Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang serius di dunia. Menurut BPS 2006, Indonesia masih memiliki penduduk miskin yang tergolong tinggi. Dalam skripsi ini diselidiki faktor-faktor yang mempengaruhi rumah tangga miskin di propinsi yang merupakan daerah Kejadian Luar Biasa (KLB) kemiskinan, penerima raskin, dan penerima pelayanan kesehatan gratis di pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS. Untuk mencari propinsi di pulau Jawa yang merupakan daerah KLB kemiskinan, penerima raskin, dan penerima pelayanan kesehatan gratis secara bersama-sama digunakan metode multivariate scan statistics.Diperoleh bahwa daerah KLB utama adalah propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kemudian analisis regresi logistik biner dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rumah tangga miskin. Dengan menggunakan spatial scan statistics untuk data ordinal, didapatkan Kabupaten/Kota yang memiliki relative risk semakin tinggi sesuai dengan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi dan didapatkan daerah KLB utamanya yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan 7 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kemudian dengan regresi logistik ordinal didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelompokan tingkatan kemiskinan."

"Kebijakan otonomi khususnya desentralisasi kesehatan menuntut adanya perbaikan sistem pembiayaan dan manajemen keuangan daerah dimana masalah pembiayaan kesehatan daerah selalu menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perbangunan kesehatan. Pembiayaan kesehatan belum dapat memperbaiki indikator kesehatan masyarakat secara umum hal ini bisa disebabkan oleh pembiayaan yang tidak cukup dan kualitas dari pelayanan kesehatan selain itu masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan kesehatan daerah.Penelitian di bidang pembiayaan kesehatan telah banyak dilakukan, dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa sumber pembiayaan kesehatan daerah terbesar adalah dari dana APBD, namun penelitian yang mencoba mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan kesehatan daerah yang bersumber pada APBD masih sangat terhatas, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ditelaah dan dioiah menggunakan software komputer.Penelitian ini menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan kesehatan daerah Kabupaten Pontianak tahun 2006 antara lain: Komitmen Daerah, kemampuan Advokasi, kemampuan Perencanaan, Prioritas Masalah Kesehatan, pemilihan Intervensi Program, kemampuan Perencanaan, Dana Perimbangan. Lain-lain Pendapatan yang Sah, Informasi Alur Pembiayaan, dan Keseimbangan antara Mata Anggaran, sedangkan PAD belum mempengaruhi pembiayaan kesehatan daerah Kabupaten Pontianak. Hasil penelitian dari telaahan dan olahan dokumen menunjukkan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan bersumber pada APBD Kabupaten Pontianak lahun anggaran 2006 adalah Rp 47,542,542,000; atau 8,99% dari total APBD. Pembiayaan kesehatan per kapita per tahun di Kabupaten Pontianak tahun 2006 berdasarkan belanja publik adalah sebesar Rp. 34,579.60 per kapita per tahun, nilai ini masih jauh dari nilai standar yang ditetapkan oleh World Bank sebesar Rp. 51,000,- per kapita per tahun.Pihak instansi pengusul baik Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak dan RSLTD dr.Rubini hendaknya dapat membuat informasi alur pembiayaan dengan menggunakan format dan pedoman DHA beserta analisisnya setiap tahun secara berkesinambungan, agar dapat dijadikan pedoman dan bahan advokasi kepada para pengambil kebijakan di daerah. Pemerintah Kabupaten Pontianak diharapkan tetap konsisten dalam memegang komitmennya terhadap sektor kesehatan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan melalui peningkatan jumlah alokasi anggaran walaupun secara bertahap sehingga dapat mencapai 15% dari total APBD sesuai kesepakatan Bupati/ Walikota se-Indonesia. Penelitian lIanjutan dengan desain dan metode berbeda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan kesehatan daerah sangat diperlukan untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut juga bisa mempengaruhi pembiayaan kesehatan di tempat yang berbeda.

---

Autonomy policy especially health decentralization demand expenses system improvement and district finance management where district health expenses problem always become the major obstacle in creating health development. Health expense have not improve public health indicator. Generally, these things caused by insufficient cost and health service quality, beside there are still other factor that can affect district health expense.Researches on health expense field have been done a lot, where these researches shows that the biggest of district health expense source is APBD fund, but the research that try to reveal factors which influence district health expense which based on APBD is still limited, therefore this research is important to be done. This research use qualitative research design with in depth interview technique to get primary data and documents which related to the research that been studied and processed by using computer software.This research result factors which influence district health expense on Pontianak District year 2006, such as: Commitment from decision maker, Advocacy, Planning ability, Health problem Priority, choosing program intervention, allocation fund, other legal income, expense flow information and balancing foi budget alocation, while PAD have not influence district health expense on Pontianak District. Research result from document research and study shows that total budget for health finance which based on APED Pontianak District year 2006 is Rp.47.542.542.000,- or 8,99% from total APBD. I-lealth expense per capita per year, if it based on public services is Rp. 34.579,60 per capita per year. This value still lower from World Bank standart, the standart is Rp,51.000,- per capita per year.Proposed institution especially Health Institution or Pontianak District and RSUD dr.Rubini should have ability to make information about expense flow by using DHA format and guideline with analysis continuously every year, thus it can be use as guideline and advocate material to policy maker on Pontianak District. Pontianak District government is expected to be consistence in holding its commitment on health sector which is one of development priority through increase of budget sum allocational though its gradually until it reach 15% from total APBD along with Agreement among Mayors in Indonesia. Afterward research conducted with different method and design toward factors which influence health expense at different place."

"Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berlakunya Undang-Undang ini membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu yang semula lebih bersifat sentralistis menjadi lebih bersifat desentralistis dengan memberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi luasnya kewenangan yang dimiliki daerah, sehingga harus dilakukan reaktualisasi kewenangan dan dilakukannya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah.Salah satu persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pembentukan kelembagaan atau perangkat daerah. Sering kita temui pembentukan lembaga oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga kelembagaan yang ada cendrung gemuk sehingga terjadi inefesiensi dan inefektifitas dan pada akhirnya akan menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat.Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitaf, penulis dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah tersebut. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Perangkat Daerah, ada empat faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukan dinas daerah yaitu: 1) Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, 2) Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, 3) Kemampuan keuangan daerah, 4) Ketersediaan sumber daya aparatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukkan dinas daerah hanya ada dua faktor yang paling berpengaruh bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah, yaitu faktor kewenangan yang dimiliki dan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah (berkaitan dengan kondisi riil daerah).Faktor kemampuan keuangan daerah sangat lemah dijadikan acuan karena tidak adanya standar pelayanan minimum (SPA). Oleh karena itu tidak mungkin dilakukannya standart spending assessment (taksiran pengeluaran atas standar yang berlaku) sehingga sulit untuk mendeteksi biaya untuk anggaran suatu dinas. Sebagai tolak ukur yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan lembaga/dinas daerah adalah tercapainya perbandingan yang ideal antara pengeluaran rutin dan pembangunan (minimal 40%:60%). Ketika Pengeluaran rutin cendrung membesar maka perlu diadakan perampingan atau restrukturisasi lembaga yang ada.Sedangkan Faktor ketersediaan sumber daya aparatur pun tidak bisa dijadikan acuan untuk dijadikan pertimbangan dalam pembentukan lembaga/dinas daerah. karena ketersediaan sumber daya aparatur merupakan konsekuensi adanya restrukturisasi kelembagaan. Dengan demikian ketersediaan sumber daya aparatur merupakan respon terhadap adanya struktur baru sebagai implikasi dari pembentukan lembaga/dinas daerah, dimana setelah terbentuknya struktur baru dilakukan upaya pemenuhan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi.Jadi faktor utama yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah adalah kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kondisi riil daerah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan dana yang tersedia sehingga menghasilkan dinas daerah yang efesien dan efektif. Untuk meningkatkan produktifitas maka perlu diadakannya upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang ada melalui pendidikan dan pelatihan."

"Sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan nasional (JKN) pada 1 Januari 2014, ketersediaan obat merupakan aspek yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP). Analisis data trend ketersediaan obat dan vaksin indikator menunjukkan trend mendekati angka 80%. Akan tetapi, manajemen logistik obat belum berjalan dengan optimal di Indonesia sehingga masih terjadi kekosongan obat dari waktu ke waktu di fasilitas pelayanan kesehatan.Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain cross-sectional untuk mengetahui faktor-faktor manajemen logistik obat yaitu perencanaan, pengadaan, distribusi, pembiayaan, manajemen informasi, dan SDM di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mempengaruhi ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas. Pemodelan yang dikembangkan pada studi ini adalah regresi logistik model determinan.Hasil studi menunjukkan bahwa variabel determinan pada studi ini adalah distribusi dan perencanaan dengan SDM sebagai variabel confounding. Variabel distribusi di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas. Kata kunci: ketersediaan obat dan vaksin, manajemen logistik obat, regresi logistik, puskesmas

---

Since the enactment of the National Health Insurance (NHI) on January 1, 2014, the availability of drugs is a very important aspect in health services at the primary health care facilities. Analysis of data trends on availability indicator drugs and vaccines shows a trend close to 80%. However, drug logistics management has not run optimally in Indonesia so there is still a stockout over time in health care facilities.

This research is quantitative with cross-sectional design to determine the factors of drug logistics management, namely planning, procurement, distribution, financing, information management, and human resources at the district /city health office that influence the availability of indicator drugs and vaccines in the public health center. The modeling developed in this study is a determinant logistic regression model.

The results of the study show that the determinant variables in this study are distribution and planning with human resources as a confounding variable. Distribution variables are the variables that most influence the availability of indicator drugs and vaccines at the public health center. Keywords: drug availability, drug logistics management, logistic regression, public health center."

"Pengelolaan obat di puskesmas akan berjalan balk jika petugas pengelola obat dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan atau pedoman pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Petugas pengelola obat harus mempunyai kemampuan dalam perencanaan, permintaan, penetima.an, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian penggunaan, pelayanan serta pencatatan dan pelaporan. Berdasarkan studi pendahuluan diketahui masih kurangnya tenaga kefarmasian yang bekerja sebagai pengelola obat puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil. Disamping belum optimalnya kinerja petugas petugas pengelola obat puskesmas. Penetitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi bagaimana gambaran kinerja petugas pengelola obat puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil. Disamping itu dilihat faktor-faktor yang melatarbelakangi kinerja petugas berdasarkan variabel masa kerja, pendidikan, pengetahuan, motivasi, sarana, beban kerja, pelatihan, supervisi, dan imbalan di Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen yang mengacu pada Daftar Tilik Jaminan Mutu Pelayanan Kefarmasian terhadap petugas pengelola obat puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil. Pengolahan data dibuat dalam bentuk matriks yang diperoleh dari transkrip wawancam mendalam, sedangkan analisis data dilakukan terhadap isi dengan metakukan eksplorasi sesuai dengan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran kinerja petugas pengelola obat puskesmas di kabupaten Aceh Singkil masih rendah. Secara umum petugas pengelola obat puskesmas kurang memahami tentang kegiatan pengelolaan obat di puskesmas yang terdiri dari permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan obat. Petugas bekerja belum didasarkan kepada standar pengelolaan obat. Saran yang diajukan adalah agar Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil membuat Standard Operation Procedure (SOP) tentang pengelolaan obat di puskesmas dan mensosialisasikannya kepada petugas pengelola obat di puskesmas. Melaksanakan pelatihan tentang pengelolaan obat dan pelatihan tentang obat lainnya. Pelatih.an yang dilaksanakan harus dirancang dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi petugas. Selain itu melakukan supervisi secara terencana dengan menggunakan panduan pedoman supervisi pengelolaan obat, minimal tip bulan sekali untuk memantau lkinerja petugas pengelola obat di puskesmas.

---

Medicine ,management at Community Health Center will be running good if medicine management officer can implement their duties based on provision or management guidance of public medicine and health support. Medicine management officer must have an ability on planning, request, acceptance, depository, distribution, usage operation, service and also recording and reporting.

From the first study was known that there was still lack of pharmacy officer which worked on medicine management at Community Health Center in Aceh Singkil district. Besides, officer performance did not optimal yet.

This study has been done to get information how describe of officer performance of medicine management at Community Health Center in Aceh district. Besides, knowing factors related to officer performance based on work period, education, knowledge, motivation, facilities, work load, training, supervision, and reward in Aceh Singkil district.

This study used a qualitative method which has been done with in-depth interview, observation and document study which referred to a guarantee point list of pharmacy service quality to officer performance of medicine management at Community Health Center in Aceh Singkil district. Data were processed by using in the form of matrix which was obtained from in-depth interview transcript, while data analysis was done to content by doing exploration based on theory.

Study result indicate describing officer performance of medicine management at Community Health Center Community Health Center in Aceh Singldl district was still low. In general, officer of medicine management at Community Health Center is less comprehend about medicine management activity at Community Health Center including of request, acceptance, depository, distribution, reporting and recording of medicine. Officer works has not been based medicine management standard yet.

Health District Office in Aceh Singkil district should make a Standard Operating Procedure (SOP) concerning medicine management at Community Health Center and socializing it to medicine management officer at Community Health Center. Training of medicine management and training of other medicine. Training which is done must be planned well so it can give benefit for officer. Besides doing supervision by planning using a supervision guidance on medicine management, minimally once of three months for looking officer performance of medicine management at Community Health Center."

"Penelitian ini dilakukan untutk mempelajari tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas pengelola obat puskesmas di kabupaten Aceh Besar. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan jumlah responden 66 orang. Variabel yang diteliti adalah faktor internal petugas pengelola obat yang meliputi jenis kelamin, umur, status perkawinan, pengetahuan, motivasi dan pengalaman/masa kerja. Sementara faktor eksternal petugas pengelola obat mencakup supervisi, kepemimpinan, imbalan, sarana, lingkungan kerja dan beban kerja. Didalam menentukan variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja dilakukan dengan uji regresi logistik ganda. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian check list serta kuesioner, dan selanjutnya dianalisis secara bertabap dengan menggunakan software komputer yaitu analisis univariat, bivariat dan multivariat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 51,5 % pengelola obat puskesmas mempunyai kinerja dengan kategori kurang. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa faktor internal yang berhubungan secara statistik dengan kinerja adalah variabel status perkawinan (p=0,027), pengalaman/masa kerja (p=0,001), pengetahuan (p=0.001). Faktor eksternal yang berhubungan secara statistik dengan kinerja adalah variabel imbalan (p=0,003) dan variabel lingkungan kerja (p=0,027).Hasil analisis regresi logistik ganda diketahui bahwa variabel yang berhubungan secara statistik dengan kinerja pengelola obat adalah pengalaman/masa kerja, pengetahuan dan imbalan, dan setelah dilakukan uji multivariat tahap akhir didapatkan bahwa variabel yang paling dominan dan merupakan faktor utama yang berhubungan dengan kinerja adalah variabel pengalamanlmasa kerja.Sesuai dengan kesimpulan dari hasil penelitian ini disarankan agar pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar memperhatikan dan meminimalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kurang dari petugas pengelola obat di puskesmas, meningkatkan kualitas sumber Daya manusia, mengupayakan penghasilan tambahan dan reward, melakukan realokasi tenaga teknis pengelola obat disetiap puskesmas secara proporsional. Perlu adanya penelitian lanjutan oleh peneliti lain dengan rancangan yang berbeda dan variabel yang lebih lengkap serta mengunakan alat ukur kinerja yang lebih sesuai dan tepat, sehingga didapatkan hasil yang lebih akurat.

---

This research was conducted to know determinant factors of drug personnel's performance in Great Aceh District. The method of the research was cross sectional design, with 66 samples. Variable observed was internal personnel factor which included sex, age, marriage status, knowledge, motivation and experience/work period. On the other hand, there was an external personnel factor that included supervision, leadership, reward. facilities, work environment and work burden. Multiple logistic regression test was conducted to determine the most dominant variable related to the personnel's performance. Data were collected by using check list and questionnaire. The data were analyzed systematically by using computer software, univariat, bivariat, and multivariate analysis.

The result of the research showed that 51.5 % of the drug personnel's performance at public health centers were in unsatisfactory category. The result of bivariat analysis showed that the internal factors that were statistically related to the personnel's performance were marriage status variable (p=0.027), experience/work period (p=0.001), knowledge (p=0.001). External factors that were statistically related to the personnel's performance were reward variable (p=0.003) and work environment variable (p=0.027).

From the result of multiple logistic regression analysis, it was known that variables that had statistically significant relation to the personnel's' performance were experience/work period, knowledge and reward. After doing final multivariate test, it was found that the most significant variable to the personnel's performance was experience/work period variable.

It is suggested to the head of District Health Office of Great Aceh to pay attention and minimilize factors that may cause the unsatisfactory performance of drug personnel's at public health centers, to improve human resources quality, to strive additional income and reward, to reallocate proportionally technical staffs of drug personnel's in every public health center.

A further study with different methods and more complete variables by other researchers with more specific and accurate measurement of the performance in drug managing at public health center is necessary to conduct to get more accurate result."

"Penggunaan obat yang rasional sebagai bagian integral dari pembangunan kesehatan nasional, memberikan dampak positif terhadap optimalisasi penggunaan dana, pengurangan resiko efek samping dan resintensi, peningkatan ketersediaan obat serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan berarti menggunakan obat yang menurut nalar memang telah dibuktikan aman serta bennanfaat beradasarkan bukti ilmiah terkini dan terpercaya (evidence based medicin) dan pengobatan yang didasarkan pada rekomendasi yang diberlkan oteh krinisi senior atau pada penga1aman sendiri harus sudah di tinggalkan.Masalah penggunaan ohat yang tidak rasionai di sarana pelayanan keseharan terutama puskesmas disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah keterbatasan pengetahuan petugas kesehatan mengenai bukti bukti ilmiah terkini keyakinan., kebiasaan dan peritaku petugas sendiri serta sistim dan suana pelayanan yang tidak memadai, dan dari kelemahan kelemahan regulasi yang ada. Untuk mengatasi permasa1ahan penggunaan obat yang tidak rasional perlu dilakukan upaya-upaya diantaranya adalah meJakukan pengobatan sesuai dengan pedoman pengobatan.Penclitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kepatuhan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kebutuhan petugarnenerapkan pedoman pengobatan dasar dalam penggunn obat rasional di Puskesmas Kabupaten Purwakarta tahun 2007. menggunakan pengabungan metoda kuantitatif dan kualitatif dengan desain Hasil Penelitian secara kuantitatif menunjukkan bahwa penggunaan obat pada tiga penyakit yaitu ISPA non pneumonia, diare akut non spesifik dan mialgia masih be1um nsional terutama penggunaan antibiotika. Penggunaan antibiotik pada kasus ISPA non pneumonia (30%)ka.sus diare akut non spesifik(l6%) dan penggunaan jarum suntik pada kasus mialgia (3%).Responden dengan latar belakang pendidikan paramedis: lebih banyak mmuJis resep berisi antibiotik yang tidak rasional pada penyakit ISPA non pneumonia (41%).. sedangkan pada ka.sus diare akut non spesifik jumlahnya sama antara medis dan paramedis(15%).Dari basil analisis bivariat ha.nya variabel pcngetahuan yang secara bermakna (p>0 05) yang berlmbungan dengan kepatuhan petugas menerapkan pedornan pengobatan dalam penggunaan obat rasional dengan p vah1c adalah O.Ol5.Hasil penelitian secara kualitatif menunjukan bahwa selain faktor pengetahuan, faktor lain juga berpengaruh secara tidak langsung terutama ketersediaan buku pedoman pengobatan saran yang di berikan dari pemeliti ini adalah agar pimpinan instantsi membuat aturan yang jelas tentang kewenangan batasan-batasan dan kewajiban, yang harus di laksanakan jika ada pelimpahan kewenangan kepafa tenaga medis sesuai dengan fungsinya dan perlu di beri perhatian terutama bagu tenaga medis agar fungsi asuhan keperawatan dan kebidanan di Puskesmas lebih di tingkatkan dalam upaya peningkatan kesehatan (promotif)dan pencegahan (preventif)

---

Rational medication using as integral part of national health development give positive impact toward finance ex.pcndirure optimally. decreasing side effect rlsk and resistanceincreasing medicine availabi!ity and incressing health service quality.Rational medication using is one of the steps to obtain optimal service. Those eftbrts conducted by implementing concept of essential rned;cine using that means using the most needed medicine with the most benefit. Rational medication using means using medicine that logicaHy proved save and beneficial based on recent science evidence and This research purpose to recognice compliance level and related factors with rational medication in Puskesmas at Purwakarta in year 2007t using affiliation of quantitative anJ qualitative method with cross sectional design and total samples of [ 11 medic employees in puskesmas at Purwakarta.Dependent variables in this research are medic employees behavior of implementing medication regulation in puskesma.<; dilined by three factors, which are predisposing factors. including work length. education, knowledge, attitude. perception and motivation; enabling factors. including medicine availabHityavailability of medication regulation book and trdining;and reinforcing factors is supervision.Quantitative research result shows that medicine using in three diseasewhich are ISPA non pneumonia, non specific acute diarrhea and myalgia stiiJ irrational eapccially antibiotic. Antibiotic using in ISPA non pneumonia is 30% and non specific acute diarrhea is 16%. Hypoden11ic needle in myalgia cases is 3%.Respondent with paramedic educa.tion background is more till prescription with irrational antibiotic in JSPA non pneumonia (41%), in the same for non specific acute Uiarrheacases between paramedic and medic (15%).From bivariate analysis only knowfedge variable was significantly (p>O.OS) related with employees compliance in impiementing medication regulation of rotional medicine using with p value 0.0015.Qualitative research result shows that besides knowledge factors, other factor also affecting indirectly especially availability of medication regulation book Suggestion from this is instution chief make authority abudent to paamedie with function and aeed attcntion expocially paramedic so that auring care function and midwifery in Puskesmas in order to promote health and preventive."