Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan menggunakan kerangka konseptual Elite capture of Participatory Initiatives dari Jens Friis Lund & Moeko Saito-Jensen, penelitian ini berupaya untuk memeriksa dan menganalisis bagaimana elite capture yang telah berlangsung sekitar satu dekade dalam pengelolaan destinasi wisata adat Wae Rebo mendapat perlawanan dan berhasil diatasi oleh kelompok non-elite. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian eksplanatif. Peneliti melakukan field research dan wawancara mendalam bersama sejumlah masyarakat di Wae Rebo untuk pengumpulan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlawanan kelompok non-elite terhadap elite capture diakibatkan oleh ketidakpuasan atas hasil pengelolaan destinasi wisata adat Wae Rebo oleh Lembaga Pelestari Budaya Wae Rebo (LPBW) di bawah pimpinan Frans Mudir semenjak tahun 2007 sampai 2022, yang relatif kurang memberikan dampak berarti bagi peningkatan partisipasi publik dan mobilitas sosial-ekonomi masyarakat Wae Rebo. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan perlawanan kelompok non-elite terhadap elite capture dalam pengelolaan destinasi wisata adat Wae Rebo turut didukung oleh keberadaan sejumlah kelompok anak muda kelas menengah Wae Rebo, yang memiliki latar belakang pendidikan serta keterampilan di bidang organisasi dan pergerakan yang cukup baik. Keberadaan kelompok anak muda kelas menengah Wae Rebo, dengan berbagai keterampilan serta pengalaman organisasi dan jejaring sosial yang dibangun pada saat mengenyam pendidikan di luar daerah, menjadi faktor pendukung dalam mengkonsolidasikan kekuatan dan meningkatkan efektivitas gerakan perlawanan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa keberhasilan perlawanan kelompok non-elite terhadap elite capture memerlukan adanya pengorganisasian kelompok non-elite melalui pembiasaan kultur organisasi di antara kelompok non-elite, yang dapat dimaksimalkan dengan keberdaan sejumlah aktor individu dari kelas menengah.

---

Using the conceptual framework of Elite capture of Participatory Initiatives by Jens Friis Lund & Moeko Saito-Jensen, this research seeks to examine and analyze how elite capture, which has been ongoing for about a decade in the management of the Wae Rebo tourist destination was resisted and successfully overcome by non-elite groups. This study employs a qualitative approach with an explanatory research design. The researcher conducted field research and indepth interviews with several community members in Wae Rebo for data collection. The findings of this study indicate that the resistance of non-elite groups to elite capture was driven by dissatisfaction with the management outcomes of the Wae Rebo cultural tourist destination by the Wae Rebo Cultural Preservation Institution (LPBW) under the leadership of Frans Mudir from 2007 to 2022, which relatively did not significantly impact the increase in public participation and socio-economic mobility of the Wae Rebo community. The study also found that the success of the non-elite group's resistance to elite capture in managing the Wae Rebo cultural tourist destination was also supported by the presence of several middle-class young groups from Wae Rebo, who have educational backgrounds and skills in organization and movement. The presence of these middle-class young groups, with various skills and organizational experiences and social networks built during their education outside the region, became a supporting factor in consolidating and enhancing the effectiveness of the resistance movement. The conclusion of this research is that the success of non-elite groups in resisting elite capture requires the organization of non-elite groups through the habituation of organizational culture among them, which can be maximized with the presence of several actors from the middle class."

"Kota Padang sebagai salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan kebijakan berdasarkan syariah atau kebijakan yang bersumber dari ajaran agama Islam, seperti Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Wajib Pandai Baca Tulis Al Quran dan Intruksi Walikota Padang Nomor 451.422/Binsos-III/2005 tentang Kewajiban Mengenakan Jilbab dan Busana Islami (bagi penduduk yang memeluk Islam) dan Anjuran Memakainya (untuk non-Muslim). Tesis ini menganalisis latarbelakang dan kepentingan elite politik Kota Padang di balik munculnya kebijakan tersebut. kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan teori elite dan teori kebijakan publik.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Pemilihan target informan dalam penelitian ini adalah stakeholders atau elite politik di Kota Padang yang terlibat dalam munculnya kebijakan berdasarkan syariah tersebut. pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.Hasil penelitian menemukan bahwa walikota Padang memunculkan kebijakan berdasarkan syariah dengan alas an bahwa perilaku para pelajar di Kota Padang banyak yang tidak lagi sesuai dengan filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau yang memegang teguh falsafah adat ?Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Namun bagi elite politik, ruang ABS-SBK tidak semata konstruksi kultural, tetapi juga ruang politis, mereka menjadikan jargon budaya itu sebagai latarbelakang untuk menerapkan kebijakan berdasarkan syariah yang populis sebagai agenda untuk meraih simpati dari masayarakat Kota Padang.

---

Padang City is one of several regions in Indonesia which implements sharia based policies or policies derived from the teachings of Islam, such as the Regulation No. 6 of 2003 about compulsory of Quran literacy and the Instruction No. 451.422/Binsos-III/2005 about obligation wearing hijab and Islamic clothing (for moslem) and the suggestion to wear it (for non-Moslims). This thesis will analyze the background the interests of Padang's political elite behind the rise of those sharia based policies, of the emergence of policy and political interest of the ruling elite on those sharia based policy. This study used elite theory and public policy theory, as it tools of analysis.

This is a qualitative research using in-depth interviews for data collection. Informants in this research are stakeholders or Padang political elite who were involved in the making of those sharia based policy. The data is analyzed using by descriptive-analytical method.

This research shows that sharia based policies can be comprehended as a manifestation in increasing local participation in developing the religious life and supporting government programs. Padang the mayor based his sharia based policies on current condition of students behavior in Padang who are no longer in accordance with the Minangkabau philosophy of life which uphold the philosophy of adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. But for the political elite, ABS-SBK space is not merely a cultural construction, but also the political space, they make the cultural philosophy as background to implement populist policies based on sharia agenda to gain the sympathy of the citizen of Padang. "

"Tulisan ini bertujuan untuk mengulas artikel Nichols dan Savage (2017) yang berjudul A social analysis of an elite constellation: The case of Formula 1, yang berargumen bahwa ajang balapan Formula 1 menciptakan ekologi yang mendukung terbentuknya olahraga elit. Penulis berargumen bahwa menurunnya signifikansi kelas dan citra elit dalam Formula 1 didorong oleh kebutuhan akan keahlian teknis dan kebertahanan dalam industri terlebih dengan adanya digitalisasi. Berangkat dari akumulasi konsep cultural capital milik Bourdieu, tulisan ini memperbarui konsep yang mengikutinya, yaitu technical elites atau elit teknis yang meliputi kemampuan spesifik dalam merancang, merakit, dan menjual. Penulis juga mengeksplorasi arena baru terkait digitalisasi Formula 1 pasca-2016 yang belum dibahas oleh Nichols dan Savage. Digitalisasi ini menghasilkan elit teknis baru yang turut menopang Formula 1 sebagai olahraga dan industri, seperti perusahaan media, pegiat media sosial, serta atlet itu sendiri.

---

This paper aims to review the article by Nichols and Savage (2017) titled "A social analysis of an elite constellation: The case of Formula 1". The paper argues that the Formula 1 racing spectacle creates an ecosystem that supports the formation of elite sport. I argue that the declining significance of class and elite image in Formula 1 is driven by the need for technical expertise and sustainability within the industry, particularly with the advent of digitization. Building upon Bourdieu's concept of cultural capital, this paper extends the concept to include technical elites, encompassing specific abilities in design, assembly, and marketing. Additionally, the paper explores new arenas related to the digitalization of Formula 1 post2016, which were not addressed by Nichols and Savage. This digitalization has resulted in the emergence of new technical elites who contribute to Formula 1 as a sport and industry, such as media companies, social media influencers, and the athletes themselves."

"Penelitian ini menjelaskan tentang faktor penentu terjadinya pergeseran dominasi elit lokal dari aktor aristokrat Sasak kepada kelompok Tuan Guru NW dalam pilkada NTB pasca Orde Baru. Secara umum, pergeseran elit lokal pasca kejatuhan rezim Orde Baru terjadi akibat adanya kekosongan dominasi struktur pemerintah pusat dan kelembagaan partai politik di daerah yang memberi ruang aktor lokal untuk mendominasi melalui ikatan-ikatan etnis untuk menguasai struktur pemerintahan di daerah (Vel, 2001; Buehler, 2007; MacDougall, 2007; Toha, 2012; Tasanaldy, 2012; Choi, 2014). Di sisi lain, kekosongan aktor pemerintah pusat mendorong adanya perubahan peran elit agama yang terlibat dalam politik (Kingsley, 2014; Fahrrurozi, 2018). Fenomena pergeseran dominasi aktor aristokrat Sasak kepada kelompok Tuan Guru di NTB menunjukkan hal yang berbeda. Kendati hilangnya dominasi rezim Orde Baru, akan tetapi dominasi dari aktor yang memiliki kedekatan pada struktur kekuasaan di pemeritah pusat mampu mendominasi kontestasi politik elektoral di daerah. Di sisi lain, ikatan etnis hanya menjadi media penguat perbedaan identitas kelompok yang bersaing, bukan sebagai penentu kemenangan aktor. Justru faktor utama yang menyebabkan adanya pergeseran dominasi elit di NTB yakni kapasitas dari aktor sentral dan institusi informal yang memiliki kedekatan dengan beragam aktor lain di daerah. Dengan kata lain, kehadiran aktor elit agama dalam aktivitas politik merupakan cerminan dari ketiadaan kompetitor dari luar kalangan elit agama yang memiliki kapasitas aktor dan kelembagaan informal yang kuat di daerah. Studi ini menggunakan teori struktur kekuasaan masyarakat (Knoke, 1990) dan teori kelembagaan informal (Helmke & Levitsky, 2002) sebagai alat analisis. Berdasarkan penggunaan teori tersebut, pergeseran elit lokal di NTB terjadi akibat adanya kapasitas aktor sentral yang dimiliki kelompok Tuan Guru NW yang mampu memanfaatkan struktur informal Nahdlatul Wathan melalui pilkada langsung pada tahun 2008, 2013 dan 2018. Di pihak lain, kelompok aristokrat Sasak hanya terfokus pada aktor tanpa menggunakan kelembagaan informal dalam membentuk integrasi dan koordinasi guna mencapai tujuan bersama. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan aktor aristokrat Sasak hanya mampu mendominasi dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada tahun 1998 dan 2003, sedangkan kelompok Tuan Guru NW memiliki dominasi dalam pilkada langsung tahun 2008, 2013 dan 2018.

---

This study explains the determinants of the shift of local elite domination from Sasak aristocratic actors to the group of Tuan Guru NW in the West Nusa Tenggara Elections post New Order. In general, the shift in local elites after the fall of the New Order regime occurred due to the emptiness of the dominance of the central government and political parties in the regions which gave local actors space to dominate through ethnic ties to control the governance structures in the regions (Vel, 2001; Buehler, 2007; MacDougall, 2007; Toha, 2012; Tasanaldy, 2012; Choi, 2014). On the other hand, the void of central government actors encourages a change in the role of religious elites involved in politics (Kingsley, 2014; Fahrrurozi, 2018). The phenomenon of Sasak aristocratic actor domination shifting to the Tuan Guru group in West Nusa Tenggara shows a different matter. Although there was a loss of dominance of the New Order regime, the dominance of actors who had a closeness to the power structure at the Soeharto regime was able to dominate electoral political contestation in the regions. On the other hand, ethnic ties only serve as a medium to reinforce the differences in the identities of competing groups, not as a determinant of actor's victory. It is precisely the main factor that causes a shift in dominance, namely the capacity of the central actor who has closeness with various other actors in the area. In other words, the presence of religious elite actors in political activities is a reflection of the absence of competitors from outside the religious elite who have strong informal actor and institutional capacity in the regions. This study uses the theory of community power structures (Knoke, 1990) and informal institutional theory (Helmke & Levitsky, 2002) as analytical tools. Based on the use of this theory, the shift in local elites in West Nusa Tenggara occurred due to the capacity of the central actors owned by the Tuan Guru NW group who were able to utilize the informal structure of Nahdlatul Wathan through direct elections in 2008, 2013 and 2018. On the other hand, Sasak aristocratic groups were only focused on actors without using informal institutions in forming integration and coordination in order to achieve common goals. This study shows that the ability of Sasak aristocratic actors was only able to dominate in parliament elections in 1998 and 2003, while the Tuan Guru NW group had dominance in the direct elections in 2008, 2013 and 2018."