Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan hadirnya era digitalisasi, hadir pula cara-cara baru untuk mengakses dan memanfaatkan karya musik melalui sarana digital. Isu-isu mengenai hak cipta musik pun menjadi semakin beragam. Kemunculan hadirnya pemanfaatan karya musik dalam platform User-Generated Content memunculkan isu pertanggungjawaban platform yang bersangkutan apabila terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan secara langsung oleh pengguna. Di Indonesia, ketentuan mengenai pertanggungjawaban dalam pelanggaran hak cipta secara tidak langsung terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan mengenai pertanggungjawaban tidak langsung dalam pelanggaran hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan bagaimana pelanggaran hak cipta dalam TikTok, sebuah aplikasi User-Generated Content, harus dipandang menurut hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia dan menurut prinsip-prinsip yang sudah berkembang sebelumnya di negara-negara lain, yakni vicarious and contributory copyright infringement. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TikTok tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak terpenuhinya beberapa elemen dari vicarious dan contributory copyright infringement. Kesimpulan lebih lanjut menyatakan bahwa perlu adanya pengaturan lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban platform digital dalam hal adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna.

---

With the emergence of the digitalization era, there are also new ways to access and utilize musical works through digital means. Issues regarding music copyright are becoming increasingly diverse. The emergence of the presence of the use of musical works on the User-Generated Content platform raises the issue of the responsibility of the platform concerned if there is a copyright infringement that is carried out directly by the user. In Indonesia, provisions regarding liability for indirect copyright infringement are contained in Article 10 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This thesis aims to analyze the provisions regarding indirect liability for copyright infringement in the Copyright Law in Indonesia and how copyright infringement in TikTok, a User-Generated Content application, must be viewed according to the applicable copyright law in Indonesia and according to the principles that have been developed previously in other countries, namely vicarious and contributory copyright infringement. The results of this study indicate that TikTok cannot be held accountable for not fulfilling several elements of vicarious and contributory copyright infringement. The conclusion further states that there is a need for more specific arrangements regarding the liability of digital platforms in the event of copyright infringement committed by users within the Indonesian Copyright Law."

"Di Indonesia terdapat beberapa kasus hak cipta terkait pelanggaran skenario film yaitu adanya tayangan televisi di Indonesia seperti FTV, sinetron yang menjiplak skenario film asing, yang dapat dilihat dari adanya persamaan dalam cerita, adegan, atau dialog baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa mencantumkan kredit untuk film asing yang bersangkutan. Salah satu kasus di Indonesia mengenai perebutan Hak Cipta adalah naskah/ skenario film antara Rachmawati Soekarnoputri melawan PT. Tripar Multivision Plus, Ram Jetmal Punjabi, Hanung Bramanto. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak cipta atas skenario/naskah film soekarno dan hak cipta skenario/naskah film asing di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ('Undang-Undang Hak Cipta'); Bagaimana peran dan sikap hakim dalam memutus perkara terkait karya cipta skenario/naskah film soekarno. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta skenario film di Indonesia dan perlindungan skenario/naskah film asing di Indonesia berdasarkan undang-undang hak cipta di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan mengenai hak cipta atas skenario/naskah film telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k Undang-Undang Hak Cipta dan perlindungan hak cipta skenario/naskah film asing diatur di dalam Pasal 76 Undang-Undang Hak Cipta.

---

In Indonesia there are some cases of copyright infringement related to the screenplay in Indonesia such as FTV, serial drama plagiarized foreign film scenario, which has similarities in the story, scene, or dialogue in part or in whole, without mentioned the credits for the related foreign film. One of the cases in Indonesia is the seizing of copyright on script / screenplay between Rachmawati Soekarno Putri, the daughter of the film's subject against PT. Tripar Multivision Plus, Ram Jetmal Punjabi, Hanung Bramanto. The issues raised by the author is how the legal protection of copyright in the Soekarno? film scenario / screenplay and scenario / screenplay from foreigners in Indonesia in terms of Law No. 19 of 2002 on Copyrights ('Copyrights Law'); What is the role of the judge and how the judge stance in deciding the case related copyright of Soekarno? film scenario / screenplay. The purpose of this study is to find out how is the legal protection of the creators of the film scenario and scenarios / scripts protection of foreign films in Indonesia based on Indonesia laws. Research of this study note that the arrangements regarding copyright scenario / screenplay has been regulated under Copyrights Law in Article 12 paragraph (1) letter k and protection of screenplay / script copyright for foreign films regulated in Article 76 of Copyrights Law."

"Desain grafis merupakan suatu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dalam kategori gambar. Teknologi memberikan akses terhadap pencipta untuk melakukan pengumuman atau publikasi terhadap desain grafis di media internet. Namun, hal tersebut menjadi pisau bermata dua karena ditemukan banyak pelanggaran hak cipta terhadap desain grafis, terutama yang diperjualbelikan di marketplace sehingga merugikan hak eksklusif pencipta. Peneliti mencoba untuk menjelaskan bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang marketplace selaras dengan perlindungan hak cipta terhadap desain grafis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kebijakan dari marketplace Indonesia seperti Shopee dan Tokopedia belum cukup komprehensif dalam menentukan batasan-batasan pelanggaran hak cipta sehingga masih terjadi banyak pelanggaran, sedangkan marketplace yang beroperasi di Amerika Serikat seperti Amazon dan eBay memiliki kebijakan mengenai batasan yang tegas tentang apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta desain grafis. Hal ini dapat disebabkan karena kebijakan marketplace merupakan implementasi dari undang-undang yang berlaku dimana Amerika Serikat telah mengatur secara spesifik, sedangkan Indonesia masih secara umum. Selain itu, terhadap pelanggaran hak cipta terhadap desain grafis yang terjadi, baik marketplace di Indonesia dan Amerika Serikat keduanya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara hukum selama sudah menyediakan klausul tegas, sarana pelaporan, dan pemutusan akses atau take down.

---

Graphic design is a creation that is protected by the Copyright Act in the image category. Technology provides access for creators to make announcements or publications of graphic designs on internet media. However, this has become a double-edged knife because there are many copyright infringement against graphic designs, especially those that are traded on the marketplace, thus harming the exclusive rights of creators. Researcher try to explain how the implementation of laws and regulations governing marketplaces is in line with copyright protection for graphic designs. This study uses a normative juridical research method with a qualitative approach. The results of this study state that the policies of Indonesian marketplaces such as Shopee and Tokopedia are not comprehensive enough in determining the limits of copyright infringement so that there are still many violations, while marketplaces operating in the United States such as Amazon and eBay have policies regarding strict limits on what which is categorized as a graphic design copyright infringement. This could be due to the fact that the marketplace policy is an implementation of applicable laws where the United States has specifically regulated it, while Indonesia is still general. In addition, for copyright infringements on graphic designs that occur, both marketplaces in Indonesia and the United States cannot be held legally responsible as long as they have provided strict clauses, reporting facilities, and termination of access or take down."

"Terdapat hal baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 yang melarang pengelola tempat perdagangan membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta. Meskipun telah terdapat aturan baru ini, pembajakan masih akan marak terjadi apabila definisi tempat perdagangan dalam Pasal 10 diartikan secara sempit yaitu tempat berdagang secara secara fisik (brick and mortar). Pada kenyataannya di Indonesia saat ini sudah banyak sekali tempat perdagangan yang sifatnya online. Tempat perdagangan online tersebut menjadi lahan subur bagi jual beli barang hasil pelanggaran hak cipta seperti pembajakan karya sinematografi dalam bentuk DVD, VCD bajakan dan lain-lain. Berangkat dari permasalahan tersebut, tesis ini membahas mengenai pengaturan tanggungjawab pengelola tempat perdagangan online di negara lain serta interpretasi terhadap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, wawancara atau interview, serta observasi. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Information Technology Act 2008 of India, buku-buku hukum, serta berbagai kamus. Kesimpulan tesis ini yaitu terdapat ketentuan Pasal 79 Information Technology Act 2008 India mengatur tentang intermediary yang mencakup tempat perdagangan online (online marketplaces); menurut interpretasi gramatikal, historis, dan teleogis, tempat perdagangan online termasuk dalam definisi tempat perdagangan dalam Pasal 10; dan indikator pengelola tempat perdagangan online yang melakukan pembiaran adalah (1) tidak berusaha mengetahui jenis barang dan status HKI barang yang dijual di tempat perdagangan online yang dikelolanya; atau (2) mengetahui jenis barang dan status HKI barang yang dijual namun tidak berbuat apa-apa.

---

There are new provisions on The Law of Republic Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright such as article 10 that forbids marketplace manager from letting the sales of copyright infringing goods. And yet piracy will be still rampant if article 10 is interpreted narrowly, which only consists of brick and mortar marketplaces. In fact, online marketplaces flourish in Indonesia alongside with brick and mortar marketplaces. There are instances where pirate uses online marketplace to market infringing goods such as bootleg DVDs and VCDs. Starting from this problem, this thesis discusses about the liability of online marketplace manager in other country and legal interpretation of Article 10. This research is qualifies as normative research. Data collection technique used is literature study, interview, and participatory observation. Data are collected in the form of secondary data. Secondary data used consist of The Law of Republic Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright, Information Technology Act 2008 of India, law textbooks, journals, and various dictionaries. The conclusion of this thesis is that Article 79 of Information Technology Act 2008 of India regulates about intermediary that consists of online marketplaces; according to gramatical, historical, and teleogical interpretation, the definition of marketplace should encompass online marketplaces; and indicators of online marketplace's manager who let/tolerate the sale of infringing goods are (1) doesn't attempt to find out about the goods and their IP status, or (2) aware of the nature of the infringing goods but doesn't attempt to prevent or control it."

"Skripsi ini membahas mengenai penutupan sebuah situs file sharing yang kegiatannya melanggar hak cipta di Indonesia. Pertukaran sebuah file yang dilakukan melalui sebuah situs file sharing seringkali melanggar hak cipta yang dimiliki oleh Pencipta/pemegang hak ciptanya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan perlindungan terhadap suatu ciptaan yang diumumkan atau diperbanyak melalui internet termasuk melalui situs file sharing. Dengan adanya perlindungan tersebut, maka setiap kegiatan pengumuman atau perbanyakan yang dilakukan melalui sebuah situs file sharing tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Ketika suatu pelanggaran hak cipta terjadi melalui situs file sharing, maka yang menjadi masalah selanjutnya adalah penutupan situs file sharing tersebut. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta belum mengatur secara khusus mengenai penutupan situs file sharing yang melanggar hak cipta, tetapi penutupan situs file sharing tersebut dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, KUHPerdata, serta kewenangan yang dimiliki oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs file sharing.

---

This thesis discusses the closing of a file sharing site whose activities are infringe the copyright in Indonesia. Exchange of a file that is done through a file sharing sites often violate copyrights owned by the creator / copyright holder. Law Number 19 year 2002 on Copyright and Law Number 11 year 2008 on Information and Electronic Transaction has provided protection for an invention that is published or duplicated through the Internet, including via file sharing sites. With the existence of such protection, then any announcement or the duplication of which is done through a file sharing site without permission of the creator / copyright holder can be categorized as a violation of copyright. When an infringement of copyright occurred via file sharing sites, then the the next issue is the closure of the file sharing sites. Law Number 19 year 2002 on Copyright has not been manage specifically about the closing of file sharing sites that infringe copyright, but the closure of file sharing sites can be carried out under the provisions contained in the Criminal Code (KUHAP), Civil Code (KUHPerdata), as well as the authority possessed by the Ministry of Communication and Information to block file sharing sites."

"Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang merupakan wujud dari ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization yang mencakup tunduknya pada Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Hadiurnya peraturan perundang-undangan tersebut menjadi suatu perlindungan atas Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan, yang salah satunya adalah Ciptaan berupa karya lagu dann/atau musik dengan atau tanpa teks. Di era digital ini, manusia dapat dengan mudah memanfaatkan teknologi media internet untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari. Namun, hal ini juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah dalam masalah pelanggaran Hak Cipta. Mudahnya penggunaan media internet untuk mengkomunikasikan suatu informasi menyebabkan mudahnya terjadi pelanggaran Hak Cipta atas suatu Ciptaam seperti lagu dan/atau musik. Permasalahan semacam ini dapat ditemukan dalam pelanggaran atas Hak Cipta lagu dan/atau musik di media sosial seperti TikTok. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, UU No. 28 Tahun 2014 telah membuka peluang bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk mempertahankan hak-haknya apabila terjadi suatu pelanggaran. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan kesempatan bagi Pemerintah untuk ambil peran dalam upaya pencegahan dengan melakukan koordinasi dengan pihak dalam maupun luar negeri dalam upaya terjadi suatu pelanggaran dalam suatu sistem informasi. Skripsi ini pada pokoknya membahas 3 (3) permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan terkait Hak Cipta di dunia dan Indonesia, bagaimana pelaksanaan Hak Cipta di Indonesia, dan bagaimana penegakkan pelanggaran hak cipta lagu dan musik di Indonesia yang terjadi di media sosial TikTok. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yang menggunakan pendekatan norma hukum secara tertulis dan hasil penelitian mengenai perlindungan Hak Cipta. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia masih dapat diandalkan untuk menangani permasalahan dalam hal terjadi pelanggaran Hak Cipta, namun dirasa perlu restrukturisasi atau penambahan ketentuan spesifik mengenai perlindungan Hak Cipta seperti Hak Cipta atas lagu dan musik di era digital dengan tujuan adanya upaya preventif yang lebih menjamin perlindungan dan menghindari adanya kerugian baik secara materiil maupun imateriil oleh banyak pihak, serta untuk menghindari adanya hambatan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

---

Copyright protection in Indonesia has been regulated in Law no. 28 of 2014, a manifestation of Indonesia's participation as a member of the World Trade Organization, which includes compliance with the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. The presence of these laws and regulations is protection for Intellectual Property in the form of Copyright on a work, one of which is a work in the form of a song and/or music with or without text. In this digital era, humans can easily use internet media technology to carry out their daily activities. However, this also has a negative impact, one of which is the issue of copyright infringement. The easy use of internet media to communicate information makes it easy for copyright infringement to occur on a work such as songs and/or music. This kind of problem can be found in infringement of Copyright of songs and/or music on social media such as TikTok. To overcome these problems, Law no. 28 of 2014 has opened up opportunities for Authors, Copyright Holders, or Related Rights Owners to defend their rights in the event of an infringement. In addition, the law also provides an opportunity for the Government to take a role in prevention efforts by coordinating with domestic and foreign parties to prevent a violation in an information system. This thesis basically discusses 3 (3) problems, namely how to regulate copyright in the world and Indonesia, how to implement copyright in Indonesia, and how to enforce song and music copyright infringement in Indonesia that occurs on TikTok social media. The research method used in writing this thesis is juridical-normative, which uses a written legal norm approach and the results of research on Copyright protection. The conclusion that can be drawn is that although the laws and regulations in Indonesia can still be relied upon to handle problems in the event of copyright infringement, it is deemed necessary to restructure or add specific provisions regarding Copyright protection such as Copyright on songs and music in the digital era with the aim of the existence of preventive measures that better guarantee protection and avoid material and immaterial losses by many parties, as well as to avoid obstacles in national economic growth."

"Recaps film adalah salah satu jenis konten yang dapat dibuat oleh para creator YouTube untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari sistem monetisasi yang disediakan oleh YouTube. Saqahayang adalah salah satu creator yang membuat jenis konten ini pada kanal YouTube-nya. Recaps film sendiri dapat di definisikan sebagai suatu konten penceritaan kembali suatu film/serial yang sedang atau sudah tayang di publik, dengan menggunakan narasi pembuat konten sendiri serta menggunakan unsur audio dan visual dari film atau serial yang dijadikan subjek yang memiliki sifat ‘pengganti’, dimana penonton atau calon penonton suatu film dapat menonton dan mengerti isi dari suatu film dalam waktu 15 sampai 30 menit tanpa harus menonton film yang dijadikan subjek secara keseluruhan di bioskop atau layanan streaming. Walaupun YouTube sebagai penyedia platform sudah memiliki aturan tentang larangan penggunaan karya orang lain tanpa ijin pengguna, pelanggaran mengenai hal tersebut masih kerap terjadi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pembuatan konten berjenis recaps film yang dibuat oleh Saqahayang memiliki potensi pelanggaran Hak Cipta. Tindakan yang dilakukan Saqahayang juga tidak dapat dikategorikan sebagai ‘penggunaan yang wajar’ karena terdapat kepentingan ekonomi pencipta cuplikan film atau serial yang dirugikan. Sebagai bentuk tanggung jawab dan cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut, YouTube memiliki Formulir Web DMCA Publik, Copyright Match Tool, dan Content ID yang dapat membantu dan melindungi pencipta dan para pemilik hak cipta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, tulisan ini akan menganalisis mengenai bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Saqahayang dan bagaimana bentuk tanggung jawab hukum YouTube sebagai penyedia platform.

---

Film recaps are one type of content that can be created by YouTube creators to earn money or profit from the monetization system provided by YouTube. Saqahayang is one of the creators who produces this type of content on their YouTube channel. Film recaps can be defined as a retelling of a movie/TV series that is currently airing or has already been released to the public, using the creator's own narration and incorporating audio and visual elements from the film or series being discussed. It serves as a 'substitute' that allows viewers or potential viewers to understand the content of a film within 15 to 30 minutes, without having to watch the entire film in theaters or on streaming services. Although YouTube, as a platform provider, has rules against the unauthorized use of others' work, violations still occur frequently. Referring to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, the production of film recap content by Saqahayang has the potential to infringe on Copyright. Saqahayang's actions cannot be categorized as 'fair use' because they economically affect the creators of the film or series excerpts. As a form of responsibility and a way to address this issue, YouTube provides the Public DMCA Web Form, Copyright Match Tool, and Content ID to assist and protect creators and copyright owners. Using a normative juridical research method, this paper will analyze the forms of copyright infringement committed by Saqahayang and the legal responsibilities of YouTube as a platform provider."