Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pegawai negeri sipil di Kementerian Sekretariat Negara selama masa moratorium Tahun 2012 dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi sehingga Kementerian Sekretariat Negara belum sepenuhnya melakukan 4 (empat) hal yang diwajibkan selama masa moratorium. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan pospositivis. Analisis evaluasi pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pegawai negeri sipil dilakukan menggunakan model Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation, dan Product Evaluation. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa evaluasi terhadap konteks dan proses menunjukkan hasil baik dan memadai. Namun, evaluasi terhadap input dan produk menunjukkan hasil kurang baik.

---

This thesis is aimed to analyze the recruitment and the selection of new civil servants by the Ministry of State Secretariat in the period of the 2012 moratorium and to analyze the obstacles which hinder the Ministry of State Secretariat from performing the four actions completely as required in the moratorium period. This research is a descriptive one using post-positivism approach. The analysis of the evaluation of the recruitment and the selection of new civil servants is conducted using models named Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation, and Product Evaluation. The results of those evaluations show that context and process evaluations yield good and sufficient results, while input and product evaluations yield unsatisfactory results."

"Revitalisasi kelembagaan birokrasi dilakukan gunamengembalikan birokrasi kepada fungsi dukungannya dengan dasar pencapaian Nawacita, penegakkan hukum dan peraturan perundangan dengan memperhatikan aspek dukungan politik dan legitimasi, serta duk ungan sumber-sumber daya organisasi. Revitalisasi yang dilakukan meliputi dimensi filosofi, paradigmatik, kelembagaan, ketatalaksanaan dan dimensi sumber daya manusia. Di sisi lain pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara yangdimandatkan oleh UUD 1945 yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif dan auditif diselenggarakan dalam bentuk kelembagaan tinggi negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing yang dijalankan secara independen. Walaupun demikian, seluruh lembaga negara terkoneksi satu sama lain berdasarkan keeratan tugas dan fungsi yang saling melengkapi, maupun berdasarkan kesamaan karakteristik kelembagaan birokrasi dari masing-masing lembaga negara sebagai unit pemberi dukungan administratif dan teknis operasional. "

"Tesis ini membahas reformasi birokrasi bidang tata laksana terkait standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Sosial. Tesis ini menggunakan metode peneilitian yuridis normatif. Bagaimana kebutuhan PNS di lingkungan Kementerian Sosial penggunaan SOP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 serta bagaimanakah hukuman yang sebaiknya diterapkan terhadap pelanggaran SOP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010? Keberadaan SOP bagi PNS merupakan pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan secara lebih efektif dan efisien. Keberadaan SOP tersebut membuat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PNS menjadi lebih terukur dan dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. SOP yang telah disusun dan ditetapkan tersebut juga sebagai pelindung bagi aparatur bagi terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya tuduhan melakukan penyelewengan. Hukuman yang diterapkan terhadap pelanggaran SOP adalah hukuman disiplin yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan melihat seberapa besar dampaknya terhadap organisasi. Kementerian Sosial perlu menyusun perencanaan yang lebih matang dan terintegrasi lintas sektor. Selain itu Kementerian Sosial juga perlu mengadakan sosialisasi dan internalisasi terkait SOP secara reguler dan periodik.

---

This thesis discussed bureaucracy reform in Ministry of Social Affairs related to standard operational procedures. This thesis used normative juridicial research. How is the need of civil servants in the Ministry of Social Affairs using SOP as regulated in the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 32 of 2012 and how the penalties should be applied to the violation of SOP rsquo s based on Goverment Regulation No 53 of 2010 The existence of SOP is a guide of for more effectivly and efficiently civil servant activities. With the presence of SOP the civil servants acitivies become more measurable and evaluatable. SOP could be protector for civil servant for the posibility of allegations abuse. The penalty could be applied to SOP violation based on the disciplinary punishment which refers to Government Regulation Number 53 of 2010 by seeing how bid its impact to the organization. The Ministry of Social Affairs needs to develope a more mature and integrated plan among sectors. In addition, the Ministry of Social Affairs also needs to hold socialization and internalization related to SOP regularly and periodically."

"Penataan kelembagaan Lembaga Non Struktural (LNS) merupakan salah satu program dalam Reformasi Birokrasi, yang dilakukan dengan mengambil langkah melakukan evaluasi kelembagaan LNS dengan hasil akhir rekomendasi penggabungan, penghapusan dan konsolidasi kelembagaan demi mewujudkan LNS yang right sizing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan status Depanri sebagai LNS dalam sistem ketatanegaraan RI dan menjelaskan proses penataan kelembagaan yang dilakukan pemerintah serta implikasi penggabungan Depanri kedalam Instansi serumpun. Penelitian dilakukan dengan menganalisa karakteristik Depanri dengan menggunakan teori pemisahan kekuasaan dan lembaga/organ negara serta mengkaji implikasi penggabungan Depanri ke Lapan dan Kemenristek menggunakan ketentuan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing Instansi.Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa proses dan tahapan penataan kelembagaan LNS belum didasarkan pada grand design penataan kelembagaan-reformasi birokras. Selain itu rekomendasi penggabungan Depanri ke Instansi serumpun belum dilakukan pengkajian secara mendalam terkait potensi untuk mengoptimalkan peran Depanri, dengan terlebih dahulu meneliti faktor apa saja yang menyebabkan Depanri tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini menyebabkan in-efisiensi dan in-efektifitas dalam pelaksanaan integrasi kelembagaan. Agar kebijakan penataan kelembagaan LNS khususnya Depanri dapat mewujudkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan, maka perlu adanya kajian yang mendalam sebelum rekomendasi penggabungan dikeluarkan dan alternatif pembentukan Tim Ad Hoc yang menjalankan tugas dan fungsi Depanri menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan guna mewujudkan kelembagaan negara yang right sizing.

---

The management of Non Structural Institutions (LNS) is one of some programs in Birocracy Reform that be done by taking a step in doing evalution of LNS institutioalship by the end result : the recommedation of combination, abolition and consolidation of institution for realizing LNS which right sizing. The purpose of this research is in order to describe status of Depanri as LNS in system of management of the country of RI and to describe the procesas of management of instritutions that be done by government and also the implicatio of combination of Depanri in to the same institution The researh be done by analyzing the characteristic of Depanri by usin theory of authority separation and institution/organ of country and also to learn the implication of combination of Depanri into Lapan and Kemenristek use the rule of regulation that related to the task and function of each institutionBase on the result of research can be said whereas the process and the step of management of LNS institution do not based to grand design of management of institution - Birocracy Reform. Beside that the recomendation of combination of Depanri into the same institution do not be done yet about the learning in depth related to the potency for optimalize the role of Depanri, by observing first the factor of the cause of Depanri which is not optimal in operating its task and finctions. This matter make in-effciency and in-efectifity in implementing the intefration of institution. In order that the policy og management of LNS institution specially for Depanri can realize \efficiency and effektifity of institution, so that it is important about the existence of in depth learning before the recommendation of combination be released and alternative of the establishing Ad Hoc Team that operate the task and function of Depanri become the alternative that important to be considered on order to realize the country institution which right sizing."