Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat insentif fiskal yang diberikan melalui fasilitas KITE IKM terhadap kinerja ekspor IKM di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekan Fixed Effect Model dengan objek penelitian adalah IKM pengguna fasilitas KITE IKMyang dikelompokkan kedalam 14 bidang usaha selama periode kuartal 1 2014 hingga periode kuartal 4 2020. Untuk menjelaskan kinerja ekspor digunakan tiga variabel terikat, yaitu nilai ekspor, volume ekspor dan konsentrasi ekspor. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa insentif fiskal yang diberikan melalui fasilitas KITE IKM berkorelasi positif dan signifikan terhadap kinerja ekspor IKM di Indonesia.

---

This research aims to analyze the benefits of fiscal incentives provided through KITE IKM facilities on the export performance of SMEs in Indonesia. To achieve this goal, this study used a Fixed Effect Model with the object of research is SME users of KITE IKM facilities which was grouped into 14 business fields during the first quarter of 2014 to the fourth quarter of 2020. To explain export performance, three variables are used, namely export value, export volume and export concentration. The results show that the fiscal incentives provided through the KITE IKM facility are positively and significantly correlated to the export performance of SMEs in Indonesia."

"Sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah , maka sejak itulah Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur rumah tangganya/keuangan daerah itu sendiri....."

"Pada era reformasi sekarang ini dengan adanya tuntutan reforrnasi tota disegala bidang kehidupan berbangsa dan bcmegara, telah memberikan pcturgiuk dan arah untuk lebih mempcrbxar porsi pelaksanaan aus dssentralisasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi daerah. Secara yuridis fonnal tuntutan tcrsebut telah melalui TAP MPR tahun 1999 menyangkut Otonomi Daerah yang meliputi Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pemimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.Untuk melihat sistem hubungan keuangan pusat dan daerah yang baik dan sesuai dengan yang perlu dilihat secara umum tujuan ekonomis yaitu tercipianya stabilitas makro ekonomi dan tcrcapainya efisiensi kinelja pemkonomian serta tujuan politiknya yaitu tcrpeliharanya Negara Republik Indonesia. Oleh karcna im jantnng pelaksanaan otonomi daerah adalah sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dimana untuk menunjang kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing tingkat pemerintahan dipcrlukan sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang tcrdiri dari Pcndapatan Asli daerah, Dana Pcnimbangan, Pinjaman daerah dan lain-iain penerimaan yang syah.Dalam pemlitian ini akan diteliti persoalau bagaimanakah prospek keuangan daerah Propinsi Riau dcngan berlakunya Undang-Undang Pcrimhangan Keuangan antara Pemerlntah pusat dan da¢rah jika dikaji dalam perspektif Ketahanan Nasional yang meliputi bcsarnya dana pcrimbangan , kebutuhan dan kapasitas dana bagi pemerintah daerah Riau serta dampak berlakunya Undang-undang terscbut dalam perspektif Ketahanan Nasional.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Perimbangan Kcuangan Pusat dan Dacrah di propinsi Riau, maka dcngan belum kcluamya rancangan pcraturan pcrundang-undzmgan (seharusnya sudah) pcneliti tclah Pada era rcfonnasi sekarang ini dengan adanya tuntutan reformaasi total disegal bidang kehidupan bcrbangsa dan bernegara, telah memberikan petunjuk dan arah untuk lebih mempcrbxar porsi pelaksanaan aus dcsentralisasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi daerah. Secara yuridis fonnal tuntutan tcrscbut telah melalui TAP MPR tahun 1999 menyangkut Otonomi Daerah yang meliputi Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemcrintahan Dacrah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pemimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah."