Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Telah diakui bahwa masalah pemberontakan sebagai sua_tu gejala politis, ekonomis, sosiologis, psikologis, seja_rah dan lain-lain belum banyak mendapat perhatian peneli_tian ilmiah. Di dalam kepustakaan ilmiah kita, khususnya studi sejarah mengenai masalah pemberontakan petani masih sedikit sekali. Dari beberapa tulisan yang ada, antara lain studi mengenai pemberontakan pajak di desa Patik, Madi_un_ pada tahun 1885, dan pemberontakan petani di Banten pa_da tahun 1888. Sehubungan dengan itu penulis merasa terdorong untuk memilih satu judul skripsi yang sedikit banyak ada kaitan_nya dengan persasalahan itu. Untuk maksud tersebutmaka penulis memilih obyek penelitian mengenai pemberontakan pe_tani di tanah partikelir Ciomas pada tahun 1886.Sebenarnya masalah pemberontakan di tempat ini sudah pernah diungkap _"

"ABSTRAKSektor pertanian pada waktu ini masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Jambi. Selain pertanian rakyat, perkebunan juga merupakan usaha yang penting, khususnya perkebunan rakyat: kopi, lada, cengkeh, karet, kelapa, tebu, tembakau, dan teh. Pada waktu ini di antara berbagai tananan keras ini, yang terbanyak dihasilkan oleh Jambi adalah karet. Luas perkebunan karet rakyat di Jambi pada tahun 1990 adalah 476.859 Ha dengan produksi sebanyak 209.447 ton. Menurut Sensus Pertanian tahun 1983 jumlah petani karet di Jambi adalah 84.495 orang, sedangkan jumlah seluruh petani di Indonesia adalah 881.908 orang. Selain di Jambi terdapat perkebunan karet rakyat juga di beberapa daerah lain, seperti Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Pada waktu ini karet masih merupakan produk ekspor yang penting bagi propinsi Jambi. Tulisan ini akan mengka,ji proses masuknya karet ke Jambi, sampai men jadi tanaman. rakyat, dan proses perkembangan perkebunan karet rakyat di Jambi selama masa kolonial Belanda. Perkebunan karet pada dasarnya dapat digolongkan dalam dua kategori, yang dibedakan menurut modal yang ditanamkan, sistem pembayaran kepada penyadap dan pelaksanaan administrasi perkebunan, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Di Jambi semasa jaman kolonial Belanda hanya terdapat tiga perkebunan besar, yaitu Batanghari, Pondok Meja dan Sungei Bluru, sedangkan jumlah perkebunan rakyat adalah besar sekali. Dalam suatu proses yang panjang perkembangan perkebunan karet rakyat dari tahun 1906 sampai berakhimya kekuasaan pernerintah Belanda pada tahun 1942, karet merupakan satu faktor yang berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat Jambi. Oleh karena itu masa karet dikenal oleh penduduk setempat sebagai masa hujan emas (istilah hujan emas juga dikenal di daerah Palembang). Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaruh perkebunan karet rakyat terhadap perekonornian masyarakat Jambi. Tulisan mengenai perkebunan karat rakyat di Jambi sebenarnya sudah pernah dilakukan bersama dengan pembahasan kebun karet rakyat di Palembang oleh A.H.P. Clemens dalam skripsinya 'De Bevolkingsrubbercultuur in Djambi en Palembang Tijdens het Interbellum' (Perkebunan Karet Rakyat.di. Jambi dan Palembang Di Antara Dua Perang Dunia). Clemens membandingkan perkebunan karet rakyat di Jambi dan Palembang dengan perkebunan karet milik orang Eropa dan juga mengkaji bagaimana produsen karet pribumi menanggapai perkembangan harga karet di pasaran dunia dan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda mengenai masalah yang berkenaan dengan karet rakyat. "

"PeneIitian dengan menggunakan metode sejarah terhadap perkembangan suatu institusi pendidikan pada dasawarsa akhir pemerintahan Hindia Belanda. Melalui penelusuran data dari berbagai sumber, diketahui bahwa lembaga pendidikan ini, yang dikenal dengan nama Sekolah Santa Ursula didirikan sejak tahun 1859. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai berbagai kegiatan , perkembangan dan perubahan yang dialami oleh Sekolah Santa Ursula dalam menghadapi masa-masa akhir pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini dianggap panting untuk dikaji karena kesamaan warga negara yang dimiliki baik oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda maupun oleh para penyelenggara pendidikan di Sekolah Santa Ursula (para biarawati Ordo Santa Ursula). Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka dan wawancara terhadap beberapa sumber yang dinilai rnemiliki kredibilitas dalam memberikan keterangan baik seputar sekolah Santa Ursula maupun Pendidikan Katolik sebagai sistem pendidikan yang diberlakukan di sekolah tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah masa akhir pemerintahan Hindia Belanda berdampak pada perkembangan dan kelangsungan aktivitas pendidikan di sekolah Santa Ursula (baik dari segi jumlah murid maupun keberadaan para biarawati Eropa sebagai pengajar di lembaga pendidikan tersebut). Akan tetapi, hal penting yang perlu digarisbawahi adalah keberhasilan sekolah tersebut (meskipun sekolah dengan kurikulum dan sistem pendidikan Eropa serta dilaksanakan oleh para misionaris Katolik) dalam menampung anak-anak perempuan di Batavia baik pribumi ataupun indo untuk melakasanakan kegiatan pendidikan dan belajar mereka. Hal lain yang diperoleh dalam tulisan ini adalah adanya sistem pembiayaan subsidi silang dalam proses belajar anak-anak perempuan pada scat itu sehingga terbuka kesempatan besar bagi mereka yang kurang mampu dalam hal keuangan untuk ikut bersekolah. Lembaga pendidikan Santa Ursula mampu menjadi contoh sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki keunggulan baik dalam hal kedisiplinan, mutu pendidikan, kesetaraan untuk memperoleh hak belajar bagi anak-anak perempuan dan mereka yang kurang mampu dalam dukungan keuangan."

"Pendidikan merupakan hak setiap orang, termasuk anak-anak keturunan Tionghoa. Namun, pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda di Indonesia, orang Tionghoa yang saat itu berstatus sebagai Middlemen minority harus memperjuangkan pendidikannya. Ketika politik etis diberlakukan, pendidikan berfokus pada pribumi. Berangkat dari permasalahan tersebut, dirumuskan tiga pertanyaan, yaitu 1.Jenis sekolah apa saja yang diikuti oleh anak-anak Tionghoa pada zaman kolonialisme Belanda di Indonesia? 2. Mata pelajaran apa saja dengan bahasa pengantar apa yang digunakan di sekolah-sekolah tersebut? 3. Anak-anak keturunan Tionghoa golongan apa saja yang dapat mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah tersebut? Penelitian metode kualitatif dengan sumber data berupa buku dan artikel, baik luring maupun daring. Dalam penelitian ini didapati bahwa pendidikan anak-anak Tionghoa pada zaman pemerintah kolonial di Hindia Belanda dapat dibagi menjadi dua, yaitu sekolah yang diselenggarakan rakyat seperti sekolah THHK dan sekolah yang diselenggarakan pemerintah kolonial Hindia Belanda seperti ELS, HIS, dan HCS. Setiap sekolah memiliki kurikulum dan syarat masuk yang berbeda. Hal ini mempengaruhi pemilihan sekolah Tionghoa Totok dan PeranakanKata kunci: pendidikan; Tionghoa;Indonesia; pemerintah Kolonial Hindia Belanda

---

Everyone has the right of to education. Chinese descent children whose status were Middlemen minority had to fight for their education during Dutch East Indies era. The education in ethical policy was only focused on the indigenous people. Through the particular problem, there are three questions formulated, 1. What kind of school did the Chinese children attend during Dutch East Indies era? 2. What kind of subject and what language used in those particular schools? 3. What kind of group of Chinese descent children who could attend those particular schools? This research uses qualitative method. The data resources are obtained from both online or offline sources, such as books and articles. The result of this research shows Chinese children during Dutch East Indies era were divided into two categories: the school run by the society, such as THHK school and the schools run by Dutch East Indies government, such as ELS, HIS and HCS. Every school has different curriculum and requirements. The differences affect Totok Chinese and Peranakan Chinese’s preference on education.

Keywords: education; Chinese; Indonesia; Dutch East Indies era"