Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu penggerak terbesar roda perekonomian di Indonesia adalah kegiatan belanja negara melalui pelaksanaan pengadaan barang dan/ jasa pemerintah. Aspek perpajakan yang terkaitpun merupakan potensi penerimaan negara yang besar. Pelaksanaan pengadaan barang dan/ jasa pemerintah diatur dengan suatu keputusan presiden republik indonesia. Ada fenomena demi menghindari hambatan peraturan dan ketentuan dalam proses pelaksanaan tender, banyak pihak peserta proses tender menggunakan skema SPV (Special Purpose Vehicle) untuk memperoleh keuntungan dari pengadaan barang dan/ jasa pemerintah sesuai skenario kepentingan mereka. Tujuan membentuk dan melibatkan perusahaan SPV tersebut adalah sebagai kendaraan yang digunakan oleh pihak tertentu untuk pelaksanaan tender pemerintah. Pihak yang menggunakan SPV sebagai kendaraan ini sulit dipastikan identitas dan keberadaannya. Akibatnya dalam praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan yang terkait dengan transaksi tersebut, muncul fenomena adanya gap antara peraturan perpajakan yang berlaku dengan praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan di lapangan. Keberadaan perusahaan SPV yang sendirian menanggung beban pajak menimbulkan fenomena adanya usaha pengecilan beban pajak sehingga terjadi tax gap dan potential loss penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis kebijakan perpajakan yang ada terkait dengan transaksi pelaksanaan tender pemerintah dengan menggunakan skema SPV dengan mengambil studi kasus yang terjadi pada PT AMZ.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis bagaimana implementasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan menggunakan skema SPV; (2) menganalisis bagaimana peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia mengakomodir kasus transaksi dengan menggunakan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah; (3) menganalisis permasalahan dan kendala yang terjadi pada kasus transaksi dengan menggunakan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah; (4) menganalisis bagaimana seharusnya Undang-undang dan peraturan perpajakan di Indonesia mengatur transaksi dengan menggunakan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa (1) fenomena penggunaan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah telah menimbulkan adanya tax gap dalam penghitungan beban pajak (2) peraturan perpajakan yang berlaku mengatur pemajakan skema SPV tersebut dengan mekanisme biasa sesuai alur transaksinya, sehingga ketika PT AMZ tidak patuh menjalankan aturan perpajakan sesuai alur transaksi skema SPV, timbul kendala dalam pelaksanaan peraturan perpajakan tersebut; (3) ketidakpatuhan PT AMZ menyebabkan pelaksanaan pengawasan oleh administrator perpajakan menemui permasalahan dan kendala; (4) transaksi skema SPV dalam tender pemerintah yang telah berlangsung berulang-ulang tersebut menimbulkan adanya potential loss penerimaan pajak dan sudah saatnya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

---

ABSTRACTOne of the biggest economic activities that dominate Indonesian economy is the state budget through government procurement. Taxation from the government procurement activities is also a large contribution for the state revenue. The government procurement is stated in some rules and regulations authorized by the President of the Republic of Indonesia. However, since some companies cannot fulfill the government procurement qualifications, especially the government auction procurement qualifications, Special Purpose Vehicle (SPV) companies often arise in the business. The SPV company is established to set as a dummy company who execute the government procurement activities, used by specific person or company, in order to gain profit from the business. Usually, the specific person or company who used SPV company as their “vehicle” is hardly unidentifiable. Therefore, taxation problem arise in the business transaction of government auction procurement using the SPV scheme. Researcher found there is a gap between tax regulations and tax payers’ compliance according to the transaction. The existence of SPV company that carry all tax burden, arise the phenomena of the tax burden manipulation and creates a tax gap and potential loss in tax revenue. In this research, the researcher will analyze tax policy on the government auction procurement transaction in form of SPV company scheme, using the case study in AMZ Corporation.The purpose of this research is to (1) analyze the implementation of tax payers’ rights and obligations on the transaction in form of SPV company scheme; (2) analyze how Indonesian tax regulation accommodate transaction in government auction procurement in form of SPV company scheme; (3) analyze problems arise from the transaction case using SPV company scheme in the government auction procurement transaction; (4) analyze how Indonesian tax law and tax policies should regulate transaction using SPV company scheme in government auction procurement transaction.This research is a qualitative research with a descriptive design. From this research, researcher conclude that (1) the phenomena of SPV scheme in the government auction procurement has rising a tax gap in calculating the tax burden; (2) tax rules regulate the government auction procurement transaction in a common regulation according to its transaction path, therefore, when AMZ Corp. did not comply its tax obligation according to the transaction path, the problem arose in the application of tax regulation; (3) the AMZ Corp. noncompliance behavior, increase problems and barriers in supervision acted by tax administrator; (4) the government auction procurement transaction using the SPV scheme, arise a potential loss in tax revenue, and urgently need a serious attention from the government."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis selaku konsumen sehubungan dengan pelaksanaan GCG Terintegrasi demi terwujudnya prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai BUMN di dalam bidang usaha perasuransian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (doktrinal).Hasil penelitian ini menyarankan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku pelaku usaha harus secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Good Corporate Governance (GCG), yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independen (independency), kewajaran (fairness), dalam kegiatan operasionalnya dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik itu ketentuan dalam bidang perasuransian maupun ketentuan-ketentuan lainnya, khususnya dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sehingga diharapkan apabila PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik maka PT Asuransi Jiwasraya dapat menghasilkan produk dan jasa baik dimana nantinya hal tersebut akan semakin meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumennya.Di samping itu juga, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai entitas utama terhadap anak perusahaannya yang bergerak di bidang usaha jasa keuangan, yang merupakan konglomerasi keuangan harus dapat mengkontrol dan mengawasi anak perusahaan tersebut agar tata kelola anak perusahaan tersebut menerapkan pedoman GCG Terintegrasi sehingga mencerminkan prinsip Good Corporate Governances dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam usaha bisnis yang dijalankan.

---

This thesis discusses about legal protection of policyholders as a consumer with respect to the implementation of integrated GCG towards realization of the Good Corporate Governance (GCG) principles in PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as the state-owned enterprises in the field of insurance undertakings. This research is the normative-empirical legal research (doctrinal).

The results of this study suggest that PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as a business should consistently apply the Good Corporate Governance (GCG) principles, such as transparency, accountability, responsibility, independency, fairness in its operational activities and comply with the provisions of the existing provisions in the field of insurance as well as other provisions, particularly in terms of provisions governing consumer protection so that expected if PT Asuransi Jiwasraya (Persero) managed with the good corporate governance then PT Asuransi Jiwasraya (Persero) can produce good products and services where later it will further improve the confidence and satisfaction of its customers.

In addition, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) also as the main entity against its subsidiaries which are not engaged in the business of financial services, which is a conglomerate should be able to control and oversee the subsidiary in order for the subsidiary governance implemented the guidelines of integrated GCG so that reflect the Good Corporate Governances principles in order to realize the legal protection of the customer in a business venture that is running."

"Penelitian ini berawal dari pemikiran mengenai begitu maraknya konflik keagamaan yang dihadapi muallaf Cina bersamaan dengan pilihan mereka berkonversi agama ke Islam. Konflik keagamaan ini lebih intens terjadi pada konflik yang bersifat interpersonal. Konflik ini tidak bisa dibiarkan melainkan harus dipecahkan. Melalui kajian tearitis tentang pembinaan muallaf berikut cam pemecahan konflik keagamaan, diperoleh variabel yang diperkirakan sangat berhubungan yaitu sangat bergantung pada proses dan konflik keagamaan yang dihadapi, pengetahuan agama dan religiusitas. Untuk itu diajukan enam hipotesis penelitian yang harus diuji kebenaxannya. Hipotesis tersebut adatah : 1. Ada hubungan yang signilikan dan positif antara proses konversi agama dengan cara muallaf Cina memecahkan konflik keagamaan pascakonversi agama. 2. Ada hubungan yang signifikan dan posilif antara konllik keagamaan pascakonversi agama dengan cara muallaf Cina memecahkan konflik keagamaan pascakonversi agama. 3. Ada hubungan yang signlfikan dan positif antara pengetahuan agama dengan cara muallaf Cina memecahkan konllik keagarnaan paocakonversi agama. 4. Ada hubungan yang signifikan dan positif antara religiusitas dengan cara muallaf Cina memecahkan konffik keagamaan pascakonversi agama. 5. Ada hubungan yang signifikan dan posilif antara proses konversi agama, mu:ru:ulnya konflik keagamaan, pengatahuan agama dan religiusitas dengan cara rnuallaf Cina memecahkan konflik keagamaan pascakonversi agama. 6. Terdapat sumbangan bersama-sama yang signifikan dan posilif antara proses konversi agama, konflik keagamaan, pengetahuan agama dan religiusitas dengan cara muallaf Cina memecahkan konflik keagamaan pascakonversi agama. Penelitian ini melibatkan para muallaf di Kota Pontianak. Sampel penelitian adalah mereka yang aktif mengikuti pembinaan keagamaan di PITI Pontianak. Jumlah sampel sebanyak 110 orang muallaf. Untuk mengukur proses konversi agama, konflik keagamaan pengetahuan agama religiusitas dan cara pemecahan konffi.k keagamaan digunakan instrumen yang disusun sendiri olah peneliti, yang sebelum dlgunakan telah terlebih dahulu dluji coba pada 45 orang muallaf.Dari hasil analisis dengan menggunakan Pearson Correlation Product Moment dan anal isis regresi gtmda Model Ordirtify Hierarrichal diperoleh infonnasi bahwa proses konversi agama mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan cara muallaf memecahkan konllik (r ~ 0,350 dengan p < 0.05). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa durasi (cepat/lamanya) proses tetjadinya konversi agarna akan menentukan bagaimana kesesuaian cara dalam konteks hubungannya dengan orang lain, yang akan dilakukan muallaf Cina dala:m memecahkan konllik keagamaan. Dengan demikian hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konflik keagamaan berhubungan secara signifikan dan positif dengan cara muallaf memecahkan konllik keagamaan (r ~ 0,384 dengan p < 0.05). lni menunjukkan intensitas dan bentuk konllik yang muncul sangat inenentukan cara yang akan dilakukan muallaf untuk memecahkan konflik keagamaan. Dengan demikian hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian mernbuktikan bahwa pengetahuan agama mempunyai hubungan yang positif dan signlfiken dengan cara muallaf memecahkan konflik (r = ,508 dengan p < 0.05). Hasil lni menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan muallaf sangat menentukan cara yang dipilih muallaf dalam memecahkan konflik keagamaan yang dialami. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Selanjutnya basil penelitian juga menunjukkan bahwa religiusitas mempunyal hubungan yang signilikan dengan cara memecahkan konflik (r = . .,337 dengan p < 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa sikap religius memiliki andil yang cukup dalam memberikan pertimbangan putusan mengenai konflik yang sedang dihadapi mesldpun kurang begitu menentukan dibandlngken dengan pengetahuan agama. Hal ini dikarenakan religiusitas mualiaf masih baru berkembang. Dengan demikian, hlpotesis keempat diterima. Selanjutnya, hasil penelitian membuktikan bahwa proses konversi agama. konflik keagamaan paseakonversi pengetahuan agama dan religiusitas mempunyai hubungan yang signifikan dan positif dengan cara pemecahan konflik (R = ,387 dengan p < 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa proses konversi~ konflik keagamaan, pengetahuan agama dan religiusitas akan sangat menentukan cara pernecahan konllik keagamaan yang sedang dihadapi. Dengan deroikian bipotesis kelima diterima. Terakhir sumbangan variabel proses konversi, konflik keagamaan, pengetahuan keiigamaan dan religiusitas terhadap ca:ra pemecahan konfllk keagamaan sebesar 0,685. Dengan deroildan hipotesis keenarn diterima. Berdasarkan hasil-hasil penelitian, kesimpulan dan diskusi dapat diajukan saran-saran sebagai berikut : 1. Departemen Agama membentuk lembaga independen untuk mengurusi pembinaan dan pendidikan keagamaan secara khusus untuk muallaf. 2. Kantor Urusan Agama di level kecamatan agar menjalankan fungsi pembinaan agarna ketika proses memberikan pembinaan agama minimal memberikan nasehat perkawinan jika pasangan muallaf akan melangsungkan pernikahan. 3. Pengurus masjid dan majlis taklim dapat membuka perpustakaan masjid dan perpustakaan majlis taklim sehingga dapat diakses oleh para muallaf yang karena keterbatasannya hanya dapat mempelajarl agama melalui buku. 4. Kerja sama guru matapelajaran agarna dan umum agar nilai agama dapat dllntegrasikan dengan memasukkan materi pendidikan religiositas dalam kurikulum sekolah pada semua level pendidikan. Ditambah pula dengan kemampuan menyajikan dan mengintegrasikan materi agama ke dalam matape1ajaran PPKn, IPS, sosiologi. antropologi, psikologi lingkunngan dan komunikasi lintas agama dan budaya serta fenomenologi agama. 5. Umat Islam mengembangkan sikap al-lumifiyah al-samhah yang ditandai dengan keberanian menunjukkan sikap toleran atas dasar persamaan dalam keragaman. 6. Mendirikan lembaga konseling khusus bagi muallaf"

"ABSTRAKBertambahnya jumlah industri menyebabkan perubahan lingkungan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran dampak lingkungan yang di hasilkan oleh PT.Krakatau Steel dan kesesuaiannya dengan pelaksanaan CSR. PT.Krakatau Steel memiliki dampak lingkungan yang di dominasi oleh wilayah yang cukup sehat. Sebaran dampak lingkungan menyebar sesuai dengan arah angin dari Arah Barat, Barat Laut dan Timur Laut. Dampak lingkungan di dominasi oleh debu. Persebaran dampak lingkungan hanya terjadi di sebelah barat Kota Cilegon dan di pengaruhi oleh jarak semakin jauh wilayah dari pabrik semakin rendah dampak lingkungan yang terjadi, dan semakin dekat suatu wilayah dengan pabrik semakin tinggi dampak lingkungan yang terjadi. Pola penerapan CSR pada wilayah yang terkena dampak lingkungan memperlihatkan jarak tidak mempengaruhi sebaran penerapan CSR PT.Krakatau Steel, sedangkan lokasi penerapan CSR yang dominan dan cocok terletak di sebelah Barat Daya dari PT.Krakatau Steel.

---

ABSTRACTThe increasing number of industries cause environmental changes. The objective of this study is to identify the distribution of environmental impact that have been generated by PT. Krakatau Steel and to ascertain its compatibility with the implementation of CSR. The result shows that environmental impacts of PT. Krakatau Steel are dominated by the fairly healthy area. The distribution of environtment impact found in the west, northwest, and northeast areas The Dominace of environmental impact is dust and influenced by distance. The distribution of environmental impacts only occur in the western part of Cilegon. The more far one area from the industry, the lower environmental impacts that occur. On the other hand, the closer one area from the industry, the higher impacts occur.The pattern of CSR application in region which have environmental impact shows that distance does not affect the distribution of PT. Krakatau Steel?s CSR implementations while the spread of locations of CSR implementatios is dominance and match located in the southwest of PT.Krakatau Steel. "

"Penelitian dilakukan pada bulan Mei s.d. Juli 2014, di PPN Karangantu Serang, Banten. Rastrelliger brachysoma (ikan kembung) merupakan ikan dengan nilai ekonomis penting dan disukai masyarakat. Peningkatan kebutuhan konsumsi ikan kembung mendorong peningkatkan upaya penangkapan, untuk memperoleh hasil tangkapan yang lebih besar. Ekploitasi sumber daya ikan kembung harus disertai dengan upaya pengelolaan untuk menjaga kelangsungan hidup sumber daya ikan kembung agar tetap lestari. Untuk melakukan pengelolaan diperlukan data dan informasi aspek perikanan dan aspek biologi. Tujuan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi beberapa aspek perikanan dan aspek biologi ikan kembung. Ikan sampel dikumpulkan dengan metode sampling sederhana. Sampel diambil secara acak dari hasil tangkapan jaring rampus yang beroperasi harian. Hasil penelitian menunjukkan sebaran frekuensi panjang 14-18,5 cm dengan modus 16 cm, pola pertumbuhan bersifat allometrik negatif, nilai Lc 16,24 cm, nilai Lm ikan jantan 16,3 cm dan ikan betina 16 cm, nisbah kelamin seimbang dengan perbandingan jantan dan betina 1:1,24, fekunditas 64.830-128.520 butir, sebaran diameter telur 0,23-0,7 μm, pola pemijahan partial spawner. Ikan kembung adalah pemakan plankton , memakan phytoplankton dan zooplankton.

---

The research was conducted in May to July 20014 in Karangantu Fishing Port. Rastrelliger brachysoma (short bodied mackerel) is an economically important fish and appreciated by the public. Due to Increasing consumption of short bodied mackerel, it encourages increasing fishing effort to obtain larger catches. Exploitation of short bodied mackerel resources must be accompanied by resources management to maintain the viability of fish resources for their sustainability. To manage resources, it needs data and information about fisheries aspects and biological aspects.

The purpose of this research is to obtain data and information of several fisheries and biological aspects of short bodied mackerel. Fish samples were collected with simple sampling method. Samples were taken randomly from the rampus nets (one day fishing operation).

The results showed that the length frequencies distribution were 14-18,5 cm with the modus 16 cm, the short bodied mackerel growth was allometric negative, the length at first capture was 16,24 cm, the length at first maturity for male 16,3 cm and female 16 cm. Sex ratios in equilibrium between male and female was 1 : 1,24, fecundity was 64.830-128.520 eggs with egg diameter ranged from 0,23-0,7 μm, where spawning pattern was partial spawned. Short bodied mackerel are plankton feeder, feeding both phytoplankton and zooplankton."