Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini memberikan gambaran mengenai perwujudan good governance di Indonesia khususnya dalam Dewan Pertimbangan Presiden. Indikator terwujudnya good governance secara umum adalah dipenuhinya asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam setiap hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Implementasi ketiga asas ini diwujudkan dengan keterbukaan penerimaan aspirasi publik sebagai bahan pengambilan isi nasihat dan pertimbangan hukum serta publikasi nasihat dan pertimbangan hukum Dewan Pertimbangan Presiden. Di sisi lain tindakan ini berbenturan dengan kerahasiaan isi nasihat dan pertimbangan hukum Dewan Pertimbangan Presiden. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskripsi analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara implementasi asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dengan tindakan penyebarluasan isi nasihat dan pertimbangan hukum Dewan Pertimbangan Presiden.

---

This thesis provides an overview of good governance in Indonesia, especially in President's Advisory Council. Indicator of good governance in general is the fulfillment of the principles of transparency, accountability and public participation in any matters related to the public interest. Those principles are realized by the openness of public acceptance as the material on the taking of the contents and the publication to legal advice and consideration of the President's Advisory Council. On the other hand, these actions conflict with confidentiality in the content of legal advice and consideration of the President's Advisory Council. This study is a qualitative research design with an analytical description. The results showed that there was no correlation between the implementation of the principles of transparency, accountability and participation with the content dissemination actions legal advice and consideration of the President's Advisory Council."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di MK,mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance) di MK, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi MK dalammelaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahanyang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif.Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal, karya akhir, peraturanyang berlaku, dan laporan-laporan yang disusun oleh MK. Dalam penelitian ini jugadilakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Berdasarkan hasilpenilaian PMPRB, nilai capaian PMPRB MK adalah 72,22 (level 4) sehingga dapatdisimpulkan program RB yang dijalankan oleh MK sudah berhasil dan berjalandengan baik, hanya masih perlu pengembangan program-program RB yang masihkurang efektif, seperti program manajemen perubahan dan program tata laksana.Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yangbaik (good governance) di MK mencapai nilai 84,723 dan mencapai kualifikasi“baik”. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi yaitu MK belummemiliki Whistle Blowing System, auditor internal belum berperan dalam merancangRencana Strategis, auditor internal belum memonitor pelaksanaan kegiatan unit kerjayang berisiko tinggi terhadap tindakan penyelewengan. MK juga belum memilikiaturan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan bagi pejabat struktural danfungsional dan auditor internal.

---

ABSTRACTThis research is intended to evaluate the implementation of bureaucracy reform atConstitutional Court, evaluate the implementation of good governance principles, toidentify the constraints faced by Constitutional Court in the implementation ofbureaucracy reform in attempt to establish good governance. This research usesdescriptive analysis method. The data in this research is obtained through books,journals, thesis, regulations, and reports compiled by Constitutional Court.Observation and interview with related sides is also conducted in this research. Basedon PMPRB valuation, the score Constitutional Court achieved is 72.22 (level 4) so itcomes to conclusion that the bureaucracy reform that Constitutional Court conductedhas succeeded and running well, just need some developments from the ineffectiveprograms like changes management program and procedures program. Meanwhile,based on good governance valuation, can be concluded that the implementation ofgood governance at Constitutional Court reaching the score 84.723 and obtained“Good” qualification. On the other hand, some things need to be improved likeConstitutional Court still hasn’t have the Whistle Blowing System, internal auditor hasno role in drafting the Strategic Plan, internal auditor hasn’t monitor theimplementation of work unit that has a high risk of diversion. Constitutional Courtalso has no policy rules to prevent conflict of interest for the structural official andinternal auditor."

"Penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani kepentingan umum rentan terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan antara para pejabat administrasi negara (pejabat tata usaha negara - pejabat TUN) dengan masyarakat. Apabila timbul permasalahan maka Hukum Administrasi Negara telah menyediakan mekanisme dalam hukum formil atas berbagai permasalahan tersebut yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan langsung terhadap kompetensi absolut PTUN tertuang dalam Pasal 49 UU PTUN. Pengecualian atas suatu sengketa TUN terdiri dari (1) keputusan yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya klausul kepentingan umum dalam pembatasan tersebut. Hal ini terkait erat dengan kewenangan diskresi Pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan (freies ermessen). Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana praktekpraktek diskresi di Indonesia selama ini dalam kaitannya dengan legalitas suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kemudian bagaimana kaitan antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan mengenai praktek diskresi yang terjadi selama ini di Indonesia dan menjelaskan kaitan antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dan diolah secara kualitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan diskresi yang transparan dan akuntabel akan menyebabkan terwujudnya good governance. Namun apabila penggunaan diskresi itu tidak transparan dan tidak akuntabel maka yang terjadi adalah bad governance."

"Good governance is efforts to manage economic and social resources transparently, accountably, and anticipatively involving the state, industry, and society sectors. Implementation of the principles of transparency and accountability will support each element of good government to manage nation well. By doing so, each decision state administrative court can be accountable for the public and the law. Te government (central and provincial level) should encourage industries and communities in every policy and effort to advance the societies. The implementation of good governance is a must, not just a trend in international relationship. Therefore, all officials and staffs of governmental institution and other state organizations should improve their understanding in executing good governance."

"Universitas Indonesia (UI) merupakan universitas terbaik dari 11 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) berdasarkan pemeringkatan Lembaga Quacquarelli Symonds (QS) pada tahun 2019. Secara ideal, UI sebagai PTN BH harusnya dikelola melalui prinsip tata kelola yang baik. Dalam rangka mencapai visi dan misinya, UI melakukan rangkaian perbaikan dari tahun ke tahun dalam berbagai aspek. Namun, upaya UI dalam memperbaiki tata kelolanya tampaknya tidak sejalan dengan pencapaian kinerja UI dalam Laporan Kinerja Tahunan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori good university governance yang dikembangkan oleh The Arabic World Initiative/ the Merseille Center for Mediterranean Integration (AWI/MCI) program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good university governance di UI sebagai PTN BH tahun 2014-2019. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan postpositivist dan dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta melalui studi literatur sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan good university governance di UI sebagai PTN BH tahun 2014-2019 secara keseluruhan belum berjalan optimal yang mana terdapat 8 dari 14 indikator good university governance tidak tercapai. Delapan indikator yang tidak tercapai tersebut antara lain: misi universitas, struktur manajemen, strategi, alat manajemen untuk memotivasi dan memonitor staf, otonomi dalam mengelola sumber daya manusia, otonomi keuangan, integritas keuangan, dan partisipasi. Hambatan yang ditemukan terkait dengan good university governance di Universitas Indonesia yaitu tidak adanya partisipasi dalam pembuatan misi selain pihak rektorat serta dalam pengelolaan akademik, tidak adanya aturan mengenai seleksi terbuka untuk pengisian posisi kepemimpinan di bawah Rektor UI dan Dekan yang ada di UI, tidak meratanya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di semua unit UI, serta tidak updatenya informasi yang tertera pada website ui.ac.id. Saran yang diberikan adalah perbaikan aturan, alat evaluasi kinerja staf, sosialisasi aturan keuangan, serta memaksimal pendapatan non biaya pendidikan lewat pemanfaatan aset dan pembuatan ventura.

---

Universitas Indonesia (UI) is the best university out of 11 Legal Entity State Universities (PTN BH) based on the ranking of the Quacquarelli Symonds (QS) Institute in 2019. Ideally, UI as a PTN BH should be managed through the principles of good governance. In order to achieve its vision and mission, UI has made a series of improvements from year to year in various aspects. However, UI's efforts to improve governance do not appear to be in line with UI's performance achievements in the Annual Performance Report. The theory used in this research is the theory of good university governance developed by The Arabic World Initiative / the Merseille Center for Mediterranean Integration (AWI / MCI) program. This study aims to analyze the application of the principles of good university governance at UI as a state university in 2014-2019. This research was conducted using a post-positivist approach and data was collected by conducting in-depth interviews and through literature studies as secondary data. The results of this study indicate that the implementation of good university governance at UI as a PTN BH in 2014-2019 has not run optimally, where 8 of the 14 indicators of good university governance have not been achieved. The eight indicators that were not achieved included: university mission, management structure, strategy, management tools to motivate and monitor staff, autonomy in managing human resources, financial autonomy, financial integrity, and participation. The obstacles found related to good university governance at the University of Indonesia are the absence of participation in making missions other than the rector and in academic management, the absence of rules regarding open selection for filling leadership positions under UI Chancellors and Deans at UI, unequal targets Employee Performance (SKP) in all UI units, as well as not updating the information on the ui.ac.id website. Suggestions given are improvement of rules, staff performance evaluation tools, socialization of financial regulations, and maximizing non-education income through asset utilization and venture creation."

"Indonesia is the world's third largest democracy and its courts are an important part of its democratic system of governance. Since the transition from authoritarian rule in 1998, a range of new specialised courts have been established from the Commercial Courts to the Constitutional Court and the Fisheries Court. In addition, constitutional and legal changes have affirmed the principle of judicial independence and accountability. The growth of Indonesia's economy means that the courts are facing greater demands to resolve an increasing number of disputes. This volume offers an analysis of the politics of court reform through a review of judicial change and legal culture in Indonesia. A key concern is whether the reforms that have taken place have addressed the issues of the decline in professionalism and increase in corruption. This volume will be a vital resource for scholars of law, political science, law and development, and law and society."