Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dibentuknya Propinsi Maluku Utara yang tercantum dalam UU No,46 tahun 1999 diantaranya adalah untuk pembangunan, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat masyarakat daerah. Demikian juga dengan amanat UU No 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai propinsi hasil pemekaran dan propinsi Maluku, dimana pemerintah daerah dituntut harus membangun infrastruktur dan suprastruktur daerah, dalam menunjang aktivitas publik dan investasi daerah. Namun dalam kondisi baru mempersiapkan sarana penunjang pemerintahan, tiba-tiba daerah ini diperparah dengan adanya konflik sosial (kemanusiaan) yang melanda Kabupaten Kota di Wilayah tersebut. Kondisi Maluku Utara yang terpuruk, di tambah belum banyaknya penelitian tentang investasi daerah, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis (tesis), dengan tujuan untuk melakukan analisa terhadap beberapa variabel yang dipandang dapat mempengaruhi daya tarik investasi daerah Maluku Utara. Untuk mengkaji determinan daya tarik investasi, dan menentukan rangking daerah dipakai sarana pendekatan The Analytical Hierarchy Process (AHP).Maksud dalam penelitian ini, adalah menentukan prioritas variabel yang mempengaruhi daya tarik investasi di Maluku Utara yang secara teoritis dapat mempengaruhi minat investasi. Kemudian membuat rangking atau urutan prioritas daya tarik investasi sesuai variabel-variabel tersebut dan rangking secara umum. Determinan Daya Tarik Investasi di Maluku Utara, diperoleh prioritas, kriteria Keamanan daerah menempati urutan pertama dengan nilai (0,213), kemudian kedua Kelembagaan Daerah sebesar (0,198), ketiga Tenaga Kerja dan Produktivitas sebesar (0,151), kemudian berturut-turut Perekonomian Daerah sebesar (0,140) dan Kepabeanan (0,116). kemudian Infrastruktur Daerah sebesar (0,107), dan yang terakhir Variabel Lain sebesar(0,076). Urutan Daya Tarik Investasi di Daerah secara umum untuk Kabupaten/Kota, maka Kota Ternate menempati urutan pertama dengan niiai tertinggi (0,192), urutan kedua Kabupaten Halut sebesar (0,143), urutan ketiga Kabupaten Halsel sebesar (0,141), urutan keempat Kota Tidore sebesar (0,123), urutan kelima Kabupaten Kep. Sula sebesar (0,122). Urutan keenam Kabupaten Halbar dengan nilai sebesar (0,093), urutan ketujuh Kabupaten Haiteng sebesar (0,092), urutan kedelapan Kabupaten Haltim sebesar (0,091)."

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dividen di Indonesia. Umumnya orang berpikiran bahwa besarnya dividen ditentukan oleh besarnya laba. Namun demikian, pada kenyataannya arus kas merupakan faktor yang lebih penting dalam menentukan besarnya dividen. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis faktor ? faktor apa sajakah yang mempengaruhi dividend melalui model linter yang dimodifikasi, diantaranya net operating income,cash, flow from operation, dan lagged dividend yield. Selain itu juga dilakukan perbandingan apakah ada perbedaan faktor ? faktor yang mempengaruhi dividen antara perusahaan dengant tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Penelitian mengambil seluruh perusahaan yang membagikan dividen tunai secara berturut ? turut selama tahun 2008 - 2012Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa arus kas operasi merupakan memiliki hubungan yang posittif terhadap perubahan kebijakan dividen baik bagi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi maupun perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah.

---

This thesis discusses the factors that affect dividend change in Indonesia. Most people think that the amount of the dividend is determined by the profits. Nevertheless, in fact cash flow is a more important factor in determining the amount of the dividend. In this study the authors tried to analyze the factors that affect dividend policy using modified Lintner?s models, such as net operating income, cash, flow from operations, and the lagged dividend yield. It also made no difference whether the comparison of factors affect the company's dividend policy with a high or low growth rate. The study took all companies which distribute cash dividends respectively during the years 2008 - 2012.This study concluded that operating cash flow has positive correlation with changes in the dividend policy for both companies with high growth rates and companies with low growth rates."

"Tesis ini membahas pengukuran dan analisis besarnya proporsi risiko nilai tukar mata uang asing terhadap keseluruhan risiko sistematik dari portofolio investasi saham di Indonesia. Risiko sistematik diukur sebagai systematic Value at Risk (VaR). Risiko sistematik dapat diuraikan menjadi komponen-komponen marjinalnya, yaitu komponen risiko nilai tukar dalam bentuk foreign exchange (forex) marginal VaR dan komponen risiko ekuitas dalam bentuk equity marginal VaR dengan metode Value at Risk decomposition technique. Penelitian dilakukan dengan mengukur forex marginal VaR dari nilai tukar mata uang USD, JPY, KRW, GBP, dan SGD terhadap Rupiah pada periode Januari 2012 sampai April 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai forex marginal VaR dan proporsi forex marginal VaR terhadap systematic VaR terbesar dimiliki oleh mata uang JPY, sedangkan nilai forex marginal VaR dan proporsi forex marginal VaR terhadap systematic VaR terkecil dimiliki oleh mata uang USD.

---

The purpose of this study is to measure and analyze the contribution of foreign exchange risk to Indonesian portfolio systematic risk. The value of systematic Risk is measured as systematic Value at Risk (VaR), which can be decomposed into its marginal component of foreign exchange risk, measured as foreign exchange (forex) marginal VaR, and marginal component of equity risk, measured as equity marginal VaR using Value at Risk decomposition technique. This study investigates forex marginal VaR of five different foreign exchanges in Indonesia, which are USD, JPY, KRW, GBP, and SGD from January 2012 until 2014. The result shows that the highest proportion of forex marginal VaR to systematic VaR belongs to JPY and the lowest proportion of forex marginal VaR to systematic VaR belongs to USD."

"Tesis ini membahas tentang model pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor dan peranannya dalam pengembangan Universitas Darussalam Gontor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif yang menjadikan Universitas Darussalam Gontor sebagai obyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan indepth interview serta dilakukan triangulasi data untuk menguatkan keakuratan data yang didapat dan dilanjutkan dengan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pengelolaan yang dilakukan Pondok Modern Darussalam Gontor adalah model campuran, yang menggabungkan pengelolaan wakaf secara langsung dan produktif. Hasil dari pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor secara langsung dan produktif berperan besar dalam pengembangan Universitas Darussalam Gontor secara penuh, terutama pada penyediaan fasilitas dan sarana pra sarana kampus.

---

This research analyze the model of productive waqf management in Islamic Boarding School Darussalam Gontor and its role in the Darussalam Universities development both in the development of facilities and infrastructure and the improvement of the quality of education therein. This research is a field research in qualitative type with descriptive design that makes Darussalam University Gontor as a single object of research.

The results of this study indicate that the form of management conducted Pondok Modern Darussalam Gontor is a mixed model, which combines the management of waqf directly and productively. The results of the management of waqf conducted by Pondok Modern Darussalam Gontor directly and productively play a big role in the development of Darussalam University Gontor in full, especially on the provision of facilities and facilities pre campus facilities."

"Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sifatnya dapat dikembangkan tanpa mengurangi harta pokok wakaf. Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang besar. Namun potensi tersebut belum diimbangi dengan kemampuan nazhir dalam mengelola harta wakaf. Mayoritas nazhir di Indonesia belum melaksanakan tugasnya secara profesional. Sehingga potensi tersebut belum dikembangkan secara maksimal. Tulisan ini membahas tentang perkembangan hukum wakaf di Indonesia, kriteria nazhir yang mampu mengelola wakaf secara produktif di Indonesia, serta pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data bersifat yuridis-normatif. Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka nazhir harus memiliki lima modal dasar serta tiga prinsip yang memenuhi kriteria nazhir profesional. Selain itu nazhir juga harus mengelola harta wakaf secara produktif, agar manfaat harta wakaf dapat dirasakan masyarakat.

---

Waqf is an Islamic economy instrument which is the assets can be developed without reducing the main assets of waqf. Indonesia as the biggest Islamic population in the world have a great potential in waqf. However, that potency is not supported yet by the capacity and skill from the Nazhir who manage that waqf assets. A lot of nazhir in Indonesia is not yet doing their job profesionally. So that the potency of waqf in Indonesia is not yet maximally developed. This thesis discuss about the development of waqf law in Indonesia, requirement of nazhir who can manage the assets of waqf productively in Indonesia, and also the management of waqf productive in Indonesia. The methode of this thesis use the qualitative approaching, also collecting the data technique which is use the yuridis-normative method. To reach the goal of waqf, nazhir at least must have the five basic and three principal of the professional nazhir requirement. Beside that, nazhir should manage the assets of waqf productively, so that the benefit of that waqf assets can be felt and distribute to the society."

"Setiap tahun, kebutuhan perumahan bertambah namun pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum maksimal, masalah ini kian diperparah dengan semakin terbatasnya lahan untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melihat kenyataan ini, akhirnya, konsep pemukiman horizontal pun mejadi pilihan.Di sisi lain dalam Islam dikenal sebuah lembaga ekonomi bernama Wakaf. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai peranan wakaf uang bagi pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan teori penelitian normatif deskriptif yang menggambarkan investasi wakaf uang untuk pembangunan rumah susun. Aspek penting dalam pengelolaan wakaf uang tidak hanya pembentukan kekayaan (asset) wakaf uang itu sendiri, tapi juga bagimana agar wakaf uang jumahnua dapat bertambah hingga dapat mengembalikan pokok wakafnya dan hasilnya dapat membantu sesama. Maka, fungsi paling penting dan tak dapat terpisahkan dari wakaf uang kegiatan investasi. Skripsi ini memberikan alternatif investasi yang dapat dilakukan atas wakaf uang dengan melakukan studi komparasi dengan Social Investment Limited Bank (SIBL) Banglades dan WAREES Investment Ltd Singapura, selain itu skripsi ini juga memberikan model pengelolaan dari mulai tahap investasi hingga tahap penghunian dan pelepasan rumah susun yang dibangun dengan dana wakaf uang.

---

Every year, the demand of housing has been increasing yet the supply has not yet met the need of people with low income optimally. Such situation is worsened by the limited amount of available land to build housing for low income people. Looking at this fact, finally, horizontal housing or apartment has become an option. In the other side, Islam recognizes the economic institution called Waqf. This research analyzes the role of waqf fund in providing affordable apartment for the low income people. This research uses descriptive-normative research theory which depicts the investment of waqf fund using the model of horizontal housing or apartment. The most important aspect in the management of waqf fund is not only on the sustainability of the principal assets itself, but also the management of waqf fund to generate advantages continuously in order to recover the principal of the endowment fund or waqf fund and also to give social benefits as waqf fund is a charitable donation for public purpose. Therefore, the most important and inseparable function of waqf fund is the investment. This minithesis would like to give alternative way to invest waqf fund by conducting comparative study with Social Investment Limited Bank (WIBL) Bangladesh and WAREES Investment Ltd Singapore, also this minithesis would like to propose a model of the management of waqf fund, from the initial investment process until the final stage of transferring the apartment to the tenant which is built by waqf fund."

"Tesis ini membahas tentang kedudukan hukum wakaf tanah yang tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf apabila terjadi pembatalan wakaf. Wakaf tanah yang tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf memiliki kemungkinan yang besar timbulnya sengketa di kemudian hari. Pada saat wakif mengucapkan ikrar wakaf, maka wakif telah menyerahkan harta benda miliknya untuk selama-lamanya untuk kepentingan umum. Dengan demikian secara hukum wakif tidak lagi mempunyai hak atas harta yang menjadi objek wakaf pada saat wakif menyatakan ikrar wakaf. Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti terhadap asas-asas baik tertulis ataupun tidak tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf yang tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf telah sah menurut Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun wakaf, namun dari segi pembuktiannya pemberian wakaf tersebut tidak diakui menurut Hukum Negara karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

---

This thesis discusses the legal position of waqf land that is not stated in the deed of pledge waqf endowments in case of cancellation. Waqf land that is not stated in the deed of pledge endowments have a greater chance of the emergence of disputes in the future. At the time of the oath wakif endowments, then wakif has submitted his property in perpetuity for the public interest. Thus legally wakif no longer has rights to the property which is the object of waqf upon wakif states pledge endowments. Research methods that I use in this research is normative, the research that is only done by examining the principles either written or unwritten.

The results showed that the endowment is not stated in the deed of pledge endowments have been legal under Islamic law for having qualified and harmonious endowments, but in terms of charitable giving proof is not recognized by state law because it does not meet the requirements as stipulated in Law No. 41 Year 2004 on Waqf. Under Article 3 of Law No. 41 of 2004 on Endowments, stating that the endowments which He swore irrevocable."