Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang menjadi permasalahan utama adalah keoptimalan jumlah fasilitas pelayanan bidang pendidikan dan bidang kesehatan di Kabupaten Bekasi, Jumlah kecamatan jika ditinjau dari pendekatan minimisasi pengeluaran pemerintah, serta kemampuan lokasi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan di masing-masing kecamatan (Ibukota kecamatan) menjangkau penduduk di wilayahnya.Metodologi yang akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut adalah Teori Analisa Market Area yang mempertimbangkan dari sisi dimensi ruang maupun jarak dengan memperhatikan sisi kebutuhan peiayanan, serta pendekatan yang mempertimbangan sisi beban pengeluaran pemerintah Kabupaten Bekasi, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bekasi pasca pemekaran kecamatan sudah optimal, sedangkan jumlah Puskesrnas pada kondisi sebelum rnaupun setelah pemekaran kecamatan masih belum optimal, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kekurangan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dipenuhi oleh bentuk~bentuk pelayanan yang Iain.Ditinjau dari Pendekatan Minimisasi Pengeluaran Pemerintah per kapita, jumiah kecamatan yang optimal di Kabupaten Bekasi menurut perhitungan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan adalah 9 kecamatan, sedangkan menurut bidang kesehatan adaiah 8 kecamatan.Jumlah kecamatan di Kabupaten Bekasi pasca pemekaran kecamatan merupakan jumlah yang jauh lebih besar daripada nilai optimalnya dan secara rata-rata menunjukkan nilai yang masih sangat kurang.Perhitungan Market Indifference Point dan Probabilitas Market di Bidang Pendidikan maupun Kesehatan di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa Iokasi pusat pelayanan masing-masing kecamatan (Ibukota kecamatan) sudah mampu menjangkau penduduk di wilayah administrasinya.Pemekaran kecamatan di Kabupaten Bekasi menjadi 23 kecamatan sudah optimal jika ditinjau dari penyediaan fasilitas secara fisik di bidang pendidikan maupun kesehatan melalui Anaiisa Market Area, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan serta jangkauan pusat pelayanan di tiap kecamatan terhadap penduduk wilayahnya."

"Dalam memberikan pelayanan public yang baik dan berkualitas kepada para pengguna jasa kereta api, PT. Kereta Api Indonesia Persero memiliki telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan yang telah dilterapkan guna meningkatkan pelayanan pada kereta api kelas ekonomi Non-Public Service Obligation (Non-PSO). Dari sisi pelayanan intangibleyang diberikan PT. KAI Persero kepada para pengguna jasa kereta api sudah berupaya memberikan pelayanan dengan baik. Namun dari sisi dimensi pelayanan tangibles yang dilakukan pada kereta ekonomi Non-PSO new image terdapat kendala pada layout kursi yang kurang sesuai dengan ekspetasi para penggguna jasa kereta api yang menjadi faktor penghambat untuk menerapkan upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan PT. KAI. Beberapa langkah konkret sudah dilakukan guna mengatasi hal ini dengan menarik kembali armada kereta api ekonomi Non-PSO new image yang bermasalah dan melakukan koordinasi dengan PT. INKA untuk dilakukan perbaikan terhadap layout kursi agar sesuai dengan kebutuhan para pengguna jasa kereta api.

---

In providing good and quality public services to rail service users, PT. Kereta Api Indonesia Persero has undertaken various efforts to improve the services that have been implemented to improve service on the economy class train Non-Public Service Obligation (Non-PSO). In terms of intangibles service provided by PT. KAI Persero to the railway service users have been trying to provide good service. However, in terms of service dimension tangibles conducted on non-PSO new economy train there are obstacles in the seat layout that is less in line with the expectations of railway service users who become the obstacle factor to implement efforts to improve services conducted by PT. KAI. Several concrete steps have been taken to overcome this by withdrawing the non-PSO new economy's problematic railway fleet and coordinating with PT. INKA for improvements to the turret layout to suit the needs of train users."

"Peningkatan penerimaan daerah di era otonomi daerah membuat faktor efektifitas pengelolaan keuangan daerah semakin penting. APBD sebagai salah satu kebiijakan anggaran pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah dan untuk mengetahui komposisi anggaran dan alokasi pengeluarannya.Analisis dilakukan dengan metode analisis deskriptif pada kedua masa tersebut yaitu analisis efektifitas untuk mengetahui efektifitas anggaran; analisis pertumbuhan untuk mengetahui pertumbuhan anggaran sebelum dan sesudah otonomi; analisis proporsi untuk mengetahui efektifitas pengelolaan keuangannya meialui porsi masingmasing anggaran; analisis multiplier sebagai alat untuk mengetahui tambahan pengeluaran pemerintah yang mampu meningkatkan perekonomian daerah; dan untuk mengetahui sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi menggunakan Location Quotient dan Shift Share. Penelitian menggunakan data APBD dan PDRB tahun 1996 hingga tahun 2003. Selain itu data-data penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian, baik dalam bentuk referensi dan penelitian lainnya digunakan juga dalam penelitian ini.Sekalipun terjadi pertumbuhan APBD yang sangat tinggi pada masa sesudah otonomi daerah, khususnya pada penerimaan sebagai daerah otonomi khusus, diketahui bahwa pengelolaan anggaran pada kedua masa tersebut tidak efektif. Penentuan target penerimaan yang rendah disebabkan oleh masih digunakannya pendekatan incremental, atau hanya untuk kepentingan evaluasi dan rendahnya potensi perolehan PAD dibandingkan rata-rata nasionalnya.Peningkatan penerimaan diikuti pula oleh peningkatan porsi belanja daerah. Sebelum dan setelah otonomi, porsi belanja tetap didominasi oleh belanja rutin. Dengan porsi terbesar pada bantuan kepada daerah bawahan dan belanja pegawai. Alokasi pengeluaran pembangunan pada masa sebelum dan sesudah otonomi lebih didominasi oleh sektor yang menyangkut kepentingan orang banyak dibanding sektor yang mendorong perekonamian. Sektor aparatur pemerintah, transportasi, pendidikan, kesehatan dan keamanan menjadi penerima dana terbesar pada kedua masa tersebut. Demikian pula alokasi dana otonomi khusus yang diterima pada tahun 2002 dan 2003. Namun, besarnya dana tersebut tidak diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan. Di sektor pendidikan, pembangunan sarana tidak diikuti oleh peningkatan prasarana seperti ketersediaan guru."

"Perpustakaan perguruan tinggi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) perguruan tinggi yang bersama-sama dengan unit lain ,turut melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan cara memilih,menghimpun,mengolah,merawat,serta melayankan sumber informasi kepada lembaga induknya pada khususnya dan masyarakat akademis pada umumnya.Perpustakaan tidak mungkin dapat menyediakan seluruh sumber informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya,oleh karena itu pihak pengelola perpustakaan harus melakukan kerjasama dengan perpustakaan lain untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi penggunanya. Perpustakaan perguruan tinggi dengan segala keragaman koleksinya serta banyak mahasiswa dan dosen yang menggunakan serta membutuhkan informasi dalam menunjang proses belajar mengajar akan membutuhkan pustakawan atau pengelola perpustakaan yang aktif agar sumber informasi yang ada dapat didayagunakan dan sampai kepada pencari informasi dengan cepat dan tepat."

"Terjadinya perubahan paradigma layanan perpustakaan dibahas pada tulisan ini. Beberapa alasan mengapa perpustakaan merupakan teknologi informasi di kemukakan

---

"