Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu penggerak terbesar roda perekonomian di Indonesia adalah kegiatan belanja negara melalui pelaksanaan pengadaan barang dan/ jasa pemerintah. Aspek perpajakan yang terkaitpun merupakan potensi penerimaan negara yang besar. Pelaksanaan pengadaan barang dan/ jasa pemerintah diatur dengan suatu keputusan presiden republik indonesia. Ada fenomena demi menghindari hambatan peraturan dan ketentuan dalam proses pelaksanaan tender, banyak pihak peserta proses tender menggunakan skema SPV (Special Purpose Vehicle) untuk memperoleh keuntungan dari pengadaan barang dan/ jasa pemerintah sesuai skenario kepentingan mereka. Tujuan membentuk dan melibatkan perusahaan SPV tersebut adalah sebagai kendaraan yang digunakan oleh pihak tertentu untuk pelaksanaan tender pemerintah. Pihak yang menggunakan SPV sebagai kendaraan ini sulit dipastikan identitas dan keberadaannya. Akibatnya dalam praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan yang terkait dengan transaksi tersebut, muncul fenomena adanya gap antara peraturan perpajakan yang berlaku dengan praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan di lapangan. Keberadaan perusahaan SPV yang sendirian menanggung beban pajak menimbulkan fenomena adanya usaha pengecilan beban pajak sehingga terjadi tax gap dan potential loss penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis kebijakan perpajakan yang ada terkait dengan transaksi pelaksanaan tender pemerintah dengan menggunakan skema SPV dengan mengambil studi kasus yang terjadi pada PT AMZ.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis bagaimana implementasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan menggunakan skema SPV; (2) menganalisis bagaimana peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia mengakomodir kasus transaksi dengan menggunakan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah; (3) menganalisis permasalahan dan kendala yang terjadi pada kasus transaksi dengan menggunakan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah; (4) menganalisis bagaimana seharusnya Undang-undang dan peraturan perpajakan di Indonesia mengatur transaksi dengan menggunakan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa (1) fenomena penggunaan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah telah menimbulkan adanya tax gap dalam penghitungan beban pajak (2) peraturan perpajakan yang berlaku mengatur pemajakan skema SPV tersebut dengan mekanisme biasa sesuai alur transaksinya, sehingga ketika PT AMZ tidak patuh menjalankan aturan perpajakan sesuai alur transaksi skema SPV, timbul kendala dalam pelaksanaan peraturan perpajakan tersebut; (3) ketidakpatuhan PT AMZ menyebabkan pelaksanaan pengawasan oleh administrator perpajakan menemui permasalahan dan kendala; (4) transaksi skema SPV dalam tender pemerintah yang telah berlangsung berulang-ulang tersebut menimbulkan adanya potential loss penerimaan pajak dan sudah saatnya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

---

ABSTRACTOne of the biggest economic activities that dominate Indonesian economy is the state budget through government procurement. Taxation from the government procurement activities is also a large contribution for the state revenue. The government procurement is stated in some rules and regulations authorized by the President of the Republic of Indonesia. However, since some companies cannot fulfill the government procurement qualifications, especially the government auction procurement qualifications, Special Purpose Vehicle (SPV) companies often arise in the business. The SPV company is established to set as a dummy company who execute the government procurement activities, used by specific person or company, in order to gain profit from the business. Usually, the specific person or company who used SPV company as their “vehicle” is hardly unidentifiable. Therefore, taxation problem arise in the business transaction of government auction procurement using the SPV scheme. Researcher found there is a gap between tax regulations and tax payers’ compliance according to the transaction. The existence of SPV company that carry all tax burden, arise the phenomena of the tax burden manipulation and creates a tax gap and potential loss in tax revenue. In this research, the researcher will analyze tax policy on the government auction procurement transaction in form of SPV company scheme, using the case study in AMZ Corporation.The purpose of this research is to (1) analyze the implementation of tax payers’ rights and obligations on the transaction in form of SPV company scheme; (2) analyze how Indonesian tax regulation accommodate transaction in government auction procurement in form of SPV company scheme; (3) analyze problems arise from the transaction case using SPV company scheme in the government auction procurement transaction; (4) analyze how Indonesian tax law and tax policies should regulate transaction using SPV company scheme in government auction procurement transaction.This research is a qualitative research with a descriptive design. From this research, researcher conclude that (1) the phenomena of SPV scheme in the government auction procurement has rising a tax gap in calculating the tax burden; (2) tax rules regulate the government auction procurement transaction in a common regulation according to its transaction path, therefore, when AMZ Corp. did not comply its tax obligation according to the transaction path, the problem arose in the application of tax regulation; (3) the AMZ Corp. noncompliance behavior, increase problems and barriers in supervision acted by tax administrator; (4) the government auction procurement transaction using the SPV scheme, arise a potential loss in tax revenue, and urgently need a serious attention from the government."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis selaku konsumen sehubungan dengan pelaksanaan GCG Terintegrasi demi terwujudnya prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai BUMN di dalam bidang usaha perasuransian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (doktrinal).Hasil penelitian ini menyarankan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku pelaku usaha harus secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Good Corporate Governance (GCG), yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independen (independency), kewajaran (fairness), dalam kegiatan operasionalnya dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik itu ketentuan dalam bidang perasuransian maupun ketentuan-ketentuan lainnya, khususnya dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sehingga diharapkan apabila PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik maka PT Asuransi Jiwasraya dapat menghasilkan produk dan jasa baik dimana nantinya hal tersebut akan semakin meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumennya.Di samping itu juga, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai entitas utama terhadap anak perusahaannya yang bergerak di bidang usaha jasa keuangan, yang merupakan konglomerasi keuangan harus dapat mengkontrol dan mengawasi anak perusahaan tersebut agar tata kelola anak perusahaan tersebut menerapkan pedoman GCG Terintegrasi sehingga mencerminkan prinsip Good Corporate Governances dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam usaha bisnis yang dijalankan.

---

This thesis discusses about legal protection of policyholders as a consumer with respect to the implementation of integrated GCG towards realization of the Good Corporate Governance (GCG) principles in PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as the state-owned enterprises in the field of insurance undertakings. This research is the normative-empirical legal research (doctrinal).

The results of this study suggest that PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as a business should consistently apply the Good Corporate Governance (GCG) principles, such as transparency, accountability, responsibility, independency, fairness in its operational activities and comply with the provisions of the existing provisions in the field of insurance as well as other provisions, particularly in terms of provisions governing consumer protection so that expected if PT Asuransi Jiwasraya (Persero) managed with the good corporate governance then PT Asuransi Jiwasraya (Persero) can produce good products and services where later it will further improve the confidence and satisfaction of its customers.

In addition, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) also as the main entity against its subsidiaries which are not engaged in the business of financial services, which is a conglomerate should be able to control and oversee the subsidiary in order for the subsidiary governance implemented the guidelines of integrated GCG so that reflect the Good Corporate Governances principles in order to realize the legal protection of the customer in a business venture that is running."

"Budaya konsumerisme merupakan fenomena yang terjadi pada masyarakat saat ini, di mana barang-barang komoditas serta bagaimana cara masyarakatnya mengkonsumsi barang-barang tersebut telah menjadi sesuatu yang begitu penting. Keadaan ini tentu saja didorong oleh banyak faktor, terutama perkembangan yang terjadi di bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, keberadaan media massa sebagai penghubung antara kapitalis sebagai produsen dengan konsumen telah menjadi sesuatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap gaya hidup yang dimiliki masyarakat saat ini. Sebagai sarana informasi, kehadiran media massa memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga bukannya tidak mungkin semua informasi yang disajikan dapat menjadi suatu ukuran yang dipercaya oleh masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai yang terdapat dalam suatu masyarakat saat ini adalah nilai-nilai yang juga ikut dipenganihi oleh media. Sesuai dengan pendapat Jean Baudrillard, bahwa saat ini kita hidup di era hiperrealitas, dan media merupakan salah satu yang selalu menyajikan simulasi didalamnya, sehingga image serta peristiwa yang ditampilkan merupakan sesuatu yang palsu. Permasalahan mengenai nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat budaya konsumerisme ini lah yang menjadi fokus penelitian ini. Penulis mengawalinya dengan melihat bagaimana media massa telah mempengaruhi masyarakat begitu kuat dalam pembentukan image terhadap sesuatu (misalnya tubuh ideal, cantik ideal, keluarga ideal, dan sebagainya), sehingga pada akhirnya masyarakat digiring untuk mengenal suatu nilai yang bersifat absolut. Mengatasi permasalahan ini, penulis melihat pentingnya kehadiran budaya tandingan (counterculture) dalam suatu masyarakat. Sebagai masyarakat yang memiliki nilai-nilai kultural yang sangat kental, pada saat ini masyarakat Indonesia juga hams menghadapi arus globalisasi. Mengikuti pemikiran Sebastian Kappen, sikap kritis terhadap nilai-nilai yang sudah ada, baik dari sisi tradisional maupun dari sisi global, sangat diperlukan dengan mengambil sisi positif dan humans dan keduanya agar kita bisa menyadari posisi kita dan mengetahui tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Budaya konsumerisme merupakan fenomena yang telah terjadi pada masyarakat saat ini, namun untuk menjadi bagian dari budaya ini, bukan berarti kita harus larut ke dalamnya dengan mengikuti identitas palsu yang ditawarkan oleh kapitalis. Berdasarkan pendapat Michael Walzer, maka sangat penting untuk menghargai dan menyadari pluralisme yang terdapat dalam masyarakat. Walaupun saat ini kita selalu dihadapkan pada informasi dari media atau pun papan-papan reklame, namun mempertahankan nilai plural yang sudah dimiliki sangatlah penting untuk menunjukkan identitas kita yang sebenarnya."

"Media massa merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia terutama pada masyarakat industri. Menurut Mc Quail salah satu fungsi media massa adalah memperluas visi orang dengan pengalaman- pengalaman. Dampak media massa dapat berpengaruh bagi kehidupan manusia bahkan dapat merubah budaya suatu masyarakat.Televisi salah satu media massa yang bersifat audio visual sangat mudah mempengaruhi persepsi seseorang. Di Indonesia televisi sudah merupakan media yang dominan dalam menyebarkan gagasan dan informasi. Hal ini membuat kekhawatiran para ilmuan dan orang tua terhadap acara-acara yang disajikan terutama dalam tayangan adegan kekerasan. Penonton yang sering menonton adegan kekerasan lebih mudah terpengaruh oleh adegan yang ditontonnya terutama bila penontonnya adalah anak-anak, karena mereka mempunyai daya imitasi yang kuat.Gerbner (1978) meneliti pengaruh adegan kekerasan dalam televisi terhadap persepsi tentang sikap dan perilaku kekerasan. Dengan konsep " mainstreaming" Gerbner menjelaskan pengaruh frekuensi menonton adegan kekerasan pada heavy viewer dan light viewer. Konsep utama yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah teori Kultivasi dari Gerbner. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efek frekuensi menonton adegan kekerasan pada anak SD terhadap persepsi tentang sikap dan perilaku kekerasan. Yang menjadi populasi adalah murid SD di kotamadya Palembang dan sampelnya adalah murid SD Kelas VI. Pengambilan sampel dilakukan secara quota dan tehnik analisis menggunakan statistik.Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) tidak ada pengaruh dari frekuensi menonton adegan kekerasan terhadap persepsi tentang sikap dan perilaku kekerasan pada anak SD. (2) Tidak ada pengaruh dari lokasi pada hubungan antara frekuensi menonton adegan kekerasan dengan persepsi tentang sikap dan perilaku kekerasan anak SD. (3) Tidak ada pengaruh dari nilai rata-rata terhadap hubungan antara frekuensi menonton adegan kekerasan dengan persepsi tentang sikap dan perilaku kekerasan anak SD (4) Tidak ada pengaruh dari pendidikan orang tua terhadap hubungan antara frekuensi menonton adegan kekerasan dengan persepsi tentang sikap dan perilaku kekerasan anak SD.Teori Gerbner menyatakan bahwa, komunikasi massa berhubungan dengan kajian pembentukan persepsi realitas sosial. Bila televisi sering menyajikan adegan kekerasan, maka heavy viewer akan melihat dunia ini dipenuhi kekerasan. Sementara light viewer akan melihat dunia tidak sesuram seperti heavy viewer. Implikasi penelitian ini secara teoritis adalah temuan yang berbeda dengan teori kultivasi Gerbner. Perbedaan tersebut jelas terlihat dari segi budaya, nilai dan kepercayaan yang dimiliki responden di kotamadya Palembang. Perbedaan tersebut sesungguhnya memperkaya konsep teori Cultivasi. Secara metodologis, ukuran-ukuran yang digunakan harus lebih disempurnakan lagi untuk mencapai hasil yang maksimal. Secara praktis bahwa hash penelitian ini dapat digunakan untuk membuat kebijakan oleh para orang tua, pengelola media massa dan pemerintah terutama dalam mengantisipasi efek negatif yang ditimbulkan."