Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta. Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi Notaris tersebut. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Sanksi dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan dan melanggar Kode Etik Notaris/Undang-Undang-Jabatan Notaris dimana telah melakukan pembuatan akta dengan memberikan blanko kosong untuk ditandatangani oleh kliennya.Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.

---

This thesis describes the binding force of the Code Notary Public Notary to make the deed. Notary public official makes authentic the documents necessary for the community. He was responsible for his position, so that the Notary is required institutions to oversee the implementation of a notary profession. Legal consequences of the original documents containing false information that the case was causing disputes to the Court of first instance, the victim has filed a civil action for cancellation, and grant it to the judge to cancel such an act.

Sanctions can be imposed on the conduct and violated the Notary Public Code of Conduct which has made the manufacture of notarial deed by providing a blank form to be signed by his client. Position code of ethics for the deed is important, not only because the act is a profession that needs to be regulated by the code of ethics, but also because of the nature and essence of the job-oriented notary legalization, so it can become the main basis of law on the status of property, rights and obligations of clients use the services of Notary Public."

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran kode etik notaris yang dilakukan oleh seorang Notaris X dalam pembuatan 2 (dua) akta pendirian perusahaan atas nama perusahaan yang sama dengan susunan kepungurusan yang sebagian berbeda. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Notaris X terbukti telah lalai dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris yaitu tidak menjaga kepentingan para pihak dalam perbuatan hukum sebagaimana terbukti dari Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 dan akibat hukum dari adanya 2 (dua) Akta Pendirian Perusahaan atas nama perusahaan yang sama adalah terhadap Akta Pendirian PT. X Nomor 12 yang dibuat di hadapan Notaris X tetap dianggap sah dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan melalui pengadilan sedangkan Akta Pendirian PT. X Nomor 13 tetap sah karena telah memenuhi persyaratan administratif yang diatur oleh Departemen Hukum dan HAM dan telah mendapatkan pengesahan mengenai status badan hukum PT dari Menteri Hukum dan HAM.

---

This thesis discusses about the misconduct of Notary Code of Ethics committed by a notary public. Notary X in the creating of two deed of establishment on behalf of the same company with the management of some different arrangement. This research is the study of law with the normative nature of descriptive evaluative research. The result of this study is that the Notary X has proven careless in performing his duty and responsibility as a Notary which is not fulfilling the interest of both parties in a legal act, as evidenced by the Central Supervisors Assembly of Notary No: 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 and the legal consequences of the two companies on behalf of the same company on the Establishment Deed PT. X No. 12 was made before Notary X is still considered valid and may be canceled or cancellation requested through the courts while the deed of establishment of PT. X No. 13 remain in force through legal entity administration due to the decision of minister concerning legalization of company as a legal entity."

"Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, karena Notaris sebagai pejabat umum harus mempunyai integritas moral dan profesi yang wajib dijunjung tinggi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu pelanggaran yang bersifat kumulatif tersebut juga merupakan poin seberapa jauh kepatuhan notaris yang berpengaruh apabila Notaris itu mengajukan perpindahan atau perpanjangan masa jabatan.

---

Notary is a public official who is by the Act granted the authority and trust of the community to perform the most power of the State to create authentic written evidence in the field of civil law. Authentic deed that created by a Notary has the perfect strength of evidence and provides legal certainty. If a Notary commit violations, errors or omissions that handicap his client in performing his job, he is obliged to be responsible for his/her actions legally, because he as a public official must have the moral and professional integrity that must be upheld to increase public trust. Moreover the cumulative violations are also a point of how great the effect of the compliance notary if the notary propose a displacement or extension of tenure."

"Notaris adalah pejabat umum yang harus menjalankan jabatannya secara professional. Sebagai pejabat umum yang berkewajiban melayani masyarakat dengan sungguh - sungguh maka notaris tidak diperbolehkan memperlakukan dirinya sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan - kegiatan promosi, baik dalam media cetak ataupun media elektronik 4 (empat) Kode Etik Notaris. Walaupun hal ini telah secara jelas dilarang, namun ternyata masih ditemukan pelanggaran - pelanggaran yang terjadi. masih ditemukan pelanggaran - pelanggaran tersebut, akibat hukum bagi notaris yang melanggar serta penggaruh dari pelarangan kegiatan - kegiatan promosi tersebut terhadap penyelenggaraan Cyber-Notary di masa yang akan datang. Guna mengetahui hal - hal tersebut maka penulis memperggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, dengan tipe penelitian eksplanatoris, dan metode analitis data adalah pendekatan kualitatif yang menyajikan data secara evaluatif - analistis. Penyebab terjadinya pelanggaran tersebut diantaranya adalah persaingan tidak sehat yang diakibatkan oleh formasi notaris yang tidak ideal, lemahnya moral dikalangan masyarakat saat ini, pengawasan terhadap notaris belum berjalan secara efektif, kurang tersedianya media informasi yang disediakan oleh lembaga - lembaga yang seharusnya berwenang, yang menyebabkan adanya iklan - iklan kantor Notaris di website yang tidak resmi yang dalam hal ini mempermudah masyarakat didalam memperoleh informasi tentang keberadaan suatu notaris tertentu yang terdaftar didalam website tersebut, yang kemudian berujung kepada kegiatan bisnis didalam mencari klien untuk mendapatkan keuntungan. Akibat hukum bagi notaris yang mengiklankan dirinya di Internet untuk mendapatkan klien dapat berupa sanksi disipliner, sanksi perdata dan juga sanksi pidana. Mengenai tentang pelaranggan tentang pengiklanan diri notaris ini juga akan mempengaruhi terhadap penyelenggaraan Cyber-Notary di masa yang akan datang berdasarkan Kode Etik Notaris.

---

Notaries are public officials who have to run the office in a professional manner. As a public official who is obliged serve people with really - really the notary is not allowed to treat itself as conducting business - promotional activities, either in print or electronic media 4 (four) of the Code Notary. Although this has been explicitly prohibited, but it still found violations - violations that occurred. still found violations - violations, due to the notary who violates the law and prohibition influence of activities - activities that promotion of the implementation of the Cyber-Notary in the future. In order to know it - it is the author of the study use normative literature of a legal nature, with the type of explanatory research, and analytical methods of data is a qualitative approach that presents evaluative data - analytical. The cause of the violation of which is the unfair competition caused by the formation of a notary who is not ideal, moral weakness among the public at this time, the supervision of the notary public has not run effectively, the lack of available media information provided by the institution - an institution that should be authorized, which led to advertising - advertising in the Notary's office official website that is not in it is easier for the public in obtaining information about the existence of a certain notary listed on the website, which then leads to the client's business activities in seeking to profit. Due to the law for a notary who advertises on the Internet to get the client can be either disciplinary sanctions, civil sanctions and criminal sanctions. About advertising self prohibited for notary will also affect the implementation of the Cyber-Notary in the future based on the Notary Code."

"ABSTRAKKode etik dan caring harus diketahui oleh mahasiswa keperawatan karena kedua hal tersebut merupakan dasar dari profesi keperawatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang kode etik keperawatan dan caring pada mahasiswa FIK UI. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross sectional terhadap 226 mahasiswa FIK UI yang diambil dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa FIK UI memiliki tingkat pengetahuan yang baik (92%) mengenai kode etik secara umum dan cukup (47,3%) mengenai caring profesi keperawatan. Direkomendasikan untuk institusi pendidikan keperawatan agar dapat memberikan edukasi dan memotivasi mahasiswa untuk mempraktikkan pengetahuan kode etik dan caring yang telah diberikan dalam kehidupan sehari-hari.

---

ABSTRACTNursing students have to know about code of ethics and caring because both of them are fundamental on nursing profession. This study used to know a representation of the level of knowledge of the nursing profession's code of ethics and caring among nursing students in Universitas Indonesia. This study used decriptive with cross sectional approach among 226 nursing students University of Indonesia by using simple random sampling methods. The results showed that nursing student in Universitas Indonesia (92%) has a good level of knowledge of the nursing profession's code of ethics and (47,3%) respondents has a fair level of knowledge of caring in the nursing profession. It was recommended for nursing faculty to give education and motivate students to practice the knowledge of the nursing profession's code of ethics and caring in daily activities."

"Sidang sengketa Pilpres 2014 merupakan peristiwa nasional yang diliput oleh banyak media massa. Dari sekian banyak media massa yang meliput, terdapat dua media massa yang petingginya aktif mendukung salah satu pasangan calon, yaitu Media Indonesia dan Koran SINDO. Untuk mengungkap sejauh mana pengaruh keberpihakan dua petinggi media massa terhadap artikel berita sidang sengketa Pilpres 2014 yang terdapat dalam dua media massa tersebut, nilai ciri kebahasaan apa saja yang digunakan untuk menunjukkan keberpihakan ditinjau dari sudut pandang linguistik, dan pelanggaran kode etik jurnalistik apa saja yang dilakukan kedua media massa tersebut, dilakukan penelitian menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dukungan petinggi Media Indonesia dan Koran SINDO berpengaruh pada pilihan kata, tata bahasa, dan struktur berita sidang sengketa Pilpres 2014. Media Indonesia menggunakan rata- rata tujuh ciri nilai kebahasaan untuk menunjukkan keberpihakan. Koran SINDO menggunakan rata-rata tujuh nilai ciri kebahasaan untuk menunjukkan keberpihakan. Pelanggaran kode etik jurnalistik pasal tiga ditemukan dalam dua media massa tersebut

---

The 2014 presidential election dispute session is a national event that is covered by many mass media. Of the many mass media cover, there are leader of two mass media actively support one candidate, Media Indonesia and Koran SINDO. To uncover the extent of the influence of the mass media leader against two high-ranking news articles disputed 2014 presidential election session contained in two of the mass media, the value of linguistic characteristics are to be used to show the alignments from the point of view of linguistics, and violation of journalism ethics what is being done both the mass media, research conducted using Norman Fairclough method of critical discourse analysis.From the results of this study concluded that the influence of Media Indonesia and Koran SINDO leader affecting on the choice of words, grammar, and structure of the session of dispute of presidential election 2014. Media Indonesia using seven values linguistic characteristics to show partiality. Koran SINDO using seven values linguistic characteristics to show partiality. Violations of third chapter of journalistic ethics found in the two media."

"

Dokter dalam melakukan tugas terikat dengan kode etik profesinya. Oleh sebab itu, dokter berpedoman dengan etika, sumpah jabatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan juga meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab etika. Penelitian ini mencoba menjawab dua permasalahan bagaimana tanggung jawab hukum dan etika seorang dokter dalam melaksanakan tugas profesinya serta bagaimana penerapan sanksi hukum dan etika terhadap dokter yang tindakannya menghalangi penyidikan dengan menganalisis Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst dan Putusan Pidana Nomor 26/Pid-Sus.TPK/2018/PT DKI. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus serta menelaah teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Adapun data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka maupun wawancara sebagai pendukung penelitian, selanjutnya hasil penelitian dideskriptifkan. Berdasarkan metode penelitian, dapat disimpulkan bahwa seorang dokter memiliki 3 (tiga) tanggung jawab hukum yaitu secara perdata, administrasi, dan pidana. Sedangkan untuk tanggung jawab etika sesuai dengan yang terkandung dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Terhadap penerapan sanksi hukum bagi dokter yang menghalangi penyidikan dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Sementara untuk sanksi etika yang dapat diberikan berupa penasihatan, peringatan lisan atau tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang, hingga pemecatan keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia, baik sementara ataupun permanen.

---

Doctors are bound by their code of ethics. Thus, doctors were obliged to follow medical ethics, oath of office, and applicable laws and regulations. Doctor's responsibilities are legal and ethical. This legal research focuses on answering two problems. First, how a doctor's legal and ethical responsibilities applied in carrying out their duties. Second, how is the application of legal and ethical sanctions against doctors whose actions were hinder an investigation by analyzing Criminal Decision Number 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst and Criminal Decision Number 26/Pid-Sus.TPK/2018/PT DKI. The research method applied is normative juridical approach with case studies and examines theories, concepts, and principles of law and legislation. The data used to analyze obtained from literature studies and interview as supporting research, then the results are described. Based on these research methods, it can be concluded that doctors have 3 (three) legal responsibilities, namely civil, administrative, and criminal legal. As for doctor's ethical responsibilities were contained in the Indonesian Medical Ethics Code. Doctors whose actions were hinder the investigation, may subject to criminal law sanctions. As for the ethical sanctions which can be given are counseling, writing/oral warnings, fostering behavior, re-schooling, or dismissal membership of the Indonesian Doctors Association, either temporarily or permanently.

"

"ABSTRAKMasyarakat masih menganggap bahwa malpraktek hanya dapat terjadi dalam praktek medis atau dengan kata lain hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis saja. Padahal malpraktek adalah istilah hukum bagi kelalaian yang dilakukan oleh kalangan profesional, yang berarti tidak hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis saja tetapi juga dapat dilakukan oleh advokat, pengajar, akuntan dan berbagai profesi lainnya. Malpraktek yang dilakukan oleh advokat terjadi dalam hubungan advokat dengan kliennya, yang dapat bersumber dari perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Malpraktek yang dapat dilakukan oleh advokat adalah perbuatan yang melanggar kontrak/perjanjian yang dibuat dengan kliennya; atau melanggar Kode Etik Advokat Indonesia; atau melanggar Undang-Undang Advokat yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2003; dan/ atau melanggar ketentuan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Terhadap pelanggaran kode etik, maka seorang advokat akan diperiksa dan diadili oleh dewan/majelis kehormatan etik advokat, sedangkan terhadap pelanggaran hukum akan diperiksa dan diadili oleh peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri. Perbuatan seorang advokat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum bila perbuatannya itu bertentangan kewajiban hukumnya sebagai seorang advokat; melanggar hak subjektif dari klien; bertentangan dengan kaedah kesusilaan; atau melanggar asas kepatutan, ketelititian, dan kehati-hatian. Seorang klien yang merasa hak subjektifnya dilanggar oleh advokatnya dapat memilih untuk mengadukan advokat tesebut pada dewan kehormatan advokat atau menggugat advokat tersebut ke pengadilan negeri, atau melakukan pengaduan dan mengajukan gugatan secara bersamaan. "