Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang sistem pengamanan Markas Besar Kepolisian yaitu kantor pusat pelaksanaan kegiatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menganut sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing) yaitu sistem kepolisian yang terpusat/ tersentralisasi dimana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung Markas Besar Polri. Dalam melaksanakan peran dengan sistem terpusat ini, sehingga Polri memiliki ciri yakni menggunakan sistem komando secara terpusat, terdapat standarisasi profesionalisme, wilayah kewenangan hukum lebih luas. Tesis ini khusus membahas terkait sistem pengamanan Mabes Polri dalam perspektif manajemen sekuriti fisik. Menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil tesis ini menunjukkan bahwa sistem pengamanan Mabes Polri dalam persepktif sekuriti fisik masih kurang dikarenakan hasil penentuan level sistem pengamanan sekuriti fisik Mabes Polri pada level 2 dan belum pada level 1 atau level optimal, hasil ini juga dikuatkan oleh perhitungan Obyek vital tertentu yang menguatkan nilai level tersebut. Dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumen kajian di Mabes Polri masih terbatas pada level kepolisian wilayah. Rekomendasi dalam tesis ini yaitu agar dibuat kajian khusus level Markas besar secara spesifik terkait sekuriti fisik, baik dalam hal menentukan level keamanan Markas Besar hingga secara jelas menyusun dan melaksanakan standar personil, alat, serta prosedur yang terpusat, kemudian sebaiknya Polri dapat membuat acuan sistem pengamanan agar masyarakat dapat menerapkannya di tempat tinggal, lingkungan, perkantoran, maupun sarana publik lainnya, karena seperti yang kita ketahui bahwa Polri berwenang terhadap penyelenggaraan Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa), Namun terkait manajemen sekuriti fisik Polri belum mempunyai acuan dan standar baku. Rekomendasi lain bagi Markas Polri dari penulis yakni sebaiknya Markas Polri mengatur ulang pemetaan zona, mulai dari zona publik, zona semi khusus hingga zona sangat khusus misalnya area Densus, intel dan ruang-ruang penyimpanan senjata.

---

This thesis discusses the Security system the headquarters of Indonesia National Police an overview of the perspective of physical security management, which is a central office of police activity that adheres to the Centralized System of Policing, a centralized / centralized police system in which the police system is under direct control or supervision by the National Police Headquarters. In case of this role with a centralized system so that the Police of the Unitary State of the Republic of Indonesia has the characteristic of using a centralized command system, there is a standardization of professionalism, a wider area of ​​legal authority, the scope of supervision in this system is broad. This thesis discusses specifically related to the security system of the Indonesia National Police Headquarters in the perspective of physical security management related to various events that have occurred such as fires, bomb explosions, and threats, besides those that often occur today such as large demonstrations, then the Headquarters security system. The results of this thesis indicate that the police Headquarters security system in terms of physical security is still lacking and the reach level is 2, not reach level 1 yet. Existing documents studies in Indonesia National Police Headquarters are still limited to the regional police level. Recommendations in this thesis for security systems in Headquarters so that specific Headquarters level studies are specifically made regarding physical security, both in terms of determining the security level of Headquarters to clearly formulate and implement centralized standard so the community can apply it in residences, environment, offices, and other public facilities, as we know that the National Police has the authority to organize the Swakarsa Security (Pam Swakarsa). Another recommendation for the Indonesia National Police is that doing rearrange the mapping of zones, starting from public zones, public reports, semi-special to zones very special for example Detachment area, intelligence and weapons storage rooms."

"Serangan dan ancaman dari kelompok terorisme dengan target Very Very Important Person (VVIP) beberapa kali terjadi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, evaluasi terhadap sistem pengamanan VVIP menjadi hal yang wajib, agar terulang VVIP yang menjadi korban serangan teroris. Kelalaian petugas pengaman VVIP khususnya tim Pengamanan Pribadi (PAM PRI) menjadi kesuksesan serangan teroris terhadap VVIP. Sanksi kelalaian dalam penerapan SOP sistem pengaman VVIP yang menjadi keharusan agar tidak terulang serangan teroris terhadap VVIP. Penyerangan terhadap objek pengamanan dikarenakan adanya kurang optimalnya strategi pengamanan pribadi yaitu Pertama, terdapat prosedur pengamanan yang tidak dilakukan secara optimal saat objek pengamanan tiba dilokasi kejadian, dimana personel pengamanan seharusnya tiba dilokasi dan mendekati objek sebelum objek turun dari kendaraan. Kedua, kurangnya sinergi antar instasi pengamanan dalam menganalisa situasi dan kondisi diarea kejadian, dimana setelah ditelurusi dan ditelaah bahwa wilayah tersebut terindikasi adanya teroris yang masuk kedalam. Daftar pencarian orang (DPO) . Dalam teori intelijen, teori strategi dan teori aktivitas rutin yang baik dan tepat, tentunya akan dapat menghindari seseorang menjadi target dari kejahatan (terrorism).

---

Very Very Important Persons (VVIP) targeted of attacks and threats by terrorist in a several times. Based on the situation, evaluation of VVIP security system is the important things to mitigate the risk of attacks and threats by terrorist. The negligence of VVIP security officers, especially the Personal Security Team (PAM PRI), was the success of the terrorist attack on VVIP. Sanctions for negligence in implementing the SOP for the VVIP security system are a must so that terrorist attacks against VVIPs are not repeated. The attack on the security object was due to the lack of optimal personal security strategy, namely First, there were security procedures that were not carried out optimally when the security object arrived at the incident location, where security personnel should have arrived at the location and approached the object before the object got off the vehicle. Second, there is a lack of synergy between security agencies in analyzing the situation and conditions in the incident area, where after being traced and reviewed, there are indications of terrorists on the wanted list (DPO). In intelligence theory, strategy theory and routine activity theory that is good and right, of course, will be able to prevent someone from becoming a target of crime (terrorism)."

"Salah satu kelornpok yang rentan terhadap masalah kesehatan adalah tenaga kerja. Biaya kesehatan pegawai/tenaga kerja untuk pelayanan kesehatan sebesar 19,94% pada tahun 2001 dan 18,72% pada tahun 2002. Komponen obat dalam pelayanan kesehatan mencapai sekitar 35% dari total biaya pelayanan kesehatan. Dari hasil survei pendahuluan yang dilakukan di PT. Jamsostek Karawang diketahui hingga saat ini masih ada beberapa dokter yang tidak menuliskan resep sesuai dengan standar JPK Jamsostek dalam mengohati pasien. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti beban biaya yang ditanggung peserta JPK Jamsostek di RSUD Karawang akibat jenis peresepan obat rawat jalan yang non standar. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei untuk mengetahui total biaya yang timbul akibat jenis peresepan obat non standar pada peserta JPK Jamsostek di RSUD Karawang. Data yang digunakan adalah data yang berasal dari resep obat yang ditagihkan apotek kepada PT. Jamsostek cabang Karawang pada bulan Januari sampai dengan Febuari tahun 2007. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 412 lembar resep dengan jumlah items obat sebanyak 1360. Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata beban biaya yang ditanggwag pasien adalah sebesar Rp 25.886,425%) dengan rentang Rp 360,- sampai dengan Rp 337.560,- sedangkan rata-rata yang ditanggung Jamsostek adalah sebesar Rp 76.194,475%) dengan kisaran Rp 500,- sampai dengan Rp 816.030,-. Rata-rata beban biaya yang ditanggung JPK Jamsostek clan peserta di bagian poliklinik paru paling besar dibandingkan dengan poliklinik yang lain. Prosentase peresepan obat generik berlogo pada. JPK Jamsostek lebih kecil dibandingkan dengan penulisan obat bermerek dari total resep obat yang ada. Masih ada poliklinik yang peresepan obatnya polifarmasi untuk itu perlu dibuat pedoman pengobatan yang rasional di rumah sakit agar tidak terjadi polifannasi. Selain Ikatan Kerja Sama juga dibutuhkan komitmen dan sanksi yang kuat antara badan penyelenggara clan provider. Masih dibutuhkan penelitian farmakoekonorai lebih lanjut mengenai beban biaya yang ditanggung balk badan penyelenggara JPK Jamsostek maupun peserta path provider yang lain.

---

One of the groups which were sensitive to health problem is worker. Health expenses of workers for health services equal to 19,94 % in the year 2001 and 18,72 % in the year 2002. Drugs component in health services around 35% from total cost service of health. From pre survey which done in PT. Jamsostek Karawang known until now there are some doctors which do not write down recipe as according to standard of JPK Jamsostek in curing patient.

The objective of this research to account the burden of cost beneficiaries Jr% Jamsostek in RSUD Karawang as a consequence of type Prescription of drug which non standard. Type of this research is survey to know arising out total cost effect of type prescription of drug non standard at beneficiaries of JPK Jamsostek in RSUD Karawang. Data was used from drug recipes beneficiaries PT. Jarnsostek branch Karawang in January Until Febuari year 2007.

From the result known that the average of burden cost beneficiaries is Rp 25.886,- (25%) with coverage between Rp 360,- to Rp 337.560 and the average of burden cost of Jamsostek is Rp 76.194,475%) with coverage between Rp 500,- to Rp 816.030,-

Percentage prescription of generic drugs in JPK Jamsostek still small compared to with writing of drug have brand from totalizing existing drug recipe. Polyclinic has prescription that indicated of polyphannacy. Existence of guidance of rational medication in hospital in order not to happened polypharmacy. It was required strong sanction and commitment between insurer and provider. Still required another pharmacoeconomy research regarding good accounted on charges of JPK Jarnsostek and beneficiaries for other provider to equip result of this research. "

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang melaksanakan program jaminan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk hadirnya negara dalam wujud mencapai cita-cita bangsa dalam Pancasila, yaitu Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada implementasinya, salah satu bagian penting dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan ialah berkaitan erat dengan kepesertaan. Di Indonesia sendiri kepesertaan ini masih mencapai 86,39% dari total penduduk, padahal dalam RPJMN tahun 2020-2024 ditargetkan mencapai 98% dari total penduduk. Melihat kondisi ini tentu penting untuk merumuskan strategi yang tepat guna mencapai target tersebut. Konsep yang digunakan dalam menggambarkan perumusan strategi tersebut ialah dengan SWOT analisis yang dikembangkan dari kerangka teori manajemen strategis. Penulis menggunakan pendekatan post-positivist dalam penelitian dengan metode pengumpulan dan analisis data secara kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kekuatan maupun peluang yang dimiliki oleh organisasi BPJS Kesehatan yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai target kepesertaan. Selain itu, terdapat pula kelemahan maupun ancaman yang harus diantisipasi maupun dicari solusinya agar meminimalisir dampak yang lebih besar terhadap organisasi BPJS Kesehatan.

---

The Social Security Agency for Health (SSAH or Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan) is a public legal entity implementing the health insurance program. The National Health Insurance Program (JKN) is a form of the presence of the state in the form of achieving the nation's ideals in Pancasila, namely Social Welfare for all Indonesians. In its implementation, one of the essential parts of organizing a health guarantee is closely related to participation. In Indonesia, this participation still reaches 86.39% of the total population, even though the 2020-2024 RPJMN targets 98% of the total population. Seeing this condition is essential to formulate the right strategy to achieve this target. The concept used in describing the strategy formulation is SWOT analysis developed from the framework of strategic management theory. The author uses a post-positivist approach in research with methods of collecting and analyzing data qualitatively through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there are strengths and opportunities owned by the SSAH that can be utilized in achieving participation targets. In addition, weaknesses and threats must be anticipated, and solutions sought to minimize the more significant impact on the SSAH organization."

"ABSTRAKJaminan Kesehatan Sosial Nasional Indonesia saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan melalui Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sejak beroperasinya dari tahun 2014, Dana Jaminan Sosial Kesehatan selalu mengalami defisit dan akhirnya harus dibantu oleh pemerintah dengan subsidi dari APBN. Pola tersebut tentu tidak sehat dan berlawanan dengan prinsip jaminan sosial yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yakni kegotong-royongan. Penyesuaian daripada tariff iuran Dana Jaminan Sosial yang dikelola Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan sudah dicoba dilakukan namun mendapat tentangan dari masyarakat. Sistem National Health Insurance di Taiwan pernah mengalami masalah yang sama di tahun 2006. Namun pada saat itu, di samping melakukan penyesuaian iuran, pemerintah Taiwan juga memberikan insenti pajak penghasilan dimana iuran NHI yang dibayarkan sendiri oleh pekerja boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Dengan insentif tersebut, pemerintah Taiwan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian atas iuran NHI tanpa resistensi dari masyarakat. Tesis ini menganalisa perkembangan jaminan kesehatan sosial di Indonesia dan di Taiwan serta perlakuan daripada peraturan perpajakan terhadap iuran Dana Jaminan Sosial tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pembuat kebijakan di Indonesia masih belum berpikir untuk memberikan insentif pajak karena sifat iuran yang sudah dipaksakan tidak memerlukan lagi fasilitas berupa insentif. Pemikiran ini berbeda dengan pembuat kebijakan di Taiwan yang menggunakan insentif pajak untuk meningkatkan social feasibility masyarakat terhadap penyesuaian nilai iuran jaminan kesehatan, serta sebagai instrumen supply side tax policy untuk menjaga daya konsumsi masyarakat.

---

ABSTRACTIndonesia's National Social Health Insurance is currently managed by the Indonesian Social Security Administration of Health through the Social Security Fund for Health. Since its operation from 2014, the Social Security Fund for Health always suffers deficits and ultimately must be assisted by the government with subsidies from the state budget. This pattern is certainly not efficient and contrary to the principle of social security which is mutual cooperation between people. In the past time, the adjustment of the contributions rate has been attempted by the government but it got a resistance from the public. The National Health Insurance system in Taiwan had experienced similar problems in 2006. But at that time, in addition to adjusting the contributions rate, the Taiwanese government also provided income tax incentives in which NHI contributions paid by employees is treated as tax deduction for the taxable income. With these incentives, the Taiwanese government can make adjustments to NHI contributions rate without notable resistance from the public. This thesis analyzes the development of social health insurance in Indonesia and in Taiwan as well as the treatment of the tax regulations on the Social Security Fund. The results show that policy makers in Indonesia do not think of providing tax incentives because the contributios have already been forced and it no longer needs the facilities in the form of tax incentives. While in the other hand, Taiwanese policy makers use tax incentives to increase the social feasibility of the public towards the policy of the adjustment of the Social Security Fund contributions, as well as the supply side tax policy instrument to safeguard people's consumption power. "