Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang bagaimana kontribusi KONI dalam sistem keolahragaan nasional dalam rangka ketahanan nasional. Yang menjadi latar belakang permasalahan penulisan ini adalah Pembangunan olahraga di Indonesia yang diatur dalam suatu Sistem Keolahragaan Nasional mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Ketiga lingkup olahraga ini dilakukan pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematik, berjenjang dan berkelanjutan.Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk dari indukinduk organisasi cabang-cabang olahraga dan ditetapkan oleh masyarakat. Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Indonesia terutama untuk olahraga prestasi menurut Paulus Pasumey ada tujuh faktor untuk meningkatkan prestasi antara lain: keadaan sarana dan prasarana, system pembinaan cabor, keadaan kondisi atlet, ketrampilan teknik/skill, perekaman taktik/strategi, dan keadaan psikologi atlet.Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah diskriptif kualitatif dengan teknik mengumpulkan data primer dengan wawancara dengan nara sumber tokoh atau organisasi keolahragaan di Indonesia, sedangkan data sekunder dari mengutip teori-teori, buku/literatur yang berhubungan dengan keolahragaan dan ketahanan nasional, koran, dan intermet. Sebagai temuan dalam penelitian ini adalah peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dalam pelaksanaanya perlu adanya perhatian serius tentang kualitas sumber daya manusia tenaga keolahragaan nasional (olahragawan, pelatih, wasit/juri, pengurus organisasi keolahragaan), infrastruktur olahraga (sarana dan prasarana), alokasi anggaran dan dana keolahragaan nasional, penerapan Iptek olahraga dan kesejahteraan olahragawan nasional.Kontribusi KONI dalam keolahragaan nasional belum mampu namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional agar dapat mencapai prestasi di even internasional untuk mengharumkan dan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara serta memperkokoh Ketahanan nasional.

---

This thesis discusses how the contribution of KONI in national sports system in the framework of national defense. The background of this paper is the development problems of sports in Indonesia are regulated in a National Sport System includes education sports, recreation sports and achievements sports. Thirdly the scope of this exercise done coaching and sports development in planed, systematic, gradual and sustainable.National Sports Committee (KONI), which was formed from the parentthe parent organization?s branches and determined by community sports, Assist government in making national policy in field of management, coaching, and development of sport excellence at the national level. Coaching and sport development in Indonesia, especially for sports performance by Paul Pasumey there are seven factors to improve achievement among others, state facilities and infrastructure, sports coaching systems, the state of condition the athlete, skill techniques/skill, recording tactics/strategies, and psychological of athletes.The method used in this writing is descriptive qualitative techniques to collect primary data with interviews with prominent speakers or sports organization in Indonesia, while the secondary data from the cited theories, books/literature related to the sport and national security, newspaper, and internet.As the finding in this research is to improve coaching and sports development achievements in its implementation need to be a serious concern abaut the quality of human resources of the national sport (athletes, coaches, referees/judges, board sports organization), sports infrastructure (facilities and infrastructure), allocation of budget and fund a national sport, the application of sports science and the welfare of national athletes. KONI contribution in the national sport have been able but still needs to be improve, especially in improving national sports coaching and development in order to attain achievements in events for the scent and raise the dignity of peoples and nations and to streng then the National Defense."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh pemisahan tugas dan wewenang antara KONI dan KOI dalam UU SKN 2005. Adanya perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam pendistribusian dan pengalokasian sumber-sumber yang langka dan terbatas dalam UU SKN 2005 menimbulkan konflik antara KONI dan KOI. Unit analisa dari penelitian ini adalah manifestasi konflik yang terjadi antara KONI dan KOI yang terdiri dari beberapa bentuk tindakan (behaviour) konkret, yakni penetapan chief de mission(CDM) atau Ketua Kontingen, upaya KONI merevisi AD-ART, KOI mengukuhkan PB-Wushu, masalah logo olympics five rings, dan judicial review UU SKN 2005. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya konflik KONI-KOI dalam pengelolaan keolahragaan nasional disebabkan oleh pertama, lahirnya UU SKN 2005. Dampak dari UU ini memisahkan KONI dan KOI. Kedua, kewenangan KONI yang berkurang. Misalnya KONI tidak lagi berwenang untuk mengirim atlet ke ajang internasional. Dan terakhir, keterbatasan akses terhadap sumber daya, khususnya keuangan.

---

The background of this thesis has separated by the duties and authorities between KONI and KOI in the 2005 SKN Law. There are differences of opinion, debate, competition, even though the conflict, and competition in the distribution and the allocation of sources are scarce and limited in the 2005 SKN Law in which the conflict has emerged between KOI and KONI. The analysis of this study is the manifestation of the conflict that occurred between KONI and KOI which consists of several forms of behaviour concrete, namely the determination of the chief de mission (CDM) or the Chair of Contingent, the KONIs efforts to revise AD-ART, KOI confirmed PB-Wushu, the problem of the logo Olympic five rings, and the judicial review of the 2005 SKN Law. The research method used is qualitative research methods. The source of the data in this research are the literature studies and interviews. The theory used in this study is conflict theory. The result of this research conveyed that the first, the conflict between KONI-KOI in the management of national sport was caused in the beginning of 2005 SKN Law. The impact of this law separated KONI and KOI. Second, KONIs authority has diminished. For example KONI is no longer authorized to send the athletes to international event. And finally, the access of resources is limited, especially finance."

"Tesis ini membahas konflik antara KONI dan KOI terkait tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 mengenai Sistem Keolahragaan Nasional. Tesis ini menggambarkan latar belakang dikeluarkannya UU Sistem Keolahragaan Nasional, faktor-faktor yang menyebabkan konflik, bentuk-bentuk konflik, dampak-dampak yang ditimbulkan konflik, langkah-langkah pengelolaan konflik, serta hambatan-hambatan dalam pengelolaan konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah konflik yang terjadi dikategorikan sebagai konflik antar organisasi yang sifatnya horizontal. Konflik bersumber dari struktur organisasi, tata tertib serta anggaran. Ditinjau dari teori konflik Dahrendorf, konflik yang terjadi di antara kedua organisasi memiliki sumber struktural yakni pertanyaan tentang keabsahan kekuasaan yang ada. Namun demikian, dalam setiap konflik selalu melekat perubahan. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi dalam pengelolaan konflik. Pertama, melakukan revisi atas Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Kedua, tetap berpegang teguh pada amanat Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional tapi dengan menambah poin sinkronisasi dan koordinasi pada peraturan turunannya. Ketiga, membuat peraturan baru terkait tugas pengiriman atlet ke ajang internasional yang menjadi pokok konflik yakni standardisasi kualifikasi, proses pengiriman, serta evaluasi. Penelitian ini juga merekomendasikan untuk ditetapkannya sasaran atau target perubahan yakni individu, kelompok dan struktur sosial, serta penggunaan strategi sikap dalam mengkonversi konflik menjadi perubahan yang bermanfaat bagi semua pihak.

---

This study described about conflict between KONI and KOI related to task and function according to UU No. 3 Year 2005 about National Sport System. This study described about causes of regulation publishment, causes of conflict, type of conflict, the conflict's impacts, managements and also constraints in solving the conflict. This study is qualitative research whose descriptive design. Result of this study is this conflict can be categorized as inter organizational conflict whose horizontal character. Sources of conflict are structure of organization, regulation, and also budgeting. According to Dahrendorf's theory, conflict between two organizations had structural sources such as the question of power legitimacy. However, every conflict has a change.

This research gave several recommendations in managing conflict. First of all, part of society, including the organization that involved in conflict, proposed a revise toward UU. No. 3 Year 2005 through Judicial Review Process in Constitutional Court (MK). Second, standing on UU No. 3 Year 2005 but doing synchronization and coordination way in derivative regulation. Third, publishing a new regulation that rules about sending of athletes to international events including making same qualification and same standard both sending and evaluation. This research also recommend to make target of change and using behavioral strategy to convert the conflict."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas konsep security dan defence dalam studi ketahanan nasional yang kemudian menganalisis ketahanan politik dan ketahanan ekonomi pada krisis kesehatan pandemi Covid-19 agar menjadi masukan dalam RUU Kamnas untuk dapat disahkan di DPR untuk menciptakan keamanan dan pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk ancaman kontemporer terkait security dan defence, serta persamaan dan perbedaannya.Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Informan yang diwawancarai sebanyak 2 orang pejabat setingkat Eselon III dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.Hasil analisis dari penelitian ini adalah bentuk ancaman kontemporer yang terjadi di Indonesia adalah ancaman di perbatasan yang mempengaruhi keutuhan wilayah, ancaman separatisme dari KKB di Papua serta beberapa bencana alam yang memakan korban jiwa, dan saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19. Persamaan konsep security dan defence dapat dilihat dari regulasi dan konsepnya. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari kelembagaan, konstitusi, dan sumber ancaman. Pada analisis ketahanan politik dan ketahanan ekonomi dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan pandemi yang berimbas pada sektor lain baik politik, ekonomi, dan keamanan. Dampak yang paling dirasakan adalah banyaknya pasien yang meninggal dunia, menurunnya pertumbuhan ekonomi, dan tingginya jumlah pengangguran. Belum sinerginya pemerintah pusat dengan daerah serta tumpang tindihnya kewenangan dalam penyelesaian masalah menyebabkan makin bertambahnya korban pandemi. Oleh karena itu diperlukan regulasi kebijakan keamanan nasional yang mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab serta koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian pandemi ini.

---

ABSTRACTThis research discusses the concepts of security and defence in a national resilience study which then analyzes political resilience and economic resilience in the Covid-19 pandemic health crisis so that it becomes an input in the National Security Draft to be passed in the Parliament to create national security and defence. This study aims to explain the forms of contemporary threats related to security and defence, as well as their similarities and differences.This research method uses descriptive qualitative research design. The research data collection technique was carried out through interviews and literature study. Informants who were interviewed were 2 echelon III officials from the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia.The results of the analysis of this research are the forms of contemporary threats that occur in Indonesia are threats at the border that affect the territorial integrity, the threat of separatism from the KKB in Papua and several natural disasters that take lives, and currently the Covid-19 pandemic is happening. The similarities between the concepts of security and defence can be seen from the regulations and concepts. While the difference can be seen from the institutional, constitutional, and source of threats. In the analysis of political resilience and economic resilience in the face of the threat of a pandemic health crisis which impacted on other sectors of politics, economy and security. The most pronounced impact is the number of patients who died, declining economic growth, and high unemployment. The lack of synergy between the central government and the regions and overlapping authority in solving problems has led to an increase in pandemic casualties. Therefore, national security policy regulation is needed that regulates the authority and responsibility and coordination between institutions in resolving this pandemic."

"[ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan mengenai upaya pencapaian kemandirian pertahanan Indonesia untuk menjamin ketahanan nasional dalam bidang pasokan alpanhakam yang didukung oleh industri pertahanan dalam negeri yang dalam hal ini adalah PT Pindad. Sebagai salah satu BUMN industri pertahanan, PT Pindad merupakan salah satu pilar kedaulatan utama yang harus dilindungi dan diberikan dorongan oleh negara untuk dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan ketahanan nasional dengan terjaminnya pasokan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Penelitian ini bertujuan menganalisa mengenai dukungan yang diberikan oleh PT Pindad pada pemenuhan kebutuhan dan modernisasi alpanhakam Indonesia dan upaya pengembangan Divisi Kendaraan Khusus PT Pindad dalam mengembangkan kapasitas dan produktivitas untuk memberikan kontribusi atas kebutuhan pasokan alpanhakam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mediskripsikan dan memperoleh pemahaman mengenai upaya PT Pindad dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas dalam upaya pencapaian kemandirian pertahanan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi pustaka, informan wawancara ini terdiri dari 6 (enam) orang dari unsur PT Pindad, Kementerian Pertahanan, dan KKIP. Konsep dan teori yang digunakan yaitu konsep ketahanan nasional, konsep kemandirian industri pertahanan, konsep kompleks industrial militer (military-industrial complex), dan konsep pertahanan negara. Hasil penelitian adalah Indonesia saat ini perlu untuk melakukan peningkatan kuantitas dan modernisasi alpanhakam yang ada dalam rangka mencapai kekuatan pokok komponen utama dalam menyelenggarakan pertahanan negara, PT Pindad telah cukup memberikan kontribusi dalam pemenuhan alpanhakam melalui produk pertahanan dan keamanan yang dihasilkannya, produk pertahanan dan keamanan tersebut terdiri dari senjata, munisi, dan kendaraan khusus. Dalam upaya memberikan kontribusi pemenuhan alpanhakam, PT Pindad sebagaimana industri pertahanan di Indonesia pada umumnya mengalami permasalahan dalam bidang terbatasnya penguasaan teknologi, permodalan, dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, PT Pindad melakukan berbagai pembenahan diantaranya reorganisasi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas, melakukan kerja sama dengan luar negeri untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan meningkatkan pemasaran, dan dukungan pemerintah melalui penanaman modal negara.

---

ABSTRACTThis research describes the efforts of Indonesia to achieve the independence on national defense in the field of defense equipment supply supported by the domestic defense industry which in this case is PT Pindad. As one of the state's owned defense industry, PT Pindad is one of the main pillars of sovereignty that should be protected and given a boost by the state to be able to evolve so as to increase national resilience by ensuring the supply of defense equipment and security. This research aims to analyze the support of PT Pindad on meeting the needs and modernization of Indonesian defense equipment, and the development efforts of Special Vehicle Division of PT Pindad in developing the capacity to contribute to the supply needs of defense equipment. This study uses descriptive qualitative method to describe and gain an understanding of the efforts of PT Pindad in improving capacity and productivity in achieving the independence of defense. This study uses interviews and literature, informant interviews consist of 6 (six) persons from the PT Pindad, the Ministry of Defense, and KKIP. Concepts and theories used the concept of national resilience, the concept of the independence of the defense industry, the concept of military industrial complex, and the concept of the state defense. Results of the research is PT Pindad has enough to contribute in fulfilling defense equipment through the defense and security products it produces, which consists of weapons, munitions, and special vehicles. In an effort to contribute to the fulfillment of defense equipment, PT Pindad as a defense industry in Indonesia in general has experienced limited mastery in the field of technology, capital, and human resource competencies. To overcome these problems, PT Pindad undertakes various improvements including reorganization to improve performance and productivity, cooperation with foreign countries to improve the mastery of technology and improve marketing, and support the government through the state capital investment., This research describes the efforts of Indonesia to achieve the independence on national defense in the field of defense equipment supply supported by the domestic defense industry which in this case is PT Pindad. As one of the state's owned defense industry, PT Pindad is one of the main pillars of sovereignty that should be protected and given a boost by the state to be able to evolve so as to increase national resilience by ensuring the supply of defense equipment and security. This research aims to analyze the support of PT Pindad on meeting the needs and modernization of Indonesian defense equipment, and the development efforts of Special Vehicle Division of PT Pindad in developing the capacity to contribute to the supply needs of defense equipment. This study uses descriptive qualitative method to describe and gain an understanding of the efforts of PT Pindad in improving capacity and productivity in achieving the independence of defense. This study uses interviews and literature, informant interviews consist of 6 (six) persons from the PT Pindad, the Ministry of Defense, and KKIP. Concepts and theories used the concept of national resilience, the concept of the independence of the defense industry, the concept of military industrial complex, and the concept of the state defense. Results of the research is PT Pindad has enough to contribute in fulfilling defense equipment through the defense and security products it produces, which consists of weapons, munitions, and special vehicles. In an effort to contribute to the fulfillment of defense equipment, PT Pindad as a defense industry in Indonesia in general has experienced limited mastery in the field of technology, capital, and human resource competencies. To overcome these problems, PT Pindad undertakes various improvements including reorganization to improve performance and productivity, cooperation with foreign countries to improve the mastery of technology and improve marketing, and support the government through the state capital investment.]"

"ABSTRAKSemakin berkembangnya teknologi komunikasi, maka jangkauan frekuensi sistem monitoring semakin luas menuju frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi. Indonesia telah mengimplementasikan sistem monitoring radio yang berfungsi untuk menjamin komunikasi bagi pemegang lisensi spektrum legal. Metode penulisan tesis ini adalah dengan menyusun perkerjaan secara sistematis dan terstruktur mulai dari inventarisasi data yang mencakup strategi pengumpulan data sampai dengan melakukan analisis dan penarikan kesimpulan.Adapun teknis dalam analisis data akan digunakan dengan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats). Analisa SWOT telah menjadi salah satu alat yang berguna dalam dunia industri.Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai aplikasi alat bantu pembuatan keputusan dalam analisis kemampuan yang dimiliki oleh stasiun monitoring.Perlu adanya analisis dan termasuk mencari alternatif pemecahan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh dalam rangka penertiban dan pengaturan spektrum frekuensi radio nasional.Penertiban dan pengaturan spektrum frekuensi harus dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

ABSTRAK

Along with the development of communication technology, the frequency monitoring system range extends to higher radio frequencies. Indonesia has implemented the radio monitoring system which has the function to guarantee the communication for legal spectrum license holder.

The methodology used for this thesis writing is by arranging the tasks systematically and structurally, starting from data inventory, which covers the strategy of data compiling, through the analysing process and drawing conclusion.

The data analysis technique we are going to used is the SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats) methodology. SWOT analysis has become one of the useful techniques in industrial world. However, there is still possibility to be used as supporting decision-making application in analysing the ability possessed by the monitoring station.

Analysis is needed, including finding alternative problem solving based on collected data to control and regulate the national radio frequency. Frequency spectrum arrangement and regulation needs to be performed systematic and accountable."

"ABSTRAKSemakin berkembangnya teknologi komunikasi, maka jangkauan frekuensisistem monitoring semakin luas menuju frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi.Indonesia telah mengimplementasikan sistem monitoring radio yang berfungsiuntuk menjamin komunikasi bagi pemegang lisensi spektrum legal.Metode penulisan tesis ini adalah dengan menyusun perkerjaan secarasistematis dan terstruktur mulai dari inventarisasi data yang mencakup strategipengumpulan data sampai dengan melakukan analisis dan penarikankesimpulan.Adapun teknis dalam analisis data akan digunakan dengan metode SWOT(Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats). Analisa SWOT telahmenjadi salah satu alat yang berguna dalam dunia industri. Namun demikiantidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai aplikasi alat bantupembuatan keputusan dalam analisis kemampuan yang dimiliki oleh stasiunmonitoring.Perlu adanya analisis dan termasuk mencari alternatif pemecahan permasalahanberdasarkan data yang diperoleh dalam rangka penertiban dan pengaturanspektrum frekuensi radio nasional. Penertiban dan pengaturan spektrum frekuensi harus dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan."

"Pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia memberikan wacana baru tentang hukum. Penerbitan fatwa tentang kegiatan ekonomi syariah oleh DSN yang diminta oleh para pelaku ekonomi syariah dan kaitannya serta keterpengaruhannya dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah menjadikan kajian panting dalam hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa ketentuan mengenai ekonomi syariah diatur dalam bentuk Fatwa DSN, bagaimana kedudukan Fatwa DSN dalam sistem perundang-undangan, dan bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN sebagai pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan bagi arbiter di Basyamas dalam perkara ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan den gan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif dan socio-legal terhadap data primer dan data sekunder. Pembuatan ketentuan ekonomi syariah dalarn bentuk fatwa DSN disebabkan adanya kebutuhan masyarakat untuk memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang tidak terakomodasi oleh pernerintah. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap DSN (MUI) untuk membuat pedoman ini karena pengetahuan tentang hukum Islam yang dimiliki oleh anggota DSN yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Kedudukan fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai hukum positif; mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah. Kedudukan fatwa DSN ini pun adalah berdiri sendiri yaitu wujud fatwa diperlukan karena menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat peraturan, DPS dalam mengawasi kegiatan LKS, dan LKS dalam melaksanakan kegiatan usaha yang (akan) dilaksanakan. Hasil penelitian terhadap hakim di lingkungan peradilan agama dan arbiter di Basyamas menunjukkan bahwa pemutus perkara ini tidak memanfaatkan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan penyelesaian perkaranya karena sifatnya yang tidak mengikat. Adanya peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa fatwa DSN adalah hukum positiil maka hakim dan arbiter dapat memanfaatkan fatwa DSN sebagai ketentuan yang mengikat dalam menyelesaikan perkaranya.

---

Implementation of islamic economy in Indonesia offers new discourse of law. Issuing of fatwa of National Board of Syariah (DSN) based on request of islamic economic doer, relation and influence of fatwa DSN to regulation are significant legal studies. The problems of this phenomenon are why form of the regulation of islamic economy is fatwa DSN, how the existence of fatwa DSN in regulation system is, and how the usage of fatwa DSN as legal resource for judge on religious judicature and for arbiter on national arbitration of syariah. The research used normative-juridical and socio-legal research. Form of the regulation of islamic economy is fatwa because people needs guidance in implementing islamic economy. The needs is not accomodated by government. People and government give trust to DSN (MUI) in issuing of fatwa because the knowledge of islamic law they have, which government do not has. The existence of fatwa DSN in regulation system is as positive law, binding people in islamic economic activities. The presence of fatwa DSN as itself is needed as guidance for government in regulation-making, for DPS in controlling activities of islamic finance institution, and for islamic fmance institution in implementing the activities. The usage of fatwa DSN by judge and arbiter is not always performed because they compare fatwa DSN with general fatwa. Since fatwa DSN as positive law, they should use the fatwa as legal resource in their decision."

"Kebijakan keamanan nasional Indonesia yang telah berorientasi terhadap ancaman dari luar dan cenderung mengabaikan keberadaan keamanan individu. Mengingat keberadaan ancaman invasi militer dari negara Iain sejak berakhirnya Perang Dingin telah berkurang atau bahkan tidak ada, justru ancaman terhadap keamanan nasional muncul dari beberapa sektor lain di Iuar militer, seperti masalah lingkungan dan sosial.Penerapan Doktrin Sishankamrata sebagai landasan dalam upaya melakukan pertahanan negara, memberikan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter dan prinsip perang yang adil.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, apakah Doktrin Sishankamrata memberikan perlindungan terhadap keamanan manusia? Sejauh manakah permasalahan-permasalahan non-combatant timbul dalam perang rakyat semesta?Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan pemikiran-pemikiran tentang Keamanan Nasional (Joseph S. Nye, Jr., HJ . Morgenthau) dan Keamanan Manusia (Barry Buzan, J. Ann Tickner, Ole Weaver) melalui sudut pandangan Hukum Humaniter dan Perang yang Adil (Michael Walzer, Liebe C. Greene) melalui metode kulitatif sebagai pilihan cara dalam memahami pemaknaan keamanan nasional Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan perang semesta yang terjadi di Bosnia-Herzegovina, menunjukkan bahwa perang semesta telah mengaburkan prinsip diskriminasi yang mengharuskan pembedaan antara combatant dan non-combatant. Begitu pula dalam penerapan Doktrin Sishankamrata dalam konflik internal (Timor-Timur, Aceh dan Papua) yang terjadi di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat.Implikasi teoritik dari penelitian ini adalah bahwa teori Keamanan Nasional dalam pemikiran tradisional (dengan penekanan pada state centric) seperti yang diimplementasikan dalam Perang Semesta dan Doktrin Sishankamrata tidak sejalan dengan hukum humaniter dan prinsip perang yang adil, baik prinsip jus ad helium maupun jus in bella. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus Bosnia-Herzegovina dan konflik internal di Indonesia (Timor Timur, Aceh dan Papua).

---

Indonesian National Security Policy until today is still orienting through external threat and tends to ignore the existence of individual security. Considering that the existence of military invasion threat irom other countries since the end of Cold War had been reduced or even disappeared, but threat of National Security is occur from many other sectors outside military such as environment and social problem.

The implementation of SISHANKAMRATA Doctrine as a guideline in country defense causes acts against humanitarian law and just war principle.

The issue which want to be taken up in this research is Does SISHANKAMRATA Doctrine give protection for human security? How far the non-combatant issues occur within the total war?

To answer the main problems above, this research is using many thoughts pertaining National Security (Joseph S. Nye, Jr., HJ. Morgenthau) and Human Security (Barry Buzan, J. Ann Tickner, Ole Weaver) through Humanitarian Law and Just War (Michael Walzer, Liebe C. Greene) perspectives and using qualitative method in order to understand Indonesian National Security.

The result of this research shows that the implementation of total war in Bosnia- Herzegovina had made unclear discrimination principle which supposed to make separation between combatants with non-combatant. This also happened to the implementation of SIS TA Doctrine in internal conflict (East Timor, Aceh and Papua) in Indonesia which caused the occurrence of horizontal conflict within the society.

Theoretical implication in this research is that National Security Theory in traditional thought (emphasizing to state centric) as what had been implemented in Total War and SISHANKAMRATA Doctrine, were not the same with Humanitarian Law and Just War principle, in jus ad bellum principle or even in jus in bella, as what had been shown in Bosnia-Herzegovina case and internal conflict in Indonesia (East Timor, Aceh and Papua)."