Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) adalah satu unit dalam lingkungan Depperindag RI, mempunyai tugas utama membina dan melayani pengujian serta sertifikasi terhadap mutu produk. Produk yang dihasilkan organisasi ini adalah Pelayanan Jasa Teknis (PJT), meliputi : pengujian, pengambilan contoh, konsultasi teknis dan pengembangan metoda pengujian.Dalam memberikan PJT kepada masyarakat luas terutama dalam era globalisasi ini, PPMB berhadapan dengan pesaing-pesaing sejenis baik dari dalam maupun luar negeri. Pesaing dari dalam negeri yang terbesar adalah ; SUCOFINDO. Agar tetap eksis dan sukses saat ini dan masa yang akan datang PPMB harus memiliki key success factor (KSF) yaitu lebih baik, lebih murah, lebih cepat dan lebih baru dari pesaing dalam memberikan kepuasan kepada pelangggan. Sebelum mengarah kepada KSF maka posisi daya saing organisasi ini terhadap pesaing harus diketahui. Salah satu metode yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT analysis).Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi peneliti lain dalam penelitian sejenis. Secara praktis khususnya bagi PPMB penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi penyusunan strategi dalam rangka meningkatkan daya saing organisasi ini dalam bisnis PJT.Dari hasil analisis SWOT yang dilakukan, posisi PPMB dan SUCOFINDO terdapat pada kwadran I. PPMB pada posisi kekuatan 0.22 dan peluang O.7 sedang SUCOFINDO pada kekuatan 2.14 dan peluang 1.06 PPMB dapat dikatakan terdapat pada posisi yang lebih rendah dibandingkan SUCOFINDO. Sejumlah perubahan harus dilakukan oleh PPMB meliputi beberapa variabel internal agar dapat bersaing terhadap SUCOFINDO dan bila memungkinkan melampauinya. Perubahan yang diusulkan adalah : Sosialisasi visi, misi dan sasaran PPMB; Perubahan struktur organisasi termasuk memandirikan BPSM Regenerasi manajemen PPMB; Peningkatan Keahlian, ketrampilan dan tanggungjawab SDM fungsional dan non fungsional yang terkait PJT; Pembentukan dan pemberdayaan tim pemasaran jasa PPMB; Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana PPMB; Pembelajaran individu dan tim secara berkesinambungan yang ditunjang dengan teknologi informasi terkini; Pemberdayaan SDM PPMB; Peningkatan Kompensasi; Perbaikan manajem keuangan termasuk efisiensi pembiayaan; menjadikan PPMB sebagai unit swadana; Peningkatan mutu pelayanan dan peningkatan sinergi antara SDM fungsional dan non fungsional."

"ABSTRAKStudi ldquo;Penentuan Metode Pengawasan Mutu bahan Bakar Minyak BBM di Indonesia rdquo; dilakukan untuk mengetahui metode pengawasan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Selama ini dalam hal penentuan parameter uji, jumlah dan lokasi pengawasan masih secara acak. Dengan adanya penentuan model pengawasan BBM, prioritas parameter uji dan analisis biaya uji diharapkan kedepannya pengawasan mutu BBM dapat lebih efektif. Penelitian ini dibatasi dari hasil pengawasan mutu BBM yang dilakukan pada tahun 2013-2015 untuk jenis Bensin 88, Bensin 92, Bensin 95, Solar 48, dan Solar 51. Hasil penelitian didapat bahwa usulan model pengawasan yang sesuai di Indonesia adalah model pengawasan mutu BBM yaitu pelaksanaannya dilakukan tanpa melalui pihak ketiga dan langsung mengadakan kerjasama/MoU dengan lembaga uji Lemigas , adanya penentuan parameter dan jumlah sampel serta lokasi pengambilan berdasarkan evaluasi dari hasil pengawasan mutu BBM tahun sebelumnya dengan titik pengambilan sampel meliputi rantai distribusi BBM yaitu kilang, depot dan SPBU. Usulan prioritas parameter uji : Bensin 88 adalah : 1 Angka Oktan, 2 Distilasi T-50, 3 RVP ; Bensin 91 adalah : 1 RVP, 2 Distilasi T-90, 3 Angka Oktan; Bensin 95 adalah : 1 RVP, 2 Titik Didih Akhir, 3 Angka Oktan; Solar 48 adalah : 1 FAME, 2 Titik Nyala, 3 Angka Cetane; Solar 51 adalah : 1 Kandungan Sulfur, 2 Distilasi T-90, 3 Angka Cetane. Dengan pengambilan sampel di 46 kota/kabupaten terpilih dimana jumlah sampel sebanyak 1242 sampel didapatkan besaran biaya pengawasan BBM sebesar Rp. 2.940.718.000,- dengan penghematan sebesar 42 .

---

ABSTRACTStudy Determination of Fuel Quality Control Method in Indonesia is conducted to find out the proper monitoring method to be applied in Indonesia. Nowdays in terms of determining test parameters, the number and location of supervision are still random. With the determination of the model of fuel control, the priority of test parameters and cost analysis of the test is expected in the future of fuel quality control can be more effective. This study is limited from the results of fuel quality control held in 2013 2015 for the type of Gasoline 88, Gasoline 92, Gasoline 95, Diesel Oil 48, and Diesel Oil 51. The result of the study shows that the proposed supervisory model in Indonesia is the model of fuel quality control, the implementation is done without the third party and directly in cooperation with the Laboratory institute Lemigas , the determination of parameters and the number of samples as well as the location of the retrieval based on the evaluation of the results of supervision fuel quality control of the previous year with the sampling point covering the fuel distribution chain ie refinery, storage and gas station. Proposed priority test parameters Gasoline 88 1 Octane Number, 2 Distillation T 50, 3 RVP Gasoline 91 1 RVP, 2 Distillation T 90, 3 Octane Number Gasoline 95 1 RVP, 2 Final Boiling Point, 3 Octane Number Solar 48 1 FAME, 2 Flash Point, 3 Cetane Number Solar 51 1 Sulfur Content, 2 Distillation T 90, 3 Cetane Number. The sampling are held in 46 selected cities with the number of samples is 1242 samples and total costs of Rp. 2,940,718,000 and save by 42 ."

"Skripsi ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap standar mutu suatu produk dan upaya-upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh konsumen untuk menyelesaikan perkaranya yang ditinjau dari kasus pelanggaran tanggung jawab standar mutu produk mobil oleh PT. Nissan Motor Indonesia.Hasil penelitian dalam skripsi ini menyarankan bahwa pemerintah perlu membentuk peraturan Standar Nasional Indonesia yang khusus mengatur mengenai standar mutu produk mobil guna melindungi hak-hak konsumen dari pelaku usaha yang melanggar tanggung jawab standar mutu produk mobil, serta guna mencegah munculnya ketidakjelasan tanggung jawab produk dari pelaku usaha, khususnya tanggung jawab atas standar mutu produk mobil.

---

This thesis discusses aspects of consumer protection to the quality standard of a product and the efforts of legal protection that can be taken by consumers to resolve the matter in terms of responsibility for violation case of quality standards of the car product by Nissan motor Indonesia Limited Company.

The result of this research suggest that governments need to establish the Indonesian National Standard regulation specifically regulating automobile product’s quality standards to protect consumers’ rights of business operators who violate the standards of responsibility for cars’ quality product, and to prevent the emergence of unclear responsibility of products from business actors, in particular responsibility for the quality standards of car product."

"Pengawasan mutu merupakan bagian dari komponen penting dalam suatu industri farmasi agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. Dalam menunjang tugasnya, pengawasan mutu memerlukan metode pengujian yang telah divalidasi dan terdokumentasi dengan baik. Berdasarkan pedoman CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik), ditetapkan bahwa pengawasan mutu harus melakukan revisi berkala. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa revisi yang dilakukan terhadap spesifikasi dan metode pengujian yang digunakan harus berdasarkan acuan farmakope nasional atau kompendia resmi edisi terakhir. Laporan tugas akhir ini membahas terkait pelaksanaan review terhadap prosedur pengujian produk jadi berdasarkan acuan kompendial terbaru di PT. Kimia Farma Tbk., Plant Jakarta. Dari 74 prosedur tetap, revisi prosedur tetap telah memenuhi standar yaitu paling banyak mengacu pada Farmakope Indonesia Edisi VI. Setelah dilakukan review terhadap 74 prosedur tetap tersebut, 72 prosedur (96%) diantaranya perlu dilakukan validasi dan 2 prosedur (3%) tidak perlu dilakukan validasi. Tingkat persentase uji validasi yang paling banyak dibutuhkan adalah validasi uji kadar (93%) dan paling sedikit adalah uji Guanin (1%) serta uji Kalium (1%). Terdapat salah satu validasi uji, yaitu uji Kalium, yang tidak dapat langsung dilakukan karena terkendala ketersediaan instrumen AAS (Atomic Absorption Spectrometry). Dengan mempertimbangkan jumlah produksi dan biaya pengadaan instrumen, Industri Kimia Farma dapat menggunakan cara alternatif lain seperti uji validasi di laboratorium eksternal.

---

Quality control is part of an important component in pharmaceutical industry so that the quality of the drugs produced is in accordance with the requirements and intended use. In this case, quality control requires test methods that have been validated and well documented. Based on the CPOB (Good Medicine Manufacturing Practices) guidelines, it is stipulated that quality control must be revised periodically. Law number 36 of 2009 states that revisions made to the specifications and test methods used must be based on the latest edition of the national pharmacopoeia or official compendia. This final assignment report discusses the implementation of reviews to finished product testing procedures based on the latest compendial references at PT. Kimia Farma Tbk., Jakarta Factory. Of the 74 fixed procedures, the revised fixed procedures have met the standards, namely most refer to the Indonesian Pharmacopoeia Edition VI. After reviewing the 74 fixed procedures, 72 procedures (96%) needed validation and 2 procedures (3%) did not need validation. The percentage level of validation tests that is most needed is assay validation (93%) and the least is the Guanine test (1%) and Potassium test (1%). There is one validation test, namely the Potassium test, which cannot be carried out directly because of the availability of AAS (Atomic Absorption Spectrometry) instruments. By considering the production volume and instrument procurement costs, Kimia Farma Industry can use other alternative methods such as validation tests in external laboratories."