Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Angka penerimaan vaksinasi booster COVID-19 di Indonesia masih rendah, yaitu 15.33% dari total sasaran vaksinasi per April 2022. Salah satu strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat vaksinasi pada masyarakat adalah dengan mengimplementasikan sistem reminder dan recall. Pada penelitian terdahulu, reminder dan recall masih diterapkan pada media tradisional, seperti melalui surat, dan belum diterapkan melalui media modern seperti aplikasi smartphone, khususnya aplikasi pelacakan kontak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangan rancangan sistem reminder dan recall pada aplikasi pelacakan kontak PeduliLindungi menggunakan metodologi Design Science Research (DSR) dengan tiga iterasi serta menerapkan kaidah eight golden rules. Pada iterasi pertama, dihasilkan rancangan berupa prototipe low-fidelity (wireframe) dan pada iterasi selanjutnya dihasilkan rancangan berupa prototipe high-fidelity (clickable prototype). Prototipe yang dihasilkan memiliki tiga fitur utama, yaitu mekanisme reminder dan recall, pendaftaran online vaksinasi booster COVID-19, dan artikel edukasi. Evaluasi pada iterasi pertama menggunakan wawancara, iterasi kedua menggunakan wawancara dan System Usability Scale (SUS), serta iterasi ketiga menggunakan Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ). Pada iterasi kedua, nilai SUS yang diperoleh adalah 71.6 atau “Good (Acceptable)”, sedangkan pada iterasi ketiga, nilai system usefulness, information quality, interface quality dan overall dari PSSUQ adalah 2.456, 2.473, 2.230, dan 2.397, yang menandakan bahwa rancangan telah dibuat dengan baik. Penelitian ini memberikan manfaat berupa kontribusi kepada dua area, yaitu sebagai rujukan implementasi sistem reminder dan recall pada aplikasi pelacakan kontak khususnya PeduliLindungi, serta perbaikan dan pengembangan aplikasi pelacakan kontak menggunakan metodologi DSR.

---

The acceptance rate for COVID-19 booster vaccination in Indonesia remains relatively low, representing 15.33% of the overall vaccination target as of April 2022. Implementing a reminder and recall system is one strategy that has proven effective in increasing vaccination rates in society. In prior research, reminders and recalls were still used in traditional media, such as letters, and had not been integrated into modern media, such as smartphone applications, especially contact tracing applications. Therefore, this study aims to develop a reminder and recall system design for the PeduliLindungi contact tracing application using the Design Science Research (DSR) methodology with three iterations and applying the eight golden rules. The first iteration produces a low-fidelity prototype (wireframe), and the next iteration produces a high-fidelity prototype (clickable prototype). The final prototype has three main features: a reminder and recall mechanism, online registration for COVID-19 booster vaccination, and educational articles. The evaluation in the first iteration employs interviews, the second iteration employs interviews and System Usability Scale (SUS), and the third iteration employs the Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ). The SUS value obtained in the second iteration is 71.6 or "Good (Acceptable)", while in the third iteration, the system usefulness, information quality, interface quality, and overall PSSUQ values are 2.456, 2.473, 2.230, and 2.397, showing that the resulting design has a good quality. This study contributes to two research areas: the implementation of a reminder and recall system in PeduliLindungi contact tracing apps, and the enhancement of contact tracing applications using the DSR methodology."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendesain dan menerapkan struktur biaya yang relevan serta melakukan pricing berdasarkan tarif per jam tiap personil dalam firma X kepada perusahaan jasa hukum. Dimana pada awalnya suatu law firm pada umumnya tidak memiliki pencatatam khusus yang menangani mengenai biaya yang dikeluarkan untuk menangani perkara, serta tidak adanya perhitungan tarif yang dapat dibebankan kepada klien yang menggunakan jasa hukum. Metode yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi biaya apa saja yang timbul dan mengalokasikannya ke tiap perkara yang ada dalam waktu satu tahun, dan mencari rate per hour dari personil yang bertugas yang berasal dari perbandingan biaya yang timbul dengan available hour yang ada. Dari hasil dari desain dan penerapan struktur biaya yang relevan serta melakukan pricing berdasarkan tarif per jam tiap personil dalam firma X ke dalam pencatatan biaya Firma X adalah menjadi lebih teratur dan tepatnya pengalokasian atas biaya ke dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh firma X, terlebih tepatnya pengacara dalam penanganan perkara.

---

This research aims to design and implement the relevant fee structure and conduct pricing based on hourly rates for each personnel in the firm X to legal services company. Where at first a law firm generally does not have a specific record handle on the costs incurred to handle the case, and the absence of tariff calculation can be in charge to clients who use legal services.

The method used is to identify what costs are incurred and allocate it to any existing cases within one year, and looking for a rate per hour of response personnel from the comparison costs incurred by the hour available there.

From the results of design and application of the relevant fee structure and conduct pricing based on hourly rates for each personnel in the firm X to the recording costs Firm X is becoming more regular and precise allocation of the expense into every activity undertaken by firm X, especially precisely lawyer in case handling."

"ABSTRAKHeusler alloys telah diketahui sejak satu abad silam, dan prediksi-prediksi nilai momen magnetnya menggunakan aturan Slater-Pauling telah sukses untuk banyak material. Walaupun demikian, perhitungan sederhana ini tidak selalu berhasil untuk semua Heusler Alloy. Sebagai contoh, Fe2CuAl diketahui memiliki momen magnet sebesar 3.30 B per formula unit walaupun prediksi aturan Slater-Pauling adalah 2 B. Di sisi lain, eksperimen pada susunan Heusler Alloy yang non-stoikiometri Fe2Mn0.5Cu0.5Al memiliki nilai momen magnet sebesar 4 B, yang mirip dengan prediksi Slater-Pauling untuk paduan yang stoikiometri. Ketidaksesuaian ini menandakan bahwa teori untuk memprediksi momen magnet pada Heusler Alloy secara umum masih belum lengkap sepenuhnya. Berangkat dari isu ini, kami mengajukan studi teoritik pada Full-Heusler Alloy Fe2MnAl dengan struktur L21 untuk memahami pembentukan momen magnet secara mikroskopik. Kami memodelkan sistem ini dengan mengkonstruksi Hamiltonian berbasis Tight-Binding dan menambahkan interaksi repulsif Hubbard seperti halnya pada interaksi antar spin pada elektron-elektron yang menempati orbital d -orbitals. Selanjutnya, kami selesaikan model ini menggunakan pendekatan fungsi Green, dan menerapkan pendekatan medan rata-rata pada suku-suku interaksi. Tujuan akhir kami yakni untuk menghitung momen magnet total dari Fe2MnAl dan membandingkannya dengan data hasil eksperimen.

---

ABSTRACTHeusler alloys have been known for about a century, and predictions of magnetic moment values using Slater Pauling rule have been successful for many such materials. However, such a simple counting rule has been found not to always work for all Heusler alloys. For instance, Fe2CuAl has been known to have magnetic moment of 3.30 B per formula unit although the Slater Pauling rule suggests the value of 2 B. On the other hand, a recent experiment shows that a nonstoichiometric Heusler compound Fe2Mn0.5Cu0.5Al possesses magnetic moment of 4 B, closer to the Slater Pauling prediction for the stoichiometric compound. Such discrepancies signify that the theory to predict the magnetic moment of Heusler alloys in general is still far from being complete. Motivated by this issue, we propose to do a theoretical study on a Full Heusler Alloy Fe2MnAl L21 Structure to understand the formation of magnetic moment microscopically. We model the system by constructing a Tight Binding basis Hamiltonian and incorporating Hubbard repulsive as well as spin spin interactions for the electrons occupying the d orbitals. Then, we solve the model using Green rsquo s function approach, and treat the interaction terms within the mean field approximation. Our final goal is to compute the total magnetic moment of this system and compare it with the experimental data."

"Permasalahan dari penelitian ini bermula adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dengan Masyarakat berstatus Warga Negara Indonesia (Dan dim 0810) mengenai sebidang tanah diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah yaitu 1 (satu) bangunan rumah induk dan 1 (satu) bangunan rumah pavilion terletak jalan RA. Kartini No. 36 RT. 004 RW. 001 Kabupaten Nganjuk terjadi tumpang tindih status kepemilikan tanah antara pemegang hak atas tanah yang bersertifikat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dengan kepemilikan bukti nomor registrasi okupasi. Adapun penelitian ini terdiri 2 (dua) pokok pembahasan yakni bagaimana peralihan tanah eks Eigendom Verponding dan Pendaftaran konversi, Analisis hukum bahwa tanah-tanah okupasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat menjadi tanah hak milik atas nama perorangan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Untuk menganalisa permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah Masyarakat berstatus Warga Negara Indonesia (Dan dim 0810) diberikan izin oleh Pemerintah untuk membeli rumah dan tanah milik Warga Negara Belanda dengan keperluan khusus sebagai Pejabat Militer penghuni rumah yang belum memiliki rumah serta berhenti sebagai pegawai dengan hak pensiun. Sertifikat Hak Milik hasil konversi Eigendom Verponding adalah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan merupakan tanda bukti hak yang bersifat kuat, sehingga status tanah okupasi tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas suatu tanah karena status hak atas tanah okupasi hanya dikuasai tidak dimiliki secara sah.

---

The problem of this research stems from the existence of a dispute over land rights between the Indonesian National Army (TNI) in the Army and the Indonesian Citizen (Dan 0810) regarding a plot of land on which stands 2 (two) houses, namely 1 (one) main house building. and 1 (one) pavilion building located on Jalan RA. Kartini No. 36 RT. 004 RW. 001 Nganjuk Regency, there is an overlap in the status of land ownership between certified land rights holders and the Indonesian Army (TNI) Army with proof of occupation registration number. The research consists of 2 (two) main discussions, namely how to transfer the land of the former Eigendom Verponding and conversion registration, legal analysis that the land occupied by the Indonesian Armed Forces (TNI) of the Army becomes freehold land in the name of individuals according to Law Number 5 Year 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. To analyze these problems, this study uses a normative juridical research method with qualitative analysis. The conclusion of this research is that people with the status of Indonesian citizens (Dan 0810) are given permission by the Government to buy houses and land belonging to Dutch citizens with special needs as Military Officials who live in houses who do not have a home and stop as employees with pension rights. Ownership Certificate resulting from the conversion of Eigendom Verponding is a land title certificate issued by the Regency / City Land Office and is a proof of strong rights, so that the status of occupied land cannot be used as proof of ownership of a land because the status of rights to occupied land is only controlled not legally owned."