lagi peranannya. Prasyarat untuk itu, adalah perlunya diciptakan iklim sektor UKM yang kondusif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UKM) pada khususnya dan masyarakat Jakarta pada umumnya. Perhatian dari kedua institusi itu, tercermin dalam Perda Nomor 9, 10 Tahun 2002, dan Nomor 1 Tahun 2003. Dengan demikian dapat dikatakan, baik Pemda maupun DPRD telah berhasil memperlihatkan kinerja yang baik dalam upaya membuat peraturan perundangan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (UKM).Lebih dari itu, Pemerintah Daerah-pun telah optimal pula menterjemahkan Perda-perda tersebut ke dalam berbagai program/kegiatan yang diperkirakan dapat memenuhi keinginan masyarakat (UKM). Hal ini tercermin dari diresponnya program/kegiatan tersebut oleh pengusaha/pengelola UKM. Namun, sangat disayangkan, program / kegiatan yang telah ditetapkan itu tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Ketidak-optimalan ini, antara lain disebabkan oleh masih adanya perilaku oknum "birokrasi" yang melakukan praktek-praktek KKN, seperti adanya pungutan liar dalam hal pengurusan surat izin usaha. Disinyalir, praktek-praktek tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu-individu tertentu saja, melainkan dilakukan secara sistematis dan "terorganisir" oleh instansi tertentu. Disamping itu, terkendala pula oleh persoalan yang bersifat administratif, dan ketidak-sesuaian antara program/kegiatan yang ditetapkan dengan kebutuhan mendasar dari para pengusaha/pengelola UKM itu sendiri.Adanya praktek KKN tersebut ternyata tidak begitu serius ditangani dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Demikian pula halnya dengan DPRD DKI. Sehingga berakibat timbulnya "beban sosial" yang tinggi yang harus ditanggung oleh para pengusaha / pengelola UKM. Keadaan ini, pada akhirnya berakibat terdapat UKM yang menghentikan/menutup kegiatan usahanya. Dampak lebih jauh dari itu, tentu saja terjadi pemutusan hubungan kerja dengan para pekerja yang ada. Hal ini tentu saja menambah daftar pencari kerja di wilayah DKI Jakarta yang sebelumnya telah berjumlah relatif besar.Di masa yang akan datang, agar supaya kebijakan sektor UKM yang dilaksanakan oleh Pemda DKI Jakarta dapat lebih mencapai sasaran, "tidak bisa tidak" dituntut peran yang lebih optimal dari DPRD DKI Jakarta, khususnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi dari kebijakan dimaksud. Disamping itu, pihak Pemda pun seharusnya lebih meningkatkan lagi pengawasan internal melalui penerapan "law enforcement" yang berlaku bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Penting pula dilakukan oleh Pemda bahwa program/kegiatan yang akan dipilih/ditetapkan memperhatikan betul kebutuhan mendasar dari pengusaha/pengelola UKM.

---

As we know, many big companies have been collapse and even bankrupt as result from the Economic Crisis happened in Indonesia several years ago. However, that crisis has been not much influenced by The Small and Medium Enterprises. Even though it such that The Small and Medium Enterprises contribution to Indonesia's Gross National Product has still been low. Nevertheless, The Small and Medium Enterprises are able to giving any contribution in DKI Jakarta which is relatively large to hold in reserve of employees.Based on the above consideration, both The Local Government of DKI Jakarta and the Regional Parliament have been highly Commitment in order to improvement of The Small and Medium Enterprises. The Pre-requirement was needed to create the conducive of The Small and Medium Enterprises that can able to rise of prosperity of The Small and Medium Enterprises society particularly and the Jakarta's society generally. Both of the instances were reflected on the Regional Regulation Number 8 and 9 in 2002 year, and The Regional Regulation Number 1 in 2003 year, which concerned to The Small and Medium Enterprises society interest.Such as, we can say both The Local Government and The Regional Parliament have showed the highest performance in realizing regulations which concerned to The Small and Medium Enterprises society interest.The Local Government has translated the best of the Local Regulation itself of any programs to fulfill The Small and Medium Enterprises society needed. This can be seen from the society responses towards the programs. However, unfortunately, they can do maximize the determined programs. This caused by the number of bureaucrats misbehavior which done any bad practices or Corruption, Collusion and Nepotism (CCN) to get a business permit Not only some individuals persons, but systematically performed of certain institutions in a well-organized way have done. Besides that, some either obstacle emerges, such as administrative or activity and the basic needed The Small and Medium Enterprises themselves.The CCN practices were not seriously handled to solve by The Local Government. Such as The Regional Parliament of DKI Jakarta done. As a result, The Small and Medium Enterprises themselves must be responsibility from the highest of "Social Rate" condition. Finally this condition made some The Small and Medium Enterprises closing their business automatically on the discharge with the employees themselves. This discharge of course made to increase of unemployment which has already large relatively.In the future, in order that policies of implementation can more achieve for The Small and medium Enterprises of DKI Jakarta objectives "Can not say no" to The Regional Parliament was demanded their effort, especially to do their rule in controlling and monitoring the implementation. The Local government itself must more improve their internal controlled to apply of "law Enforcement" for anyone who breaks. Besides the selected/sapulated program must be designed based on the basic needed of the small and Medium Enterprises groups."