Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan Perorangan yang diberikan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung/penjamin debitur dalam pelunasan utang debitur merupakan salah satu alternatif penyelesaian kredit macet pada Bank Badan Usaha Milik Negara, manakala debitur ingkar janji (wanprestasi). Perjanjian perorangan/penanggungan tersebut bersifat asesor, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok, sehingga dapat diartikan bahwa tak akan ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah. Pada Bank Badan Usaha Milik Negara sebelum dikeluarkannya PP Nomor 14 tahun 2005 tentang Cara Pengapusan Piutang Negara / Daerah, yang kemudian diubah dengan PP Nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 tahun 2005, yang berwenang untuk menyelesaikan kredit macet adalah Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Undang-undang PUPN). Tindakan eksekusi terhadap jaminan perorangan oleh PUPN merupakan upaya terakhir untuk dilakukan, setelah dilakukan terlebih dahulu upaya penyitaan terhadap barang jaminan dan harta kekayaan debitur yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan pelelangan. Apabila dalam pelaksanaan eksekusi jaminan perorangan, ternyata penanggung utang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela atau menyerahkan harta kekayaannya, maka PUPN akan melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Pencarian dan pemeriksaan (investigasi) terhadap kekayaan penanggung utang yang dapat digunakan untuk membayar utang, baik berupa barang tetap seperti tanah dan bangunan dan atau barang bergerak seperti kendaraan bermotor, tagihan/tabungan dan lain-lai; b. Pencarian data/dokumen (bukti kepemilikan) atas harta kekayaan penanggung utang melalui instansi/lembaga yang terkait, untuk digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan eksekusi.

---

An individual guarantee provided by a third party acting as a debt guarantor/avalist in settling debtor?s debt constitute an alternative settlement for bad debts with State Owned Corporations, in case of defalt by debtor. Said individual guarantee is of the assessor type, meaning it is continually linked to a principal agreement, with the consequence that it can be defined as having no guarantee without an existing legal principal debt. The previously issued Government Regulation Number 14 years 2005 at the State Owned Corporation regarding the Writing Off Process of State/Regional Claims, which was further amended by Government Regulation Number 33 year 2006 regarding the Amendment of Government Regulation Number 14 year 2005, appointing the State Claims Affairs Committee (PUPN) as the authorized party to settle bad credits based on Law Number 49 Prp year 1960 regarding State Claims Affairs Committee (PUPN Law). Execution measure against individual guarantee by the PUPN will be effected as the last resort by the PUPN, after prior confiscation of the debtor?s collateral and assets which is further followed by its auctioning off. If during the execution of the individual guarantee, there is an indication that guarantor has no intention of a voluntary settlement of the liability or to surrender his/her assets, the PUPN shall resort to the following actions : a. investigation and examination of the guarantor?s assets that can be employed as debt payment, either consisting of fixed goods such as land and buildings or movable goods such as motorized vehicles, collections/savings and others; b. Finding data/documents (proof of ownership of guarantor/s assets through related instances/institutions to support the execution."

"Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan denganParate Eksekusi atau Eksekusi melalui Pengadilan ataudengan cara Penjualan Melalui Lelang Secara Sukarela.Didalam praktek pencairan barang jaminan kreditur seringdihadapkan pada situasi yang sulit untuk dapat memecahkanpermasalahannya, mungkin karena debitur tidak baik caramengatur managemen perusahaan debitur atau keadaan pasaryang memang tidak mendukung atau kurang baik dan disisilain juga adanya itikad yang tidak baik dari pemilik barangjaminan.Sebelum dilaksanakannya eksekusi Hak Tanggunganatas tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan krediturmemberikan kesempatan kepada debitur dengan carareconditioning atau rescheduling/ melakukan restrukturisasikredit antara lain dengan melakukan penurunan bunga, ataupengurangan tunggakan bunga kredit/tunggakan pokok kreditatau menambah fasilitas kredit atau memperpanjang, jangkawaktu kredit atau dengan melakukan pengambilan assetdebitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau konversikredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaandebitur.Bilamana setelah dengan cara pendekatan tersebutdebitur masih tidak dapat melunasi hutangnya maka tidaklahberkelebihan bila Kreditur melakukan upaya upaya untukmemperoleh kembali kredit yang sudah diberikan kepadadebitur .Untuk itu dipandang perlu bagi kita untuk mengkajidan mengetahui apa dan bagaimana upaya yang dilakukan olehBank PANIN Tbk guna memperoleh kembali kredit yang telahdiberikan kepada debitur baik usaha kecil maupun menengahyang tidak mau melunasi utangnya. Umumnya ditempuh jalanpenjualan melalui lelang suka rela.Agar pelaksanaanpenjualan itu dapat dilakukan secara jujur Undang UndangHak Tanggungan mengharuskan agar penjualan dilakukanmelalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukanundang undang agar pelaksanaan penjualan itu dapatdilakukan secara jujur tanpa adanya tuntutan dibelakanghari bahwa penjualan barang debitur dilakukan tidak denganharga dibawah harga pasar.Metode penelitian yang kami pergunakan adalah penelitiandiskriptif analisis yaitu menggambarkan dan memberikaninformasi mengenai eksekusi Hak Tanggungan terhadap debiturusaha kecil dan menengah."

"ABSTRAKPeran pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah dibuktikan dengan penerbitan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik serta Standar Akuntansi untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (Standar EMKM) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Permasalahan dalam pengelolaan usaha bagi usaha mikro secara umum sangat beragam. Permasalahan yang terjadi diantaranya : pemasaran (marketing), pembiayaan, lokasi, keamanan dan pembuatan laporan keuangan sederhana bagi usahanya. Pelatihan pembuatan laporan keuangan merupakan penawaran penyelesaian masalah yang ada.Jumlah usaha mikro yang terdapat di wilayah RW 06 sangat potensial untuk dibantu pengelolaan keuangannya. Pengelolaan yang baik memerlukan dukungan dari laporan usaha, dalam hal ini adalah laporan keuangan. Masyarakat membutuhkan pengetahuan untuk membuat pelaporan sesuai dengan standar yang ada."